RUU PEMILU: Seriuskah Membebaskan dari Unsur Parpol?
Tarik-menarik soal keanggotaan dalam lembaga penyelenggara pemilihan umum kian alot. Masih menguat dua kutub: satu kubu ingin agar anggota partai politik pun bisa menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, sementara kubu lainnya bersikukuh agar keanggotaan KPU nonpartisan dan tentunya terbebas dari unsur parpol. Rapat Komisi II DPR pada Rabu (24/11) mengambil keputusan... Read More
KPU Profesional
Jakarta, Kompas – Lembaga penyelenggara pemilu, seperti Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu, membutuhkan orang yang mempunyai kredibilitas dan kemampuan dalam berbagai bidang terkait pemilu. Dengan demikian, bukan hanya independensi yang dibutuhkan di lembaga penyelenggara pemilu. Hal itu terungkap dalam diskusi Mempertahankan Independensi KPU yang diselenggarakan Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) di Jakarta, Rabu (8/12).... Read More
PILKADA TANGSEL: Sanksi bagi Lurah dan Camat yang Intimidasi
Tangerang Selatan, Kompas – Penjabat Wali Kota Tangerang Selatan Eutik Suarta meminta lurah dan camat tidak mengintimidasi dan memberhentikan stafnya yang bersaksi di Mahkamah Konstitusi terkait gugatan Pemilu Kepala Daerah Tangerang Selatan, Banten. ”Kami tak akan segan-segan memberikan sanksi kepada lurah dan camat yang sewenang-wenang mengintimidasi dan memecat staf kelurahannya,” kata Eutik kepada Kompas, Rabu (8/12).
150.000 Dosen Belum Optimal Meneliti
Jakarta, Kompas – Dari sekitar 150.000 dosen di berbagai perguruan tinggi serta 10.000 peneliti di berbagai lembaga penelitian, kontribusi mereka dalam melakukan penelitian belum optimal. Dalam acara malam Anugerah Kekayaan Intelektual Luar Biasa (AKIL) 2010, akhir pekan lalu, terungkap hanya sekitar 176 usulan penelitian yang masuk. Dari 25 anugerah yang disediakan dengan penghargaan untuk setiap... Read More
FITRA: Biaya Pemilukada Bisa Ditekan Hingga 50 Persen
TEMPO Interaktif, Jakarta – Biaya Pemilihan Langsung Kepala Daerah (Pemilukada) di Indonesia masih bisa ditekan hingga 50 persen. Karena itu, adanya keinginan mengembalikan pemilihan kepala daerah melalui DPRD menjadi kurang relevan. Menurut Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan, selama ini ada duplikasi anggaran dalam Pemilukada. Sumber duplikasi ini disebabkan penggunaan anggaran Pemilukada... Read More
Revisi UU Partai Politik Kelar 2011
VIVAnews – Anggota Komisi Bidang Dalam Negeri Dewan Perwakilan Rakyat Arif Wibowo menyatakan penyelesaian Revisi Paket Undang-undang Politik dapat selesai pada 2011. Dengan catatan semangat yang dimiliki pemerintah dan DPR musti sama, memperbaiki keadaan. Mencermati pembahasan undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Arif menengarai dalam satu kali masa persidangan, pembahasan akan selesai. “Undang-undang... Read More
LSI Denny JA Bantah Survei ‘Pilkada di DIY’
VIVAnews – Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyebut hasil survei bahwa 71 persen warga Yogyakarta lebih memilih pemilihan gubernur secara langsung daripada penetapan. Sayangnya, Djohermansyah hingga kini belum dapat menyebut darimana asal survei itu. “Saya masih rapat. Tolong nanti hubungi kembali,” kata Djohermansyah Djohan saat dihubungi VIVAnews.com lewat telepon selularnya, Senin... Read More
Publik Cenderung Terima Keistimewaan
Polemik sistem monarki dalam sistem pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tampak memecah sikap masyarakat. Meski terpisah cukup diametral, secara umum opini publik cenderung menerima kesepakatan sifat kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi DIY. Hal tersebut menjadi benang merah persepsi publik dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada 1-3 Desember 2010, terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan... Read More
Oposisi Malaysia Diberangus
KUALA LUMPUR, Minggu – Para polisi Malaysia menembakkan gas air mata dan menyemprotkan air ke ribuan pendukung oposisi yang melakukan protes di Kuala Lumpur, Minggu (5/12). Oposisi menolak campur tangan pusat dalam pengadaan air minum di Selangor, yang dikuasai oposisi. Sekitar 5.000 pendukung oposisi melakukan aksi protes di Kuala Lumpur. Seperti biasanya, aparat pemerintah langsung... Read More
Pelaksanaan di Papua dan Aceh Belum Beres
Jakarta, Kompas – Pelaksanaan otonomi khusus di Papua dan Aceh belum beres hingga saat ini. Masih ada sejumlah peraturan yang terkait pelaksanaan otonomi di dua daerah itu yang belum selesai dibuat. ”Untuk pelaksanaan otsus (otonomi khusus) di Aceh, dari sembilan PP (peraturan pemerintah) dan tiga perpres (peraturan presiden) yang seharusnya selesai disusun Agustus 2008, baru... Read More