How Social Media, Microtargeting and Big Data Revolutionized Political Marketing

Marketing has revolutionized politics. An expert discusses how it’s affecting November’s election.

The paradigm has shifted in U.S. politics. Out-of-nowhere candidates—such as Republican presidential nominee Donald Trump and Democratic-socialist Sen. Bernie Sanders—have grown less from the political canon and more from the will of the people.
Continue reading

Ghana Connect: Does celebrity endorsement of politicians make a difference?

Photo: myjoyonline.com

It has become part of our political culture in Ghana. The practice where every election year so called celebrities and people in the entertainment industry queue up to endorse Presidential candidates.

This week, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, Presidential candidate of the New Patriotic Party (NPP) was endorsed by the embattled hip-life artiste who is still in court in a public nudity case.
So does celebrity endorsement of Presidential candidates in an election year make any real difference for voters?
Continue reading

Revisi UU Diminta Fokus Hal Substansial

JAKARTA, KOMPAS — Di tengah kian terbatasnya waktu, pemerintah dan DPR diharapkan memprioritaskan pembahasan revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada hal substansial untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR/DPD/DPRD mundur saat menjadi peserta pilkada tidak perlu dibahas berlarut-larut karena tinggal dilaksanakan.

Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 mesti tuntas akhir Mei ini. Hal ini memberikan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu memiliki cukup waktu menyusun peraturan pelaksananya.

“Putusan MK tidak multitafsir dan tidak ambigu. Jadi pembuat undang-undang, pemerintah dan DPR, tinggal melaksanakannya,” ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini di Jakarta, Selasa (24/5).
Continue reading

Pemerintah Sepakat Ubah Sistem Pemilihan

JAKARTA, KOMPAS — Kementerian Dalam Negeri mengikuti kehendak sejumlah partai politik yang menginginkan perubahan sistem pemilihan dari proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup pada Pemilu 2019. Pertimbangannya, sistem proporsional terbuka telah menciptakan kompetisi tak sehat antarcalon anggota legislatif dalam satu partai dan menyebabkan biaya politik tinggi.

“Banyak partai sudah mendukung sistem diubah menjadi sistem proporsional tertutup, maka pemerintah akan ikut suara partai-partai itu,” ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Kamis (19/5).

Sebelumnya, Partai Golkar dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa di Bali mendorong hal yang sama. Selain Golkar, menurut Tjahjo, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera juga mendukung perubahan sistem tersebut.

Selain kompetisi yang tidak sehat, Kemendagri juga menilai sistem itu menyebabkan biaya politik menjadi mahal. Dia menyebut ada caleg menghabiskan puluhan miliar rupiah hanya untuk menjadi anggota DPR.
Continue reading

The Essential Role Of Promotional Products in Politics

Source Asicentral.com

Investing millions in promotional products helped fuel the unexpected rise of Donald Trump and Bernie Sanders – and reinforced promo’s essential role in the race for our nation’s highest office.

Two political outsiders – one a successful businessman, the other a long-time independent – run for office. The former’s presence in the race is regarded as an open act of ego stroking and instant fodder for the media circus. The latter is a virtual unknown among large blocks of voters, and someone so lightly regarded that his main opponent won’t even mention his name. And yet, through concerted marketing efforts that include savvy messaging and a heavy investment in promotional products, both wildly surpass expectations. The businessman is the unexpected party front runner. The now-former independent has become a surprisingly formidable opponent.
Continue reading

Barisan Nasional wins 72 seats in Sarawak elections

Malaysian Prime Minister Najib Razak (centre) celebrating with Chief Minister Adenan Satem (in black jacket) after Barisan Nasional’s success in the Sarawak state election yesterday.PHOTO: BERNAMA

Major victory a shot in the arm for PM Najib in midst of 1MDB saga, proving opposition on wrong track: Analysts

Malaysia’s ruling coalition Barisan Nasional (BN) stormed to victory in the Sarawak state polls yesterday, securing a two-thirds majority in the state assembly with 72 seats, according to the Election Commission.

The strong win is a boon for Prime Minister Najib Razak, who will likely use the victory to show that the people still support his coalition despite the financial scandal engulfing his brainchild, state investment firm 1Malaysia Development Berhad, analysts say.
Continue reading

Munaslub Jadi Pertaruhan

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono (tengah), Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tandjung (kedua kiri), dan puluhan kader menghadiri Kampanye Calon Ketua Umum Partai Golkar Zona I Sumatera, di Medan, Sumatera Utara, Minggu (8/5). Kampanye hari pertama tersebut diikuti dua calon ketua umum, yaitu Setya Novanto dan Mahyudin.

Politik Transaksional Merugikan Partai Golkar

JAKARTA, KOMPAS — Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Golkar akan menentukan nasib partai itu pada pilkada serentak tahun 2017 dan 2018 serta Pemilu 2019. Golkar membutuhkan terobosan untuk melahirkan kepemimpinan baru dan meningkatkan kepercayaan rakyat terhadap partai itu.

“Sosok yang muncul sebagai ketua umum akan menentukan apakah Partai Golkar bisa memperbaiki perolehan suaranya,” tutur peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro, di Jakarta, Minggu (8/5).
Continue reading

Hormati Putusan MK

Efek Negatif jika Tak Mundur, Anggota Legislatif Bisa Tak Fokus Kerja

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersikukuh tak ingin mengubah aturan yang mengharuskan anggota DPR, DPD, atau DPRD mundur jika menjadi calon kepala/ wakil kepala daerah saat pemilihan kepala daerah. Pasalnya, aturan itu sudah dikuatkan Mahkamah Konstitusi.

“Sikap pemerintah harus sejalan dengan putusan MK karena putusan MK bersifat final dan mengikat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (2/5).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menambahkan, hingga pembahasan terakhir RUU Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada antara pemerintah dan DPR, akhir pekan lalu, fraksi- fraksi sepakat agar aturan itu diubah. DPR/DPD/DPRD tak perlu mundur, tetapi cukup mengambil cuti sebagai anggota. Hanya saja untuk mereka yang duduk sebagai pimpinan di alat kelengkapan DPR/DPRD, mereka harus meletakkan jabatannya.
Continue reading

Can social media swing votes in this election campaign?

As journalism professor David Maguire noted at the start of this campaign, prime minister Kevin Rudd has had such limited time in which to develop a social media strategy that he has “parachuted” in some advisers from Barack Obama’s successful digital campaign.

But Rudd’s use of social media in this election will not be able to replicate the Obama campaign in the US, which recruited first-time voters and non-voters rather than the swinging voters of Australia’s compulsory electoral system. Obama had a longer lead-up to actually establish a relationship with these voters, and used sVRM (social voter relationship management) to engage voters in issues that are close to them.
Continue reading

Please ‘like’ me: why Facebook might be the key to success in the 2016 election

Another big week in federal politics is underway, with the budget announced on Tuesday. Then, possibly this weekend, Prime Minister Malcolm Turnbull will formally call a double-dissolution election for July 2.

While it is true that the official campaign does not begin until the governor-general issues the election writs, the mechanics of parties’ campaigns began months, even years, ago.

Political party operatives, staffers of politicians, and political organisations such as GetUp are flooding voters’ inboxes with emails about issues they want etched in voters’ minds by polling day.
Continue reading