148 Kepala Daerah Jadi Tersangka
REPUBLIKA.CO.ID,SURABAYA–Anggota Komisi II DPR RI (bidang politik dan pemerintahan) Malik Haromain menegaskan bahwa selama 2010 tercatat 148 dari 244 kepala daerah menjadi tersangka. “Sepanjang 2010 telah berlangsung 244 pilkada, tapi 148 kepala daerah yang dihasilkan justru menjadi tersangka,” kata Sekjen PP GP Ansor NU itu dalam seminar ‘Monitoring Pilkada 2010’ di Surabaya, Senin. Dalam seminar... Read More
RUU DIY, Erupsi Baru Setelah Merapi
INILAH.COM, Jakarta – Ketegangan Jakarta-Yogyakarta mulai muncul ke permukaan terkait RUU Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pernyataan Presiden SBY bahwa Indonesia tidak mengenal sistem monarki memantik psy war. Tak ubahnya Merapi, RUU DIY dapat memantik erupsi politik yang tak sederhana. Rapat terbatas Jumat (26/11/2010) pagi di Kantor Presiden tak ubahnya seperti warning bagi Yogyakarta dari status... Read More
Perlu Samakan Persepsi soal Arti Monarki
JAKARTA–MICOM: Pemerintah jangan terburu-buru memutuskan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Persepsi tenang monarki harus disamakan dulu antara pemerintah pusat dan pemerintah DIY. Jangan sampai khasanah budaya Indonesia hilang hanya karena ketergesa-gesaan. Pernyataan ini disampaikan oleh Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat, dan Ahmad Syafi’i Ma’arif, Guru Besar... Read More
Sultan: Pemerintahan DIY Bukan Monarki
YOGYAKARTA, KOMPAS.com – Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, sistem pemerintahan di Provinsi DIY tidak berdasarkan sistem monarki. Meski Sultan HB X juga menjabat gubernur, hal itu ditempuh sesuai aturan yang berlaku. ”Saya tidak tahu yang dimaksud dengan sistem monarki yang disampaikan pemerintah pusat. Pemda DIY ini sama sistem dan manajemen organisasinya dengan provinsi-provinsi... Read More
KOMUNIKASI DAN TRANSPARANSI INFORMASI DALAM IKLIM DEMOKRASI
KEMAJUAN teknologi di bidang komunikasi – sulit dipungkiri – telah menjadikan dunia seperti ruang tanpa sekat. Informasi sebagai bagian substansial dari kegiatan berkomunikasi tidak saja bisa dengan cepat diakses, tapi sekaligus juga dapat dengan mudah didistribusikan tanpa terkendala ruang dan waktu. Bagi Indonesia, negara yang menjunjung tinggi hak publik dalam memperoleh informasi, lahirnya era teknologi... Read More
Korupsi masih Merajai Pemilu Kada
JAKARTA–MICOM: Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat setidaknya ada 244 daerah yang menyelenggarakan pemilu kada. Dari jumlah tersebut sebanyak 174 daerah telah mengadakan pemilu kada. Hampir dari keseluruhan masih menyisakan banyak pelanggaran terkait dengan korupsi pemilu dan sengketa. Tercatat ada 130 sengketa yang masih ditangani Mahkamah Konstitusi (MK). “Korupsi ini sulit diusut karena lemahnya pengaturan dan... Read More
Parpol Harus Punya Simpanan Awal Rp1 Miliar
JAKARTA–MICOM: Rancangan Undang-Undang (RUU) Partai Politik sepertinya akan berjalan mulus. Dari tiga belas poin perubahan dalam draf RUU Parpol, pemerintah hanya mempersoalkan lima poin. Pemerintah bahkan mengusulkan agar penyelesaian pembahasan draf dilaksanakan dalam satu kali masa sidang. “Kita cuma ada lima poin terhadap RUU tadi. Pertama, terhadap sebaran kepengurusan. Kita minta 75 persen di seluruh... Read More
Calon Peserta Pemilu Kada Bisa Berperkara di MK
JAKARTA–MICOM: Ketua Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu menyepakati memberi legal standing dapat berpekara di MK bagi calon peserta pemilu kada yang dicoret semena-mena oleh KPU. “Kami sekarang di MK itu membuka pintu baru dengan memberi legal standing kepada calon peserta pemilu yang sebenarnya jadi calon tapi dia dicoret dengan sewenang-wenang sebagai... Read More
Parpol Masuk KPU Kualitas Pemilu Turun
JAKARTA–MICOM: Anggota Badan Pengawas Pemilu Bambang Eka Cahya Widodo mengatakan, masuknya kader parpol dalam keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dikhawatirkan akan menurunkan kualitas pemilu. “Saya agak khawatir masuknya kader-kader partai politik di lembaga penyelenggara pemilu, akan menurunkan kualitas pemilu,” katanya dalam diskusi mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal pemilu di Jakarta, Jumat (26/11). Eka Cahya Widodo menjelaskan,... Read More
Anas Akui Fraksi Demokrat Lemah
JAKARTA–MICOM: Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengingatkan Fraksi Partai Demokrat DPR. Kinerja fraksi dari partai pemenang Pemilu 2009 itu dinilai masih lemah. Ikhwal kelemahan tersebut menjadi salah satu catatan yang disampaikan Anas dalam Rapat Kerja (Raker) Fraksi Partai Demokrat di Jakarta, Jumat (26/11). Ia menyatakan, Fraksi Partai Demokrat masih lemah untuk mengartikulasikan aspirasi publik... Read More