Biaya Politik Itu Mahal

Jakarta, Kompas – Praktik percaloan yang diduga terjadi saat pembahasan anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat antara lain dipicu oleh mahalnya biaya politik. Akibatnya, sejumlah politikus berusaha mencari tambahan penghasilan dengan mengutak-atik anggaran.

Hendrawan Supratikno, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI-P, di Jakarta, Rabu (5/10), menuturkan, gajinya sebagai anggota DPR praktis habis untuk membayar iuran ke partai dan memenuhi berbagai biaya sosial konstituennya. Selama ini, Hendrawan mengaku hidup dari pendapatannya sebagai pengajar dan memberi ceramah. Pemasukan lain misalnya dari kegiatan seperti kunjungan kerja anggota DPR.

Kondisi itu terjadi, kata Hendrawan, karena banyak biaya sosial dari konstituen yang harus dipenuhi, seperti membantu biaya pernikahan dan pengobatan hingga memberi bekal konstituen yang akan bepergian.

”Desakan yang kuat ini, jika tidak sabar, akan memunculkan pemikiran di kalangan anggota DPR untuk meningkatkan pendapatan dalam waktu singkat, antara lain dengan memainkan anggaran,” ucap Hendrawan.

Desakan itu, lanjut Hendrawan, makin terasa kuat karena anggota DPR juga menerima sejumlah proposal untuk kegiatan jangka menengah. ”Sepanjang tahun 2011, saya telah menerima sekitar 80 proposal, seperti untuk pembangunan tempat ibadah, perbaikan jalan, hingga sumbangan kegiatan olahraga,” tutur Hendrawan.

”Proposal bantuan kegiatan olahraga biasanya saya lanjutkan ke perusahaan swasta. Proposal pembangunan infrastruktur saya kirimkan ke beberapa badan usaha milik negara karena mereka memiliki program kemitraan dan bina lingkungan,” katanya.

Romahurmuziy, Ketua Komisi IV DPR, menambahkan, memenuhi tuntutan konstituen merupakan tantangan anggota DPR saat ini. ”Tuntutan seperti untuk membantu pengobatan konstituen sebenarnya tidak terlalu memusingkan. Namun, jika sudah ada proposal, seperti permintaan perbaikan jalan atau pelabuhan, itu harus lebih dipikirkan,” kata Romahurmuziy yang setiap kali turun ke daerah pemilihannya di masa reses menerima sekitar 60 proposal. Satu tahun ada empat kali masa reses.

Tuntutan itu, lanjut Romahurmuziy, membuat sejumlah anggota DPR berusaha agar proyek-proyek yang direncanakan pemerintah dilaksanakan di daerah pemilihannya atau sesuai dengan kebutuhan konstituennya. Padahal, proyek yang tersedia amat terbatas.

Berdasarkan catatan Kompas, kondisi itu diduga juga memancing anggota DPR untuk menjadi calo anggaran dengan cara meminta imbalan tertentu agar proyek itu berjalan di daerah yang diinginkan.

Tak ada yang bicara

Di lingkungan pemerintah kabupaten/kota, ada beberapa pihak saja yang berhubungan dengan pencairan APBN menjadi APBD. Bila bupati atau wali kota masih baru, mungkin bupati/wali kota yang melobi ke Jakarta untuk mendapatkan realisasi anggaran tertentu agar wilayahnya dipentingkan oleh pihak-pihak di Jakarta. Biasanya selalu ada yang menyertai dari Bagian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota.

”Merekalah yang paling paham, apakah pencairan APBD ke Jakarta melibatkan fee yang harus dibayarkan pada pihak tertentu, entah siapa di sana, atau tidak. Namun, saya yakin, tidak akan ada yang mau bicara,” ujar Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tatang Suhartono, Selasa. (NWO/ODY)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply