Reformasi Jilid Ketiga
Jakarta, Kompas – Kondisi negara kian melen- ceng dari cita-cita pendiri bangsa karena dikendali- kan elite politik yang hanya mengurusi kepentingan sendiri, penegakan hukum lemah, dan sistem politik dikuasai parpol. Diperlukan reformasi jilid ke-3 untuk membenahi lembaga dan aparat hukum, menyaring pejabat, dan penyempurnaan sistem politik. Gagasan itu mengemuka dalam diskusi ”KKN di Pusat Kekuasaan”... Read More
PPP Tidak Ingin Mengulangi Kesalahan 2009
VIVAnews – Jelang Pemilu 2014 sejumlah partai politik sudah berlomba-lomba merebut massa akar rumput. Para petinggi partai sudah rajin ke daerah bertemu massa. Banyak pula partai yang mematok jumlah perolehan yang besar. Partai Persatuan Pembangunan mengaku belum memasang target perolehan suara kepada kadernya. Sebab masih fokus pada pembangunan rasa percaya diri dan kekompakan para kader.... Read More
Partai dan Ambang Batas Parlemen
“Tidak ada Amerika tanpa demokrasi, tidak ada demokrasi tanpa politik, tidak ada politik tanpa partai, tidak ada partai tanpa kompromi serta moderasi.” (Clinton Rossiter) Partai politik memegang peranan sangat penting bagi pengembangan demokrasi di suatu negeri. Siapa pun yang menggeluti persoalan politik rasanya sepakat dengan hal itu. Ilmuwan Clinton Rossiter sampai membuat ungkapan yang begitu... Read More
Parpol Berkompetisilah
Jakarta, Kompas – Partai politik harus dikondisikan untuk berkompetisi secara sehat dan ketat. Dengan demikian, partai politik akan terpancing untuk terus memperbaiki diri dengan cara lebih memerhatikan kepentingan masyarakat. Untuk menciptakan kondisi ini, menurut Sebastian Salang dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, salah satu caranya adalah menaikkan ambang batas parlemen dari 2,5 persen pada Pemilu... Read More
Kelompok Kecil Terancam
Peluang partai politik kecil untuk masuk parlemen pada Pemilu 2014 tampaknya akan semakin kecil jika ambang batas parlemen (parliamentary threshold) antara 3-5 persen jadi diberlakukan. Dari sembilan parpol, Pemilu 2014 bisa-bisa hanya menyisakan empat parpol besar, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, dan PKS (parliamentary threshold 5 persen). Atau ditambah empat parpol lagi, yaitu PAN,... Read More
Setuju Jumlah Parpol Sedikit
Upaya penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen menjadi jalan agar proses politik di lembaga legislatif lebih efektif dan produktif. Namun, publik melihat perlunya upaya penyederhanaan itu menemukan titik temu dan seiring dengan aspek keterwakilan dari keragaman yang sudah ada di negeri ini. Sejarah perjalanan demokrasi di negeri ini menunjukkan berbagai upaya politik dilakukan untuk menyederhanakan... Read More
KIP Luncurkan Maskot Pilkada
* KPU Kawal Sampai Ada Gubernur Definitif BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, Jumat (17/6) kemarin resmi memperkenalkan tahapan pilkada kepada publik secara luas. Selain membagi-bagikan daftar tahapan pilkada (program kegiatan) dalam bentuk brosur kepada masyarakat dan undangan yang hadir, KIP Aceh juga memperkenalkan logo, maskot, dan jingle (lagu) Pilkada Aceh. Maskot Pilkada... Read More
Golkar Usung Sistem Proporsional Campuran
JAKARTA–MICOM: Sekretaris Tim Bidang Politik DPP PG Agun Gunandjar mengatakan Partai Golkar mengusulkan sistem pemilihan umum legislatif menggunakan sistem proporsional campuran yakni campuran antara proporsional terbuka dan tertutup. Ia menjelaskan, sistem itu untuk memperbaiki kualitas anggota dewan yang ada karena sistem proporsional terbuka yang saat ini diberlakukan ternyata hasilnya belum seperti yang diharapkan. “Soal sistem... Read More
Selamatkan Secarik Kebesaran Aceh
Abad ke-17 hingga ke-19 adalah masa kegemilangan tradisi literasi di Aceh. Puluhan ribu manuskrip berupa mushaf kitab suci, tasawuf, tauhid, fikih, astronomi, sejarah, seni, sastra, hingga ilmu pengobatan ditulis oleh intelektual dan ulama besar masa itu. Sayangnya, keberadaan warisan luhur masa lalu itu kini terancam punah. Sebagian musnah oleh waktu, ribuan terpampang di negeri seberang,... Read More
Politik Uang Sulit Diproses Hukum
Jakarta, Kompas – Politik uang masih mendominasi pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah sepanjang akhir Desember 2010 sampai Juni 2011. Pelanggaran pidana ini terjadi di setiap tahapan. Namun, sangat sulit memproses pelaku secara hukum. Dalam evaluasi pemilu kepala daerah di 36 kabupaten/kota dan pemilu kepala daerah di Sulawesi Tengah yang dilaksanakan akhir 2010 sampai Juni 2011,... Read More