Hak Jawab Irwandi-Muhyan Soal Pemberitaan The Atjeh Post

Tim sukses Seuramoe Irwandi-Muhyan menyampaikan keberatannya atas pemberitaan The Atjeh Post berjudul “Irwandi: Partai Lokal yang Sudah Ada Tak Akan Hidup Lagi.” Berikut isi hak jawab yang diterima redaksi The Atjeh Post, Sabtu, 18 Februari 2012.

 

Banda Aceh, 18 Februari 2012
Nomor : 047/SI-M/II/2012
Lampiran : –
Perihal : Hak Jawab Pemberitaan

Kepada Yth;
Pimpinan Redaksi The Atjeh Post
di – Banda Aceh

Dengan Hormat, sehubungan dengan berita di media saudara pada tanggal 16 februari 2012 yang berjudul “Irwandi: Partai Lokal yang Sudah Ada Tak Akan Hidup Lagi”, dapat kami sampaikan bahwa kami sangat berkeberatan karena pernyataan tersebut sama sekali tidak disebutkan saat wawancara dilakukan.

Pada paragraf kedua berita tersebut ditulis: “Partai lokal yang sudah ada tidak akan hidup lagi nantinya. Mari bersaing dengan partai baru ini,” kata Irwandi usai bertemu sejumlah mantan panglima wilayah GAM pendukungnya di Hermes Palace, Kamis, 16 Februari 2012. Pernyataan tersebut sama sekali tidak diucapkan dalam wawancara dan menurut kami hal tersebut sangatlah menyesatkan dan mengarah kepada provokasi yang membahayakan.

Pada paragraf ketiga berita tersebut, ditulis: Menurut Irwandi, pembentukan partai baru perlu dilakukan agar demokrasi di Aceh dapat berjalan baik. “Demo artinya banyak, bukan mono yang berarti hanya untuk kepentingan satu lembaga,” ujarnya. Penulisan di paragraf ketiga tentu saja terlihat sangat jauh berbeda dengan kutipan Irwandi sebelumnya.

Isi kutipan yang dipelintir tersebut kemudian dijadikan bahan untuk tulisan berikutnya yang memicu pendapat negatif dari pihak lain pada berita “Kautsar: Jika Tak Bikin Partai, Setelah Pilkada Mau Kemana?” dan “Ini Kata Nazar Soal Partai Irwandi”.

Untuk itu kami meminta kepada saudara untuk dapat menuliskan ulang berita tersebut dengan klarifikasi dan menampilkan secara utuh hasil wawancara. Kami sangat berharap media dapat memberikan informasi yang cerdas dan mendidik serta menjunjung prinsip jurnalisme damai bukan memberikan provokasi ditengah kondisi politik yang menghangat menjelang pelaksanaan pilkada Aceh.

Perlu kami beritahukan bahwa wawancara The Atjeh Post dilakukan setelah selesai Rapat Konsolidasi Eks-Kombatan di hotel Hermes Palace tanggal 16 Februari 2012. Saat wawancara, terdapat beberapa wartawan dari media lain yang ikut melakukan wawancara dan mendengar. Bersama Irwandi Yusuf juga ikut beberapa pengurus Seuramoë Irwandi-Muhyan.

Kami juga ingin mengingatkan untuk selalu melakukan konfirmasi dan mengutamakan penyampaian berita dan informasi yang memiliki validitas tinggi dan akurat sehingga media saudara dapat lebih berperan sebagai media informasi, pendidikan, dan hiburan serta menjadi alat pantau yang independen tanpa berpihak.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Atas nama, Seuramoë Irwandi-Muhyan
Muksalmina

Source : Atjehpost.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

AJI Banda Aceh: Berita Irwandi Salah Kutip

TEMPO.CO, Jakarta – Aliansi Jurnalis Independen Banda Aceh mengatakan telah terjadi salah kutipan dalam pemberitaan bekas Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang dimuat dalam The Atjehpost.com. “Benar, telah terjadi salah kutip mengarah pelintir,” ujar Sekretaris AJI Banda Aceh Maimun Saleh Sabtu, 18 Februari 2012.

Salah kutipan itu, menurut Maimun, sudah dibuktikan lewat rekaman dan pengakuan jurnalis saat itu. Hal ini pun telah dirapatkan oleh AJI Banda Aceh pada hari ini.

Maimun juga menuturkan telah terjadi kesalahpahaman antara Irwandi dan pemimpin redaksi media itu, Nurlis E. Meuko. Nurlis mengatakan, dia telah diancam oleh Irwandi lewat telepon. Menurut Nurlis, Irwandi mengucapkan kata “diban” yang dalam sandi mantan GAM berarti “keroyokan”. Sedangkan, menurut Irwandi, dia bukan mengucapkan kata “diban”, melainkan “di-banned” (dilarang).

Maimun mengatakan AJI Banda Aceh akan mendalami persoalan ini lebih lanjut. Sedangkan Irwandi Yusuf sendiri telah melayangkan hak jawabnya kepada media yang dipimpin Nurlis tersebut. Ia sangat keberatan dengan isi pemberitaan itu yang katanya tak ia lontarkan saat wawancara berlangsung.

Seperti diberitakan sebelumnya, Nurlis E. Meuko mengatakan mendapat ancaman dari Irwandi Yusuf karena pemberitaan yang ditulis oleh medianya pada Jumat kemarin. »Aku ban kau nanti,” kata Nurlis menirukan ucapan Irwandi.

Irwandi telah membantah tudingan itu. Dia mengatakan hanya memarahi Nurlis lewat telepon. “Saya bilang, kalau gitu cara pemberitaannya, bisa-bisa di-banned (dilarang),” katanya.

Irwandi merupakan eks gubernur yang kini kembali menjadi kandidat Gubernur Aceh. Pemilu kepala daerah akan dilaksanakan pada 9 April 2012. Selain Irwandi, eks GAM yang berkumpul di Partai Aceh, yang menjadi pesaing utama Irwandi, turut mencalonkan jagonya. Yaitu bekas orang kepercayaan Hasan Tiro, Zaini Abdullah. NUR ALFIYAH

Source : Tempo.co

Posted with WordPress for BlackBerry.

Irwandi Yusuf Bantah Ancam Wartawan

TEMPO.CO, Jakarta – Eks Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membantah telah melakukan ancaman kepada Pemimpin Redaksi The Atjehpost.com Nurlis E. Meuko. Menurut Irwandi, dia hanya memarahi Nurlis lewat telepon. “Saya telepon Nurlis, saya marahin dikit, tapi tidak pake ngancam,” ujarnya kepada Tempo, Sabtu, 18 Februari 2012.

Irwandi menuturkan peristiwa itu bermula ketika media yang dipimpin Nurlis menulis berita tentang ajakannya membentuk partai baru bersama sejumlah mantan panglima wilayah GAM pendukungnya. “Tapi, yang ditulis, saya mau bentuk partai baru biar partai lokal lain mati semua,” katanya.

Hal ini, menurut dia, membuat eks Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar berkomentar keras. Irwandi kemudian menelepon Nurlis dan memarahinya. “Saya bilang, kalau gitu cara pemberitaannya, bisa-bisa di-banned (dilarang),” tuturnya.

Irwandi juga telah memberikan hak jawabnya yang telah dimuat di media tersebut. Menurut dia, ia sangat keberatan dengan isi pemberitaan itu yang katanya tak ia lontarkan saat wawancara berlangsung.

Sebelumnya, Nurlis E. Meuko mengatakan mendapat ancaman dari Irwandi Yusuf karena pemberitaan yang ditulis oleh medianya. »Aku bhan kau nanti,” kata Nurlis menirukan ucapan Irwandi.

Nurlis mengaku tak tahu arti “bhan” saat pembicaraan itu selain hanya bentuk ancaman. Belakangan ia tahu, bhan itu ternyata bahasa prokemnya eks GAM untuk tembak mati,” kata Nurlis. Dia kemudian melaporkan ancaman ini kepada Kepala Polda Aceh Inspektur Jenderal Iskandar Hasan.

Irwandi dan Nazar yang awalnya menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur kini kembali mencalonkan diri menjadi kandidat Gubernur Aceh secara terpisah. Pemilu kepala daerah akan dilaksanakan pada 9 April 2012.

Selain Irwandi, eks GAM yang berkumpul di Partai Aceh, yang menjadi pesaing utama Irwandi, turut mencalonkan jagonya. Yaitu bekas orang kepercayaan Hasan Tiro, Zaini Abdullah. ADI WARSIDI | NUR ALFIYAH

Source : Tempo.co

Posted with WordPress for BlackBerry.

Pengaturan Kampanye Sumir


Jakarta, Kompas – Pengaturan kampanye di media elektronik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilu masih sangat umum. Pengaturan harus menjamin netralitas dan sikap adil dari media massa kepada semua peserta pemilu.

Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat Panitia Khusus RUU Pemilu dengan para pemimpin media elektronik, Rabu (23/11) siang, di Jakarta. Hadir pula Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Dadang Rahmat Hidayat, dan Wakil Ketua Dewan Pers Bambang Harymurti.

Dadang menjelaskan, sesungguhnya KPI telah menyiapkan aturan terkait siaran berita, sosialisasi, dan kampanye pada pemilu, pemilihan presiden, dan pilkada. Aturan rinci diperlukan untuk menjamin prinsip proporsionalitas dan keadilan yang diterima semua peserta pemilihan. Semua berhak mendapatkan akses dan kesempatan sama pada siaran media.

Supaya semua peserta mendapat kesempatan sama pada akses memasang iklan, Dadang mengusulkan iklan kampanye dimasukkan pada jenis iklan layanan masyarakat yang bisa diakses semua peserta pemilu.

Hal yang mirip, menurut Bambang, terjadi pula di negara-negara Eropa barat. Iklan kampanye ditiadakan dan dianggap menjadi kewajiban pengelola frekuensi publik. Penggunaannya diatur KPU, sementara pengawasan oleh KPI.

Idy Muzayyad, anggota KPI, menambahkan, akan lebih efektif bila dalam RUU Pemilu juga ditegaskan bahwa lembaga penyiaran mengikuti peraturan yang berlaku dari KPI dan Dewan Pers. Ini memberi kewenangan kepada KPI dan Dewan Pers untuk mengontrol siaran dan kampanye.

Anggota Komisi II DPR, Nurul Arifin, menilai akan lebih adil bila KPI dan Dewan Pers yang mengatur masalah iklan dan kampanye. Selain itu, dia juga mempertanyakan penguasaan media oleh tokoh parpol dengan imbas iklan secara menerus di lembaganya. Kendati belum ada aturannya, ketidakadilan dirasakan.

Kepemilikan tokoh partai politik atas lembaga penyiaran juga disorot Bambang. ”Ketika pengelola media terlibat sebagai kontestan, publik semestinya diberi tahu. Dalam dunia internasional, kepemilikan saham 15 persen saja (dari kontestan pemilu) sudah diumumkan,” tuturnya.

Masalahnya, kata Dadang, kesulitan penerapan aturan ini terkait definisi kampanye itu sendiri. Dengan dalih sosialisasi dan tidak memenuhi semua unsur kampanye, program tertentu tidak dapat diberi sanksi.

Belum tentu bayar

Sebaliknya, Pemimpin Redaksi News Trans TV Gatot Triyanto dan General Manager News and Sports TVOne Totok Suryanto secara terbuka mengakui iklan kampanye peserta pemilu menjadi napas stasiun televisi. Karena itu, secara pragmatis, tidak ada pembatasan, selain aturan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dirasa lebih bermanfaat. ”Kalau televisi, kami lebih suka banyak iklan ketimbang banyak partai. Meskipun banyak partai, belum tentu beriklan, apalagi bayar,” tutur Gatot. (INA)

Source : Kompas.com

Peran Media Dibutuhkan untuk Pemilu Berkualitas

JAKARTA–MICOM: Peran media dalam proses politik dan demokrasi di Indonesia kian dibutuhkan. Dalam proses penyiapan siklus lima tahunan demokrasi, yakni pemilihan umum, pers dalam berbagai bentuk (media cetak, televisi, radio, internet, dan media lainya) sangat berperan mengawal, utamanya proses legislasi RUU Pemilu agar pelaksanaan pemilu lebih sederhana, partisipatif, dan berkualitas.

Demikian benang merah yang bisa ditarik dari diskusi yang diselenggarakan National Press Club Indonesia (NPCI) di Kantor NPCI Jakarta, Minggu (25/9).

Tampil sebagai pembicara utama Ketua Panitia Kerja RUU Pemilu Ganjar Pranowo (F-PDIP), Direktur International Foundation for Electoral System (IFES), peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) August Mellaz, dan Imelda Sari dari NPCI.

Dalam diskusi yang dipandu Elprisdat (NPCI), Ganjar mengatakan, peran media tidak bisa diabaikan. Apalagi ketika proses pembahasan RUU Pemilu di DPR, maka melalui medialah masyarakat dapat mengikuti perkembangan dengan detil dan mendalam.

Begitu juga perdebatan alot dan tarik-menarik pasal-pasal yang sampai saat ini belum ada titik temu, maka media menjadi jembatan antara parlemen, partai, dan masyarakat. “Kita mendorong media terus mengawal proses ini,” katanya.

Imelda Sari dari NPCI mengatakan, peran utama media adalah mendorong agar manajemen Pemilu 2014 semakin berkualitas . Caranya, media ikut mengawal proses pembahasan RUU Pemilu di DPR. “Proses rekrutmen calon anggota KPU juga perlu dikawal. Latar belakang dan komposisi anggota KPU akan sangat mewarnai pelaksanaan Pemilu 2014. kita berharap, para anggota lebih berkualitas dan lebih bersih,” ujar Imelda.

Materi lain yang disorot dalam diskusi itu adalah soal pro kontra besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT). Ganjar Pranowo yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR berharap perdebatan dalam Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu tak lagi berkutat pada besaran angka PT. Banyak persoalan lain yang harus diselesaikan pansus. “Besaran PT sudah terbukti tak signifikan menyederhanakan parpol di parlemen.”

Menurut Ganjar, sejumlah persoalan yang harus ditemukan titik solusinya adalah persoalan daftar pemilih, daerah pemilihan (dapil), bagaimana menekan suara yang hilang, metode yang efektif untuk mengajak masyarakat ikut pemilu. “Harus diingat, yang paling sulit itu teknisnya,” kata dia.

Ganjar mengakui dengan waktu yang amat mepet untuk membahas aturan teknis, mustahil penggabungan pemilu bisa dilakukan di Pemilu 2014. “Belum bisa karena UU Pemilihan Presiden belum disinggung,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) August Mellaz menyatakan idealnya Indonesia memiliki peraturan pemilu yang stabil. Dari penelitian yang dilakukan Perludem dan IFES, tercatat kegagalan pemilu di sejumlah negara dikarenakan tak jelasnya peraturan pemilu.

Hasil penelitian juga mencatat persoalan besaran ambang batas parlemen tak berkontribusi membuat demokrasi semakin kuat. “Jangan terpaku pada isu parliamentary threshold, pecahkan persoalan teknis lain, terutama membereskan daftar pemilih tetap dan daerah pemilihan,” katanya. (OL-8)

Source : Media Indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Media Jangan Tersandera Kepentingan Aktor Politik

Lhokseumawe | Harian Aceh – Kalangan akademisi mengingatkan media massa terutama media lokal jangan sampai tersandera dalam kepentingan aktor politik dalam Pemilukada Aceh.

Tidak baik kalau media terperangkap antara opini si ‘A’ dan si ‘B’, media yang tersandera dalam kepentingan aktor politik. Media harus memberi kesempatan yang besar kepada masyarakat,” kata M Rizwan H Ali, dosen Ilmu Politik Fisip Universitas Malikussaleh pada seminar ‘Peran Media dalam Pemilukada Aceh’ yang digelar Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Lhokseumawe usai pembukaan Konferensi AJI itu di Lido Graha Hotel Lhokseumawe, Sabtu (17/9).

Karena itu, Rizwan H Ali berharap media lokal di Aceh mengedepan jurnalisme investigasi dalam menyajikan informasi bagi publik. Tidak sekadar meminta komentar para elit yang bersebrangan pandangan politik, kata dia, namun juga melihat kondisi masyarakat yang sering jadi korban kepentingan aktor politik. “Ini yang sering terlupakan,” katanya.

M Nararuddin Ibrahim, peserta seminar tersebut juga menilai pemberitaan media lokal selama ini terlalu larut pada kepentingan elit. Sehingga lupa memerhatikan dampak dari konflik antar aktor politik. “Media hampir tidak menyoal tentang ketidakpastian Pemilukada apa dampaknya bagi masyarakat. Yang ada hanya agenda politik aktor disajikan untuk dikunyah dan ditelan oleh masyarakat dalam mimpi indah,” kata Nazaruddin yang juga bakal calon wali kota Lhokseumawe dari jalur perseorangan.

Pengurus AJI Indonesia, Sunu Diantoro menyebutkan garis api antara berita dan iklan sering kali masuk dalam masa Pemilukada sangat problematik. Karena itu penting menjaga garis api tersebut agar daya kritis media tidak hilang. “Saya kira media-media yang kredibel tetap kukuh mematuhi garis api itu. Juga azas keadilan, memberi kesempatan yang sama kepada semua kandidat, ini penting,”  kata Sunu Diantor yang menjadi peninjau pada Konferensi AJI Lhokseumawe IV itu.

Hal penting lainnya, menurut Suni Diantoro, media tidak hanya menyajikan kabar gembira kepada masyarakat dengan mengutip komentar para kandidat, tapi perlu menginvestigasi kembali apakah kebijakan-kebijakan calon kepala daerah itu benar-benar pro terhadap masyarakat atau tidak. “Juga menyangkut isu tentang perempuan dan pluralisme. Karena itu saya rasa kawan-kawan jurnalis di Aceh penting melihat dan menginvestigasi kembali tracrecord calon-calon supaya masyarakat tidak membeli kucing dalam karung. Masyarakat mesti diberikan pilihan-pilihan yang tepat,” kata wartawan Tempo ini.

Potensi Pelanggaran

Ketua KIP Kota LHokseumawe Ridwan Hadi saat tampil sebagai narasumber pada acara seminar itu mengatakan media dapat mengambil peran pada setiap tahapan Pemilukada mulai dari rekrutment PPK, PPS,  PPDP dan KPPS, pemenuhan syarat calon perseorangan, pendaftaran calon, pemungutan suara dan perhitungan suara bahkan sampai pelantikan kepala daerah terpilih. Tapi umumnya media lokal, kata dia, lebih banyak memainkan perannya terkait pencitraan kandidat yang seharusnya sangat fair ketika itu dilakukan pada tahapan kampanye saja.

Dalam proses Pemilukada, lanjut Ridwan Hadi, banyak potensi pelanggaran yang perlu dicermati. Di antaranya, pemalsuan atau manipulasi data dalam pendaftaran kandidat, anggota panitia pemilu ikut kampanye, kekerasan/teror/intimidasi terhadap dukungan kandidat lain, perusakan atribut kampanye kandidat lain, money politik/memobilisasi massa kampanye dengan imbalan uang, institusi negara/birokrasi memobilisasi massa dengan menggunakan kewenangan politik/birokrasi yang dimilikinya, kampanye menggunakan fasilitas negara/pemerintah atau rumah ibadah, fitnah lintas partai atau lintas figur, perusakan fasilitas publik/gangguan keamanan publik, larangan kampanye bagi kandidat tertentu atas alasan teknis/politik/keamanan yang tidak transparan, larangan bagi juru kampanye tertentu atas alasan teknis politik/keamanan yang tidak transparan.

Berikutnya, pemerasan (halus/kasar, langsung/tidak langsung) dengan dalih dana kampanye, gangguan/sabotase atas jalannya kampanye secara umum, manipulasi informasi, kampanye dengan menggunakan kebohongan sebagai alat, pengerahan massa/arak-arakan dengan menggunakan sentimen irasional/kemarahan massa yang menyulut konflik/kekerasan massa, kampanye sebelum waktunya, pelanggaran materi kampanye, pelanggaran cara penggalangan dana kampanye, pelanggaran batas dana kampanye, dan pelanggaran penggunaan dan kampanye.(nsy)

Source : Harian Aceh

Posted with WordPress for BlackBerry.

Manuver Industri Media

Salah satu topik terhangat pada industri media saat ini adalah rencana pembelian situs berita detik.com oleh Grup Para pimpinan pengusaha Chairul Tanjung. Nilainya diduga sekitar Rp 533 miliar, menurut Tempo edisi 10 Juli 2011.

Angka penjualan ini amat fantastis untuk sebuah situs berita yang didirikan pada 1998 bermodalkan Rp 100 juta. Kita kenal Grup Para sebagai grup bisnis besar yang saat ini tak hanya mempunyai dua stasiun televisi, tetapi juga punya saham di perusahaan pengecer Carrefour, sejumlah bank, dan sejumlah waralaba barang konsumsi.

Bulan lalu Djarum mengumumkan kepemilikan sahamnya atas situs Kaskus, situs media online yang sangat populer. Djarum adalah perusahaan yang lama dikenal dalam daftar perusahaan terkaya di Indonesia dan pemiliknya masuk daftar orang terkaya di Indonesia.

Pertanyaan penting di sini: apa makna pembelian atau pengambilalihan saham sejumlah perusahaan berbasis dunia maya ini? Apa kiranya dampak pembelian seperti ini di tengah industri media yang kian ingar-bingar? Grup media Viva yang berafiliasi dengan Grup Bakrie makin mengonsolidasikan diri dengan dua stasiun televisi yang ia miliki dengan portal berita mereka.

Beberapa bulan lalu terbetik berita rencana pembelian stasiun televisi Indosiar oleh SCTV. Sebagian orang mengemukakan keberatan atas rencana merger dua stasiun televisi ini. Namun, jauh sebelum muncul keberatan ini, grup media MNC telah memiliki tiga stasiun televisi nasional terlebih dahulu dan punya jaringan televisi lokal yang menyebar di berbagai wilayah Indonesia.

Bagus untuk publik?

Perkembangan ini mencerminkan dinamika industri media di Indonesia saat ini. Grup Para bahkan telah mengintegrasikan sejumlah usaha bisnisnya dengan media yang mereka miliki. Dalam dua minggu terakhir, saban menengok layar Trans TV, kita disuguhi aneka program berlatar belakang Trans Studio Bandung, sebuah taman bermain yang belum lama ini diresmikan untuk publik.

Dalam arti itu, Indonesia merupakan pasar yang sangat besar. Terlebih dalam industri media, peluang tersebut sangat besar. Tahun lalu jumlah belanja iklan seluruh industri media di Indonesia Rp 24 triliun dan ditaksir tahun ini akan menembus Rp 30 triliun. Sungguh perputaran ekonomi yang luar biasa dahsyat.

Namun, apa makna perkembangan bagus bisnis media ini bagi kepentingan publik? Untuk kualitas isi media itu sendiri dan juga dampak bagi para pekerja dalam industri media itu? Apa sebenarnya motivasi ekspansi besar ke dalam industri media ini? Adakah agenda politik di balik pembelian media tersebut?

Prinsip utama yang hendak dibela di sini adalah keragaman pemilik dan keragaman isi media. Apakah prinsip ini dalam kondisi terancam ketika banyak media makin mengerucut di tangan segelintir orang saja? Apakah sejumlah stasiun televisi yang bernaung di satu grup media otomatis berarti telah menawarkan keragaman isi medianya?

Sebaliknya, apakah ini tak merupakan gejala pembagian pasar konsumen belaka, sementara ideologi yang menyatukannya adalah komersialisasi media, sensasi berlebih dari hiburan-hiburan, atau informasi yang sehat dan mencerahkan?

Pekerja media di sini pun dalam kondisi tak mudah. Betulkah sinergi atau konvergensi yang diterapkan pelbagai grup media ini memberi keleluasaan bagi pekerja media yang bernaung dalam grup-grup tersebut?

Apakah kesejahteraan mereka meningkat dengan meningkatnya kinerja keuangan grup-grup besar itu? Dan apakah grup besar media ini memberikan keleluasaan bagi hadirnya serikat pekerja media yang tak hanya bicara kesejahteraan pekerja, tetapi juga membela independensi ruang redaksi dari aneka kepentingan yang mau mendikte mereka?

Lalu, apa sebenarnya agenda tersembunyi di balik pembelian media itu? Apakah semata-mata karena perhitungan bisnis? Ataukah sejumlah pemilik media ini diam-diam menyimpan ambisi politik menjelang Pemilu 2014? Maaf apabila di sini banyak disodorkan pertanyaan sebab mungkin mewakili pertanyaan kebanyakan orang juga.

Sindrom Berlusconi

Alexander Stille menulis buku The Sack of Rome: Media+Money +Celebrity>Power>Silvio Berlusconi yang mengisahkan perjalanan Silvio Berlusconi, pengusaha yang lalu menjadi raja media di Italia kemudian menjadi Perdana Menteri Italia. Di situ kita akan melihat sosok pemimpin yang kuyup gosip serta skandal ketimbang prestasi membangun negeri.

Apakah model pemimpin macam ini yang dibayangkan pemilik media di Indonesia yang punya ambisi politik ke depan? Kasus Berlusconi menunjukkan dengan amat jelas bagaimana penyalahgunaan kekuasaan dilakukan sangat telanjang lewat media yang ia miliki. Alih-alih jadi alat informasi yang cerdas kepada publik, media jatuh tak lebih dari komoditas yang mudah digunakan siapa pun pemiliknya untuk membela kepentingannya.

Konsumen media di Indonesia sudah cerdas menilai media mana yang masih bisa agak dipercaya dan media mana yang sebaiknya dimatikan ketika mulai melakukan propaganda murahan. Namun, harus ditegaskan bahwa ini merupakan perilaku penyalahgunaan kekuasaan yang tak boleh terus dibiarkan.

Meski konsumen cukup cerdas, tetap perlu ada regulasi atau sanksi tegas kepada penyalah guna media, yang sebagian adalah televisi, yang menggunakan frekuensi yang dimiliki publik untuk kepentingan politik dan ekonomi para pemiliknya. Jadi, walaupun industri media di Indonesia bergerak sangat dinamis, mata dan hati kita harus selalu awas melihat ke mana arah perkembangan ini dan siapa sesungguhnya yang mendapat untung dari peristiwa-peristiwa seperti ini.

Bagaimanapun juga publik berhak mendapat informasi yang berguna dan relevan untuk kepentingan mereka ketimbang dibanjiri dengan hiburan-hiburan sampah yang membuat otak makin tumpul.

Ignatius Haryanto Direktur Eksekutif LSPP

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Seskab Dipo Alam Instruksikan Boikot Media Massa Nasional

JAKARTA–MICOM: Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengakui telah menginstruksikan seluruh Sekretaris Jenderal dan Humas Kementerian/Lembaga Negara untuk tidak memasang iklan di salah satu harian dan televisi nasional. Dipo menegaskan, boikot terhadap kedua media massa itu dilakukan karena tiap menit dan tiap jam menayangkan berita yang isinya selalu mengkritik pemerintah.

Dipo menegaskan, dirinya akan terus memantau semua Kementerian/Lembaga Negara agar instruksi itu dilaksanakan. Boikot itu baru dicabut asalkan kedua media massa tadi mau memperbaiki diri. “Kalau intinya media ini terus mengkritik, tidak ada menit, tidak ada jam, saya instruksikan memang. Buat apa pasang di sana! Kalau memang kita mau kerja sama, mari yang obyektif,” kata Dipo di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin (21/2).

“Tapi, ini coba liat. Ada media televisi, media koran yang tidak ada yang isinya tidak menjelek-jelekkan pemerintah. Gambarnya berulang-ulang, yang kebakaranlah, ditusuklah, segala macam. Buat apa ? Itu kan membuat investor pada lari. Seolah-olah Indonesia ini kacau. Indonesia ini gelap. Itu yang dikatakan Indonesia katanya menuju negara gagal,” cetusnya.

Ia menegaskan, boikot ini sama sekali tidak melanggar kebebasan pers. Lagi pula, pemerintah selaku pihak yang memiliki uang berhak memasang iklan di media mana pun. Menurut Dipo, dirinya tidak gentar seandainya dipermasalahkan ke Dewan Pers.

“Saya memberikan instruksi boikot itu kepada seluruh sekjen dan humas Kementrian. Kita bukan alergi kritik. Boleh kritik, kita senang dikritik. Tapi, isinya negatif dan akumulatif sehingga orang-orang menjadi mis lead, that is wrong. Itu bukan mengkritik. Itu bukan kebebasan pers. Saya mengatakan boikot saja. Yang tidak boikot, saya perhatikan,” ujarnya dengan nada tinggi.

“Tidak usah pasang iklan di situ. Toh yang punya uang itu pemerintah. Saya juga mengatakan menginstruksikan kepada seluruh staf khusus Presiden agar tidak usah menerima undangan interview dalam acara prime time. Itu hanya untuk melaku-lakukan televisi tersebut. Kita mau bicara apa salah. Dijelaskan salah. You masukkan saja (di berita). Tidak apa-apa,” tegasnya. (Nav/OL-2)

Source: media indonesia

Posted with WordPress for BlackBerry.

Lebih baik Kesepakatan Bersama dari Pada Qanun Pers

Banda Aceh – Bambang Harimurti, CEO Majalah Tempo menyatakan lebih baik jika media local membuat kesepatakan bersama kode etik di daerahnya ketimbang membuat sebuah qanun baru di bidang pers yang ujungnya akan menghambat pers itu sendiri.

Pernyataan ini disampaikan ketika berbicara dalam acara seminar bertajuk “Kebebasan Pers versus Kebebasan Informasi Publik”, Kamis (16/4) di Gedung Sosial Banda Aceh. Acara ini diselenggarakan dalam memperingati 6 tahun tabloid Modus. “Hal-hal khusus yang berbau local dapat disepakati bersama dalam kode etik, ini banyak diterapkan di negara maju,”jawabnya menanggapi pertanyaan dari seorang peserta seminar. Peserta tersebut menanyakan bagaimana kaitan qanun pers Islami yang sedang dibahas di Aceh dengan UU Pers. Continue reading