Hormati Putusan MK

Efek Negatif jika Tak Mundur, Anggota Legislatif Bisa Tak Fokus Kerja

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah bersikukuh tak ingin mengubah aturan yang mengharuskan anggota DPR, DPD, atau DPRD mundur jika menjadi calon kepala/ wakil kepala daerah saat pemilihan kepala daerah. Pasalnya, aturan itu sudah dikuatkan Mahkamah Konstitusi.

“Sikap pemerintah harus sejalan dengan putusan MK karena putusan MK bersifat final dan mengikat,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, di Jakarta, Senin (2/5).

Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Sumarsono menambahkan, hingga pembahasan terakhir RUU Revisi UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada antara pemerintah dan DPR, akhir pekan lalu, fraksi- fraksi sepakat agar aturan itu diubah. DPR/DPD/DPRD tak perlu mundur, tetapi cukup mengambil cuti sebagai anggota. Hanya saja untuk mereka yang duduk sebagai pimpinan di alat kelengkapan DPR/DPRD, mereka harus meletakkan jabatannya.
Continue reading

Deklarasi Damai Jangan Hanya Simbolis

Banda Aceh, Kompas – Komitmen untuk berpartisipasi dalam pemilu kepala daerah yang damai di Aceh agar dijaga bersama. Deklarasi damai yang diikrarkan para calon gubernur dan wakil gubernur diharapkan tidak hanya menjadi simbol.

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto sebelum Deklarasi Damai Pilkada Aceh di halaman Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (14/3).

”Jangan acara ini hanya simbolis tanpa makna. Perbedaan antarkelompok dan antar-pendukung calon adalah wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi perbedaan jangan mengorbankan nilai kehidupan yang lebih substantif,” tuturnya.

Kemarin, semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh menyatakan tekad untuk menyukseskan Pilkada Aceh yang damai dan bersih.

Kelima pasangan itu berturut-turut sesuai nomor urut adalah Tengku Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Darni M Daud-Tgk Ahmad Fauzi, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, dan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

Mereka pun menandatangani prasasti Pilkada Damai Aceh. Prasasti juga ditandatangani saksi seperti Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Ketua KPU Hafiz Anshary, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Abdul Salam Poroh, dan Ketua Panwaslu Aceh Nyak Arief Fadhillah Syah.

Hadir pula Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim.

Pilkada Aceh akan diselenggarakan serentak pada 9 April. Pilkada ini meliputi Pilkada Provinsi Aceh bersama pilkada 17 kabupaten/kota lainnya.(ina/han)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Duet Fakhrul Syahmega-Zulfinar, Siapa Mereka?

BANDA ACEH – Tanpa gembar-gembor sebelumnya, nama Fakhrul Syahmega-Zulfinar muncul dalam daftar kandidat calon gubernur dan wakil gubernur  Aceh yang  menjalani uji kesehatan di Rumah Sakit Zainoel Abidin, Banda Aceh, Senin, 23 Januari 2012. Inilah profil singkat duet ‘pengantin’ yang baru muncul ini.

Fakhrul Syahmega adalah aktivis sosial dan konsultan yang banyak berkiprah di level nasional. Ia tercatat sebagai penasehat program pemberantasan kemiskinan  Indonesia di Kementerian Menko Kesra.

Lahir di Sabang, Fakhrul banyak terlibat di program sosial kemasyarakatan. Ia juga salah satu penggagas lahirnya Forum LSM Aceh.

Sedangkan Zulfinar adalah guru SMP Unggul di Pidie. Wanita berusia 32 tahun ini menggondol gelar S-2 di sebuah universitas di Australia. Sebelumnya, ia juga terlibat dalam advokasi pemberdayaan perempuan.

“Kami akan mendaftarkan diri besok ke KIP Aceh,” kata Fakhrul Syahmega kepada The Atjeh Post, Senin, 23 Januari 2012.

Menurut Fakhrul, ia sengaja mengajak Zulfinar sebagai calon wakilnya untuk membuka akses kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin. “Banyak sumberdaya perempuan yang bagus di Aceh, tetapi aksesnya belum terbuka,” kata Fakhrul.

Fakhrul mengistilahkan duetnya dengan Zulfinar sebagai perpaduan rasionalitas dan hati nurani. Kata dia, dalam berbagai problema yang dihadapi Aceh, tak cukup hanya mengandalkan rasionalitas kaum lelaki. “Perlu penyeimbangan dari perempuan yang banyak menggunakan hati nurani dalam menghadapi persoalan,” ujarnya.

Meski begitu, Fakhrul rupanya tidak ngotot harus memenangkan pertarungan menuju kursi Aceh-1. Kata dia, memunculkan tokok pemimpin perempuan ke permukaan saat ini lebih penting dibanding harus ngotot menang.

Zulfinar mengaku keputusannya menerima ajakan Fakhrul untuk menjadi kandidat calon wakil gubernur karena ia ingin ada perempuan yang muncul sebagai pemimpin di level provinsi. “Dulu kita punya banyak pemimpin perempuan, tapi sekarang sangat sedikit yang muncul. Saya ingin jadi pemimpin perempuan di level provinsi,” kata Zulfinar.

Siapa lawan yang dianggap berat? “Tidak ada lawan yang mudah, tidak ada yang berat, kita punya visi dan misi masing-masing untuk berbuat bagi rakyat Aceh,” kata Zulfinar. []

Source : Atjehpost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Wawancara Khusus Muzakir Manaf: Kami Sudi Bergandeng Tangan, Bertukar Pendapat

Jalan panjang Partai Aceh menuju Pilkada Aceh 2012 akhirnya menemukan ujungnya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan membuka kembali kran pendaftaran calon kepala daerah untuk ketiga kalinya. Awalnya, sempat muncul kekhawatiran Partai Aceh menolak mendaftar seperti dalam dua kesempatan sebelumnya. Namun, sebelumnya isu bergulir jauh, Ketua Partai Aceh Muzakir memastikan partainya akan mendaftar kali ini.

Ditemui The Atjeh Post di sebuah rumah di kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh, Kamis sore, 19 Januari 2012, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem ini sedang berbicara santai dengan sejumlah anggotanya. Sesekali ia tertawa kecil ketika ada yang membuat lelucon.

Mengenakan baju biru garis-garis dan celana jeans yang terlipat bagian bawahnya, Mualem jauh dari kesan sangar, sesuatu yang pernah melekat pada dirinya ketika masih menjadi Panglima Tertinggi GAM. Sore itu, ia dikelilingi sejumlah politisi muda, anggotanya di partai bentukan mantan kombatan GAM itu. Hadir di sana antara lain Juru Bicara KPA Mukhlis Abee, Teungku Jamaica, Kautsar, dan sejumlah lelaki yang rata-rata masih berusia muda.

Sore itu, rupanya mereka sedang menyusun persiapan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Sesekali telepon Mualem berdering. “Putusan rapat beuklam tanyoe ka pasti ta daftar lheueh Jumat,” kata Mualem saat berbicara di telepon.

Di tengah kesibukan itu, Mualem menerima wartawan The Atjeh Post untuk sebuah wawancara khusus. Berikut petikannya.

Mahkamah Konstitusi telah membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah. Kapan Partai Aceh akan mendaftarkan calonnya?
Semalam kami sudah membuat keputusan, Partai Aceh mendaftar besok selepas sembahyang Jumat (20/1/2012). Kami akan datang beramai-ramai dengan teman-teman. Pasangan yang telah kita tetapkan dulu antara Doto Zaini Abdullah dan saya sendiri (untuk posisi calon gubernur dan wakil gubernur).

Bagaimana dengan calon kepala daerah di kabupaten/kota?
Di kabupaten/kota, mereka semua sudah siap untuk mendaftar bupati dan walikota. Saya rasa di Aceh Jaya juga sudah mendaftar hari ini. Paling lambat dalam dua hari ini kami akan mendaftar semua. Kami tetap menjalankan komitmen untuk mendaftar.

Kalau soal hubungan lobi-lobi politik dengan Jakarta apakah ada komitmen tertentu?
Ya, saya rasa begitu. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tokoh-tokoh Aceh yang ada di Jakarta karena telah membantu melobi. Bahkan beberapa orang yang komitmen untuk membantu atau melobi di pusat cukup bagus dan cukup bermakna.

Kami juga sangat terimakasih kepada Menteri Dalam Negeri, Menko Polhukam, Mahkamah Konsitusi serta Bapak Presiden SBY sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan segala upaya teman-teman di Jakarta untuk masa depan Aceh.

Kalau soal keamanan bagaimana?
Untuk keamanan ini tergantung di tangan kepolisian. Pun begitu, di pihak kami PA dan KPA tetap mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan di Provinsi Aceh khususnya, dan Indonesia umumnya. Kami juga mengutuk keras tindakan-tindakan yang telah lalu, penembakan semena-mena yang terjadi kepada rakyat biasa, walaupun mereka orang luar Aceh, tetapi bagi kami cukup berduka cita terhadap musibah tersebut.

Dengan mendaftar ke Pilkada, tentu punya cita-cita ke depan untuk Aceh dan masyarakat Aceh. Bisa dijelaskan seperti apa keinginan Anda?
Bagi pihak kami, untuk membangun Aceh ke depan, saya harap dan saya imbau jika nanti terkabul, atau kita dapat kemenangan untuk memerintah Aceh masa depan, kita sama-sama akan membangun Aceh. Di mana ada kekurangan, kita sudi bergandeng tangn, bertukar pendapat, di mana yang kurang, apa yang patut kita buat  di segala lini lah. Terutama sekali kepada pakar-pakar di bidang tertentu yang masih kurang. Contohnya dari segi pendidikan, kesehatan dan pertanian ataupun perkebunan, khususnya untuk menyentuh ke bawah terutama sekali bagi orang-orang yang kurang mampu. Itu komitmen kami.

Yang kedua, butir-butir MoU (Helsinki) harus disempurnakan secepatnya sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang PA (Pemerintahan Aceh). Ini pun harus segera diwujudkan supaya rakyat Aceh dapat menikmati apa yang telah terjadi dengan ada perjanjian MoU Helsinki.

Kami juga punya keinginan, ke depan kita akan undang pakar-pakar baik itu di bidang pendikan maupun kesehatan. Sebagai contoh di bidang kesehatan. Kita akan undang dokter-dokter ahli dari luar negeri untuk memperbaiki fasilitas dan mutu kesehatan. Selama ini kalau kita lihat, banyak orang Aceh yang berobat ke luar negeri. Nanti kita akan bawa dokternya ke sini, supaya orang Aceh tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Di samping juga program Askes pengobatan gratis kepada masyarakat.

Bagaimana konsep Mualem untuk Partai Aceh ke depan. Apa yang mau dikembangkan untuk Partai Aceh ini?
Kami juga ingin membuka sayap ke semua orang Aceh dan semua suku-suku yang ada di Aceh mari kita berpayung di bawah Partai Aceh untuk membangun Aceh di masa depan. Kami membuka peluang kepada semua elemen masyakarat Aceh untuk membangun Partai Aceh.[]

Source : Atjehpost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kepala Daerah harus Mundur sebelum Maju Pemilu Kada

JAKARTA–MICOM: Pemerintah mengusulkan agar bupati dan wali kota yang berniat maju dalam pemilihan gubernur wajib meletakkan jabatannya. Hal itu dimaksudkan untuk mengefisienkan pemerintahan daerah.

“Tidak seperti sekarang, yang hanya mengajukan cuti,” tegasnya, Selasa (27/12).

Menurut dia, sangat tidak adil kalau bupati atau wali kota maju mencalonkan diri, tetapi kembali menduduki jabatan ketika kalah. Gamawan menilai hal itu sangat bertentangan dengan sumpah pada awal jabatannya.

“Bupati atau wali kota yang maju pasti sudah tidak memiliki loyalitas kepada institusinya,” ujarnya.

Ia mencontohkan, sangat mungkin apabila bupati/wali kota yang mencalonkan dan kalah, kemudian kembali menjabat posisi semula tidak bakal mematuhi perintah gubernur yang pernah jadi saingannya.

“Semuanya nanti diatur lebih ketat, agar tidak mudah mereka maju, tapi ketika gagal duduk ke jabatannya lagi,” ujarnya.

Selain itu, pemilu kada ke depan hanya memilih kepala daerah saja. Perubahan sistem pemilu kada ini bakal dimasukkan ke dalam revisi UU No 32/2004 tentang Otonomi Daerah.

“Dalam RUU Pemerintah Daerah yang baru, kepala daerah yang baru akan memilih wakil dari kalangan birokrasi enam bulan setelah dilantik. Bahkan, jika mungkin untuk daerah tertentu, tidak perlu ada wakil kepala daerah,” ungkapnya. (Che/OL-10)

Source : Media Indonesia

KIP: Jangan Jadikan Daftar Pemilih Alasan Gugatan

BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan Aceh mengimbau para bakal calon kepala daerah mengecek konstituen yang telah tertera di Daftar Pemilih Sementara atau DPS sebelum 25 Oktober.

“Jangan nantinya bagi yang kalah menggugat dengan alasan daftar pemilih. Karena persoalan daftar pemilih selalu dijadikan modal awal untuk menggugat,” kata Akmal Abzal, Komisioner KIP Aceh kepada para bakal calon gubernur dan wakil gubernur usai pengambilan nomor urut tes baca Alquran, di Aula KIP Aceh, Kamis (20/10).

Bagi pemilih yang tidak terdaftar, tambah Akmal, dapat dilaporkan ke KIP Aceh atau KIP daerah sebelum 25 oktober.

“Namun jika pada DPS tidak juga terdaftar, ada waktu dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tambahan, yang batas waktu pelaporannya 31 Oktober,” ujar Akmal.

Tapi, untuk daftar tambahan, lanjut Akmal, bukan urusan KIP Aceh lagi, melainkan kerja Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan.

Akmal juga menjelaskan, pengumuman Daftar Pemilih Tetap atau DPT akan diumumkan pada 4 November 2011. Setelah itu tertutup peluang untuk penambahan bagi yang belum terdaftar sebagai pemilih. “Jangan nanti mencari dukungan ternyata orang-orangnnya tidak terdaftar sebagai pemilih,” ujarnya.

Akmal menambahkan, saat ini KIP Aceh telah mempublikasi soal pemilih itu dengan berbagai cara, baik lewat selebaran hingga iklan di berbagai media cetak maupun elektronik.

“Masalah ini juga sudah kita surati lembaga dan kalangan pemerintah untuk disampaikan kejajarannya hingga ke paling bawah,” kata Akmal.

KIP, tambah dia, juga telah mengintruksikan bahwa bagi kalangan muda yang lahir paling lambat 24 Desember 1994 dapat didaftarkan sebagai pemilih. “Untuk yang 15 tahun boleh, tapi dengan syarat sudah menikah,” katanya.

Sekali lagi Akmal berharap para bakal calon bisa memastikan konstituen mereka terdaftar sebagai pemilih. “Tidak ada alasan bagi calon nantinya dengan alasan apapun untuk menggugat terkait tidak akuratnya data pemilih.”[]

Source : The Atjeh Post

Posted with WordPress for BlackBerry.

Kandidat PA Bahas Isu Pilkada

BANDA ACEH – Puluhan kandidat kepala daerah dari Partai Aceh (PA), Minggu (16/10) kemarin, berkumpul di Banda Aceh untuk membahas isu seputar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Tak banyak informasi diperoleh dari pertemuan tertutup itu, kecuali kemungkinan besar para kandidat dari PA ini akan melayangkan gugatan terhadap keputusan KIP Aceh menjalankan tahapan pilkada.

“Rapat tertutup dan dihadiri oleh para calon kepala daerah serta ketua DPW PA dari 17 kabupaten/kota. Agendanya membahas masalah perkembangan politik terkini. Akan ada langkah-langkah yang positif yang akan kami lakukan ke depan. Tapi kami mohon maaf untuk kali ini tidak bisa ekspos hasil pertemuan,” kata Juru Bicara PA Pusat, Fachrul Razi menjawab Serambi kemarin.

Informasi diperoleh, rapat dipimpin oleh Kamaruddin Abubakar (Wakil Ketua DPA PA), Fachrul Razi (Juru Bicara PA), serta Nurzahri (Kabid Pendidikan dan Pengkaderan). Fachrul Razi mengakui bahwa salah satu hal yang dibahas adalah kemungkinan menggugat Surat Keputusan KIP Aceh tentang Penetapan Tahapan Pilkada 2011.

Informasi lainnya, saat pertemuan itu berlangsung, Ketua DPW PA Muzakir Manaf sedang berada di Aceh Selatan bersama Dr Zaini Abdullah. Staf khusus Wali Nanggroe Muzakir Abdul Hamid dalam pesan singkatnya menyebutkan, rombongan Dr Zaini-Muallem (Muzakir Manaf) berkunjung ke Aceh Selatan untuk bersilaturahmi dan konsolidasi dengan kader partai.

Mereka dijemput khusus ke Banda Aceh oleh Ketua KPA Aceh Selatan Alfa Rahman alias Agen, Sekjen PA Riswan, dan para anggota DPR Aceh Selatan dari PA serta ulama dari Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Aceh Selatan.

Dalam pertemuan dengan masyarakat Aceh Selatan di Desa Ujung Padang Rasian, Kecamatan Pasie Raja, Minggu (16/10) kemarin, Dr Zaini Abdullah kembali menegaskan komitmen PA tidak akan mendaftarkan calon kepala daerah, sebelum konflik regulasi pilkada diselesaikan. PA, kata Zaini, masih menunggu janji Presiden RI Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang menyatakan pilkada di Aceh belum bisa dilaksanakan sebelum konflik regulasi ini diselesaikan. “Kami masih menunggu janji Presiden SBY,” ujar Zaini Abdullah.

Dalam pertemuan yang ikut dihadiri Bupati Husin Yusuf, Wabup Daska Aziz, Ketua DPRK Safiron, dan para petinggi KPA Wilayah Lhok Tapaktuan itu, Zaini menegaskan, tahapan pilkada yang dilakukan KIP saat ini ilegal alias cacat hukum. “Tahapan pilkada itu dijalankan sepihak. Wakil rakyat dianggap tidak ada, gubernur berbuat sesuka hatinya,” ungkap Zaini.

Menurut Zaini, pilkada adalah masalah kecil yang tak perlu diributkan, karena semuanya sudah diatur dan tinggal mengikuti mekanisme yang ada. “Ini bukan masalah pergantian kepemimpinan atau perebutan kekuasaan di Aceh, namun yang lebih utama adalah penyelamatan UUPA sebagai wujud perjuangan rakyat Aceh selama 35 tahun,” katanya sembari menyatakan pihaknya tetap tak akan mengakui revisi UU No.11 Tahun 2006 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara itu, dari Jakarta diperoleh informasi, mantan Ketua DPRK Lhokseumawe, TA Khalid dan seorang warga asal Pidie, Fadhlullah (30), sudah memasang ancang-ancang untuk menggugat SK KIP Aceh tentang tahapan pilkada di Aceh, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Saat dihubungi Serambi malam tadi, TA Khalid, mengaku masih terus bekerja merampungkan materi gugatannya bersama pengacara Safaruddin SH.

“Insya Allah kalau semuanya siap malam ini (tadi malam-red), Senin besok (hari ini) kita akan mendaftarkan gugatan ke MK,” kata TA Khalid yang mengaku sedang berada di Jakarta saat dihubungi malam tadi.

TA Khalid menyatakan, SK KIP Aceh tentang tahapan Pilkada Aceh cacat hukum dan inkonstitusional. Salah satunya, KIP Aceh telah melanggar Peraturan KPU Nomor 09 Tahun 2010 tentang tahapan, program dan jadwal juga telah melanggar asas ketertiban penyelenggaraan pilkada. “Dalam Peraturan KPU penetapan jadwal tahapan pilkada dilakukan 210 hari sebelum hari pemungutan, tapi ini tidak dilakukan KIP Aceh,” ujarnya.

Pilkada yang tidak jelas dasar hukum, kata TA Khalid, berpotensi melahirkan konflik baru di Aceh, serta merugikan kepentingan rakyat Aceh. Karena itu pula, dia yang berencana ikut dalam bursa calon gubernur Aceh akhirnya membatalkan niatnya mendaftar. “Saya menggugat atas nama kandidat gubernur yang dirugikan oleh KIP Aceh,” ujarnya.

Safaruddin SH yang dihubungi terpisah, membenarkan sudah berkomunikasi dengan TA Khalid untuk mempersiapkan materi gugatan. Menurut dia, gugatan akan dilayangkan secara bersama oleh TA Khalid dan Fadhlullah (30) warga Pidie yang berencana maju sebagai calon wakil bupati di daerah tersebut.(nal/az)

Source : Serambi Indonesia

Musim ‘Kawin’ Politik

‘Jika mas kawinnya pantas, perkawinannya pasti akan berjalan langgeng’ (Abdullah Puteh dalam wawancara dengan International Crisis Center, Februari, 2005)

BULAN-bulan terakhir ini, banyak pasangan memutuskan untuk menikah dan meresmikan hubungan mereka. Pasca-Ramadhan dan Bulan Haji adalah saat yang tepat untuk mengarungi bahtera hidup bersama. Peristiwa sakral ini biasanya diharapkan berlangsung sekali seumur hidup, kecuali memang ada penyebab kedua pasangan berpisah selain kematian, dan berujung pada perceraian atau juga poligami.

Di sisi lain, saat ini juga menjadi waktu yang baik bagi para politisi. Mereka yang berencana mendapatkan posisi Aceh 1-2, walikota dan wakilnya baik dari partai politik maupun calon independen berlomba-lomba mendaftar ke Komisi Independen Pemilihan (KIP). Anggap saja dalam konteks ini, para kandidat yang dilamar kita sebut sebagai calon istri atau dara baroe, dan mereka yang melamar diberi label calon suami atau linto baroe.

Ada yang sudah memulai mencari ‘jodoh’ di situs jejaring sosial seperti facebook atau twitter. Tidak kalah sedikit yang mengadakan semacam kontes mencari ‘pasangan’ melalui konferensi, polling, survei, seminar dan sebagainya. Kasak-kusuk ini sudah sewajarnya menjadi bagian rumah tangga institusi bernama partai politik dan lembaga underbow maupun badan khusus yang dibentuk untuk pemenangan pilkada yang sekaligus bisa menjadi ‘seulangke’ untuk merekrut calon-calon pasangan yang dianggap sesuai dengan platform dan visi-misi yang berkepentingan. Tugas lembaga ini selanjutnya adalah melakukan cah rot: menyeleksi para kandidat dari pihak internal maupun eksternal yang memenuhi persyaratan, termasuk menentukan ‘mahar’ bagi mereka yang berniat ‘melamar’ calon mereka. Sangat besar kemungkinan dalam proses ‘taaruf’ atau perkenalan ini, para calon secara personal merasa ada kecocokan, namun seperti layaknya dinamika perkawinan, bisa saja para `orang tua’ atau `kerabat dekat’ di DPP, Dewan Penasihat, para senior partai tidak setuju dengan berbagai macam alasan. Salah satu alasan selain ketidakcocokan karakter dan ketidaksesuaian kriteria adalah masalah `mahar’ alias jumlah uang yang disetorkan kepada mempelai yang ingin dipinang.

Jika dalam kenyataan sehari-hari, kita di Aceh sebagai umat Islam disarankan mencari calon pasangan berdasarkan empat (4) kriteria, sebagaimana yang dipesankan oleh Nabi Muhammad SAW: agama, keturunan, kecantikan (luar-dalam) dan harta (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah). Maka kalau boleh, mari kita gunakan kriteria yang sama dalam memilih pasangan kandidat Aceh 1-2 sebagai metafora bagi politik Aceh jelang pilkada 2011.

Pertama, kita ibaratkan saja kriteria agama layaknya syarat kesamaan visi, misi atau platform garis perjuangan. Keduanya sepakat untuk mengabdi pada Aceh, tidak peduli latar belakang mereka, apakah dulu orang Aceh Utara atau Aceh Tamiang, Aceh Selatan atau Aceh Barat, Pidie atau Aceh Besar. Jika suami-istri sepakat membina bahtera rumah tangga dan mendidik keturunan yang baik dan berguna bagi agama bangsa dan negara, maka diharapkan juga rumah tangga politik para kandidat juga akan punya visi melayani dan bekerja untuk Aceh.

Kedua, mengenai syarat keturunan, pasangan yang dipilih diharapkan bisa produktif memberikan yang terbaik dalam melayani masyarakat Aceh, bisa menghasilkan ide-ide kreatif, proaktif dan antusias. Pasangan yang mandul bisa saja diceraikan sesuai kesepakatan awal dan jika hasil evaluasi memang menunjukkan performa yang buruk dan impoten dari salah satu pasangan.

Selanjutnya kriteria fisik bisa dimetaforakan sebagai syarat kecakapan kharisma sang calon dalam memimpin ke depan.

Terkadang faktor ini bisa sangat menentukan, apalagi di tengah budaya masyarakat yang patronistik dan butuh keteladanan. Bisa jadi ada calon yang bisa memenuhi kriteria pertama dan kedua, namun tidak syarat yang ini. Maka pada saat-saat kritis serta krisis seorang yang punya kharisma luar dalam akan mampu menenangkan dan menetralisir suasana menjadi lebih terkendali. Terakhir, kesiapan harta juga dibutuhkan karena kecukupan materi bisa menjauhkan kedua pasangan dari godaan korupsi.

Memang metafora (ini) tidak sepenuhnya sama. Karena selain metafora perkawinan, diskursus politik juga sering menggunakan metafora kreatif (Mueller, 2005) lainnya seperti game (pertandingan) dan war (peperangan) yang cenderung kompetitif. Namun, suka ataupun tidak, diskursus politik pasti akan selalu berhadapan dengan metafora perkawinan. Terma koalisi mungkin lebih familiar dalam dunia politik. Analisa wacana politik dalam bentuk metafora, termasuk di dalamnya penggunaan istilah dalam perkawinan, seperti yang sudah disebutkan di atas (mahar, pengantin, mempelai, perceraian) berfungsi sebagai alat persuasif (Durovic & Silaski, 2010).

Dalam politik semuanya berjalan lebih rumit, terkadang ia tidak setulus pernikahan yang sebenarnya. Politik itu ada kalanya ambigu. Para oposisi pemerintahan incumbent akan sering menyuarakan bahasa-bahasa yang memancing emosi, perlawanan dan kebenaran. Sebaliknya, ketika mereka kemudian berhadapan dan mendapatkan posisi, mereka harus berdamai dengan kekuasaan. Sehingga menggunakan bahasa yang lebih lunak dan merangkul untuk mencari dukungan lebih luas. Ini bisa dipahami sebagai tabiat politik, sehingga retorika mereka akan beralih ke spektrum tengah di mana bahasa-bahasa birokrat dan teknokrat akan lebih mendominasi, meskipun kelihatannya mereka lebih suka menghindari konflik dan komitmen jangka panjang.

Secara keseluruhan, siapa pun yang memenangkan pemilihan pasti akan menjalani prosesi perkawinan politik. Dan besar harapan agar ‘politik dagang sapi’ dan ‘beli kucing dalam karung’ tidak terjadi lagi ke depan. Karena menjadi pasangan suami-istri bukan hanya masalah berbagi peran. Menjadi gubernur-wakil gubernur misalnya tidak hanya melulu masalah bagi-bagi kekuasaan dan delegasi tugas. Tetapi juga berarti saling mengisi, menutupi dan mengingatkan jika salah satu terpeleset dan berbuat salah. Para politisi harus benar-benar bisa menjadi calon orang tua yang baik bagi anak-anak mereka, dalam hal ini, masyarakat Aceh dan para konstituen yang sudah memilih mereka.

Kita tentunya berharap pilkada ke depan berjalan lancar, serta proses pencarian jodoh, taaruf-perkenalan, khitbah-meminang, pernikahan sampai pesta peresmian berlangsung meriah dan semoga pasangan yang memenangkan pilkada bisa langgeng sampai akhir masa jabatannya. Keinginan kami hanya satu, siapa pun ‘orang tua’ kami yang terpilih ke depan: kami ingin Aceh yang lebih baik. Semoga perkawinan para politisi kita tidak hanya menjadi ajang ‘tebar pesona’ seperti selebriti. Karena kami mencari orang tua yang baik, bukan selebritis. Kami butuh pemimpin yang bisa memenuhi janji-janji politiknya atas nama kami. Itu saja, tidak lebih tidak kurang.

* Saiful Akmal, Penulis adalah Dosen IAIN Ar-Raniry. Perwakilan House of Aceh International Jerman.

Source : Serambi Indonesia

Sri Wahyuni, Kandidat Perempuan di Jalur Independen

BENER MERIAH | ACEHKITA.COM — Pendaftaran calon peserta pemilihan kepala daerah di Aceh berakhir sudah. Lebih seratus pasang kandidat dipastikan akan mengikuti perhelatan demokrasi di daerah bekas konflik ini. Namun kandidat perempuan yang maju terbilang sedikit. Salah satunya Sri Wahyuni. Aktivis perempuan ini memutuskan ikut pemilihan menggunakan jalur independen.

Berpasangan dengan Suhriman, Ayu –demikian ia disapa– mendaftarkan diri di Komisi Independen Pemilihan Bener Meriah sebagai paket bupati dan wakil bupati di daerah tersebut, Senin (3/10).
Untuk lolos verifikasi, Ayu harus mengumpulkan sedikitnya 4.685 lembar dukungan berupa fotokopi KTP yang dikumpulkan dari delapan kecamatan yang ada di Bener Meriah. Namun, Ayu dan wakilnya, Suhirman, harus menambah dukungan sebanyak 2.734. Sebab, dukungan yang disampaikan sebelumnya mengalami kerusakan.

“Kami berharap pada verifikasi tahap kedua ini bisa berjalan lancar, dan kami bisa lolos verifikasi,” kata Ayu, 33 tahun, dalam pernyataan tertulis yang dikirim ke wartawan, Sabtu.

Sri Wahyuni merupakan aktivis perempuan di Banda Aceh. Ia terjun di dunia aktivis sejak duduk di bangku kuliah di Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. Perempuan berkacamata ini tergabung dalam buffer aksi Forum Aksi Reformasi Mahasiswa Islam Daerah Istimewa Aceh (Farmidia). Ia juga duduk di Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA), organisasi yang berhasil mengkoordinasi ratusan ribu massa berkumpul di Masjid Raya Baiturrahman untuk menuntut referendum.

Bersama mantan suaminya, (alm) Ridwan H. Mukhtar, Ayu sempat terlibat di Partai Rakyat Aceh, partai lokal yang dibentuk mantan aktivis mahasiswa, akademisi, aktivis masyarakat sipil (CSO).

Sebelum terjun ke dunia politik, istri Husni Mukhtar ini sempat menggeluti dunia jurnalistik. Ayu tercatat sebagai wartawan di Media Kutaraja, sebuah tabloid politik yang digawangi Murizal Hamzah.

Untuk bisa menapaki bakal calon bupati melalui jalur perseorangan pada pemilihan kali ini, Ayu dan Suhirman harus mengumpulkan 4.459 dukungan KTP. Angka ini merupakan tiga persen dari jumlah penduduk Bener Meriah yang mencapai 148.621 jiwa.

Lantas, apa program Ayu dan Suhirman jika terpilih nantinya? “Kami ingin merevitalisasi pertanian tanah Gayo,” ujarnya pada acehkita.com, Ahad (9/10) siang.

Ia bercita-cita kopi Gayo yang kesohor itu benar-benar mampu mendongkrak perekonomian masyarakat dataran tinggi Gayo. “Kopi harus bisa menembus pasar dunia secara adil. Trademark kopi harus benar-benar dipegang oleh petani Gayo, bukan oleh Belanda,” sebutnya.

Menurut Ayu, tanah Gayo yang subur bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika dikelola dengan baik. “Masalahnya, sekarang tidak terkelola dengan bagus,” lanjutnya. “Gayo harus menjadi daerah pemasok kebutuhan sayur-mayur di Aceh. Jadi kita tidak perlu lagi bergantung dengan pasokan dari Medan.” []

Source : Acehkita.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Anas dan Ibas Bertemu Para Kandidat dari Demokrat

Nazar & anas

BANDA ACEH – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan Sekretaris Jenderal Ibas Yudhoyono bertemu dengan sejumlah kandidat wali kota dan bupati yang sudah disahkan serta diusung partai tersebut dalam Pilkada Aceh.

“Ini forum konsolidasi awal untuk menentukan komitmen membangun Aceh. Kita tegaskan untuk memajukan Aceh dibutuhkan pemimpin yang tepat,” ujar Anas kepada The Atjeh Post usai pertemuan tersebut, Minggu (25/9), di Hermes Palace Hotel.

Anas menambahkah, saat ini nama yang sudah ada hanya untuk calon wali kota Dan bupati. Sedangkan nama calon gubernur masih diproses. “Majelis tinggi nanti yang akan menentukan, dua nama itu (Tarmizi A Karim dan Muhammad Nazar) termasuk yang disurvei, dan saat ini belum diputuskan,” kata Anas.

Sementara Itu, Mawardy Nurdin, Ketua DPD Demokrat Aceh menyatakan, ada 17 nama calon bupati dan wali kota yang sudah disahkan.

Sedangkan target menang pada Pilkada nanti, mawardy menjelaskan, Demokrat menargetkan 50 persen kemenangan dari para calon yang akan diusung.

Bak gayung bersambut, usai pertemuan tersebut, Muhammad Nazar, Wakil Gubernur Aceh, terlihat hadir ke tempat tersebut dan bertemu Anas Urbaningrum. Anas yang melihat Nazar langsung menegur, “Apa kabar Pak Wagub?”.

Nazar langsung datang menghampiri Anas dan menyalaminya. Ibas yang berada di belakang Anas juga turut menyalami Nazar. Setelah itu Nazar dan Anas mengobrol sembari terus keluar menuju mobil. Usai berbincang sesaat, Anas pamit dan menaiki mobilnya.

Ketika ditanya The Atjeh Post perihal kedatangan ke Hermes, Nazar menjelaskan, “Saya sering melakukan pertemuan informal dengan mereka. Saya kemari kebetulan ada acara lain di sini dan hanya menyapa saja,” ujarnya.

Terkait namanya yang sering disebut-sebut akan berdampingan dengan Nova Iriansyah, menurut Nazar masalah tersebut ia serahkan ke partai. “Biarlah partai yang akan menentukan. Nama saya saat ini masuk ke dalam semua bursa survei. Jadi biarlah partai-partai yang akan menentukan.

Ibaratnya, tambah Nazar, dia sudah mengetuk pintu. “Sekarang tinggal menunggu di suruh masuk dan duduk.”[]

Source : Atjeh Post

Posted with WordPress for BlackBerry.