Lembaga Pengawas Pemilu Diperkuat
Jakarta, Kompas – Kewenangan lembaga pengawas pemilihan umum akan diperkuat. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat memberikan kewenangan untuk memutus pelanggaran administratif yang terjadi dalam pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah. Kesepakatan itu diambil dalam rapat Tim Perumus Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Kompleks Parlemen, Senayan,... Read More
Jangan Ganggu Pemilu
Jakarta, Kompas – Sebanyak 43 pemilihan kepala daerah yang semestinya dilangsungkan pada 2014 dimajukan pada Desember 2013. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi hiruk pikuk kehidupan politik pada 2014 yang terkonsentrasi pada pemilu legislatif dan pemilihan presiden. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan, Rabu (13/7), di Jakarta, mengatakan, percepatan pilkada itu diatur dalam... Read More
Antara Wikileaks dan BBM Nazaruddin
Pada 11 Maret 2011, Indonesia dikagetkan oleh berita dua media Australia, Sydney Morning Herald dan The Age. Dengan mengutip bocoran situs Wikileaks soal kawat diplomatik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, dua media itu menulis ”sepak terjang” dan perilaku tak terpuji sejumlah politikus Indonesia. Dua media Australia itu secara gamblang menyebutkan sejumlah politikus Indonesia yang... Read More
Partai Besar Inginkan Ambang Batas Tinggi
Jakarta, Kompas – Perdebatan besar ambang batas parlemen yang akan dicantumkan dalam draf revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD diperkirakan segera berakhir. Tiga fraksi terbesar sepakat ambang batas 2,5 hingga 5 persen. ”Dengan ditulis 2,5 sampai 5 persen, usulan semua fraksi di DPR tentang ambang batas akan... Read More
DPR atau Parlemen?
Dalam tayangan televisi, di depan rapat DPR, Dewie Yasin Limpo mengatakan, ”Kursi ini milik partai.” Pengakuan jujur ini sekaligus mengungkapkan kenyataan bahwa mereka yang duduk di Nusantara I dan II, Gedung DPR, Senayan, karena kebaikan pemimpin partai. Mereka akan merasa berutang budi kepada partai dan tunduk kepada pemimpin partai. Tidak ada yang merasa berutang budi... Read More
Di Balik Cerita Partai Demokrat
Lunturnya kepercayaan orang kepada Partai Demokrat seperti ditulis Hanta Yuda AR (Kompas, 7/7) berkaitan erat dengan karakteristik ekonomi-politik Indonesia. Naik dan turunnya partai politik (parpol), seperti dialami Partai Demokrat (PD), terjadi dalam konteks karakteristik itu: interaksi antara sektor swasta, pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil. Mirip Golkar semasa Orde Baru, PD memanfaatkan karakteristik itu dan memperkuat... Read More
Media Sosial Efektif Ganti Rezim Korup
Jakarta, Kompas – Media sosial bisa menjadi sarana yang sangat efektif mengganti rezim atau pemerintahan yang korup. Namun, dalam kasus Indonesia, kampanye antikorupsi yang dilakukan lewat media sosial saat ini belum bisa menggerakkan kesadaran publik secara massal bahwa rakyat sedang menghadapi tingkat korupsi penyelenggara negara yang sangat akut. Menurut aktivis media sosial yang juga dijuluki... Read More
Ada Kelemahan Kepemimpinan
Jakarta, Kompas – Tidak dijalankannya lebih dari 50 persen instruksi Presiden hanya menegaskan kelemahan pemerintahan. Kondisi itu menunjukkan pula ada kelemahan dalam kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketidakmampuan menteri menerjemahkan kemauan Presiden, atau akibat politik dagang sapi. ”Ada yang lemah dalam kepemimpinan Presiden Yudhoyono. Seharusnya semua menteri mengikuti visinya,” papar Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam... Read More
Fokuskan Waktu untuk Bangsa
Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diminta untuk tidak menjadikan urusan internal Partai Demokrat menjadi urusan banyak orang hanya karena jabatannya. Yudhoyono diminta pula jangan menghabiskan energinya sekadar untuk mengurusi Partai Demokrat yang dia dirikan. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Yudhoyono harus mencurahkan perhatian terhadap persoalan bangsa. Hal itu diingatkan Guru Besar Hukum... Read More
Tak Ada Alasan Hukum Makzulkan Yudhoyono
Jakarta, Kompas – Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengungkapkan, saat ini tidak ada alasan hukum untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Meskipun Presiden membuat kebijakan yang tidak populer sekalipun, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), kata Mahfud, tidak ada satu syarat pemakzulan seperti yang diatur undang-undang yang sudah terpenuhi. ”Untuk menjatuhkan Presiden, tidak... Read More