Figur Menangkan Jokowi-Ahok

Kemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dalam Pemilu Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua, Kamis (20/9), banyak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu modal kapasitas individu dan buruknya citra pihak lawan.

Pasangan yang akrab dipanggil Jokowi-Ahok tersebut dinilai memiliki integritas moral yang baik serta memiliki keberanian dan ketegasan dalam melaksanakan gagasannya. Selain itu, Jokowi yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Ahok yang mantan Bupati Belitung Timur ini juga dipandang lebih aspiratif daripada pasangan petahana Fauzi Bowo dan mantan Kepala Lembaga Sandi Negara Nachrowi Ramli. Continue reading

Refleksi atas Kemenangan Jokowi

Ketika berlangsung Munas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Solo, 2008, penulis bertanya kepada ketua asosiasinya, Yusuf Serang Kasim—saat itu Wali Kota Tarakan, Kalimantan Timur—tentang alasan memilih Solo sebagai tuan rumah acara organisasi tersebut.

Yusuf menjawab: ”Kami, para wali kota, ingin belajar dan melihat langsung sukses Solo dalam aneka kebijakan yang berdampak langsung kepada rakyat.” Continue reading

Media Sosial, Bentuk Perlawanan Publik untuk Perubahan

Media sosial seperti Facebook dan Twitter telah menjadi perangkat penting bagi gerakan sosial. Medium ini dianggap mempunyai efektivitas besar untuk menjaring dukungan massa bagi gugatan kepada sistem ataupun tuntutan atas perubahan.

Aksi dukungan kepada dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode lalu, Bibit Samad Rianto-Chandra M Hamzah, dan ”koin keadilan” bagi Prita Mulyasari merepresentasikan dua gugatan terhadap sistem, yaitu rasa tidak puas dan tersumbatnya saluran publik. Saat Bibit-Chandra ditahan polisi pada Oktober 2009, publik merespons dengan menggalang 1,3 juta dukungan melalui Facebook. Dukungan itu menjadi representasi perlawanan publik terhadap ketidakadilan praktik hukum.

Solidaritas publik juga ditunjukkan pada gerakan pengumpulan uang receh bagi Prita Mulyasari yang digugat karena dituduh mencemarkan nama baik RS Omni. Curahan hati Prita seputar layanan kesehatan RS Omni melalui surat elektronik menuai denda Rp 204 juta. Jalan panjang Prita mencari keadilan menyebar lewat Facebook dan segera menarik simpati masyarakat. Publik merepresentasikan nuraninya yang ditohok oleh ketidakadilan hukum dengan wujud aksi solidaritas. Aksi itu berhasil mengumpulkan uang Rp 810 juta. Simbolisasi uang receh yang digunakan untuk membantu Prita menjadi bagian dari bahasa perjuangan rakyat jelata menghadapi pihak yang berkuasa.

Selain ketidakpuasan publik, kedua gerakan sosial tersebut menjadi metafora gugatan terhadap tidak lancarnya saluran aspirasi masyarakat. Publik lebih percaya pada media sosial untuk menyalurkan suaranya dibandingkan dengan lembaga perwakilan seperti DPR atau DPRD yang dinilai lemah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Bukannya menyuarakan aspirasi masyarakat dan mengawasi kinerja pemerintah, lembaga ini lebih sering terlibat skandal korupsi bersama-sama dengan aparat birokrasi.

Dalam konteks masyarakat saat kanal aspirasi disumbat dan pengabaian ketidakpuasan publik terus-menerus terjadi, sama artinya dengan memicu gerakan massa yang kerap kali merupa- kan pilihan tak terelakkan. (Andreas Yoga/ Litbang Kompas)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Demi Sebanyak-banyaknya Kursi

mendagri & komisi 2 dpr

Apalah arti klaim memiliki pendukung banyak jika tidak tecermin pada perolehan suara saat pemilu? Apalah artinya perolehan suara jika tidak terkonversi menjadi kursi? Apalah artinya jika semua yang diperoleh saat pemilu ternyata tidak signifikan?

Idealnya, perolehan suara proporsional dengan kursi parlemen. Faktanya, kondisi ideal itu bukan sesuatu yang gampang dicapai. Pertimbangan itulah, dalam konteks perebutan kekuasaan, dengan memanfaatkan berbagai instrumen teknis pemilu, setiap peserta pemilu berkeinginan mendapatkan sebanyak-banyaknya kursi.

Setiap metode perhitungan kursi memiliki konsekuensi sendiri. Beragam metode konversi kursi bisa berbeda-beda hasilnya. Metode perhitungan kursi menjadi salah satu instrumen yang bisa digunakan peserta pemilu untuk ”mendongkrak” perolehan kursinya.

Pada Pemilu 2009, penghitungan kursi DPR dan DPRD memakai metode kuota dengan sisa suara terbanyak (largest remainder). Khusus untuk pemilu anggota DPR, dipakai varian penghitungan tahap ketiga, dengan menarik sisa suara ke tingkat provinsi. Pada perhitungan dua tahap pertama, hanya peserta pemilu dengan perolehan minimal 50 persen bilangan pembagi pemilih (BPP) yang bisa memperoleh kursi.

Perhitungan itu, bagi sebagian kalangan, dinilai terlalu rumit. Metode perhitungan sampai tahap ketiga potensial memunculkan masalah, termasuk perhitungan kursi DPR di Sulawesi Selatan I, yang mencuatkan kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, muncul pandangan, semestinya perhitungan dan pembagian kursi selesai di tingkat daerah pemilihan (dapil).

Karena itu, dalam penyiapan draf Rancangan Undang-Undang perubahan atas UU No 10/ 2008 mengenai Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengemuka kembali cara perhitungan kursi yang tuntas di tingkat dapil. Namun, kalangan DPR tidak utuh sependapat soal itu.

Sebagaimana termuat dalam laporan pimpinan Badan Musyawarah DPR dalam Rapat Paripurna DPR pada 19 Juli 2011, ada alternatif kedua, yaitu konversi suara dengan prinsip sisa suara ditarik ke provinsi. Berbeda dengan perhitungan gaya Pemilu 2009, penghitungan tahap kedua langsung dilakukan di tingkat provinsi untuk seluruh sisa suara dari dapil bersangkutan untuk memperebutkan kursi tersisa.

Setiap parpol pasti berhitung konsekuensi pilihannya. Di luar yang tersurat dalam draf RUU, muncul keinginan sejumlah parpol agar digunakan metode divisor, baik varian d’Hondt atau St Lague. Partai Golkar, misalnya, disebut lebih sreg dengan metode divisor d’Hondt. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung ke varian St Lague.

Setiap metode perhitungan bisa menghasilkan komposisi perolehan kursi yang berbeda pula. Sekadar ilustrasi, bisa disimak simulasi hasil perolehan suara Pemilu 2009 dengan formula pembagian kursi yang berbeda (lihat grafis). Jika ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tidak diberlakukan, metode kuota dengan sisa suara terbanyak ala Pemilu 2004 akan memberikan kesempatan bagi delapan (!) parpol ”kecil” lainnya masuk ke Senayan. Penerapan ambang batas parlemen 2,5 persen plus metode divisor akan mengerucutkan perolehan kursi pada sejumlah parpol ”besar”.

Setiap pilihan mengemban konsekuensinya masing-masing. Setiap alternatif bisa dipilih, bergantung tujuan yang akan dicapai. Bukankah setiap partai ingin mendapatkan kursi sebanyak-banyaknya? (dik)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.