Lembaga Survei Semestinya Independen

JAKARTA, KOMPAS — Lembaga survei kian berperan penting untuk memetakan perilaku pemilih dalam pemilihan kepala daerah dan pemilu di Indonesia. Lembaga itu diharapkan lebih profesional dan independen dari kepentingan politik sehingga dapat memperkuat proses konsolidasi demokrasi.

Harapan tersebut disampaikan peneliti utama Lembaga Survei Indonesia sekaligus pendiri Saiful Mujani Research and Consulting, Saiful Mujani; dan Manajer Program Penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial Kurniawan Zein, di Jakarta, Kamis (12/7).

Saat ini, lembaga survei menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pemilu. Lembaga-lembaga itu meneliti perilaku pemilih terkait para politisi yang bertarung, dan kemudian menyajikan penghitungan cepat sesaat setelah pemilihan.

Menurut Saiful, lembaga survei merupakan riset politik modern yang berusaha mengungkap tindakan politik individu warga. Hal itu mencakup, apakah seseorang memilih atau tidak, memilih siapa atau partai apa, serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Tidak ada cara ilmiah, valid, dan efisien untuk mengetahuinya selain melalui survei.

M Qodari dari Indo Barometer menjelaskan, usaha di bidang survei adalah bisnis kepercayaan. Lembaga survei yang sering salah memberikan prediksi atau masukan akan kehilangan kredibilitas dan akhirnya ditinggalkan masyarakat.

Saiful pun mengajak semua lembaga survei agar tidak diatur kepentingan politik, terutama pemodal. Hasil survei yang tak obyektif tidak berguna bagi pemodal itu sendiri. ”Lembaga survei harus lebih profesional,” katanya.

Kurniawan mengakui, saat ini ada beberapa lembaga survei yang tergoda untuk memasuki ranah konsultasi atau pemasaran politik. ”Kadang, untuk kepentingan pemesan, lembaga survei sengaja memanipulasi data. Ini menyalahi prinsip obyektivitas, rambu-rambu metodologi survei, independensi, dan tanggung jawab akademik lembaga survei,” katanya. (IAM/NWO)

Source : Kompas.com

Media Ditinggalkan jika Bertentangan dengan Publik

Jakarta, Kompas – Media massa di negara demokrasi berfungsi sebagai penyampai informasi dan aktor dengan pendapat sendiri. Namun, publik semakin cerdas. Ketika peran media sebagai aktor bertentangan dengan kepentingan publik, masyarakat akan meninggalkannya.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan mengatakan hal tersebut dalam bedah kasus pengaduan Partai Demokrat terhadap Metro TV dan TV One di Jakarta, Selasa (6/3).

Menurut Kacung, di negara demokrasi mana pun selalu ada dua posisi media, yaitu sebagai penyampai informasi maupun aktor yang menyatakan sikapnya. Sebagai penyampai informasi, media akan merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat. Ketika menjadi aktor, media dapat mengangkat isu-isu tertentu untuk memengaruhi pemirsa.

Meski demikian, kata Kacung, pemirsa semakin cerdas dan akan memiliki preferensi sendiri. Karena itu, ketika media tidak mengikuti kepentingan publik, masyarakat akan menghukum dengan meninggalkan media.

Dalam kasus pemberitaan tentang Partai Demokrat di Metro TV dan TV One, Kacung menilai, media tidak sekadar mencerminkan realitas di masyarakat. Dalam hal ini, media sudah beropini.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayyad mengatakan, pengaduan tersebut disampaikan oleh fungsionaris Partai Demokrat, Fery Juliantono, pada 23 Februari 2012. Fery menilai pemberitaan kedua stasiun televisi itu kurang obyektif dan tendensius. Monopoli media juga dirasa mengarah pada penggiringan opini masyarakat untuk kepentingan politik pemilik dengan partai politiknya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan, isi siaran harus dijaga netralitasnya, tidak mengutamakan golongan tertentu, dan tidak boleh menghasut, menghina, atau bohong. Media yang dijadikan alat untuk mencari penghasilan dan menakuti-nakuti orang bersalah menunjukkan fungsi pers yang kebablasan.

Menurut Ramadhan, diskusi interaktif di televisi ataupun pemberitaan di Metro TV dan TV One selalu menyerang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, tayangan pidato Surya Paloh dengan Nasdem-nya selalu sangat panjang. Partai Nasdem juga tidak pernah diberitakan negatif.

Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menegaskan, tekanan selalu dilakukan partai penguasa ketika terusik. Hal ini terjadi sejak Orde Baru ataupun pada kepemimpinan lainnya.

Menurut dia, Partai Nasdem belum punya hak sebagai peserta Pemilu 2014, tetapi baru terdaftar sebagai badan hukum. Karena itu, tidak ada kepentingan Metro TV kepada Partai Nasdem yang belum tentu ikut Pemilu 2014.

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menambahkan, kasus-kasus terkait politisi Partai Demokrat sangat bombastis, seperti sinetron, dan sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, media massa akan mengangkat isu itu.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menegaskan, Partai Demokrat termasuk obyek layak berita karena pemenang pemilu dan parpol yang sedang berkuasa. (INA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Transkrip Wawancara Lengkap Irwandi Soal Partai Barunya

BANDA ACEH – Barusan redaksi The Atjeh Post menerima surat hak jawab dari Seuramoe Irwandi-Muhyan (tim pemenangan calon gubernur Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan). Salah satu poin permintaan dalam surat itu, meminta redaksi menurunkan secara utuh hasil wawancara The Atjeh Post dengan Irwandi berkaitan dengan partai baru yang akan didirikannya.

Berikut adalah wawancara Irwandi Yusuf usai pertemuan dengan sejumlah mantan GAM di Hotel Hermes Palace, 16 Februari 2012.

The Atjeh Post: Apa tanggapan anda soal dukungan yang diberikan para mantan panglima wilayah itu?

Irwandi: Terima Kasih.

Bagaimana pandangan anda soal pembentukan partai baru ini?

Irwandi: Agar demokrasi di Aceh bisa jalan (suara Irwandi terputus-putus). Bukan..bukan demo. Demo kan untuk rakyat, mono untuk satu kelompok.

Pandangan bapak soal partai-partai lokal lainnya yang sudah berdiri saat ini?

(suara Irwandi terputus-putus dan tidak jelas. Wartawan kami mendengarnya, “Tidak…tidak..kan hidup lagi .., namun ada juga teman wartawan yang mendengar rekaman ini berpendapat ada kemungkinan kalimat Irwandi bunyinya, “sila..silakan.. hidup lagi”) biar bunyi demokrasinya. Mari bersaing dengan partai baru ini).[]

Source : Atjehpost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Hak Jawab Irwandi-Muhyan Soal Pemberitaan The Atjeh Post

Tim sukses Seuramoe Irwandi-Muhyan menyampaikan keberatannya atas pemberitaan The Atjeh Post berjudul “Irwandi: Partai Lokal yang Sudah Ada Tak Akan Hidup Lagi.” Berikut isi hak jawab yang diterima redaksi The Atjeh Post, Sabtu, 18 Februari 2012.

 

Banda Aceh, 18 Februari 2012
Nomor : 047/SI-M/II/2012
Lampiran : –
Perihal : Hak Jawab Pemberitaan

Kepada Yth;
Pimpinan Redaksi The Atjeh Post
di – Banda Aceh

Dengan Hormat, sehubungan dengan berita di media saudara pada tanggal 16 februari 2012 yang berjudul “Irwandi: Partai Lokal yang Sudah Ada Tak Akan Hidup Lagi”, dapat kami sampaikan bahwa kami sangat berkeberatan karena pernyataan tersebut sama sekali tidak disebutkan saat wawancara dilakukan.

Pada paragraf kedua berita tersebut ditulis: “Partai lokal yang sudah ada tidak akan hidup lagi nantinya. Mari bersaing dengan partai baru ini,” kata Irwandi usai bertemu sejumlah mantan panglima wilayah GAM pendukungnya di Hermes Palace, Kamis, 16 Februari 2012. Pernyataan tersebut sama sekali tidak diucapkan dalam wawancara dan menurut kami hal tersebut sangatlah menyesatkan dan mengarah kepada provokasi yang membahayakan.

Pada paragraf ketiga berita tersebut, ditulis: Menurut Irwandi, pembentukan partai baru perlu dilakukan agar demokrasi di Aceh dapat berjalan baik. “Demo artinya banyak, bukan mono yang berarti hanya untuk kepentingan satu lembaga,” ujarnya. Penulisan di paragraf ketiga tentu saja terlihat sangat jauh berbeda dengan kutipan Irwandi sebelumnya.

Isi kutipan yang dipelintir tersebut kemudian dijadikan bahan untuk tulisan berikutnya yang memicu pendapat negatif dari pihak lain pada berita “Kautsar: Jika Tak Bikin Partai, Setelah Pilkada Mau Kemana?” dan “Ini Kata Nazar Soal Partai Irwandi”.

Untuk itu kami meminta kepada saudara untuk dapat menuliskan ulang berita tersebut dengan klarifikasi dan menampilkan secara utuh hasil wawancara. Kami sangat berharap media dapat memberikan informasi yang cerdas dan mendidik serta menjunjung prinsip jurnalisme damai bukan memberikan provokasi ditengah kondisi politik yang menghangat menjelang pelaksanaan pilkada Aceh.

Perlu kami beritahukan bahwa wawancara The Atjeh Post dilakukan setelah selesai Rapat Konsolidasi Eks-Kombatan di hotel Hermes Palace tanggal 16 Februari 2012. Saat wawancara, terdapat beberapa wartawan dari media lain yang ikut melakukan wawancara dan mendengar. Bersama Irwandi Yusuf juga ikut beberapa pengurus Seuramoë Irwandi-Muhyan.

Kami juga ingin mengingatkan untuk selalu melakukan konfirmasi dan mengutamakan penyampaian berita dan informasi yang memiliki validitas tinggi dan akurat sehingga media saudara dapat lebih berperan sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan serta menjadi alat pantau yang independen tanpa berpihak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Atas nama, Seuramoë Irwandi-Muhyan
Muksalmina

Source : Atjehpost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

AJI Banda Aceh: Berita Irwandi Salah Kutip

TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh mengatakan telah terjadi salah kutipan dalam pemberitaan bekas Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang dimuat dalam The Atjehpost.com. “Benar, telah terjadi salah kutip mengarah pelintir,” ujar Sekretaris AJI Banda Aceh Maimun Saleh Sabtu, 18 Februari 2012.

Salah kutipan itu, menurut Maimun, sudah dibuktikan lewat rekaman dan pengakuan jurnalis saat itu. Hal ini pun telah dirapatkan oleh AJI Banda Aceh pada hari ini.

Maimun juga menuturkan telah terjadi kesalahpahaman antara Irwandi dan pemimpin redaksi media itu, Nurlis E. Meuko. Nurlis mengatakan, dia telah diancam oleh Irwandi lewat telepon. Menurut Nurlis, Irwandi mengucapkan kata “diban” yang dalam sandi mantan GAM berarti “keroyokan”. Sedangkan, menurut Irwandi, dia bukan mengucapkan kata “diban”, melainkan “di-banned” (dilarang).

Maimun mengatakan AJI Banda Aceh akan mendalami persoalan ini lebih lanjut. Sedangkan Irwandi Yusuf sendiri telah melayangkan hak jawabnya kepada media yang dipimpin Nurlis tersebut. Ia sangat keberatan dengan isi pemberitaan itu yang katanya tak ia lontarkan saat wawancara berlangsung.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nurlis E. Meuko mengatakan mendapat ancaman dari Irwandi Yusuf karena pemberitaan yang ditulis oleh medianya pada Jumat kemarin. »Aku ban kau nanti,” kata Nurlis menirukan ucapan Irwandi.

Irwandi telah membantah tudingan itu. Dia mengatakan hanya memarahi Nurlis lewat telepon. “Saya bilang, kalau gitu cara pemberitaannya, bisa-bisa di-banned (dilarang),” katanya.

Irwandi merupakan eks gubernur yang kini kembali menjadi kandidat Gubernur Aceh. Pemilu kepala daerah akan dilaksanakan pada 9 April 2012. Selain Irwandi, eks GAM yang berkumpul di Partai Aceh, yang menjadi pesaing utama Irwandi, turut mencalonkan jagonya. Yaitu bekas orang kepercayaan Hasan Tiro, Zaini Abdullah. NUR ALFIYAH

Source : Tempo.co

Posted with WordPress for BlackBerry.

Irwandi Yusuf Bantah Ancam Wartawan

TEMPO.CO, Jakarta – Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membantah telah melakukan ancaman kepada Pemimpin Redaksi The Atjehpost.com Nurlis E. Meuko. Menurut Irwandi, dia hanya memarahi Nurlis lewat telepon. “Saya telepon Nurlis, saya marahin dikit, tapi tidak pake ngancam,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012.

Irwandi menuturkan peristiwa itu bermula ketika media yang dipimpin Nurlis menulis berita tentang ajakannya membentuk partai baru bersama sejumlah mantan panglima wilayah GAM pendukungnya. “Tapi, yang ditulis, saya mau bentuk partai baru biar partai lokal lain mati semua,” katanya.

Hal ini, menurut dia, membuat eks Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar berkomentar keras. Irwandi kemudian menelepon Nurlis dan memarahinya. “Saya bilang, kalau gitu cara pemberitaannya, bisa-bisa di-banned (dilarang),” tuturnya.

Irwandi juga telah memberikan hak jawabnya yang telah dimuat di media tersebut. Menurut dia, ia sangat keberatan dengan isi pemberitaan itu yang katanya tak ia lontarkan saat wawancara berlangsung.

Sebelumnya, Nurlis E. Meuko mengatakan mendapat ancaman dari Irwandi Yusuf karena pemberitaan yang ditulis oleh medianya. »Aku bhan kau nanti,” kata Nurlis menirukan ucapan Irwandi.

Nurlis mengaku tak tahu arti “bhan” saat pembicaraan itu selain hanya bentuk ancaman. Belakangan ia tahu, bhan itu ternyata bahasa prokemnya eks GAM untuk tembak mati,” kata Nurlis. Dia kemudian melaporkan ancaman ini kepada Kepala Polda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan.

Irwandi dan Nazar yang awalnya menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur kini kembali mencalonkan diri menjadi kandidat Gubernur Aceh secara terpisah. Pemilu kepala daerah akan dilaksanakan pada 9 April 2012.

Selain Irwandi, eks GAM yang berkumpul di Partai Aceh, yang menjadi pesaing utama Irwandi, turut mencalonkan jagonya. Yaitu bekas orang kepercayaan Hasan Tiro, Zaini Abdullah. ADI WARSIDI | NUR ALFIYAH

Source : Tempo.co

Posted with WordPress for BlackBerry.

Mantan Gubernur Aceh Ancam Bunuh Wartawan

TEMPO.CO, Jakarta – Pemimpin redaksi The Atjehpost.com, Nurlis E. Meuko, diancam dibunuh oleh eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Ancaman pembunuhan ini diduga akibat pemberitaan di Atjehpost.com tentang pembentukan partai lokal Jumat kemarin. »Kemarin malam, dia (Irwandi) menelepon saya,” katanya kepada Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012.

Saat menerima telepon itu, Nurlis mengira hanya telepon silaturahmi antarsesama teman. Saat menyentil tentang berita yang dibuat Atjehpost.com, baru pembicaraan menjadi tegang. »Aku bhan kau nanti,” kata Nurlis menirukan ucapan Irwandi. Nurlis mengaku tak tahu arti ‘bhan” saat pembicaraan itu selain hanya bentuk ancaman.

Lalu ia mencoba mencari tahu arti kata bhan ke para bekas kombatan Gerakan Aceh Merdeka. Irwandi dahulu pernah terlibat di GAM dengan menjadi juru bicara dan mewakili GAM saat MoU perdamaian Aceh di Helsinky. »Bhan itu ternyata bahasa prokemnya eks GAM untuk tembak mati,” kata Nurlis.

Nurlis mengatakan sudah melaporkan ancaman ini kepada Kepala Polda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan. Tadi malam ia mengaku sempat mengkhawatirkan keselamatannya hingga terpaksa menginap di kantornya di Banda Aceh. »Kalau ancaman belum reda, saya berencana menginap di rumah Kapolda,” katanya.

Menurut ajudan Irwandi, bosnya itu sedang berada di dalam pesawat menuju Jakarta hingga sulit dihubungi. Irwandi kini kembali menjadi kandidat Gubernur Aceh. Pemilu kepala daerah akan dilaksanakan pada 9 April 2012. Selain Irwandi, eks GAM yang berkumpul di Partai Aceh, yang menjadi pesaing utama Irwandi, turut mencalonkan jagonya. Yaitu bekas orang kepercayaan Hasan Tiro, Zaini Abdullah. MUSTAFA SILALAHI

Source : tempo.co

Posted with WordPress for BlackBerry.

Irwandi : Pemilukada Akan Mulus Kalau Saya Mati

Banda Aceh – Kisruh Pemilukada Aceh diawali semenjak Irwandi Yusuf mencalonkan dirinya melalui jalur independen. Hal itu diakui  Irwandi Yusuf bahwa gara-gara dirinya mencalonkan diri melalui jalur perorangan karena tidak ada kendaraan politik lain. Irwandi yakin Pemilukada akan mulus kalau dirinya mundur dari Pemilukada atau diseret Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Asbabul nuzul-nya Pilkada Aceh akan sukses kalau saya mundur dari Pilkada. tidak ikut lagi atau saya mati, atau berbagai cara saya diseret oleh KPK, apakah itu yang bapak-bapak kehendaki,”tegas gubernur Aceh, Irwandi Yusuf disela-sela menjawab pertanyaan dari anggota Komisi III DPR RI, Rabu (11/1).

Irwandi berani mengorbankan hak asasinya dan hak demokrasinya kalau dikehendaki. Dan dirinya meminta maaf kepada calon independen lain gara-gara dirinya, mereka luntang lantung. “Kisruh Pilkada itu akibat saya,”ujar Irwandi nada tinggi.

Irwandi menjelaskan, kehadirannya mencalonkan diri di jalur independen telah memicu berbagai reaksi dari berbagai pihak. Dia menyebutkan, kisruh Pemilukada hingga berlarut larutnya penyelesaian konflik regulasi tidak terlepas dari kehadirannya mencalonkan diri di jalur independen.

Setelah Irwandi mengatakan demikian, salah satu anggota Komisi III sempat menanyakan mengapa majunya Irwandi dalam Pemilukada begitu ditakutkan pihak lain.

“Saya juga tidak tahu, kenapa bisa begitu,” kata Irwandi.

Source : The Globe Journal

Posted with WordPress for BlackBerry.

Calon Perseorangan Siap Diakomodasi

Banda Aceh, Kompas – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh siap mengakomodasi calon perseorangan dalam Pemilu Kepala Daerah Aceh. Hal tersebut akan dimasukkan ke dalam qanun pilkada baru yang akan dibahas kembali dalam waktu dekat. Namun, DPR Aceh meminta pilkada ditunda.

”Dalam pembahasan qanun nantinya, selain dimasukkan calon perseorangan, juga akan dibuka ruang untuk partai politik yang belum sempat mendaftarkan pasangan calonnya,” ujar anggota Komisi A DPR Aceh yang juga Wakil Ketua Fraksi Partai Aceh, Abdullah Saleh, Selasa (3/1). Sebelumnya, DPR Aceh menolak calon perseorangan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Pengakomodasian calon perseorangan tersebut, lanjut Abdullah, sebagai bagian dari upaya kompromi politik di Aceh guna menyelesaikan polemik pilkada saat ini. Hal itu juga tindak lanjut dari pembahasan di Kementerian Dalam Negeri terkait masalah Pilkada Aceh.

Pada 28 Juni 2011, DPR Aceh pernah mengesahkan qanun pilkada yang baru untuk menggantikan qanun lama, yakni Qanun Nomor 7 Tahun 2006. Qanun tersebut tak mengakomodasi calon perseorangan. DPR Aceh juga menolak putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus Pasal 256 UU Pemerintahan Aceh yang memungkinkan keikutsertaan calon perseorangan.

Namun, qanun baru itu tak ditandatangani Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Akibatnya, qanun baru itu tak dapat diberlakukan. Sejak saat itu terjadilah polemik Pilkada Aceh. DPR Aceh memandang tahapan pilkada yang saat ini dilaksanakan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh tak sah. Namun, KIP Aceh tetap melanjutkan tahapan pilkada.

Senin (2/1), KIP Aceh menggelar penarikan nomor urut calon pasangan gubernur-wakil gubernur yang bertarung dalam Pilkada Aceh, 16 Februari 2012. Pasangan Abi Lampisang-Teuku Suriansyah mendapat nomor urut 1. Irwandi Yusuf (gubernur petahana)-Muhyan Yunan (2), Darni M Daud-Ahmad Fauzi (3), Muhammad Nazar (wagub petahana)-Nova Iriansyah (4).

Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh mengatakan, penetapan nomor urut merupakan tahap akhir dari tahapan pencalonan. Kandidat petahana diwajibkan mengambil cuti pada saat kampanye. (HAN)

Source : Kompas Cetak

Posted with WordPress for BlackBerry.

Cegah Lembaga Survei Tak Murni

Jakarta, Kompas – Untuk mencegah lembaga survei menjadi penggiring opini menjelang pelaksanaan pemilihan umum, perlu dilaksanakan akreditasi lembaga survei.

Kewajiban akreditasi itu untuk mencegah adanya lembaga survei yang menjalankan survei yang terkontaminasi pesanan yang hasilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Akibatnya, rakyatlah yang dikorbankan.

Usulan tersebut disampaikan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha, Selasa (1/11). Menurut Putu, mencuatnya kekhawatiran lembaga survei yang tidak murni lagi sebagaimana terjadi saat ini memperlihatkan urgensi akreditasi bagi lembaga survei. ”Lha, pemantau saja diakreditasi. Bila perlu, sertifikasi lembaga survei. Serahkan ke LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) sebagai lembaga independen dan profesional yang melakukan sertifikasi,” ujar Putu.

Putu mengatakan, kewajiban akreditasi bagi lembaga survei itu berlaku untuk kepentingan pemilu presiden, anggota lembaga legislatif, ataupun pemilu kepala daerah. Selama ini dalam sejumlah kasus pemilihan umum kepala daerah bermunculan lembaga survei yang kredibilitasnya diragukan dan cenderung bermotif politik transaksional. ”Rentan memicu konflik horizontal. Pemicu konflik pilkada Tana Toraja adalah pengumuman oleh lembaga survei lokal. Akibatnya, kotak suara di sejumlah kecamatan dibakar pendukung pasangan calon,” kata Putu.

Secara terpisah, Ketua Panitia Khusus RUU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Arif Wibowo mendukung gagasan tersebut. Kehadiran lembaga survei perlu diatur secara rinci, jelas, dan tegas dalam UU Pemilu. Lembaga survei saat ini sudah mendesak untuk diakreditasi. Kelayakan lembaga survei melalui akreditasi di antaranya menyangkut rekam jejak, standar kemampuan lembaga, dan metodologi. ”Adapun pihak yang diberi mandat melakukan akreditasi terhadap lembaga survei perlu dirumuskan lebih lanjut. Setidaknya, pihak tersebut terdiri dari KPU, pakar, media massa, pemerintah, dan parpol,” kata Arif.

Menurut Arif yang juga politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), selama ini, pengaturan lembaga survei dalam UU Pemilu hanya menyangkut pendaftaran di KPU dan waktu pengumuman hasil survei dalam tahapan pemilu. Sementara belum ada pengaturan mengenai kemungkinan hasil survei yang tendensius dan tidak obyektif. Hal itu diserahkan kepada asosiasi lembaga survei yang mengatur dan menegakkan kode etik.

Dalam Pasal 245 UU No 10/2008 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, misalnya, dinyatakan bahwa masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang pemilu, dan penghitungan cepat hasil pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa tenang.

KPU menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan KPU Nomor 40 Tahun 2008 mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu 2009. Survei atau jajak pendapat mengenai pemilu hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang telah mendapatkan registrasi dari KPU. Dalam hal lembaga survei atau jajak pendapat pemilu tidak melengkapi persyaratan administrasi, KPU mengumumkan bahwa lembaga bersangkutan tidak berhak melakukan survei atau jajak pendapat pemilu. (DIK)

Source : Kompas.com