Capres dan Media Sosial

Ilustrasi, Kompas Cetak

KOMPAS.com – Siapa yang menguasai internet dan media sosial, dialah yang akan memimpin negara. Barack Obama sudah membuktikannya di AS. Bagaimana dengan calon presiden Republik Indonesia? Sejauh mana capres-capres memanfaatkan media sosial untuk menjaring pendukung?
Sebelum menjabat presiden Amerika Serikat 2008, Barack Obama, Senator Illinois ini, sukses memanfaatkan internet untuk menjaring pendukung dan mengumpulkan dana secara online. Obama memiliki jejaring sosial mulai dari Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter, Friendster, hingga MySpace. Pada pemilihan periode kedua 2012, Obama juga memanfaatkan jejaring sosial lainnya yang populer di Amerika, seperti Google Hangouts.

Menguasai komunikasi publik salah satu kunci kemenangan capres. Franklin D Roosevelt menggunakan radio untuk menjangkau pendukungnya, John F Kennedy memanfaatkan televisi untuk meraih kemenangan.

Barack Obama memanfaatkan internet, menyapa masyarakat akar rumput melalui media sosial yang bertebaran di Amerika. Obama mencatat sejarah, menjadi orang berkulit hitam pertama yang tinggal di Gedung Putih. Internet menjadi sarana ampuh bagi Obama.
Continue reading

“Jual” Orde Baru, Langkah Mundur Golkar

Pengamat Politik LIPI Siti Zuhro
KOMPAS.com/Indra Akuntono

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai, strategi Partai Golkar dengan kembali mengungkit keberhasilan pemerintahan orde baru merupakan langkah mundur. Menurutnya, Golkar tak seharusnya bernostalgia dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Seharusnya, kata dia, Golkar mengedepankan isu membasmi korupsi, kolusi, dan nepotisme.

“Jangan lupa, kita menurunkan orde baru karena kita ingin membasmi KKN,” ujar Siti, seusai diskusi “Masalah Penciptaan Lapangan Kerja di Mata Partai Politik”, di Gedung SME Tower, Jakarta, Kamis (27/3/2014).
Continue reading

Scenarios for Aceh’s turning point

The latest regulation to apply sharia law in Aceh to all residents — including non-Muslims — has created international headlines.

Some agencies and communities perhaps wonder whether this is still the same region they helped in the tsunami tragedy almost a decade ago, and whether it was a mistake to help such a region that is now keen to push religious law, rather than clean and efficient governance.
Continue reading

Sekularisasi Politik Muslim Bantu Kemenangan Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hasil survei Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) dalam survei pra-pilkada dan exit poll putaran kedua menunjukkan bahwa sekularisasi politik umat Muslim, khususnya di DKI Jakarta, turut membantu kemenangan pasangan Jokowi-Ahok.

Dari hasil survei, sebanyak 49,8 responden beragama Islam menyatakan ajaran Agama Islam tidak melarang umat Muslim untuk memilih pemimpin non-Muslim dan 44,5 responden mengatakan sebaliknya. Continue reading

Ditanya Apakah Irwandi Lawan Terkuat, Ini Jawaban Mualem

JAKARTA-Kandidat gubernur Aceh  Zaini Abdullah – Muzakir Manaf yakin bakal memenangkan pemilihan kepala daerah di  Aceh pada 9 April mendatang. “Kans menang 60 persen  plus,” kata Muzakir Manaf Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM)  yang  ditemui Tempo di Pacific Place, Jakarta, Senin, malam, 30 Januari 2012.

Muzakir menjelaskan, dia optimis menang karena Partai Aceh (PA)  yang mengusung pasangan ini memiliki kader dan jajaran PA yang solid di seluruh Aceh. Basis terkuat PA ada di Aceh Timur, Aceh Utara, Sigli, Pidie, Pidie Jaya, dan Banda Aceh. “Grass root kami cukup kuat di daerah-daerah tersebut,” ujar lelaki  48 tahun ini.

Ditanya apakah Irwandi Yusuf merupakan lawan terkuat yang akan menghalangi kemenangan PA? Muzakir  geleng kepala. “Bukan dia, sebab dari sisa 40 persen suara akan terbagi ke masing-masing kandidat, termasuk Irwandi Yusuf, ya masing-masing dapat 5-10 persenlah, ” ucap Muzakir sambil tersenyum.

Kini, lima  pasangan kandidat gubernur/wakil gubernur Aceh akan bertarung dalam Pilkada mendatang. Mereka adalah  pasangan  Abi Lampisang – Teuku Suriansyah (perseorangan); Irwandi Yusuf – Muhyan Yunan (perseorangan);  dan Muhammad Nazar – Nova Iriansyah (Demokrat, PPP dan Partai SIRA).

Disusul pasangan  yang masuk pascaputusan MK yang memperpanjang waktu pendaftaran, yakni, Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf (Partai Aceh);   dan Fakhrulsyah Mega – Zulkinar (perseorangan).

Muzakir berjanji, akan memajukan rakyat Aceh, jika  Partai Aceh menang dalam pilkada mendatang. Pelajar dan mahasiswa akan diberi subsidi agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Lalu,   infrastruktur kesehatan akan dibangun.

“Saat ini 90 persen rakyat  Aceh berobat di Malaysia,” ujar Muzakir. “Karena itu saya akan bangun rumah sakit di Aceh, dan akan kita minta dokter-dokter Malaysia  bekerja di rumah sakit Aceh.”

Perjuangan yang  wajib dilanjutkan, kata Muzakir,  adalah memperhatikan  anak-anak yatim dan janda mantan pejuang GAM. “Mereka sama sekali  tak mendapat perhatian dari pemerintahan daerah saat ini.

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah  menetapkan hari pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Aceh akan dilaksanakan 9 April mendatang. Pemilihan hari tersebut disepakati siang tadi dalam rapat koordinasi antara KIP Aceh dengan KIP kabupaten dan kota.

Source : Tempo.co

Elite yang Minta Pemilukada Ditunda Makin Emosional

Lhokseumawe | Harian Aceh – Akademisi Hukum Tata Negara pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Amrizal J Prang SH LLM menilai pernyataan sejumlah elite politik yang menginginkan Pemilukada ditunda sarat egoisme dan tidak mempertimbangkan kerugian materil maupun immateril para calon yang sudah lama mendaftar.

“Pernyataan keinginan penundaan Pemilukada Aceh oleh segelintir elite politik Aceh, baik Forbes Aceh, partai politik dan elite yang mengakui intelektual, sangatlah kontroversial, egois dan sangat emosional,” kata Amrizal J Prang kepada Harian Aceh di Lhokseumawe, Senin (14/11).

Menurut J Prang, pernyataan sebagian elite itu seolah-olah dilandasi ketidakpastian hukum Pemilukada Aceh. Padahal, kata dia, di balik itu adalah libido (nafsu) kekuasaan. Hal ini, sebut J Prang, dapat ditelusuri ketika yang mengeluarkan pernyataan tersebut tidak melibatkan seluruh komponen Aceh, terutama para calon kepala daerah yang sudah mendaftar, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“Jumlah para calon yang mendaftar mencapai ratusan dan melebihi jumlah elite politik dan intelektual itu,” kata Amrizal J Prang yang juga telah mendaftar sebagai bakal calon wakil wali kota Lhokseumawe jalur perseorangan.

Ironisnya lagi, lanjut J Prang, ada pernyataan ‘sengaja mendaftar agar Pemilukada ditunda’. Pernyataan itu, kata dia, jelas telah melanggar etika, moral, dan bahkan secara hukum dapat dianggap sudah mengganggu dan menghambat kepentingan negara dan daerah. “Apalagi, yang mengeluarkan pernyataan tersebut berasal dari akademisi, yang dianggap sebagai kelompok terpelajar dan pengayom,” katanya.

J Prang menyebutkan ada banyak alasan untuk menilai pernyataan sebagian elite itu sangat kontroversi dan egois. Antara lain, kata dia, secara sosiologis mereka tidak mempertimbangkan kerugian materil dan immateril para calon yang sudah lama mendaftar, juga dengan kondisi ini merasa dirugikan bahkan melebihi para elite tersebut.

Secara hukum (yuridis), kata J Prang, mereka merasa penafsiran (interpretasi) hukum pemilukada (UUPA dan Qanun) yang dinyatakan pada publik seolah-olah sudah benar dan final, sehingga melampaui pengadilan atau Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga yang berwenang. “Kalau pengadilan sudah tidak didengar lagi, maka jelas hukum bukan lagi panglima di Aceh melainkan kepentingan politik,” kata Ketua Pusat Studi Hukum dan Perundang-undangan Fakultas Hukum Unimal ini.

Tidak hanya itu, J Prang menilai, secara politik tidak terlihat lagi etika berpolitik santun (fatsoen politik) dalam berpolitik dan berdemokrasi di Aceh, sehingga yang muncul adalah kepentigan kekuasaan pribadi dan kelompok, di mana hukum dibalut dengan kepentingan politik. Oleh karena itu, J Prang berpandangan bahwa pernyataan sebagian elite Aceh sangat kontroversi, egois dan jauh dari nilai-nilai perdamaian.

“Saya kira masyarakat dan seluruh calon yang sudah mendaftar mesti menilai secara objektif kepentingan para elite tersebut dan meminta agar Pemilukada tetap dilanjutkan. Jangan salahkan Pemilukada karena libido (nafsu) kekuasaan elite politik,” kata J Prang.

Karena, lanjut J Prang lagi, semakin berlarutnya Pemilukada maka ruang konflik horizontal kian terbuka, apalagi kalau sampai adanya penundaan. “Apalagi, kalau rakyat dan calon kepala daerah di Provinsi Aceh dan kabupaten/kota menggugat jika Pemilukada ditunda,” pungkasnya.(nsy)

Source : Harian Aceh

Catatan Risman: Musuh Bersama

Membaca butir kelima dari rilis Seuramoe Irwandi – Muhyan beberapa waktu lalu ingatan saya langsung tertuju pada sebuah tempat yang agak mirip, dulu. Apa itu?

Untuk itu, izinkan sedikit untuk merekontruksi sebuah ingatan lama yang siapa tahu masih bisa menggelitik kita untuk menemukan makna yang bisa membuka mata hati. Jika tidak semua, satu atau dua orang, cukuplah.

Dulu (2008), bagi pelintas jalan T Iskandar, Ule Kareng, pasti akan berpapasan dengan sebuah papan reklame atau baliho, yang peletakannya persis berada dalam area Mesjid Ule Kareng.

Tentu saja, jika dilihat dari arah hadapannya saya yakin pesan yang terdapat dalam papan reklame ini tidak diutamakan untuk para jamaah mesjid apalagi bagi pelintas jalan. Pesan dengan latar belakang peristiwa penandatanganan Mou Helsinki itu –sepertinya—lebih diutamakan bagi mereka yang sedang menikmati secangkir kopi, sambil melakukan obrolan ringan tanpa judul di Warung Kopi Solong.

Kita sentuh sedikit tentang Warung Kopi Solong untuk sekedar ilustrasi saja. Inilah salah satu warung kopi di Banda Aceh, yang tidak hanya ditongkrongi ureung Aceh tapi juga ureung dari belahan Gampong dan berbagai bagian Donya.

Bagi penikmat kopi dan obrolan per-group di Solong ini tidak cuma dilakukan oleh abang-abang becak tapi juga oleh semua kalangan. Ada banyak jurnalis, dan juga para aktivis. Ada juga usahawan sekaligus juga ada pejabat negara. Politikus hingga pekerja dilembaga donor juga kerap duduk di warung satu ini. Bahkan, pihak-pihak yang dulunya bersitegang, sekarang di Warung Cek Nawi ini bisa duduk bareng sambil berkisah dengan selingan tawa yang kadang meledak tiba-tiba.

Kita kembali lagi. Sebenarnya, isi pesan papan reklame itu biasa saja. Di sebut biasa, karena salah satu potongan dari ungkapan itu sudah umum diketahui, bahkan sejak rezim Orde Baru pertama sekali menguasai jalur politik kekuasaan. Bisa jadi pula sejak bangsa ini berhadapan dengan Belanda.

Terakhir, kalimat itu justru dipakai oleh kekuatan massa rakyat untuk melawan dan mengakhiri masa kejayaan Orde Baru yang ditandai dengan berakhirnya kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

Di internasional pun, kalimat yang terdapat pada papan reklame itu sangat popular terutama setelah peristiwa WTC di Amerika Serikat. Dengan kekuatan dan pengaruh politiknya, Bush berhasil mengajak banyak pihak untuk memburu Osama Bin Laden. Selanjutnya, Bush juga berhasil mengajak para sekutunya untuk mengakhiri kekuasaan Presiden Saddam Husein di Irak. Dan, terhitung sejak WTC hancur terorisme menjadi sangat popular sehingga walau pun difinisinya masih kabur tapi sejumlah kebijakan dan tindakan sudah berlangsung terhadap mereka yang masuk dalam katagori terorisme.

Kala Aceh masih dalam kepungan konflik bersenjata, kalimat yang tertera di papan reklame itu juga sering muncul. Pernah dalam sebuah ulasan satu media nasional menurunkan analisis yang akhirnya menyimpulkan bahwa untuk mengakhiri gerakan perlawanan yang dilakukan GAM maka hanya ada satu cara, yakni seluruh kita mendukung kebijakan pembatasan yang diterapkan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD) Mayjen Endang Suwarya dan menempatkan GAM sebagai “Musuh Bersama”.

Musuh Bersama?
Yap. Kalimat identifikasi inilah yang terdapat dalam Papan Reklame (baliho) dulu itu. Lengkapnya, kalimat pernyataan sekaligus penegasan itu adalah; “Yang Merusak Perdamaian Musuh Kita Bersama.” Agak mirip bukan dengan butir ke lima di rilis yang dikirim ke media oleh Seuramoe Irwandi – Muhyan?

Sekilas, isi papan reklame itu memang amat relevan dengan situasi kala itu (seputar tahun 2008). Serangkaian peristiwa kekerasan yang kerap terjadi saat itu memang menimbulkan kekuatiran terhadap kesinambungan perdamaian yang saat baru berusia 3 tahun (2005 – 2008).

Terakhir, tragedi kekerasan Atu Lintang awal Maret 2008 semakin menambah rasa kuatir, dan rasa itu mungkin saja mengantar kita untuk sampai pada kesimpulan yang ujungnya melahirkan rumusan sebagaimana pernah dinyatakan oleh Pangdam Iskandar Muda yang tertera dalam papan iklan reklame, yakni “Yang Merusak Perdamaian Musuh Kita Bersama.”

Isi pesan itu kelihatannya lebih dekat dengan militer karena isi pesan yang sama juga dapat kita temukan dalam Kalender Duduk/Meja 2008 yang juga diproduksi oleh Pangdam Iskandar Muda.

Tentu wajar manakala ada yang nakal bertanya apa butir kelima pada rilis Seuramoe Irwandi – Muhyan itu lahir dari masukan pihak militer? Saya yakin tidak. Tapi bisa saja lahir dari pikiran-pikiran yang sepaham dengan cara pandang atau paradigma militeristik. Moga ini hanya sebatas dugaan.

Kita abaikan saja dugaan itu. Ada pertanyaan lebih substansi untuk diajukan yakni apakah terminologi “Musuh Bersama” bisa kita pakai –sebagai salah satu cara efektif– untuk menjaga keberlangsungan perdamaian Aceh?

Sebagaimana sudah pernah dikisahkan di atas maka bisa disimpulkan bahwa terminologi “Musuh Bersama” umum dan kerap digunakan oleh mereka yang berkuasa.

Dulu, Pemerintah Orde Baru kerap disebut berhasil mendapatkan legitimasi untuk menumpas orang-orang yang diklaim bahkan diduga sebagai PKI setelah PKI dinyatakan sebagai “Musuh Bersama”.

Amerika berhasil mengkampanyekan terorisme sebagai “Musuh Bersama” dan dengan terminologi itulah Osama Bin Laden diburu, begitu pula dengan Irak dan Saddam Husain-nya. Dan, kini, setiap sesuatu yang berkaitan dengan terorisme (sebagai musuh bersama) sebuah kebijakan dan tindakan bisa saja dengan mudah dimunculkan.

Saya jadi teringat khazanah pemikiran Samuel P. Huntington. Melalui teori “Clash of Culture” sepertinya ia sedang mencoba mendesak agar apa yang disebutnya sebagai clash of civilization itu terjadi. Karena itu kemudian banyak pengkritik menyebut teori Huntington dengan sebutan self fullfilling prophecy (atau ramalan yang diinginkan terjadi).

Meski tidak semua ramalan harus terjadi namun melalui suatu pendekatan konspirasi yang dibangun secara sistematis maka sangat mungkin untuk menjadikan seseorang atau sekelompok orang sebagai outgroup untuk kemudian berubah menjadi “Musuh Bersama”

Karena itu, terminologi “Musuh Bersama” bisa kita cari akarnya pada teori evolusi manusia yang menegaskan perasaan curiga dan agresi terhadap orang lain (outgroup). Bahkan, sebuah kejahatan bisa mendapat hukuman dalam ingroup namun mendapat pembenaran jika terjadi terhadap outgroup. Dan, “Musuh Bersama” besar dugaan menjadi alat legitimasi terhadap mereka yang disebut sebagai perusak perdamaian (outgroup).

Bahayanya sudah tentu bisa diduga manakala “Musuh Bersama” sebagai sebuah legitimasi digunakan oleh mereka yang berkuasa. Sebuah kelompok (ingroup) yang sudah sejak lama mengelola parkir di sebuah terminal misalnya bisa saja langsung menyerang orang lain (outgroup) yang disebut sebagai musuh bersama karena datang, padahal hanya sekedar bertanya.

Sebuah kelompok kedaerahan bisa saja hanya meloloskan pejabat asal kampungnya (ingroup) begitu calon pejabat asal daerah lain diposisikan sebagai (outgroup) plus sebagai “Musuh Bersama” hanya karena calon pejabat itu terlihat lebih mendukung kelompok lain, misalnya.

Contoh terakhir, dengan terminologi “Musuh Bersama” sebuah rezim bisa saja mendapatkan legitimasi untuk memburu kelompok-kelompok tertentu dengan menyatakan kelompok itu sebagai pengganggu perdamaian padahal sesungguhnya rezim yang ada sedang tidak mampu menyelesaikan problem penyediaan lapangan kerja bagi rakyatnya yang sudah terlalu lama menganggur akibat konflik atau sedang linglung akibat angka harapan hidup yang rendah padahal jasa kesehatan sedang gencar dipeugah hebat tat.

Ini tentu hanya perumpamaan dan sangat mungkin terjadi karena sejak dini terminologi “musuh bersama” sudah mulai dimunculkan.

Padahal, separah apa pun konflik terjadi, tetap saja tersedia ruang yang amat lebar untuk menemukan jalan penyelesaiannya selama kemauan dan tekat untuk mengakhiri konflik itu tersedia. Sebaliknya, sekecil apa pun benih konflik, tetap saja ada pintu belakang atau jalan tikus untuk membuat benih itu tumbuh subur menjadi pohon konflik terutama jika memang ada pihak-pihak yang berkehendak untuk itu.

Satu hal yang pasti adalah manakala para pemimpin negeri dan masyarakat sebisa mungkin memiliki komitmen yang tegas terhadap perdamaian dan pada saat yang sama memahami betul liku-liku “jalan perdamaian” dan likok “jalan konflik” maka pasti bisa di atasi sehingga kedua jalan yang manakala bertemu akan menjadi garis batas pertempuran/konflik dapat dicegah.

Dengan demikian, saya memandang betapa terminologi “Musuh Bersama” sesungguhnya tidak menyumbang apa-apa bagi keberlanjutan perdamaian Aceh. Bahkan, sebaliknya, dengan terminologi itu, berbagai pihak bisa saja menjadikannya sebagai alat untuk bertindak keras terhadap orang atau kelompok lain. Dan, umumnya terminologi ini digunakan oleh mereka yang tidak amanah dalam kekuasaannya atau sebaliknya memang sedang menggunakan cara tidak sehat untuk merebut atau memelihara kekuasaannya.

Dalam perspektif resolusi konflik, perdamaian lebih mungkin dijaga manakala seluruh usaha mengisi perdamaian ditempuh dengan cara-cara yang demokratis, menghormati hukum sekaligus menghormati komitmen-komitmen yang pernah ada.

Tentu saja pembangunan secara demokratis, damai dan berkomitmen tidak semudah membalik telapak tangan. Untuk itu lah dialog tidak boleh tersumbat. Satu pihak saja menutup ruang dialog dengan lawannya dan hanya berbicara sendiri dengan pendukungnya semata maka konflik sudah pasti terjadi. Siapa yang berani memulai bicara dengan lawannya dialah yang berhak digelar pribadi pendamai.

Di sinilah dibutuhkan kepemimpinan yang tidak hanya populis (meu aneuk muda india) melainkan juga komunikatif karena potensi perusak perdamaian paska sebuah perjanjian lebih banyak bermain di level atas ketimbang di akar rumput.

Dengan demikian, apakah pantas manakala seruan menjaga perdamaian masih menggunakan terminologi Musuh Bersama? Pastinya, baliho di lintasan jalan T. Iskandar Ulee Kareng itu kini sudah berganti dengan baliho bergambar Kepala Rumah Sakit Jiwa yang meski sudah kadaluarsa tapi masih saja terpampang. Hom Hai![]

Jangan Sebarkan Rumor Politik

Jakarta, Kompas – Panggung politik di Indonesia sepatutnya tidak diramaikan dengan berbagai rumor atau tuduhan yang tidak jelas. Selain membuat gaduh, langkah itu juga cenderung kontraproduktif serta tidak memberikan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

Harapan itu dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Fuad Bawazier, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso secara terpisah di Jakarta, Minggu (5/6). Tanggapan itu terkait munculnya rumor bahwa politisi berinisial ”A” diduga terkait dengan kekisruhan Partai Demokrat. Itu disampaikan politikus dan anggota DPR dari Partai Demokrat Ramadhan Pohan, pekan lalu.

”A” diduga menyebarkan layanan pesan singkat (SMS) dari Singapura, yang berisi dugaan penyimpangan yang dilakukan politisi Partai Demokrat, termasuk Ketua Dewan Pembina Susilo Bambang Yudhoyono. SMS itu disebutkan berasal dari M Nazaruddin, bekas Bendahara Umum Partai Demokrat yang diduga terkait kasus suap proyek wisma atlet SEA Games di Palembang.

Menurut Fuad, tudingan tanpa menunjuk kepada orang secara jelas hanya memperkeruh suasana. Itu juga mendekati fitnah karena tak dibeberkan secara jelas dan lengkap dengan alasannya. Perilaku demikian tak bertanggung jawab.

”Jangan pengecut, jangan main fitnah. Jika mau menuduh seseorang, sekalian yang jelas. Kalau tak jelas, apa bedanya itu dengan SMS gelap. Mungkin saja itu pengalihan isu,” katanya.

Aburizal mengatakan, semestinya orang yang melempar isu sebaiknya menjelaskan dengan terang siapa yang dimaksudkan. Apalagi, politisi berinisial A di negeri ini cukup banyak, seperti Anas Urbaningrum, Ahmad Mubarak, Akbar Tandjung, dan Aburizal Bakrie.

Isu itu sebenarnya soal kecil yang tak perlu dipersoalkan. Partai Golkar tidak terganggu dengan rumor itu, sebab itu tidak perlu diributkan. Aburizal juga menegaskan tidak ingin mencampuri masalah di Demokrat.

Priyo Budi memastikan, isu tokoh “A” itu sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan Golkar. Sejak semula Golkar prihatin dengan kekisruhan di Demokrat, khususnya terkait dengan SMS gelap yang menebarkan berita tak jelas, termasuk menyangkut Presiden. Tindakan itu tak etis dalam tata berpolitik yang sehat.

”Kami prihatin dengan kondisi Demokrat. Semoga Demokrat bisa menyelesaikannya dengan baik. Buka saja siapa ’A’ itu ke publik,” katanya lagi. (iam)

Source : Kompas.com