Gerindra dan Hanura Minta Jatah Kursi
Jakarta, Kompas – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menuntut jatah kursi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Penataan kembali anggota BK DPR diharapkan menjadi momentum untuk mengatur komposisi perwakilan fraksi di badan itu. ”Fraksi Gerindra belum mengakui eksistensi BK DPR karena tidak ada wakil kami di sana. Untuk itu,... Read More
Waspadai Sistem Demokrasi Tertutup
Jakarta, Kompas – Masyarakat dituntut kritis untuk menyikapi wacana menaikkan ambang batas parlemen dari 2,5 persen menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014. Ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi menjadikan sistem demokrasi tertutup dan tidak mewakili kelompok-kelompok kecil. Sistem tertutup yang mengabaikan sifat inklusif itu sangat berbahaya. ”Kelemahan parliamentary threshold dinaikkan adalah suara yang akan terbuang... Read More
Hal Penting Sampai Remeh di Media Sosial
JAKARTA, KOMPAS.com – Media sosial semakin hari semakin digandrungi oleh masyarakat. Ia membuka kesempatan seluas-luasnya untuk menjadi seorang jurnalis dengan apapun beritanya, dari yang penting hingga hal-hal remeh. Menurut Wisnu Nugroho, wartawan Kompas yang juga seorang blogger dan penulis buku, dirinya memilih blog untuk menyampaikan sisi lain dari sebuah kejadian. Informasi yang terkadang tidak penting... Read More
Sistem Pemilu Perlu Diperbaiki
Jakarta, Kompas – Pemilihan Umum 2009 dinilai menjadi pemilu yang terburuk pascareformasi. Setidaknya ada tiga masalah dalam Pemilu 2009, yaitu kerangka hukum yang lemah, implementasi yang buruk, dan sistem pemilu yang rumit. Untuk itulah perlu ada penataan sistem pemilu yang lebih baik. Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay... Read More
Independensi KPU dalam Ancaman
Pemilihan Umum 2014 memang masih empat tahun lagi. Namun, partai politik telah melakukan sejumlah manuver agar mampu keluar sebagai pemenang pada pemilu ini. Salah satunya, dengan menyusupkan kepentingan politik mereka pada revisi UU paket politik, terutama UU tentang penyelenggaraan pemilu. Beberapa parpol bersikeras meloloskan peraturan yang membolehkan orang parpol duduk di jajaran komisioner Komisi Pemilihan... Read More
Jelang 2014, Fraksi Demokrat Gelar Raker
AKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Demokrat DPR RI menggelar rapat kerja fraksi di Hotel Crowne, 26-27 mendatang. Raker yang mengusung tema ‘Bakti untuk Rakyat’ ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum. Rapat kerja yang dihadiri oleh segenap anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja fraksi selama setahun serta merumuskan agenda-agenda strategis... Read More
Dominasi Indonesia di Twitter Diragukan?
JAKARTA – Indonesia kini dinobatkan sebagai negara dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia. Sayangnya media asing malah meragukan dominasi Indonesia di Twitter. Media online asal Inggris misalnya, Guardian, membuat sebuah artikel berjudul ‘Why Indonesians are all Twitter?’. Bahkan dalam sub judul, Guardian membubuhkan kalimat yang mengesankan Indonesia sama sekali tidak pernah tersentuh oleh teknologi. “Bagaimana... Read More
Peretas Sudah Mengincar Akun Twitter Andi Arief
JAKARTA – Akun Twitter Staf Khusus Presiden bidang Sosial dan Bencana, Andi Arief, diduga telah diincar oleh peretas sejak lama. Ini terlihat dari pola postingan sang hacker. “Jika dilihat dari postingan Akun Twitter Andi Arief yang dibajak, berisi dengan ejekan dan makian, maka si pelaku sudah jelas menargetkan untuk membajak Akun tersebut. Siapapun pelakunya sudah... Read More
James T Riyadi: Pewaris Kerajaan Bisnis yang Fasih Bicara Sosial
INILAH.COM, Jakarta – Penerus kerajaan Grup Lippo ini baru ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan. Namun, ia sudah fasih berbicara tentang rencana hingga 5 tahun ke depan. “Kadin akan mendukung transformasi sosial khususnya di bidang pendidikan. Saat ini jumlah rakyat yang duduk di bangku kuliah baru 2 persen dari... Read More
Parpol tidak Boleh Terapkan Standar Ganda
JAKARTA–MICOM: Ketua PP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan sebuah partai atau fraksi tidak boleh menerapkan standar ganda terkait keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dan jabatan direksi BUMN. “Kurang tepat kalau ada standar ganda yang dilakukan oleh sebuah partai. Mestinya kalau ‘lempeng’ (lurus.red), sekalian saja, anggota KPU dan direksi BUMN tidak boleh dari orang partai. Kalau... Read More