Media dan Gerakan Kerelawanan

Kemunculan gerakan kerelawanan tidak terlepas dari media yang menjadi medium komunikasi ataupun wadah gerakan tersebut. Media ini berubah dari masa ke masa, dipengaruhi perkembangan teknologi. Sifat dan jenis media ini kemudian memengaruhi skala, wujud, dan intensitas gerakan.

Pada masa awal pergerakan kemerdekaan Indonesia, yaitu seperti saat berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan Sumpah Pemuda tahun 1928, hingga pada masa perjuangan kemerdekaan tahun 1945, kemunculan gerakan kerelawanan dibantu oleh media cetak, seperti pamflet, brosur, dan dalam skala tertentu, dan surat kabar.

Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam, mengatakan, pers memiliki andil besar pada masa itu. Saat itu, pers sudah hadir di Jawa dan luar Jawa.

Melalui surat kabar, semangat kebangsaan dan kemerdekaan digelorakan. Saat itu, yang membaca surat kabar memang hanya kalangan tertentu, kalangan elite. Namun oleh sejumlah pihak tertentu, sering kali surat kabar itu juga disebarkan oleh kalangan elite kepada tokoh-tokoh pergerakan dan masyarakat sehingga bisa mendorong gerakan kerelawanan.
Continue reading

Demokrasi Indonesia

Sejarah politik dan demokrasi Indonesia tak bisa ditolak berkait dengan sejarah partai politik.

Sejarah lembaga modern ini mengambil peran cukup penting dalam pergerakan kemerdekaan, tetapi pada saat bersamaan juga menimbulkan masalah, pada pemerintahan kolonial di masa awal hingga masa pemerintahan lokal selepas kemerdekaan.

Apa pun yang hendak dikatakan tentang signifikan atau vitalnya peran parpol dalam sejarah republik ini, fakta bahwa parpol dibentuk berdasarkan kepentingan (yang cenderung) ideologis juga tak terbantah. Bagi masyarakat Indonesia, terlebih masa pra-kemerdekaan, ideologi adalah sebuah ”makhluk” baru. Persis sama dengan nasionalisme atau rasa kebangsaan.

Maka, pengelompokan masyarakat berdasarkan ideologi ini sesungguhnya bentuk separasi sosial yang berjalan cukup cepat. Di beberapa bagian bahkan terasa dipaksakan. Ideologi diperkenalkan melalui program-program santiaji atau propaganda yang masif dan sistematis. Proses ini sama sekali berbeda dengan proses penerimaan adab dan adat baru atau akulturasi dari bangsa Indonesia yang biasanya berjalan lamban, tidak masif, digestif, dan berlangsung lama.

Dari proses itu pun kita mafhum bagaimana sejarah ideologi, juga parpol, menimbulkan masalah yang nyaris permanen. Bukan hanya dalam kehidupan politik itu sendiri, juga pada realitas kenegaraan, kebangsaan. Hal itu disebabkan antara lain sejarah politik dan demokrasi di atas—jika tidak ditunggangi—telah didominasi oleh parpol. Sistem politik serta berbagai institusi dan mekanisme yang dilahirkannya telah secara tak terduga memosisikan parpol dalam posisi yang cukup sentral sehingga memiliki peran yang desisif serta konstitutif dalam kehidupan bernegara, termasuk berpemerintahan kita.

Padahal, sekurangnya ada tiga hal untuk mempertanyakan posisi dan peran parpol dalam kehidupan (politik) modern negeri ini. Pertama, benarkah parpol dan ideologi memiliki dasar rasional sebagai model pengelompokan masyarakat Indonesia yang sebelumnya tak pernah mengalami itu? Tidakkah proses separasi sosial seperti ini justru menciptakan guncangan pada tatanan serta model pengelompokan tradisional? Tidakkah ideologi atau parpol justru menjadi stimulus—jika bukan sumber—masalah atau konflik kesatuan-kesatuan kebangsaan kita?

Kedua, secara kultural, adakah dalam lembaga baru yang sangat kuat ini telah berkembang sebuah adab atau budaya dengan landasan tradisi yang kuat atau juga fundamen filosofis, epistemologis, dan antologisnya yang (juga) adekuat?

Ketiga, secara historis, apakah sesungguhnya parpol dan ideologi yang mengambil peran terpenting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini? Jawabannya tidak! Bukanlah kesadaran ”parpol” atau ”ideologis” yang menggerakkan para perintis melahirkan organisasi, gerakan, dan perlawanan, termasuk bersepakat mencetuskan Sumpah Pemuda dan akhirnya proklamasi. Negeri ini justru dibangun, dibentuk, dan akhirnya didirikan sebagai lembaga modern atas kontribusi pemuda dan pemuka daerah-daerah. Merekalah yang penuh jasa, tetapi mereka dinafikan oleh sejarah (politik) kita.

Pelayan elite

Bagaimanapun, ideologi dan parpol sudah jadi fakta sejarah. Fakta ini telah menempatkan kita pada sebuah realitas baru di mana kita menerimanya apa adanya. Sebagai bangsa, saat ini kita tak punya niat dan kekuatan yang cukup untuk mengoreksi apalagi mengubahnya.

Resistensi pertama tentu datang dari parpol itu sendiri. Dalam posisinya di semua dimensi yang begitu kokoh, parpol dipastikan akan menggunakan semua sumber daya dan arsenalnya untuk mempertahankan dominasinya. Tetapi, tentu saja kita tak boleh berdiam diri, menyerahkan misalnya pada waktu untuk tumbuhnya negarawan atau politikus dengan pikiran-pikiran kebangsaan yang besar, yang berkemampuan berpikir dan bertindak di atas dirinya sendiri. Sebagai pemangku kepentingan bangsa ini, kita tak boleh berhenti berusaha untuk keluar dari siklus parpol yang memabukkan ini.

Demokrasi Indonesia harus terus berkembang dengan cara belajar melalui prosesus yang tak henti mengoreksi dan mengkritik diri sendiri. Kita harus mampu berkelit dari jebakan historis dan epistemologis dari demokrasi yang—sebenarnya—ternyata menipu publik, menipu ideal-idealnya sendiri. Tanpa perlu retorika, dengan hati jernih kita harus mengakui hal ini.

Demokrasi, di mana pun, telah terjebak dalam pusaran kepentingan yang akhirnya jadi melulu pelayan dari elite. Inilah sesungguhnya tragik dari demokrasi modern dari tempat asalnya: Eropa Barat atau Kontinental. Ia telah dirampok dari bentuknya yang genuine dan orisinal dari pulau-pulau kecil dan polis-polis negeri maritim Yunani. Romawi pada mulanya, yang membuat demokrasi terpilin sedemikian rupa jadi semacam mekanisme perekrutan untuk penguasa yang semula kolegial, lalu menjadi personal di bawah Julius Caesar.

Persoalan demokrasi saat ini lebih pada sekelompok oligarki yang memainkan kekuasaan ketimbang siapa boneka yang mereka pasang dan dimainkan. Ini pola demokrasi mutakhir yang mestinya kita renungkan. Sebagai bahan untuk menengarai persoalan: bila demokrasi dipertahankan, demokrasi macam apa yang cocok dengan realitas kita?

Demokrasi yang bineka

Saya kira, apa pun sistem bernegara atau berpolitik, bagi negeri ini tidaklah arif jika ia dilucuti dari kenyataan sejarah, antropologis, dan kulturalnya sendiri. Kenyataan itu memberi tahu pada fakta: negeri ini disusun oleh 700 lebih suku bangsa. Artinya, 700 lebih sejarah adab, adat, bahasa, termasuk cara bermasyarakat, bahkan berbangsa.

Selama hampir 70 tahun negeri ini sudah berusaha keras menciptakan norma, standar- standar nilai, atau adab dan adat baru bagi 700 suku bangsa. Tetapi, mohon maaf, kita tidak—mungkin belum—berhasil. Inilah kenyataan yang membuat siapa pun di negeri ini, bahkan mereka yang di pucuk kekuasaan, tak akan mampu memberi contoh, atau menyodorkan standar nilai dan norma, adat dan adab apa yang bisa diterima oleh semua suku bangsa itu. Para pemimpin itu tidak mampu dan tidak tahu.

Maka, betapa akan jadi ketololan besar jika sebagai institusi baru dan modern, negara atau (partai) politik, misalnya, hendak menciptakan semacam ”universum” bagi semua 700 suku bangsa itu. Hal itu bukannya hanya tindakan pandir yang tiada guna, hanya mendapatkan jalan buntu, ilusif, dan akhirnya juga jadi semacam pemberangusan dan pembunuhan sistematik dari keragaman luar biasa itu.

Untuk itu, bila demokrasi tetap harus dibangun, sungguh sangat bijak jika berlandaskan pada varian-varian adat dan tradisi itu. Adalah demokratis sesungguhnya, sebagai misal, kita memberi ruang pada setiap adat untuk mengembangkan sistem bermasyarakat, berpolitik, bahkan hingga pada sistem perekrutan atau kaderisasi kepemimpinannya sendiri. Siapa yang harus memimpin sebuah komunitas adat hanyalah adat itu yang tahu, yang sudah memprosesnya ratusan dan ribuan tahun.

Di sini, negara adalah faktor kuat yang mempersatukan semua itu dalam kepentingan yang sama. Konstitusi mengatur bagaimana negara melakukan tugas-tugas itu, memfasilitasi, mendorong, dan memberi sanksi; tidak menciptakan universum. Pekerjaan terakhir ini hanya bisa dilakukan oleh sebuah negara yang memiliki durasi sangat panjang, seperti China. Satu hal yang juga gagal dilakukan Babylonia, Sumeria, Mesir, atau India.

Tentu, mesti ada penjelasan detail mengenai ide ini. Itu bukan masalah, yang penting adalah semangat, etos, dan sikap mental yang kuat untuk jadi diri sendiri sesuai dengan realitas yang ada. Daerah harus berdaya, bukan hanya karena faktor sumber daya ekonomisnya, juga sumber daya sosial dan kulturalnya. Ketiganya harus teraktualisasi bersama tanpa dominasi satu atas lainnya.

Maka, bineka tunggal ika—bukan seperti yang dimaksud Mpu Tantular, tetapi oleh para pendiri bangsa—akan mendapatkan makna dan pengamalan yang sesungguhnya.

Apakah sistem itu demokratis atau bukan, bukan di situ masalahnya. Ia hanya terminologi dan retorika. Kita kembali ke substansinya, yang secara mengagumkan akan kita temui justru pada realitas-realitas lokal itu. Realitas mutakhir yang memperlihatkan politik begitu serakah, korup, haus kekuasaan, khianat, penuh selingkuh, bahkan menginisiasi kekerasan di semua level, disebabkan pemikiran ideologis kita yang ilusif dan obsesif.

Realitas obyektif akan menyadarkan kita, kekuatan itu sebenarnya tidak berada di pusat kekuasaan, apalagi di segelintir elite. Kekuatan itu justru ada di daerah-daerah. Maka, jadilah Jawa, Jawa yang sesungguhnya; Bugis, Bugis yang sesungguhnya; Batak, Batak yang sesungguhnya; dan seterusnya. Maka, kemudian, kita bersama akan menjadi Indonesia yang sesungguhnya.

Radhar Panca Dahana Budayawan

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Lorong Gelap Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi di Indonesia tampaknya tak bisa lepas dari pemaknaan tunggal penguasa. Format demokrasi menjadi identik dengan keinginan penguasanya.

Pada awal republik berdiri, pergantian kabinet kerap terjadi diiringi sengitnya persaingan antarpartai politik. Kegagalan konstituante dalam menyusun undang-undang dasar turut memperburuk situasi politik ini.

Bagi Bung Karno, demokrasi semacam ini dipandang tak sesuai dengan kepribadian bangsa. Lalu, lahir Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang salah satu isinya menyebut Indonesia kembali kepada UUD 1945 dari UUD Sementara (UUDS) 1950.

Pengamat politik Syamsuddin Haris mencatat, praktik UUDS, oleh Soekarno dianggap sebagai penyelenggaraan demokrasi yang ”salah” karena tidak sesuai tradisi bangsa (Haris, 1995).

Kemudian muncullah ”demokrasi terpimpin” (1959-1965), yang dirumuskan sebagai demokrasi ”berkepribadian Indonesia”. Sayangnya, model ini cenderung mengkhianati nilai-nilai demokrasi itu sendiri, di antaranya pelemahan parpol dan lembaga legislatif, serta kekuasaan dipusatkan pada Soekarno.

Pada masa Orde Baru (Orba), Soeharto dengan konsep ”demokrasi Pancasila” (1965-1998) mencoba mendekonstruksi demokrasi yang dibangun Soekarno. Slogannya: ”Melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen”.

Namun, sekali lagi, dalam praktiknya nilai demokrasi, seperti pluralisme, transparansi, dan partisipasi, dikhianati rezim Orba. Korporatisme negara melahirkan praktik KKN masif yang jadi ”warna dasar” potret rezim ini.

Pasca-Orba, demokrasi dibangun di atas harapan publik yang besar pada terwujudnya perubahan. Sayangnya, tahapan demokrasi masih sebatas prosedural, seperti pembentukan dan penguatan lembaga-lembaga negara yang jadi pilar demokrasi. (Yohan Wahyu/Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Jakarta Menolak Jakarta Memberi

Polemik calon perseorangan (Independen) hingga kini belum ada titik terang.Tahukah Anda, awalnya Jakarta menolak hadirnya calon tersebut. Lalu, DPR Aceh bersama elemen masyarakat sipil ramai-ramai berjuang ke Jakarta. Kini, saat Jakarta membuka ruang, justeru DPR Aceh ngotot menolak. Gejala apa?

Kalau ditanya, siapa sosok anggota DPR Aceh yang paling tahu dan ngotot dalam memperjuangkan adanya calon perseorangan (independen) pada Pilkada Gubernur/Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh 2006 silam? Salah satu jawabannya adalah Abdullah Saleh. Dialah, politisi yang sudah kenyang asam garam dan malang melintang di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh, kemudian hijrah ke Partai Aceh (PA).Salah satu partai lokal yang lahir dari hasil kesepakatan damai antara RI dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), 15 Agustus 2005 lalu di Helsinki.

Saat itu, dari sederet nama anggota DPR Aceh (lihat boks—red), Abdullah Saleh dinobatkan sebagai Ketua Tim Advokasi dan Sosialisasi RUU PA. Maklum, selain berlatarbelakang pendidikan hukum, politisi yang juga advokat ini, termasuk senior di lembaga wakil rakyat tersebut.

“Saat itu pemahaman hukumnya bagus dan cerdas. Karenanya, kami sepakat menunjuk dia sebagai ketua tim. Kalau
kemudian sekarang dia berubah dan justeru meminta calon independen dihilangkan, saya juga tidak mengerti,” ungkap
salah seorang kolega Abdullah Saleh, mantan anggota DPR Aceh dari partai nasional.

Memang, jika membuka kembali Pasal 256 UUPA,disebutkan: ketentuan yang mengatur calon perseorangan dalam Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota, sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (1) huruf d, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Karena itulah, keberadaan calon independen hanya diberlakukan satu kali setelah UUPA diundangkan. Makanya, banyak pihak menilai, pengaturan mengenai batas waktu keikutsertaan calon independen dalam pelaksanaan Pemilukada Aceh, melanggar hak konstitusionalitas yang telah diatur dalam UUD 1945.

Dasar hukum lain yang menjadi pertimbangan, terkait dengan adanya amandemen UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, yang telah diubah dua kali dan terakhir UU No. 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua UU No. 32 Tahun 2004. Dalam ketentuan undang-undang itu disebutkan, pelaksanaan Pemilukada dengan keikutsertaan
calon independen telah diakui secara nasional. Maka, berlakulah di seluruh Indonesia.

Sayangnya, khusus untuk Aceh justeru menuai masalah. Kendati Jakarta pernah menolak tapi kemudian memberi adanya calon Independen. Ternyata Aceh menolak. Alasannya, sesuai UUPA, kesempatan calon perseorangan alias independen hanya sekali. Penolakan ini kemudian melahirkan apa yang disebut para pimpinan partai politik lokal (parlok) dan partai nasional (parnas) di Aceh sebagai konflik regulasi. Namun, berbagai elemen masyarakat sipil di Aceh justeru berpendapat lain. Konflik tadi lebih disebabkan, munculnya Irwandi Yusuf (Gubernur Aceh) sebagai kandidat untuk kursi Aceh satu keduakalinya.

Begitupun, itulah politik dan Aceh tetap saja menjadi pionier di negeri ini. Melalui gugatan judicial review, Mahkamah Konstitusi (MK), akhirnya menyatakan. Pasal 256 UUPA tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan
menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan konstitusi. Nah, berdasarkan putusan itulah, pintu demokrasi Aceh
dalam pelaksanaan Pemilukada terbuka kembali untuk megikutsertakan calon independen.

Masalah kemudian muncul ketika sebagian anggota DPRA menolak putusan MK. Alasannya, tidak sesuai dengan UUPA dan melanggar keistimewaan yang ada di Aceh. Akibatnya, hingga kini polemik tersebut terus terjadi, antara DPR Aceh dengan Irwandi Yusuf atas nama Pemerintah Aceh dan KIP Aceh sebagai pelaksana.

Tapi, tahukah Anda, bagaimana perjalanan lahirnya pasal calon perseorangan (Independen) yang tertuang dalam Pasal
256 UUPA? Sekedar mengulang saja. Saat penggodokan draf UUPA oleh berbagai elemen masyarakat sipil Aceh (LSM, tokoh masyarakat, akademisi, DPRD dan ulama yang di laksanakan di Gedung Dayan Daod, September 2005), sebenarnya pada bagian ketiga dari draf UUPA tersebut, terdapat adanya bagian pencalonan. Namun, soal calon Independen memang tidak di atur dalam peraturan perundang-undangan (nasional) yang ada pada saat itu dan tidak juga difinalkan. Ini sejalan dengan UU No 18 tahun 2001, tentang pemilihan kepala daerah di Aceh yang diataur lebih jauh dalam qanun No: 2 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur Aceh. Isinya, menetapkan bahwa calon Independen yang tidak di ajukan partai politik atau gabungan partai politik dapat maju sebagai calon kepala daerah dengan syarat harus mengumpulkan dukungan sebesar 3 persen dari total pemilih.

Meski demikian, dalam MoU Helsinki tidak memuat klausul mengenai calon Independen, kecuali bunyi butir 1.2.2 yaitu: “Dengan penandatangan nota kesepahaman ini rakyat Aceh akan memiliki hak menentukan calon-calon untuk posisi semua pejabat yang dipilih untuk mengikuti pemilihan di Aceh pada April 2006 dan selanjutnya.

Ketentuan butir 1.2.2 MoU Helsinki ditafsirkan Wakil Presiden RI saat itu Yusuf Kalla sebagai pengakuan tersirat
mengenai dimungkinkannya pengajuan calon individu oleh masyarakat Aceh. Calon independen secara tegas baru muncul dalam draf RUU PA usulan DPRD Aceh pasal 59 ayat (1) RUU PA ini menyatakan: Pasangan calon Gubernur atau nama lain/Wakil Gubernur atau nama lain, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik atau perorangan sebagai calon independen. Sedangkan dalam draf Departemen Dalam Negeri (Depdagri), poin terakhir calon independen yang di usulkan masyarakat Aceh dihilangkan, sehingga Pasal 59 ayat 1 dalam draf terakhir Depdagri berubah menjadi Pasal 61 ayat 1 yang berbunyi:Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan/atau partai politik lokal.

Tak hanya itu, ketika draf refisi Depdagri di kembalikan ke DPRD Aceh saat itu disebut: NAD, banyak poin-poin dalam UUPA yang di usulkan masyarakat Aceh dihilangkan. Salah satunya poin calon Independen (lihat boks—red). Akibatnya, tim perumus, staf ahli dan Tim Advokasi dan Sosialisasi RUU PA yang di Ketuai Abdullah Saleh SH, terbang ke Jakarta. Tujuannya, melobi pemerintah pusat untuk tidak menghapus poin calon independen yang merupakan aspirasi rakyat Aceh.

Usaha dan kerja keras itu berlangsung untuk beberapa lama. Hasilnya, pemerintah pusat akhirnya memasukkan poin
calon Independen dalam Pasal 256 dengan catatan satu kali. DPRD dan pemerintah Aceh menerimanya sehingga pasal
calon independen yang disahkan dalam UUPA hanya satu kali.Dan, RUU PA versi DPRD Aceh tidak memberikan syarat bagi calon independen untuk ikut dalam pemilihan kepala daerah, kecuali soal dukungan pemilih untuk pencalonan. Sedangkan dalam draf versi Depdagri syarat calon (termasuk Independen) di atur dalam Pasal 39 yang berbunyi:Yang dapat dipilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota adalah warga negara Indonesia (WNI) dengan syarat:…(h) tidak pernah menjadi warga negara asing (WNA).

Nah, dalam draf final RUU PA dari pemerintah, syarat tidak pernah menjadi WNA dihapus dari syarat-syarat calon
kepala daerah yang dimuat dalam pasal 62 ayat (2). “Jadi,kalau mau jujur, sebenarnya tidak ada alasan bagi elit politik Partai Aceh, menolak calon Independen di Aceh,” begitu kata salah seorang anggota DPR Aceh dari salah satu partai nasional kepada media ini pekan lalu.***

Source : Modus Aceh

Menyatukan Dua Hati di Tepi Kali

Hamid Awaluddin & Malik Mahmud

Tengah malam, dalam pesawat komersil dari Ambon ke Jakarta. Hamid Awaludin terbangun dari tidurnya. Yusuf Kalla (JK) yang duduk di samping bertanya: “Hamid, masih ada energimu? Kita kan sudah selesaikan wilayah timur (konflik Maluku dan Poso, red). Kamu siap ke wilayah barat, untuk selesaikan Aceh. Besok saya akan koordinasikan dengan Menko Polkam, SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) dan melapor ke Presiden Megawati (Sukarnoputri).” Jusuf Kalla saat itu masih menjabat Menteri Koodinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra).

Pertanyaan itu tak butuh jawaban. Hamid menimpali: “Saya kan anak buah. Apa saja yang Bapak perintahkan, ya dilaksanakan.” Kemudian, Kalla berujar: “Kalau begitu, kau siap-siap bekerja lagi dengan dokter Farid.” Farid yang dimaksud adalah Farid Husain, deputinya di kantor Menko Kesra. Mata Hamid tidak mungkin terpejam lagi. Padahal, dia selalu sudah terlelap sebelum pesawat lepas landas bila bepergian. Peristiwa itu terjadi pada Maret 2002.

Sebuah pertanyaan yang lama menggelayut di benak Hamid dilontarkan, yaitu tentang statusnya dalam misi perdamaian yang diprakarsai Kalla. “Pak, perintah Bapak tidak pernah disertai SK (Surat Keputusan) padahal ini perintah resmi. Kenapa Bapak suruh saya selesaikan Ambon dan Poso tanpa pernah saya diberi SK. Sekarang Bapak suruh saya urus Aceh, barangkali tanpa SK lagi.”

Jawaban Kalla menyentak hati Hamid. Dia sampaikan dengan tatapan mata menusuk: “Hamid, orang yang bekerja karena kemanusiaan tak memerlukan SK. Orang yang bekerja karena SK, pasti bekerja karena pertimbangan perintah. Mendamaikan orang itu niatnya harus ikhlas. Jangan karena status.” Jawaban itu seolah tidak punya celah untuk didebat. Hamid mengangguk takzim.

Sejak “perintah” di ketinggian angkasa 30.000 kaki di atas permukaan laut, Hamid mulai mendalami Aceh, untuk meretas jalan ke meja perundingan antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bagaimana jalan penuh liku ditempuh oleh “geng Bugis” bentukan Kalla hingga perjanjian damai ditandatangani 15 Agustus 2005 di Helsinki, dipaparkan secara gamblang dalam buku: “Damai di Aceh – Catatan Perdamaian RI-GAM di Helsinki” karangan Hamid Awaludin.

Hamid mengisahkan petualangannya bersama Farid – diperantarai Mahyuddin, orang Aceh, untuk melobi tokoh GAM. Oktober 2003, misalnya, mereka bertemu Yusron -– pentolan GAM dari Denmark — di sebuah hotel sudut Kota Amsterdam. “Wajahnya bertampang bule, tapi karakternya sangat militan. Semua kalimat saya dijawab sinis dan menohok,” tulisnya. Hanya satu yang tak bisa dijawabnya ketika Hamid bertanya: ‘Sudah berapa negara yang resmi mendukung Anda menjadi negara merdeka?”

Selain Belanda, Hamid dan Kalla juga bolak-balik Jakarta-Batam dan Kuala Lumpur, untuk bertem para petinggi GAM Malaysia. Beberapa kali Hamid kecewa karena tak semua pertemuan yang telah disepakati berjalan mulus, karena sering tokoh GAM tak muncul. “Ternyata, mereka hanya ingin menguji daya tahan dan kesungguhan kami,” tulis Hamid tentang ingkar janji dari para petinggi GAM tersebut.

Dengan GAM di lapangan, upaya ‘pendekatan’ juga ditempuh. Diperantarai Gubernur Abdullah Puteh, tulis Hamid, Jusuf Kalla yang telah menjadi Wakil Presiden berhasil berhubungan langsung dengan Muzakkir Manaf, Panglima GAM. Hamid menuliskan, dirinya pernah beberapa mengantar ibu dan abang kandung Muzzakir Manaf, Usman Manaf ke kediaman Wakil Presiden (Wapres) di Jalan Diponegoro, Jakarta.

“Suatu hari Januari 2005, tengah malam, saya membawa mereka dengan JK ke Cikeas untuk bertemu Presiden SBY. Perjalanan tengah malam ini atas inisiatif JK. Karena ini perjalanan rahasia, kami menggunakan Kijang Innova yang disiapkan Wapres. Saya semobil dengan JK, sementara Usman dan ibunya di mobil lain di belakang. Beriringan di tengah malam buta itu, kami menuju Cikeas. Sedianya, Abdullah Puteh ikut bergabung, tapi dia saat itu dalam tahanan KPK dan KPK tidak mengizinkannya untuk keluar barang sesaat,” kenang Hamid.

Sebelum melangkah ke meja perundingan, Hamid memperoleh “bimbingan khusus dan ujian” dari sang guru: Jusuf Kalla. Dalam bukunya, dia menceritakan bagaimana delegasi pemerintah digenjot dengan persiapan teknis. Kalla menjejali Hamid dengan berbagai bacaan tentang Aceh –mulai dari sejarah perjuangan Aceh melawan Belanda hingga kondisi kontemporer. Baginya, mustahil berunding tanpa mendalami masalah Aceh. Setiap saat, Kalla mengecek perkembangan bacaan yang diberikannya.

“Di antara tak terbilang bacaan yang dijejalkannya kepada kami untuk dibaca, adalah tulisan Teungku Hasan Di Tiro yang dibuat tahun 1950an. Tulisan itu menjadi kitab kuning. ‘Pahami jalan pikiran Di Tiro sebelum kamu berangkat ke meja perundingan,’ kata Wapres suatu saat kepada saya,” tulis Hamid. Belum habis bacaan tentang Aceh, Kalla mengharuskan juru runding untuk memahami peta Aceh, terutama lokasi-lokasi yang dikuasai GAM.

Suatu kali, tulis Hamid, dia dan Sofyan Djalil mendadak dipanggil ke Istana Wapres. Begitu membuka pintu dan belum sempat duduk, Kalla langsung melontarkan sebuah pertanyaan: MM itu inisial apa dan siapa?” Mendengar pertanyaan mendadak, Hamid dan Sofyan langsung grogi. Menyaksikan kegugupan mereka, Wapres memerintahkan keduanya untuk pulang saja. “Kalian belum siap berangkat berunding sebab inisial MM yang begitu penting saja kalian sama sekali tak tahu. Pulang saja duku dan baca buku lagi,” kata Kalla.

Tempaan terhadap delegasi pemerintah tidak hanya membekali ideologi dan orientasi perjuangan GAM, Wapres juga memerintahkan mereka memahami profil dua tokoh kunci GAM: Malik Mahmud, Perdana Menteri GAM dan dr Zaini Abdullah, Menteri Luar Negeri GAM. Belakangan terbukti, perintah memahami biografi kedua petinggi GAM ternyata ampuh –terutama saat perundingan di Helsinki. Wapres malah melatih bagaimana Hamid, untuk menatap kedua bola mata Malik.

Buku Hamid juga memaparkan kalimat-kalimat yang diucapkan para perunding kedua pihak, ya semacam notulensi pertemuan. Tapi tetap ditemukan kelemahan dalam buku yang diterbitkan oleh lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS), karena pembaca disuguhkan beberapa kali pengulangan informasi. Misalnya, suasana pertemuan dan ungkapan perunding RI-GAM yang telah dipaparkan sebelumnya, tapi kembali ditemukan hal serupa pada halaman berikutnya. Ini terjadi di banyak tempat, terutama ketika mulai bercerita tentang proses perundingan.

Yang menarik adalah diungkapkan tentang sejumlah kalangan di Jakarta, menentang proses dialog dengan GAM, termasuk sebagian petinggi TNI. Pihak TNI, tulis Hamid, tak pernah melihat GAM sebagai kelompok yang harus diajak berunding, tetapi harus dimusnahkan. “Itu tak sepenuhnya salah sebab hingga perundingan berakhir, masih ada personil tinggi TNI yang masih menggunakan kata ‘sikat’ dan ‘libas’ saja GAM,” tulis Hamid.

Namun, dukungan kuat terhadap kebijakan dialog datangnya dari Panglima TNI, saat itu dijabat Jenderal Endriartono Sutarto. Dia berujar: “Pak Hamid, Anda jalan terus. Apa pun yang Anda minta dan butuhkan dari kami, TNI siap mendukung Anda demi kedamaian. Orang selalu mengira TNI tidak mau damai. Itu pemikiran yang tak logis. Prajurit kami kan banyak juga yang meninggal dan cacat di sana. Mana ada panglima yang tega membiarkan sebuah situasi yang bisa membuat para prajuritnya tewas dan menderita?”

Bahkan, tambah Hamid, saat perundingan sedang berlangsung, ada jenderal aktif yang bersuara sumbang tentang dialog dengan GAM. “Panglima TNI mengumpulkan 100 orang perwira tinggi TNI di Cilangkap. Panglima TNI menegaskan, siapa pun anggota TNI yang mencoba menyoal proses perundingan damai Aceh, saya akan pasang pistol di kelapanya dan akan saya ledakkan,” tulisnya.

***

AKHIR Januari 2005, tanah Königstedt Mansion, Vantaa, luar kota Helsinki, ditutupi salju tebal. Sejumlah mobil gelap memasuki gerbang dan parkir di halaman. Gedung milik pemerintah Finlandia berdiri kokoh sejak abad 16. Sekian lama, mansion megah itu menjadi tempat pertemuan penting dan resepsi kenegaraan. Tetapi, kini gedung tersebut menjadi tempat perundingan untuk mencari penyelesaian konflik Aceh –yang ribuan kilometer jauhnya dan telah luluh lantak dihumbalang tsunami.

Mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari, bersedia menjadi mediator perundingan. Tempat pertemuan diambil ruang perpustakaan, yang panjangnya hanya sekitar tujuh meter dan lebar lima meter, di lantai satu. Meja perundingan diatur berbentuk letter U. Hamid menyebut “tapak kuda.” Ahtisaari dan fasilitator dari Crisis Management Initiative – lembaga yang didirikannya — duduk di depan. Sebelah kanan adalah meja perunding pemerintah dan di sebelah kirinya duduk delegasi GAM. Begitu pertemuan dimulai, Ahtisaari meminta kedua pihak untuk sama-sama mengheningkan cipta bagi para korban tsunami.

Selama perundingan, kenang Hamid, delegasi GAM didominasi Nur Djuli dan Nurdin Abdurrahman. “Tapi saya tahu benar, ucapan-ucapan mereka adalah cermin keinginan Malik Mahmud dan Zaini Abdullah. Di meja perundingan, Malik berbicara hanya sekali-sekali saja. Bahkan, Zaini Abdullah berbicara tak lebih dari empat kali selama tiga hari perundingan,” tulis Hamid. Seperti telah diketahui bahwa dialog di Helsinki berlangsung lima putaran sesuai target yang ditetapkan Ahtisaari.

Dari sekian banyak butir perjanjian yang telah disepakati, agenda partai politik lokal nyaris mengandaskan segala harapan dan mimpi indah pada putaran terakhir. Masalah ini sengaja ditunda bahas dalam putaran-putaran sebelumnya. Ada ungkapan menarik dari Ahtisaari menyangkut hal ini. Baginya, partai lokal bukan hanya identitas, tetapi juga harga diri. “Coba Anda masukkan kaki Anda pada sepatu GAM dan rasakan bagaimana itu. Jangan Anda masukkan kaki di sepatu Anda sendiri,” ujarnya.

Dalam bukunya, Hamid Awaludin yang bertindak selaku ketua tim delegasi Indonesia menulis bahwa perundingan dengan GAM bukanlah sekadar adu taktik, strategi dan kompromi. Inti perundingan ini justru pertarungan merebut hati dan simpati. Makanya selain negosiasi formal di meja perundingan, lobi dan pertemuan sampingan gencar dilakukan sambil menikmati indahnya taman dan bening aliran sungai dekat mansion.

Lobi itu dilakukan Hamid dengan Malik dan Zaini, atau antara Hamid dan Ahtisaari. Kadang-kadang, apabila lobi Hamid terhadap Malik dan Zaini menemui jalan buntu, Ahtisaari juga ikut nimbrung menapaki taman tepi kali. Dari lima putaran, banyak hal diselesaikan dalam lobi informal di tepian kali. Kedekatan emosional antara Hamid dan Malik terbangun di sini.

Sambil menyusuri tepian kali, Hamid, Malik dan Zaini berbicara dari hati ke hati dan melepaskan semua atribut gengsi. Mereka berusaha mencari celah kesepakatan, tanpa satu pihak pun kehilangan muka dan martabatnya. Yang pasti, tulis Hamid, 80 persen masalah Aceh diselesaikan lewat tepian kali itu. Debat di ruang perundingan hanyalah formalitas. Kerinduan ingin kembali ke Aceh diungkapkan kedua tokoh GAM ini saat menyusuri kali kecil itu. “Saya ingin sekali menikmati gulai kambing ala Aceh,” kata Zaini.

“Malik Mahmud tergugah oleh keindahan luruhan salju di sekitar kami, rasa harunya bangkit. Ia berbicara lirih setengah berbisik: ‘Pak Hamid, saya sangat merindukan sanak famili di Aceh. Saya juga ingin sekali berdiri di pantai Aceh melihat perahu Bugis berlayar. Saya mencintai perahu Bugis. Dulu, orang tua saya di Singapura, memiliki perahu Bugis untuk mengantar barang niaga. Setiap sore, saya naik perahu itu, ikut makan siang bersama awak perahu asal tanah Bugis. Ia seperti membangkit keping-keping indah masa silamnya,” tulis Hamid.

Ungkapan suara hati kedua petinggi GAM seperti tertelan semilir hembusan angin, tetapi maknanya menghujam di lubuk hati Hamid. Ia menangkap nada sedan tercekat suara Malik. Air mata bening seperti mengambang di mata Malik. “Perdana menteri yang biasanya cukup tegar ini merogoh saku celananya, dan menarik sapu tangan lalu menyeka matanya yang sembab. Segala kegarangan di meja perundingan seperti luruh oleh kenangan kampung halamannya nan jauh,” tulis Hamid.

Akhirnya, dua hati yang selama hampir 30 tahun berseberangan, berseteru, disatukan dalam damainya nuansa taman berhutan kecil dengan pohon-pohon subur yang dialiri sungai bening. Keasrian taman belakang mansion makin terlihat pada putaran terakhir perundingan seiring tibanya musim gugur. Panasnya bara permusuhan dan kebencian, bagai luruh oleh merdu kicauan burung dan terhanyut permainya nuansa alam. []

Catatan: Tulisan ini dimuat di Majalah ACEHKINI Edisi Khusus Tiga Tahun Perdamaian Aceh, Agustus 2008, dengan judul cover,”Luka Masih Tersisa.” Menyambut enam tahun damai, kami menurunkan kembali tulisan ini agar proses damai tak lekang dari ingatan.

Source : AtjehPost

Posted with WordPress for BlackBerry.