Media Ditinggalkan jika Bertentangan dengan Publik

Jakarta, Kompas – Media massa di negara demokrasi berfungsi sebagai penyampai informasi dan aktor dengan pendapat sendiri. Namun, publik semakin cerdas. Ketika peran media sebagai aktor bertentangan dengan kepentingan publik, masyarakat akan meninggalkannya.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan mengatakan hal tersebut dalam bedah kasus pengaduan Partai Demokrat terhadap Metro TV dan TV One di Jakarta, Selasa (6/3).

Menurut Kacung, di negara demokrasi mana pun selalu ada dua posisi media, yaitu sebagai penyampai informasi maupun aktor yang menyatakan sikapnya. Sebagai penyampai informasi, media akan merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat. Ketika menjadi aktor, media dapat mengangkat isu-isu tertentu untuk memengaruhi pemirsa.

Meski demikian, kata Kacung, pemirsa semakin cerdas dan akan memiliki preferensi sendiri. Karena itu, ketika media tidak mengikuti kepentingan publik, masyarakat akan menghukum dengan meninggalkan media.

Dalam kasus pemberitaan tentang Partai Demokrat di Metro TV dan TV One, Kacung menilai, media tidak sekadar mencerminkan realitas di masyarakat. Dalam hal ini, media sudah beropini.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayyad mengatakan, pengaduan tersebut disampaikan oleh fungsionaris Partai Demokrat, Fery Juliantono, pada 23 Februari 2012. Fery menilai pemberitaan kedua stasiun televisi itu kurang obyektif dan tendensius. Monopoli media juga dirasa mengarah pada penggiringan opini masyarakat untuk kepentingan politik pemilik dengan partai politiknya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan, isi siaran harus dijaga netralitasnya, tidak mengutamakan golongan tertentu, dan tidak boleh menghasut, menghina, atau bohong. Media yang dijadikan alat untuk mencari penghasilan dan menakuti-nakuti orang bersalah menunjukkan fungsi pers yang kebablasan.

Menurut Ramadhan, diskusi interaktif di televisi ataupun pemberitaan di Metro TV dan TV One selalu menyerang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, tayangan pidato Surya Paloh dengan Nasdem-nya selalu sangat panjang. Partai Nasdem juga tidak pernah diberitakan negatif.

Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menegaskan, tekanan selalu dilakukan partai penguasa ketika terusik. Hal ini terjadi sejak Orde Baru ataupun pada kepemimpinan lainnya.

Menurut dia, Partai Nasdem belum punya hak sebagai peserta Pemilu 2014, tetapi baru terdaftar sebagai badan hukum. Karena itu, tidak ada kepentingan Metro TV kepada Partai Nasdem yang belum tentu ikut Pemilu 2014.

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menambahkan, kasus-kasus terkait politisi Partai Demokrat sangat bombastis, seperti sinetron, dan sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, media massa akan mengangkat isu itu.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menegaskan, Partai Demokrat termasuk obyek layak berita karena pemenang pemilu dan parpol yang sedang berkuasa. (INA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Leave a Reply