PKB Minta Parliamentary Threshold 3 Persen
VIVAanews – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, PKB ingin angkaparliamentary threshold atau ambang batas parlemen pada revisi UU Pemilu yang sedang disusun DPR dan pemerintah saat ini, berada di kisaran 3 persen. “Kan sebelumnya sudah sepakat 3 persen. Itu saja yang kita pakai,” kata Muhaimin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 1 Juni... Read More
Pemilu Idealnya Diikuti Maksimal 10 Parpol
MALANG–MICOM: Pengamat politik Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Prof Dr Masud Sa’id mengemukakan idealnya partai politik (parpol) di Indonesia yang lolos verifikasi dan ikut dalam pemilu hanya 10 saja. “Ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2014 juga ikut menentukan banyak tidaknya parpol yang lolos verifikasi, sehingga ada kemungkinan kurang dari 10 parpol, jika parliamentary threshold nanti benar-benar diberlakukan... Read More
Buat Kontrak Politik
Jakarta, Kompas – Upaya pencegahan politikus lompat pagar tidak bisa dilakukan dengan membuat aturan dalam undang-undang. Kontrak politik diyakini menjadi salah satu cara partai politik untuk mengikat kepala daerah yang diusung agar tidak pindah ke partai politik lain. Cara itulah yang dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN). ”Karena PAN bukan partai rental dalam pemilu kepala daerah, ada... Read More
REVISI UU: PEMILU Kaji Ulang Alokasi Kursi di DPD
Jakarta, Kompas – Jumlah kursi anggota Dewan Perwakilan Daerah yang ditetapkan sebanyak empat kursi untuk tiap-tiap provinsi dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD diusulkan untuk dikaji ulang. Jumlah kursi DPD tiap provinsi seharusnya dibedakan sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk. Usulan pengkajian ulang itu akan diajukan Fraksi... Read More
Jaringan SBY Berharap Konflik Bisa Dewasakan Partai
JAKARTA–MICOM: Jaringan Nusantara, organ pendukung Susilo Bambang Yudhoyono, berharap kisruh di Partai Demokrat bisa membuat partai itu semakin dewasa. “Saat ini sedang terjadi upaya belah bambu di Demokrat dan SBY. Tetapi ini akan mendewasakan kami dalam proses politik ke depan. Apalagi Demokrat adalah partai modern yang berupaya menyelesaikan masalah dengan matang,” ujar Ketua Jaringan Nusantara... Read More
RUU Pemilu, Partai Besar Diminta Tak Egois
VIVAnews – Rancangan Undang-undang Pemilu yang seharusnya bisa disepakati pekan lalu, ternyata batal dibawa ke paripurna DPR karena fraksi-fraksi di DPR menemui jalan buntu terkait pembahasan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen, yakni perolehan suara nasional minimal yang diperlukan suatu partai untuk lolos ke DPR. Fraksi-fraksi besar seperti Demokrat, Golkar, dan PDIP keberatan bila ambang batas... Read More
Elektabilitas Naik, PDIP Apresiasi Survei LSI
VIVAnews – Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkapkan rasa syukur atas hasil survei LSI terbaru yang menunjukkan dukungan kepada PDIP meningkat. Menurutnya, hal itu adalah buah dari kerja keras kader-kader partai itu dari pusat hingga daerah. “Alhamdulillah, kalau memang survei itu seperti kenyataannya. Artinya, kerja-kerja yang kami lakukan membuahkan hasil. Jadi kami bisa menjaga... Read More
Anggaran Pilkada Perlu Didesain Ulang
Jakarta, Kompas – Anggaran menjadi masalah dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah di berbagai daerah. Karena itu, diperlukan penataan ulang alokasi anggaran dan penggunaan APBD menjelang pilkada. Pada pilkada di Aceh dan Papua, selain dinamika politik lokal, anggaran yang tidak teralokasi sesuai kebutuhan menjadi salah satu faktor utama yang meningkatkan risiko. Dari 18 daerah yang akan... Read More
Survei LSI, Pemilih Demokrat Turun
VIVAnews – Pemilihan Umum (Pemilu) masih 3 tahun lagi. Diperkirakan peta kekuatan partai politik akan berubah bila dibandingkan hasil pemilu 2009 lalu. Hal itu terlihat dari hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia yang menyoroti topik “Pemilih Mengambang dan Prospek Perubahan Kekuatan Partai Politik”. Dari hasil survei terbaru LSI, Partai Demokrat masih menjadi pemenang jika... Read More
Pindah demi Kekuasaan
Jakarta, Kompas – Kepindahan haluan politik kepala daerah, yakni gubernur, bupati, dan wali kota, ke partai politik yang berkuasa saat ini dilihat sebagai sesuatu yang perlu dipertanyakan, bahkan dicerca. Kepindahan itu bisa dilihat sebagai mencari perlindungan atau melanggengkan kekuasaan. Peneliti senior di Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Syamsudin Haris, mengatakan, kepindahan itu menjadi cerminan... Read More