Media Ditinggalkan jika Bertentangan dengan Publik

Jakarta, Kompas – Media massa di negara demokrasi berfungsi sebagai penyampai informasi dan aktor dengan pendapat sendiri. Namun, publik semakin cerdas. Ketika peran media sebagai aktor bertentangan dengan kepentingan publik, masyarakat akan meninggalkannya.

Guru Besar Ilmu Politik Universitas Airlangga, Surabaya, Kacung Marijan mengatakan hal tersebut dalam bedah kasus pengaduan Partai Demokrat terhadap Metro TV dan TV One di Jakarta, Selasa (6/3).

Menurut Kacung, di negara demokrasi mana pun selalu ada dua posisi media, yaitu sebagai penyampai informasi maupun aktor yang menyatakan sikapnya. Sebagai penyampai informasi, media akan merefleksikan apa yang terjadi di masyarakat. Ketika menjadi aktor, media dapat mengangkat isu-isu tertentu untuk memengaruhi pemirsa.

Meski demikian, kata Kacung, pemirsa semakin cerdas dan akan memiliki preferensi sendiri. Karena itu, ketika media tidak mengikuti kepentingan publik, masyarakat akan menghukum dengan meninggalkan media.

Dalam kasus pemberitaan tentang Partai Demokrat di Metro TV dan TV One, Kacung menilai, media tidak sekadar mencerminkan realitas di masyarakat. Dalam hal ini, media sudah beropini.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Idy Muzayyad mengatakan, pengaduan tersebut disampaikan oleh fungsionaris Partai Demokrat, Fery Juliantono, pada 23 Februari 2012. Fery menilai pemberitaan kedua stasiun televisi itu kurang obyektif dan tendensius. Monopoli media juga dirasa mengarah pada penggiringan opini masyarakat untuk kepentingan politik pemilik dengan partai politiknya.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan, isi siaran harus dijaga netralitasnya, tidak mengutamakan golongan tertentu, dan tidak boleh menghasut, menghina, atau bohong. Media yang dijadikan alat untuk mencari penghasilan dan menakuti-nakuti orang bersalah menunjukkan fungsi pers yang kebablasan.

Menurut Ramadhan, diskusi interaktif di televisi ataupun pemberitaan di Metro TV dan TV One selalu menyerang pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Sebaliknya, tayangan pidato Surya Paloh dengan Nasdem-nya selalu sangat panjang. Partai Nasdem juga tidak pernah diberitakan negatif.

Direktur Pemberitaan Metro TV Suryopratomo menegaskan, tekanan selalu dilakukan partai penguasa ketika terusik. Hal ini terjadi sejak Orde Baru ataupun pada kepemimpinan lainnya.

Menurut dia, Partai Nasdem belum punya hak sebagai peserta Pemilu 2014, tetapi baru terdaftar sebagai badan hukum. Karena itu, tidak ada kepentingan Metro TV kepada Partai Nasdem yang belum tentu ikut Pemilu 2014.

Pemimpin Redaksi TV One Karni Ilyas menambahkan, kasus-kasus terkait politisi Partai Demokrat sangat bombastis, seperti sinetron, dan sangat dekat dengan masyarakat. Karena itu, media massa akan mengangkat isu itu.

Ketua Dewan Pers Bagir Manan menegaskan, Partai Demokrat termasuk obyek layak berita karena pemenang pemilu dan parpol yang sedang berkuasa. (INA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Golkar: Sosialisasi dari Partai Masih Kurang

BANDA ACEH – Sabri Badruddin, Wakil Ketua DPD I Golkar Aceh, menilai wajar hasil survei International Republican Institute atau IRI yang menyebutkan kalau partai politik tidak pernah berhubungan dengan masyarakat atau konstituennya.
Menurut Sabri, hal itu disebabkan kurangnya informasi kepada masyarakat terhadap apa yang telah dilakukan partai politik.

IRI dalam surveinya yang dirilis 2 November lalu, menyebutkan, 96 persen responden menyatakan partai politik tidak pernah berhubungan dengan mereka.

Responden juga tidak tahu isu atau masalah yang dibicarakan partai politik (66 persen). Sedangkan 11 persen mengatakan yang kerap dibicarakan oleh partai politik ialah soal pembangunan jalan atau perbaikan infrastruktur.

Untuk partai politik atau legislator, responden menginginkan mereka mendatangi rumahnya (65 persen) atau menggelar acara umum (32 persen) sebagai bentuk hubungan partai dengan konstituen. Menyangkut pelaksanaan pilkada, 47 persen responden tidak tahu banyak tentang pilkada, dan 35 persen tidak tahu sama sekali

Menurut Sabri, hal itu juga terjadi karena kurangnya sosialisasi dari dewan atau partai politik serta dukungan media untuk menginformasikan kepada masyarakat apa yang dilakukan serta dibahas dalam rapat dewan atau partai politik.

Selama ini, kata Badri, sebagian anggota dewan atau partai politik ada yang berkunjung langsung ke masyarakat. “Misalnya saat penyaluran bantuan, perbaikan saluran air dan jalan. Tapi hanya beberapa saja, tidak semua orang di parpol atau dewan, tergantung orangnya,” jelas Badri.

Namun, tambah dia, masyarakat kurang mengakses informasi dari dewan atau parpol karena kurangnya fasilitas sosialisasi.

“Saat dewan atau parpol melakukan rapat, misalnya, kita juga mengundang perwakilan dari masyarakat. Karena nggak mungkin diundang seluruh masyarakat saat rapat atau kerja kami. Tapi geuchik dan perangkat desa itu kan seharusnya bisa menginformasikan kepada masyarakat,” papar Sabri.

Menurut Sabri, hasil survei itu juga wajar karena masyarakat juga ada yang nggak mau tahu, sehingga tidak mencari informasi tersebut. “Untuk itu, maka dewan dan parpol harus menyosialisasikan kepada masyarakat bawah.”

Dewan dan partai, tambah dia, harus bekerjasama dengan pihak-pihak seperti media, agar informasi tentang kerja serta pembahasan yang dilakukan bisa tersampaikan.[]

Source : Atjeh Post

Survei IRI: Masyarakat Aceh Tidak Paham Pilkada

BANDA ACEH – Sekitar 882 orang masyarakat Aceh (82 persen responden) mengaku tidak paham sama sekali tentang pemilihan kepala daerah di Aceh atau pilkada.

Hal ini tertuang dalam hasil survei International Republican Institute atau IRI dalam survei ‘pendapat publik’ yang digelar di 22 daerah di Aceh. Survei ini didanai United States Agency International Development atau USAID.

Dalam survei ini didapatkan, 47 persen responden mengaku mendengar soal pilkada tapi tidak tahu banyak. Sedangkan 35 persen responden mengatakan tidak tahu sama sekali. Hanya 17 persen yang mengatakan paham tentang pilkada.

Adapun jumlah responden dalam survei ini 1.075 orang. Jajak pendapat yang dilakukan 6 hingga 22 Agustus 2011 dan dirilis pada 2 November 2011 ini adalah analisis komprehensif dari sikap mengenai lanskap ekonomi, sosial dan politik Aceh.

Survei digelar dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan tingkat kesalahan tiga persen. Sedangkan respon untuk survei mencapai 83 persen.

Tujuan survei IRI ini seperti disebutkan dalam situs resminya adalah mengukur opini publik, dan menggunakan informasitersebut dalam untuk kepentingan kerja IRI dengan partai-partai politik Indonesia.

Sampel dipilih secara acak terdiri dari 1.075 pria dewasa dan wanita dari 93 lokasi pedesaan dan 16 perkotaan di 22kabupaten di Aceh. Porsi terbesar responden adalah di Aceh Utara sebanyak 11 persen dari total responden. Penelitian ini dirancang, dianalisis, dan menerjunkan peneliti JRI di bawah pengawasan Fallon Research and Communication atas namaIRI.

Wawancara dengan tiap responden dilakukan dengan bahasa lokal atau bahasa Indonesia.

Di bagian lain disebutkan, 96 persen menyatakan partai politik tidak pernah berhubungan dengan mereka. Responden juga tidak tahu isu atau masalah yang dibicarakan partai politik (66 persen).

Sedangkan 11 persen mengatakan tahu bahwa isu yang kerap dibicarakan oleh partai politik ialah soal pembangunan jalan atau perbaikan infrastruktur.

Untuk partai politik atau legislator, responden menginginkan mereka mendatangi rumahnya (65 persen) atau menggelar acara umum (32 persen) sebagai bentuk hubungan partai dengan konstituen.

Isu tentang sembako atau kenaikan bahan pokok menjadi hal yang paling dipantau oleh responden (19 persen), baru sesudahnya korupsi (17 persen). Sedangkan permasalahan rumah penurunan tingkat kriminal hanya mendapat respon masing-masing dua persen.

Survei juga menanyakan soal kepedulian Pemerintah Aceh terhadap responden. Hasilnya, 62 persen respoden menjawab Pemerintah Aceh tak peduli terhadap permasalahan mereka. Hanya 29 persen menjawab ada kepedulian dari pemerintah.

Dari 23 kabupaten dan kota di Aceh, hanya Simeulue yang tidak masuk ke dalam wilayah survei.[]

Source : Atjeh Post