RPJM Wujud Harapan dan Balas Budi

Pemimpin Aceh, Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf membuat keputusan Tim Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Isinya masih memiliki serangkaian tanda tanya, apa yang melatarbelakang putusan tim penyusunan RPJM? Disinilah letak menariknya bagi saya menganalisisnya.

Nantinya pun disertai dengan prediksi dampaknya. Tapi patut di berikan apresiasi atas keputusan tersebut. Langkah itu bagian respon cepat dalam mendorong berjalannya pemerintahan yang baik (Good Goverment). Jangan sampai pembuatan tim penyusun RPJM 2012-2017 tidak mencerminkan upaya menuju pemerintahan yang baik. Harapan masyarakat Aceh berada di pundak tim perumus RPJM, jikalau berhasil menyusun dengan sesuai kebutuhan masyarakat bawah (grass root), bukan kebutuhan dan pemikiran tim penyusun menganggap mengetahui utuh keadaaan realitas tanpa terlebih dahulu turun ke lapangan.
Continue reading

Doto Zaini Jangan Banyak Umbar Janji

Banda Aceh – Aceh baru saja memasuki pemerintahan yang baru. Doto Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf terpilih sebagai Aceh satu. Kepemerintahannya kurang lebih baru seminggu terhitung dari tanggal pelantikannya (25/6). Sementara begitu banyak janji-janji yang telah terucapkan seperti Aceh bebas asap rokok, kedisiplinan pegawai, pemerintah yang jujur, pembangunan infrastruktur seluruh Aceh dan banyak janji-janji lainnya.

Memang janji-janji tersebut sangat bermanfaat untuk masyarakat Aceh. Namun dikhawatirkan akan menjadi bumerang bagi pemerintah sendiri ketika janji tersebut tidak terealisasikan. Menurut Pengamat Politik dari Aceh Institute, Fajran Zain, idealnya pemerintah baru jangan terlalu banyak mengumbar janji dulu. Tetapi fokus saja kepada beberapa program yang merakyat yang telah disusun.

“Ada baiknya pemerintah tidak terlalu mengumbar daftar keinginan, ingin begini dan ingin begitu. Istiqamah dan fokus saja pada beberapa visi pemerintahan yang sudah diformulasikan. Karena terlalu banyak bicara, terlalu banyak berjanji, hanya akan menjadi boomerang bagi pemerintahan. Alih-alih bisa meraih citra public yang positif, malah pemerintah kehilangan wibawa,” ungkap Fajran kepada The Globe Journal, Selasa (3/7).

Sarannya, jangan sampai pemerintah terjebak pada optimisme bias, semua ingin dijadikan prioritas, tetapi akhinya tidak satupun yang terpegang, sebab setiap kebijakan public memiliki konsekuensi pre-analisis, regulasi, perencanaan, dan anggaran.

Sesuai dengan catatan misalnya, sejauh ini sudah ada 21 janji yang dilansir oleh ZIKIR pada saat kampanye dulu, itu pun sudah harus pontang panting merealisasikannya.

“Bayangkan, apakah realistis bila ada program pemberangkatan jamaah haji dengan kapal pesiar, dan pemberian Rp 1 juta per KK per bulan dari hasil dana Migas? Jadi, kembali ke ikon yang diusung oleh Partai Aceh, Peugah ubee buet, peu buet ubee na (kerjakan apa yang sudah disampaikan, dan nanti sampaikan apa yang sudah dikerjakan,” tutup Fajran. [003]

Source : The Globe Journal

Gubernur Sampaikan Visi-Misinya ke SKPA

BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakilnya Muzakir Manaf menyampaikan visi dan misinya kepada para kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh dan para kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se-Aceh di Banda Aceh, Senin (2/7). Gubernur meminta visi dan misi itu dijabarkan dalam rencana pembangunan Aceh ke depan.

Penyampaian visi dan misi gubernur Aceh 2012-2017 berlangsung di Aula Madjid Ibrahim kantor Bappeda Aceh. Wakil Gubernur Muzakir Manaf juga hadir. Selain itu, ada seluruh kepala SKPA, kepala Bappeda se-Aceh, para asisten, dan kepala biro di lingkup Pemerintah Aceh.

Gubernur Zaini meminta agar visi dan misi mereka ini dijabarkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah Aceh 2012-2017, yang nantinya menjadi pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan pembangunan.

“Pertemuan hari ini untuk menyamakan persepsi di jajaran Pemerintah Aceh terkait dengan visi dan misi pemerintah periode 2012-207,” kata Gubernur Zaini. “Dengan demikian, perjalanan lima tahun ke depan, semua pihak dapat menyesuaikan dan memberikan dukungan penuh.”

Visi dan misi Pemerintahan Zaini-Muzakir adalah reformasi birokrasi; pelaksanaan nilai-nilai agama Islam. sosial, dan budaya; peningkatan ketahanan pangan dan nilai tambah produk pertanian; pengurangan kemiskinan dan pengangguran.

Selanjutnya, peningkatan dan optimalisasi pembangunan infrastruktur yang terintegrasi; optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam; peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan; dan membina keberlanjutan perdamaian; serta meningkatkan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana.

Gubernur Zaini berpesan agar rancangan pembangunan jangka menengan Aceh 2012-2017 bisa segera selesai disusun. “RJPM Aceh ini harus selesai dan ditetapkan sebagai qanun paling lambat tiga bulan ke depan,” kata dia.

Bappeda Aceh juga diminta Gubernur Zaini untuk segera melakukan koordinasi serta membentuk tim penyusun RPJMA.

“Kami minta jajaran SPKA mendorong dan mempercepat penyelesaian penetapan qanun RPJPA 2005-2025, Qanun RTRWA 2010-2030, karena itu semua akan menjadi landasan untuk dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan,” sebutnya.

Kepala dinas juga diminta untuk membantu percepatan pembangunan Aceh. “Saya minta bekerja sungguh-sungguh dan membantu kelancaran penyusunan dokumen ini,” kata dia. []

Source : Acehkita.com

Membongkar Janji-janji Doto-Mualem

Banda Aceh- Hari ini, 2 Juli tepat tujuh hari Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai nakhoda Aceh. 25 Juni lalu merupakan sebuah angka waktu yang sangat bersejarah bagi pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

Betapa tidak, dua lelaki yang sebelumnya berseberangan faham dengan negara Republik Indonesia, telah secara sah dilantik sebagai perpanjangan tangan Republik di ujung Sumatera.

Sebagai pasangan representatif rakyat, Zikir (begitu pasangan ini disebut), mempunyai tanggung jawab besar untuk menahkodai Aceh lima tahun mendatang. Banyak harapan yang disematkan kepada keduanya oleh rakyat. Mulai dari pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, sampai dengan upaya pemberantasan korupsi di negeri syariat.

Namun diantara semua itu, membuka “bungkoh MoU” merupakan sesuatu yang sangat dinantikan oleh rakyat akan seperti apa definisinya kelak?.

Hal ini tentu saja sejalan dengan janji politik yang telah mereka lontarkan kepada rakyat saat berkampanye dulu. Baik yang dijanjikan secara langsung oleh Zaini dan Muzakir Manaf, maupun yang dijanjikan oleh tim sukses saat berkampanye.

Catatan The Globe Journal dari serangkaian kampanye Zikir, saat mereka berkampanye di Lhoong Raya, Aceh Besar, Senin (2/4) pasangan ini pernah menjanjikan berbagai hal seperti akan memajukan Aceh seperti Brunai Darussalam dan Singapura. Kemudian hukum di Aceh akan diterapkan seperti perintah dalam Al-Quran dan Hadist. Akan meminta kepada pemerintah Saudi Arabia (Arab Saudi) agar mengembalikan harta waqaf Habib Bugak sebagai milik rakyat Aceh langsung.

Setiap rakyat yang sudah cukup umur maka akan diberangkatkan haji. Meningkatkan program JKA  dalam bentuk semua rumah sakit di kabupaten/kota harus mampu melayani pasien seperti layaknya RS di Banda Aceh. Juga penggratisan biaya pendidikan mulai Sekolah Dasar (SD) sampai bangku kuliah (Perguruan Tinggi)

Di lapangan T. Chik Ampon Tayeb, Kecamatan Peureulak Kota, Minggu (25/3), mereka mengatakan akan siap mendinginkan Aceh.

“Sudah 30 tahun Aceh kepanasan, Partai Aceh siap mendinginkan Aceh dan masyarakatnya,” Ucap Fakrul Razi, juru bicara PA pusat yang saat itu diturunkan sebagai jurkam.

Di lapangan Hiraq, Lhokseumawe, Senin (26/3) pasangan Zikir menjanjikan penyempurnaan UUPA, kepedulian terhadap janda dan anak yatim, peningkatan pendidikan serta pemberantasan korupsi yang menjadi prioritas. Selain itu juga akan menaikkan gaji pegawai dan honorer, termasuk aparat desa.

Di objek wisata pantai Trienggadeng, Pidie Jaya, Selasa (27/3) Zaini menjanjikan menggratiskan pendidikan bagi putra-putri daerah mulai SD sampai dengan SMA.

Di lapangan bola Gema Samadua, Aceh Selatan, Muzakkir Manaf akan membangun sumber daya manusia di bidang kesehatan. Untuk jangka pendek, pihaknya akan mendatangkann dokter dari luar ke Aceh. Sehingga orang Aceh tidak perlu lagi berobat keluar negeri. sedangkan jangka panjang, putra-putri terbaik Aceh akan dikirim keluar negeri dan disekolahkan di bidang kedokteran. Selain itu, dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) akan ditambah pula.

Rabu (28/3) Muzakkir Manaf yang berkampanye di Lapangan Blang Asan, Kecamatan Peusangan, Bireuen menjanjikan memberikan uang setiap bulan untuk setiap KK di Aceh Rp 1 juta. Dana ini diambil dari hasil migas. Juga akan meminta Pemerintah Belanda untuk mengganti rugi lahan yang dijadikan kuburan (kerkhoof) di Banda Aceh. Meminta kepada Pemerintah Arab Saudi untuk mengembalikan harta waqaf Habib Bugak di Mekkah untuk rakyat Aceh.

Juga mengupayakan quota haji untuk Aceh. Naik haji gratis untuk anak Aceh yang sudah akil baliq. Juga pemberangkatan jamah haji dengan kapal pesiar.

Di Aceh Tengah, di lapangan Musara Alun, Kamis (30/3) Zaini berjanji membangun industri pariwisata Danau Laut Tawar Takengon. Menurutnya, danau di kawasan tengah Aceh itu sangat indah dan cantik. Bahkan lebih indah daripada danau di Norwegia dan Jenewa.

Selain janji dia atas, masih banyak janji lainnya seperti menata kembali sektor pertambangan Aceh, mewujudkan Pemerintahan Aceh yang bermartabat dan amanah dan lain sebagainya.

Melihat banyaknya janji, dan terkesan muluk-muluk, tentu saja mengundang rasa percaya dan tidak percaya dikalangan rakyat. Apalagi janji yang ditebar ada beberapa yang bersentuhan langsung dengan mimpi rakyat jelata, seperti uang gratis Rp 1 juta per bulan serta naik haji secara gratis dan dengan kapal mewah.

Seperti yang diutarakan oleh Visri (20) warga Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang Bireuen pada Rabu (27/6). Kepada The Globe Journal, mahasiswa Universitas Almuslim ini sangat berharap agar pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf agar segera merealisasikan janji politiknya.
Bagi mahasiswa jurusan Bahasa Inggris ini, ada empat janji Zikir yang dinilai sangat ditunggu oleh masyarakat. Yaitu tentang pendidikan gratis, peningkatan mutu kesehatan, ibadah haji gratis dan pembagian Rp 1 juta per Kepala Keluarga (KK).

“Sebagai pribadi, saya sangat mendukung semua program pro rakyat yang pernah dijanjikan oleh Gubernur kita yang baru. Saya yakin bila mereka tidak akan ingkar janji. Apalagi dengan empat janji yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan rakyat kecil seperti saya ini,” Kata Visri sambil tersenyum.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fajri Ilyas (21) warga Bugak Krueng, kecamatan Jangka, Bireuen. Dia berharap agar Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh yang baru tidak ingkar janji. Pasangan yang di usung oleh Partai Aceh itu, jangan sampai mengulangi kesalahan yang pernah dilakukan oleh Gubernur Aceh sebelumnya yang gagal mensejahterakan rakyat.

Terkait dengan pembangian uang sebesar Rp 1 juta per KK, Fajri menilai janji itu sebagai sebuah hal yang sangat dinantikan realisasinya oleh rakyat. Selain itu ibadah haji gratis juga sangat didambakan oleh kalangan ekonomi lemah. Untuk itu, dia berharap agar Zaini dan Muzakir tidak ingkar janji.
“Saya mendukung kedua pasangan ini untuk merealisasikan janjinya. Semoga saja dengan uang satu juta per kepala keluarga itu serta ibadah haji gratis, mampu menyelamatkan ekonomi keluarga miskin seperti kami. Juga memberikan kesempatan kepada kami agar dapat serta menunaikan ibadah haji,” kata Fajri.

Bagi bungsu dari tiga bersaudara ini, menghajikan ibunya merupakan mimpi yang sangat besar sekali. Namun karena ekonomi yang tidak mendukung, lumpo itu harus dikubur dalam-dalam. “Kalau kesempatan berhaji itu sampai kerumah saya dan saya yang mendapatkan giliran pertama sebelum mak saya, maka mak akan saya berikan kesempatan itu terlebih dahulu. Sebab, menghajikan beliau dan dapat mencium hajar aswad merupakan mimpi mak  sejak dulu,” tambah Fajri yang berprofesi sebagai tukang RBT yang kuliah di jurusan PGSD Unimus.

Ismail Puteh (60) warga kecamatan Juli, Rabu (27/6) kepada The Globe Journal bahkan mengaku dirinya sudah bersiap-siap untuk menunggu implementasi janji “pasangan tua-muda” itu. Bahkan dia sudah menghitung bila bila dalam sebulan dapat Rp 1 juta per KK, maka dalam setahun dapat Rp 12 juta.

Dia bertamsil, bila ada potongan “uang minum” dalam setiap bulannya sebesar Rp 200.000, maka dia masih bisa mengantongi uang sebesar Rp 9.600.000. angka tersebut tentu sangat besar bagi petani miskin dipedalaman Bireuen.

Ismail meminta kepada The Globe Journal, agar menanyakan kepada Gubernur terpilih untuk memberitahukan syarat-syarat yang harus dilengkapi agar bisa mendapatkan uang itu. Apakah cukup dengan KK, atau ada foto kopi KTP dan surat pernyataan?.

“Pak wartawan tolonglah tanyakan kepada Gubernur Zaini dan Mualem tentang syarat mendapatkan uang itu. Apa cukup dengan KK, selain itu apalagi? Apa perlu saya siapkan foto kopi KTP dan surat pernyataan?,” tanya Ismail.

Murtala. Ketua Komunitas Korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (K2HAU) Aceh Utara, kamis (28/6) kepada The Globe journal mengatakan, dari sekian janji yang pernah diucapkan oleh Zaini-Muzakir maupun oleh timsesnya,

Khususnya masalah implementasi isi MoU dalam Undang-Undang maupun Qanun di tingkat daerah. Salah satunya pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR).

Menurut Murtala hal ini sangat penting, sebab dengan lahirnya KKR, maka semua hal terkait dengan konflik Aceh akan menjadi jelas. Siapa, kapan dan dimana akan terjawab dengan jujur. “Ini penting demi Aceh ke depan dan buat pembelajaran bagi bangsa ini,” ujar Murtala.

Koordinator Gabungan Solidaritas Anti Korupsi (GaSAK) Bireuen, Mukhlis Munir menilai harapan Ismail lumrah sekali dan dapat dipahami. Sebab, dalam kondisi sekarang, ekonomi masyarakat kecil semacam Ismail sangatlah seret.

Apalagi, semenjak Tsunami dan damai, kue rehab-rekon Aceh hanya dibagi dikalangan elit. Sedangkan rakyat kecil, tetap tepuruk dalam kemiskinan dan malam menjadi sasaran pungli bila mendapatkan bantuan.

Di lain pihak, selama masa damai, para petinggi Aceh sebelumnya masih gagal memberikan jalan
“tengah” agar penghasilan rakyat kecil bertambah. Nah, melihat kondisi demikian, wajar bila kemudian banyak masyarakat kelas proletar berharap agar janji pembangian uang secara Cuma-Cuma sebagai salah satu wujud bila kejayaan Aceh sedang berulang. Hal itu sesuai dengan janji dan slogan yang selama ini digembar-gemborkan oleh PA dan Zikir yaitu akan mengembalikan kejayaan Aceh seperti masa Sultan Iskandar Muda.

Untuk itu Mukhlis berharap agar baik Zaini maupun Muzakir tidak ingkar janji dan menganggap angin  lalu segala hal yang pernah dijanjikan itu. Walau terkesan seperti “mencucuk bulan dengan galah”, namun bila Pemerintahan Aceh yang baru tidak mampu di dikte oleh “kekuatan luar”, dirinya yakin, walau tidak semua, namun ada janji yang bersentuhan langsung dengan rakyat yang akan mampu diwujudkan.

“Saya melihat, dari sekian isu yang dilemparkan kepada rakyat saat kampanye, selain pendidikan gratis, peningkatan layanan kesehatan, haji dan pembagian uang, dan penegakan hukum dalam bentuk lahirnya KKR, merupakan janji yang selalu menjadi buah bibir masyarakat. Ini isu yang bersentuhan langsung dan perlu untuk dipenuhi, agar kepercayaan rakyat tidak hilang kepada duet ini,” terang Mukhlis.

Setali tiga uang dengan Mukhlis, Zulfikar Muhammad, direktur PB HAM Aceh Utara juga menekankan bahwa harapan penegakan hukum dalam bentuk pembentukan KKR di Aceh kembali menjadi perhatian masyarakat.

Dengan kemenangan pasangan yang di usung oleh Partai Aceh itu sebagai pemimpin tertinggi di Aceh, maka harapan akan lahirnya kerja-kerja penegakan hukum dan keadilan akan kembali lahir di Aceh. Sebab hampir lima tahun ini, isu-isu kemanusiaan yang berhubungan dengan masa lalu Aceh seolah lenyap dari perbincangan elit.

Aryos Nivada pengamat politik dan keamanan ikut menyumbangkan pikirannya terhadap sejumlah janji Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf. Baginya, janji Zikir menjadi ukuran keseriusan terhadap keinginan masyarakat Aceh.

Bila janji itu atau sebagainya bisa terlaksana maka kepercayaan masyarakat terhadap duet Zikir akan makin menguat. Bahkan besar peluang akan terpilih kembali pada pemilukada berikutnya. Dampak positif lainnya, yaitu akan semakin menguatkan dukungan rakyat terhadap Partai Aceh pada Pemilu legislatif tahun 2014.

“Semua janji itu, saya nilai sebagai pertaruhan nama baik pasangan ini. Bila gagal, maka mereka akan dilupakan rakyat. Tapi bila berhasil, maka tidak tertutup kemungkinan mereka akan dipilih kembali. Ini juga menjadi modal PA di Pileg 2014,” tukasnya.

Menurut Aryos, dalam menunaikan semua janji itu, pasangan Zikir ini tentu akan menemui penghambat serius. Misalnya intervensi elit politik di Jakarta, pengusaha dan elit lokal Aceh. Ketiga hal itu biasanya terjadi pada pemerintahan baru.

Nah dalam hal ini, Zikir harus bertindak tegas sehingga intervensi demikian tidak terlalu besar dilakukan selama menjalankan kepemerintahannya.

Selain itu, secara hitung-hitungan kontribusi politik, apabila ketiga aktor yang telah berkontribusi dalam pemenangan Zikir tidak direalisasikan, maka aktor itu berupaya menganggu jalan pemerintahan Zikir.

Pun demikian, Aryos mendukung pasangan ini untuk mewujudkan semua janji mereka kepada masyarakat Aceh. Walau terkesan banyak yang mustahil, namun semuanya harus didukung terlebih dahulu. Sebab pemerintahan ini masih sangat baru, dan perlu diberikan dorongan positif. [003]

Source : The Globe Journal

In Indonesia, former combatants take up politics

Located on the westernmost side of Indonesia, the province of Aceh has gained a reputation for conflict since the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka, widely known as GAM) took up arms in 1974 in an attempt to secede from Indonesia.

The province adopted Shariah, Islamic principles of jurisprudence, as the basis of its legal system in 2003, while a nine-year Indonesian military occupation of Aceh resulted in thousands of casualties. Armed conflict claimed the lives of Indonesian soldiers, GAM guerrilla fighters, and inevitably, civilians as well. Braving the crossfire, even in residential areas, was a daily event.

It is now taking time for a new government, which was elected this spring, to encourage their supporters to work within the political system. Having fought against the government for more than three decades, these former guerrilla leaders have now become part of the democratic system. As a result, they must reign in any violence by their constituents and put constitutional principles forward instead.

The massive 8.9 magnitude earthquake and tsunami that devastated Aceh in December 2004 became the gateway to end the conflict that had been dragging on for more than 30 years. With the scale of the natural disaster, the government and GAM had to prioritize reconstruction over continuing to pursue their political differences. And in 2005, GAM and the government of Indonesia signed a memorandum of understanding in Helsinki, Finland.

The establishment of local political parties, including the Aceh Party, which is comprised of former GAM combatants, was one of the key stipulations in the Helsinki memorandum of understanding. And in the 2009 legislative elections, the Aceh Party won 42 of 69 seats in the regional Parliament that governs Aceh, winning the majority of the vote in 23 Aceh regencies and cities.

Despite their lack of political experience, the former guerrilla fighters dominated the seats in the regional parliament and won control of the Aceh government. In one fell swoop, former combatants had switched gears: from armed struggle to politics.

And last April, for the second time since the peace treaty of Helsinki, Aceh held general elections for its governor, regents and mayors. Zaini Abdullah and Muzakir Manaf of the Aceh Party won elections for governor and vice governor respectively, with 1,327,695 votes (55.78 percent of the total), defeating four other pairs of candidates.

While voting on election day proceeded largely without problems, the campaign period was colored by violence and intimidation. Between March 12 and April 15, the Aceh Institute, a nongovernmental research organization, identified 77 cases of violence that included intimidation, verbal threats, physical violence, and damage to public property. In some instances, the police found that the perpetrators were members or partisans of the Aceh Party. This suggested that more work is still required to fully complete the transition from a violent struggle to a political one.

But efforts to maintain peace remain the focus of Abdullah and Manaf’s regional government. “In the first year [of governing], we are going to keep a true peace in Aceh. Furthermore, we are trying to improve the economy for the welfare and prosperity of Aceh’s people,” Abdullah said on April 17, speaking to a group of journalists at his home in the provincial capital of Banda Aceh.

However, in addition to continuing to speak out publicly against violence, Abdullah and his Aceh party must do more. The potential for violence remains real, as illegal weapons have been circulating widely in the province and election violence continues to be reported. The fact is that there is evidence that violence is still considered a tool for political change. Abdullah must seek support from the government of Indonesia for a more assertive police crackdown on owners of illegal weapons and criminal behavior. Only then will Aceh be safer.

These former guerrilla leaders have a duty to teach their constituents by example. This means that even though the Aceh Party won seats in the government, peace for all Acehnese will only be preserved when the rule of law prevails.

Ayi Jufridar is a journalist and novelist. He previously worked for the Asahi Shimbun newspaper of Japan and the Associated Press in Aceh. He is now a correspondent for Jakarta’s Jurnal Nasional daily. THE DAILY STAR publishes this commentary in collaboration with the Common Ground News Service (www.commongroundnews.org).

Source : The Daily Star Lebanon

Inilah Hasil Rekapitulasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2012

BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengadakan rapat pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2012 di ruang sidang DPRA, Selasa, 17 April 2012.

Rapat pleno ini di hadiri oleh KIP Provinsi, KIP seluruh Kabupaten/ Kota, Panwaslu dan Muspida Plus.

Dalam rapat ini KIP merekap seluruh hasil perhitungan suara dari kabupaten/kota dan kemudian dibacakan didepan saksi dari pasangan kandidat, Panwaslu dan Media.

Berikut hasil rekapitulasi Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh sesuai nomor urut per di masing-masing daerah:

Aceh Tenggara
1. 1451
2. 46.640
3. 3.381
4. 7.892
5. 38.409
Tidak sah : 1272, Total suara  99.045

Bireun
1. 4.342
2. 71.999
3. 5.152
4. 9.505
5. 123.729
Tidak sah : 3.672, Total suara 218.399

Aceh Tamiang
1. 2.228
2. 50.884
3. 6.556
4. 9.259
5. 50.800
Tidak sah : 2.564, Total suara 122.291

Lhoksemawe
1. 2.652
2. 20.522
3. 2.318
4. 5.412
5. 50.355
Tidak sah : 2633, Total Suara 83.892

Nagan Raya
1. 2.700
2. 21.927
3. 4.017
4. 7.276
5. 49.040
Tidak sah 3.242, Total Suara 88.202

Aceh Barat Daya

1. 1.568
2. 11.874
3. 1.849
4. 5.518
5. 54. 059
Tidak sah 2.272, Total suara 77.140

Pidie Jaya
1. 2.176
2. 7.840
3. 4.049
4. 10.235
5. 53.379
Tidak sah 1.611, Total suara 79.290

Pidie
1. 8.752
2. 24.661
3. 7.396
4. 15.617
5. 166.237
Tidah sah 6874, Total suara 229.537

Kota Banda Aceh
1. 4.641
2. 38.482
3. 5.543
4. 15.305
5. 22.181
Tidah sah 3374, Total suara 89.526

Aceh Jaya
1. 1.254
2. 8.312
3. 1.716
4. 3.802
5. 27.567
Tidak sah 2.298, Total Suara  44.949

Aceh Barat
1. 1.656
2. 27.837
3. 5.880
4. 7.039
5. 55.642
Tidak sah 2.732, Total suara 100.786

Kota Langsa
1. 1.476
2. 29.456
3. 4.681
4. 6.736
5. 27.403
Tidah sah 2.613, Total suara 72.365

Kota Sabang
1. 540
2. 7.133
3. 787
4. 2.052
5. 6.047
Tidak sah 718, total suara  17.277

Kota Subussalam
1. 545
2. 18.472
3. 997
4. 2.203
5. 6.909
Tidak sah 517, Total suara 29.643

Aceh Selatan
1. 2.333
2. 38. 044
3. 2.964
4. 6.844
5. 57.271
Tidak sah 2.956, Total Suara 110.412

Aceh Timur
1. 6.278
2. 26.207
3. 7.266
4. 1.007
5. 137.487
Tidak sah 7.024, Total suara 194.269

Aceh Besar
1. 20.136
2. 57.389
3. 10.776
4. 19.607
5. 72.276
Tidak sah 9.057, total suara 189.241

Aceh Singkil
1. 2.460
2. 30.653
3. 2.354
4. 3.518
5. 12.286
Tidak sah 2489, total suara 53.760

Aceh Utara
1. 7.830
2. 41.268
3. 5.315
4. 11.655
5. 212.927
Tidak sah 10.083, total suara 289.078

Bener Meriah
1. 1.410
2. 33.530
3. 3.597
4. 6.966
5. 25.600
Tidak sah 2.757, total suara 73.860

Masih ada 3 kabupaten yang belum menyerahkan hasil rekapitulasi yaitu Gayo Lues, Simeulue, dan Aceh Tengah, karena anggota KIP dari kabupaten tersebut masih dalam perjalanan.

Untuk menanti KIP yang belum hadir, ketua sidang akan melanjutkan rapat pleno pada pukul 14.00 wib siang nanti.[]

Source : The Atjehpost

Posted with WordPress for BlackBerry.

Zaini-Muzakir Gubernur Aceh 2012-2017

BANDA ACEH –  Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf akhirnya ditetapkan sebagai Gubernur-Wakil Gubernur Aceh periode 2012-2017.

Penetapan itu dilakukan dalam rapat pleno di ruang sidang DPRA, Selasa 17 April 2012. Penetapan pasangan yang diusung oleh Partai Aceh ini, berdasarkan jumlah perolehan suara dalam rekapitulasi yang dilakukan oleh KIP Aceh.

Zaini-Muzakir memperoleh 1.327.695 suara atau 55,78 persen dari total suara 2.380.386 surat suara sah. Sedangkan pasangan Irwandi-Muhyan mengumpulkan 694.515 suara atau 29,18 persen. Adapun pasangan Nazar-Nova meraup 182.079 suara atau 7,65 persen.

Selanjutnya, pasangan Darni Daud-Ahmad Fauzi memperoleh 96.767 suara atau 4,07 persen. Terakhir pasangan Abi Lampisang-Suriansyah memperoleh 79.350 suara atau 3,33 persen.[]

Source : The Atjehpost

Posted with WordPress for BlackBerry.

Etos Politik

Memberi uang dan kekuasaan kepada pemerintah, sama halnya dengan memberi wiski dan kunci mobil pada seorang remaja. Apa yang dikatakan oleh PJ O Rourke tersebut dalam Parliament of Whores, sedang terjadi di Aceh.

Konflik seputar Pemilukada telah menyeret eksekutif dan legislatif Aceh berada pada sengketa politik yang “memuakkan”. Dibutuhkan etos politik keacehan untuk menyelesaikannya. Berbagai kepentingan ikut bermain dalam konflik ini, yang kemudian menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh keduanya (eksekutif dan legislatif) lebih kental nuansa politisnya tinimbang menyahuti keinginan rakyat banyak.

Hal ini selaras betul dengan apa yang disampaikan oleh Peter L Berge pada tahun 1974, yang mengatakan bahwa kebijaksanaan politik tidak dibuat dengan memahami akar masalah yang sesungguhnya, lantaran para pengambil kebijakan memang tidak memahami sosiologi masalah, yakni peta-peta sosial di seputar masalah. Di Aceh lebih dari itu, lebih kepada kepentingan kelompok dengan egonya masing-masing.

Eep Saefulloh Fatah pun kemudian menyebutkan hal itu sebagai bentuk ketidak pahaman pada sosiologi masalah. Hal itulah yang kemudian membuat masalah dan pemecah masalah menjadi dua hal yang berjauhan, bahkan tak berkaitan sama sekali. Kalau memang kepentingan rakyat yang didahulukan, maka tak perlu ada sengketa Pemilukada, kedua pihak harus bersikap arif untuk menyimpang ego kelompok dan mendahulukan kepentingan rakyat. Apapun ceritanya, kedamaian Aceh masih sangat berharga untuk dikacaukan dengan politik praktis jelang Pemilukada.

Kisruh Pemilukada di Aceh ini tidak lepas dari berbagai kekeliruan para penguasa yang mengambil kebijaksanaan tanpa mengerti sepenuhnya permasalahan yang dihadapi. Inilah yang oleh Robert Barn dikatakan sebagai gagasan bodoh. Penyair Scotlandia yang hidup pada abad 18 tersebut (1759-1796) dalam puisinya berjudul “To a Louse” menulis, “O wat some powr’r the giftie gleus, to see oursels as other seeus! It wat frae many a blunder freeus, and foolish nation.”

Katanya, jika kita bisa melihat diri sendiri seperti orang lain melihat kita. Kita bakal terbebas dari banyak kekeliruan dan gagasan-gagasan bodoh. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan harus mampu melihat kemampuan diri sendiri sebagai suatu entitas bangsa, dan mengaplikasikan kebijakan tersebut sesuai dengan keinginan rakyat yang dimaksud dalam kebijakannya itu.

Kita tentu mengharapkan agar eksekutif dan legislatif Aceh bisa bersikap dewasa, bukan malah terus larut dalam sengketa tak berujung. Pun demikian, mempertemukan sepenuhnya keinginan dua pihak yang sedang bersengketa tidaklah mudah. Selain banyak hal yang menjadi pertimbangan, berbagai kepentingan pun turut bermain. Tapi lupakan itu. Satu hal yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana membangkitkan etos politik keacehan, yang benar-benar memikirkan kepentingan jangka panjang untuk Aceh.

Etos kadang juga muncul dari mitos. Lihatlah, bagaimana Yahudi membangun jaringannya dalam perpolitikan dunia dengan lima kata yang menjadi etos politik mereka. Orang-orang Yahudi berpegang pada kalimat we are the chosen people, dari sinilah etos politik mereka bangkit, karena menganggap dirinya sebagai orang-orang pilihan. Mereka menyatu dalam mitos itu untuk kepentingan politiknya.

Hal yang sama juga berlaku di Jerman. Mereka mengatakan Deutc uberaless, ras Aria (rasnya bangsa Jerman) adalah ras tertinggi. Amerika lain lagi, mereka menganut etos nasionalisme yang sangat besar pengaruhnya dalam pembangunan negara tersebut menjadi adi daya. Falsafah mereka dalam membangun Amerika adalah, We keep America on top of the word.

Aceh juga memiliki banyak falsafah yang menjadi etos politik pemerintahan sejak zaman dahulu. Melalui kearifan hadih maja kita diajarkan untuk bisa bersikap yang patut dalam segala hal, termasuk dalam menyelesaikan sengketa, sangsui beuneuéng tawoë bak pruét, karu buét tawoë bak punca. Untuk menyelesaikan konflik regulasi Pemilukada ini, baik eksekutif maupun legislatif harus sama-sama kembali ke induk persoalan untuk mencari penyelesaiannya secara terhormat.

Kedua pihak harus sama-sama bisa mundur selangkah agar mencapai titik temu, suröt lhèi langkah tasuét tupi, mangat geuturi ngat samporeuna. Kalau itu dilakukan, maka tak ada pihak yang kalah dan menang, sama-sama sejajar bahu di dalamnya, ibarat kata tamsè tumpoë ngon bulukat, miseuè meuseukat ngôn asoë kaya, serasi tak bisa dipisahkan.
Namun, untuk menuju ke sana, baik eksekutif maupun legislatif Aceh harus bercermin dulu melihat diri sendiri, tidak di kaca yang retak, agar tidak terjebak pada “pendewaan” kekuasaan. Meski berat itu harus dilakukan demi kelangsungan perdamaian. Walaupun susah untuk melepaskan kekuasaan yang sudah di tangan, karena kata Milan Kudera, penulis besar Cheko dalam novelnya, “The Book of Lougther abd Forgetting” melalui tokoh Mirek ia berkata. “Perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa.”

Malah Jhon Adam, Presiden ke dua Amerika berpendapat lebih radikal lagi. Katanya, semua manusia adalah monster yang serakah ketika nafsu gagal dijaga. Pun demikian, mari sama-sama merawat damai Aceh ini dengan tindakan nyata, jangan pasif dan terlena dalam kepentingan sesaat. Publikis Syrus pernah berkata agar kita jangan menggantungkan diri pada keberuntungan, melainkan pada tindakan.

Kemudian, mari sama-sama kita berbuat, sambil menghayati apa yang pernah dikatakan oleh Muhammad Hatta. “Hanya satu tanah yang bisa disebut tanah airku, ia berkembang dengan amal, dan itu adalah amalku.” Mari membangun Aceh dengan amal. Kalau eksekutif dan legislatif Aceh tidak mau melakukan itu, maka saya hanya bisa berkata, umông meuateuéng nanggroë meusyaraq, pakôn buét sinyak meubeualaga?[]
* Oleh Iskandar Norman

Source : Harian Aceh

Pilkada Aceh 24 Desember

BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh akhirnya mengumumkan bahwa tanggal 24 Desember sebagai hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh di 17 kabupaten/kota plus di tingkat provinsi.

Selain itu, KIP juga menjadikan Qanun Pilkada Nomor 7 Tahun 2006 sebagai payung hukum dengan tetap mengakomodir calon dari jalur perseorangan (independen).

Keputusan ini disampaikan Ketua Divisi Perencanaan dan Data, Yarwin Adi Dharma SPt kepada wartawan di Media Center KIP, Senin (26/9) sore. Konferensi pers itu dipimpin Ketua KIP Aceh, Abdul Salam Poroh dan dihadiri enam komisioner lainnya. Yaitu Wakil Ketua KIP Ilham Saputra, Yarwin Adi Dharma, Zainal Abidin, Hj Nurjani Abdullah, Tgk Akmal Abzal, dan Robby Syahputra.

Keputusan tersebut diambil setelah tujuh anggota komisioner KIP Aceh yang dipimpin Ketua KIP Aceh melakukan rapat pleno secara maraton yang dimulai pukul 14.00 WIB dan berakhir 17.30 WIB.

“Berdasarkan hasil rapat pleno kita sudah tetapkan hari pemungutan suara pilkada di Aceh jatuh pada 24 Desember, sehari sebelum Hari Natal,” sebut Yarwin.

Selain menetapkan hari pemungatan suara, rapat pleno itu juga menyepakati jadwal pendaftaran calon dari jalur perseorangan, partai politik, dan gabungan partai politik pada 1-7 Oktober.

Pendaftaran dilakukan bersamaan antara calon dari jalur perseorangan dan calon dari jalur partai politik maupun gabungan partai politik. Selanjutnya, tahapan berikutnya adalah tes baca Alquran dan pemeriksaan kesehatan calon dilakukan pada 8-31 Oktober yang juga dilakukan bersamaan.

Sedangkan masa kampanye calon ditetapkan tanggal 7-20 Desember dan tiga hari kemudian, tanggal 21-23 Desember, merupakan masa tenang. Kemudian dilanjutkan pada tanggal 24 Desember atau hari Sabtu, sebagai hari pemungutan suara.

Sementara untuk pemutakhiran data pemilih dan pengumuman daftar pemilih sementara (DPS) ditetapkan 5-25 Oktober.  Terhadap pengumuman tahapan terbaru pilkada tersebut KIP juga memberi layanan akses data kepada masyarakat Aceh yang ingin mengetahui tahapan detail pelaksanaan Pilkada Aceh dengan mengklik situs resmi KIP Aceh di www.kip-acehprov.go.id.

Tahapan jadwal pilkada ini telah dituangkan dalam SK KIP Nomor 17/2011, yaitu perubahan ketiga atas SK KIP Nomor 1/2011 tertanggal 26 September 2011.

Akan disesuaikan
Sebelumnya Ketua KIP Aceh, Drs Abdul Salam Poroh mengatakan, keputusan penetapan jadwal tahapan baru KIP tersebut diambil berdasarkan hasil pertemuan dengan para pihak antara Pemerintah Aceh, DPRA, dan KIP pada 22 September lalu di Jakarta yang difasilitasi Dirjen Otsus Kemendagri.

“Berdasarkan hasil pertemuan itu Dirjen Otda meminta kepada KIP Aceh untuk dapat melaksanakan apa yang menjadi tugas dan wewenangnya,” kata Abdul Salam.

Menurut Abdul Salam, tahapan yang telah disusun dan dijalankan KIP tersebut akan terus berlaku sampai terpilihnya kepala daerah yang baru di 17 kabupaten kota plus di tingkat provinsi. “Kecuali nanti kalau di tengah perjalanan ada permintaan penundaan pilkada dari pemerintah pusat apakah melalui Perpu atau Perpres, maka nanti akan kita olah kembali,” ujarnya.

Rapat muspida inti
Sementara itu, Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengatakan, pihaknya hari ini atau besok akan melakukan rapat dengan muspida inti untuk membahas hal-hal yang bisa menghambat atau mengganggu jalannya lanjutan tahapan pilkada yang akan dilanjutkan KIP selaku penyelenggara.

“Selaku Kepala Pemerintah Aceh dan wakil pemerintah pusat di daerah, gubernur perlu melakukan rapat koordinasi dengan muspida inti (Pangdam, Kapolda, Kajati, dan lainnya) untuk membahas hal-hal yang dapat menghambat atau mengganggu proses jalannya lanjutan tahapan pilkada pascamasa cooling down,” ujarnya kepada Serambi kemarin.

Menurut Irwandi, masa cooling down atau jeda sementara tahapan Pilkada Aceh, 5 Agustus–5 September 2011 yang dilanjutkan dengan masa penyelesaian pembahasan kembali Raqan Pilkada yang belum disepakati antara DPRA dengan eksekutif dalam masa 5–19 September lalu, belum memenuhi harapan semua pihak.

Oleh karena itu, menurutnya, langkah yang diambil Dirjen Otda menyerahkan sepenuhnya kewenangan kepada KIP Aceh untuk melanjutkan tahapan Pilkada Aceh sudah tepat. Gubernur bersama anggota Muspida Aceh harus menyikapi kebijakan Dirjen Otda tersebut.

Untuk maksud itu, Pemerintah Aceh perlu meminta pendapat dan masukan dari Pangdam, Kapolda, Kajati, dan anggota muspida lainnya, serta dari para bupati/wali kota yang akan melaksanakan pilkada untuk melakukan hal serupa seperti yang akan dilakukan Pemerintah Aceh.(sar/her) 

Source : Serambi Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Darni dan Nazar Minta Didukung PPP

BANDA ACEH – Dua calon Gubernur Aceh, Darni Daud dan Muhammad Nazar meminta dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk maju dalam Pilkada November mendatang. Tapi hasil rapat pimpinan wilayah partai berlambang ka’bah itu belum menentukan akan mendukung siapa.

“Yang menetapkan calon Dewan Pimpinan Pusat (DPP), DPW hanya mengajukan nama saja ke sana,” kata Muhibussabri, wakil sekretaris DPW Provinsi PPP, kepada The Atjeh Post, Sabtu, 16 Juli 2011.

Sejak dibuka penjaringan calon gubernur Aceh, hanya dua nama itu yang masuk dan meminta dukungan dari DPW PPP Aceh.  Darni dan Nazar juga sudah mengikuti uji kelayakan calon gubernur Aceh,   di kantor DPW PPP Aceh di jalan Syah Kuala, Banda Aceh, kemarin.

Salah pembahasan dalam Rapimwil I PPP itu juga meminta pandangan dari DPC se-kabupaten/kota di Aceh terhadap dua nama calon yang masuk dalam daftar calon yang akan didukung PPP.

Darni Daud saat ini masih menjabat Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh dan namanya santer ikut bursa pencalon. Tapi hingga kini Darni belum punya kendaraan politik untuk maju.

Sedangkan Muhammad Nazar yang masih menjabat wakil Gebernur Aceh, juga menyatakan maju lewat jalur partai politik. Sama halnya dengan Darni, bekas aktivis Sentral Informasi Referendum Aceh ini juga belum dipinang partai.[]

Source : AtjehPost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.