Disorientasi Partai Politik

KOMPAS.com – POTRET parlementer negara kita kian buram. Gara-gara sejumput duit, status yuridis puluhan wakil rakyat berubah menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan. Padahal, tak sedikit duit yang sudah dialokasikan buat gelanggang parlemen. Disorientasi partai politik atau krisis identitas ”wakil rakyat”?

Krisis jati diri anggota parlemen di Jakarta, Papua, Padang, dan daerah lainnya melahirkan disorientasi seluruh sistem perwakilan rakyat. Gaya hidup aji mumpung memintal mental profitisasi kursi parlementer yang menyedot uang semir, siluman, THR, dan komisi dari individu/instansi terkait DPR(D). Tentu keadaan ini menyemarakkan gawai korupsi di kalangan anggota parlemen, pejabat pemerintah, dan penentu kebijakan.
Continue reading

Banggakan Orde Baru, Golkar Ingin Dekati Petani dan Nelayan

TRIBUNNEWS/HERUDIN

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi senior Partai Golkar, Siswono Yudohusodo, mengungkapkan, pihaknya ingin menarik dukungan dari kalangan petani dan nelayan terkait strategi mengungkit kepemimpinan Soeharto dan masa Orde Baru dalam kampanye Pemilu 2014.

“Dalam lingkungan tertentu, seperti di daerah pertanian dan nelayan, masa Pak Harto itu lebih banyak. Sampai sekarang masih kuat,” ujar Siswono di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2014).

Siswono mencontohkan, kalangan petani masih memiliki ingatan kuat akan kepastian pada masa pemerintahan Soeharto, ketika harga jual sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sementara pada masa kini, sebut Siswono, petani lebih banyak menemui ketidakpastian.
Continue reading

PM Najib Pastikan Jadwal Pemilu Tetap

KUALA LUMPUR, SENIN – Seolah meremehkan aksi unjuk rasa besar-besaran yang terjadi sepanjang akhir pekan lalu di Kuala Lumpur, Perdana Menteri Malaysia Najib Razak, Senin (30/4), mengatakan, pemilihan umum di negeri itu akan tetap digelar sesuai jadwal, secepatnya Juni tahun ini.

Kericuhan dan bentrok sebelumnya dilaporkan terjadi antara puluhan ribu pengunjuk rasa aksi damai, Sabtu lalu, dan aparat kepolisian.

Kondisi itu membayangi pelaksanaan pemilu Malaysia, yang bukan tidak mungkin hasilnya bakal mengancam posisi koalisi Barisan Nasional yang berkuasa, yang telah memerintah selama 55 tahun di negeri itu.

Najib sangat berharap pada hasil pemilu Juni mendatang, terutama ketika mandat kekuasaannya usai Maret mendatang. Namun, daya tarik Najib di kalangan kelas menengah negeri itu terancam rusak jika tuduhan kebrutalan aparat polisi terhadap 25.000 pengunjuk rasa kemarin terbukti.

Kekerasan

Meski demikian, aparat kepolisian tidak seluruhnya bisa disalahkan dalam kericuhan tersebut. Sebagian pengunjuk rasa diduga bertanggung jawab atas sejumlah kekerasan yang mereka lakukan dan berujung pada ditangkapnya ratusan demonstran.

Keberadaan pemimpin oposisi Anwar Ibrahim, yang sempat berpidato dalam aksi unjuk rasa independen yang digelar gerakan Bersih untuk reformasi pemilu itu juga dituduh menjadi pemicu kekacauan. Tuduhan tersebut datang dari partai penguasa dan juga media massa milik pemerintah. Mereka menyebut pidato Anwar memicu pengunjuk rasa merangsek dan berupaya menembus barikade aparat keamanan.

”Hal itu membuktikan kalau gerakan Bersih telah dibajak dan Anwar memanfaatkannya sebagai taktik untuk menguntungkannya dalam pemilu,” ujar Nur Jazlan Mohamed, anggota parlemen dari Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Merosot

Berdasarkan jajak pendapat terbaru seputar pemilihan umum mendatang, popularitas Najib merosot menjadi tinggal 69 persen. Cara polisi menangani pengunjuk rasa dengan kekerasan juga ikut memengaruhi kondisi tersebut.

Sejak itu Najib terus berupaya mendekati kalangan kelas menengah dan pemilih muda. Salah satunya dengan menggagas penghapusan sejumlah undang-undang keamanan era kolonial.

Selain itu, Najib berupaya mengambil hati rakyat dengan jalan mendorong reformasi terbatas sistem pemilu, yang oleh kelompok oposisi disebut sejak lama justru membantu koalisi nasional mempertahankan kekuasaannya.

Najib juga mencari langkah lain untuk menarik simpati dengan rencana mengumumkan kebijakan, yang untuk pertama kalinya, menetapkan besaran standar upah minimum bagi pekerja sektor swasta di Malaysia.

Pengumuman digelar pada Senin malam menjelang peringatan Hari Buruh sedunia. Berdasarkan informasi yang beredar, upah minimum akan ditetapkan sebesar 265-300 dollar AS.

Minggu kemarin, Kepolisian Diraja Malaysia membebaskan 471 orang yang ditahan sepanjang unjuk rasa, termasuk anggota parlemen senior Partai Keadilan, Tian Chua.

Kepolisian mengaku masih belum memutuskan apakah akan mendaftarkan tuduhan atas para pengunjuk rasa itu.

(AFP/REUTERS/DWA)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Terapkan Kampanye Cerdas, Mawardi – Illiza Targetkan 75 Persen Suara Perempuan

BANDA ACEH – Pasangan kandidat wali kota-wakil wali kota Banda Aceh, Mawardy Nurdin dan Illiza Saaduddin Djamal, optimis mampu merebut kembali hati masyarakat Banda Aceh pada 9 April mendatang. Indikasi ini dilihat dari sikap antusias dan semangat masyarakat yang menginginkan pasangan  kandidat ini agar kembali memimpin Banda Aceh.

Hal itu dikatakan Arif Fadillah, Ketua Tim Pemenangan Mawardi – Illiza kepada The Atjeh Post, Jumat 2 Maret 2012. Menurut Arif masyarakat sekarang sudah cerdas.

“Dalam menentukan pilihan mereka lebih melihat pada bukti-bukti maupun visi misi kandidat itu sendiri. Karena itu untuk mendapatkan hati mereka tidak perlu lagi dilakukan dengan cara-cara yang tidak etis,” ujarnya.

Lebih lanjut Arif mengatakan bila masih ada yang berusaha mendapatkan suara rakyat dengan cara politik uang atau membagi-bagikan sembako itu tak lain adalah upaya pembodohan masyarakat itu sendiri. “Dalam kampanye modern cara-cara seperti itu sudah lama ditinggalkan. Masyarakat jangan mau dibodoh-bodohi lagi dengan cara diberi sembako atau uang,” katanya.

Mengenai hal itu, kata Arif, timnya akan menerapkan pola kampanye cerdas dan santun, yaitu dengan tidak melakukan intimidasi dan politik uang. “Karena politik itu sendiri merupakan bagian dari pendidikan masyarakat,” ujarnya.

Bila pada periode sebelumnya pasangan Mawardi – Illiza menaruh fokus pada perbaikan infrastruktur, kata Arif, maka untuk kali ini mereka menaruh perhatian serius pada sistem pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan.

Misalnya, kata Arif, dengan memberikan kemudahan dalam modal usaha untuk home industri. Berkaitan dengan hal ini sejak periode lalu Mawardi Nurdin sudah menghapuskan retribusi pelayanan perizinan bagi masyarakat Banda Aceh. “Terobosan ini sangat menguntungkan masyarakat, karena mereka tidak perlu mengeluarkan biaya apa-apa untuk pengurusan izin usaha mereka seperti SIUP dan SITU,” ujarnya.

Begitu pula dengan optimalisasi peran perempuan. Untuk memperkuat peran perempuan dalam pembangunan kota, sebelumnya pasangan ini telah merintis terbentuknya Balee Inong. Fungsi Balee Inong ini penting dalam membentuk Musrena atau Musyawarah Rencana Kerja Perempuan, sebagai penjaringan aspirasi perempuan di kecamatan.
Gagasan-gagasan yang dirumuskan dalam Musrena ini akan dibawa ke Musrembang (Musyawarah rencana pembangunan). “Sehingga hak-hak suara perempuan dalam pembangunan tidak terabaikan.”

Mengenai suara perempuan, pasangan ini optimis menargetkan 75 persen suara akan mereka raih. Angka yang sama juga ditetapkan untuk total daftar pemilih tetap dari 160 ribu pemilih di Kota Banda Aceh.

Untuk mengegolkan Mawardi – Illiza hingga kini, kata Arif, setidaknya mereka memiliki seribu orang anggota tim sukses yang siap terjun. Dari jumlah tersebut 200 orang terpusat di Anjongan Mawardi – Illiza yang ada di Jalan P. Nyak Makam, Lambhuk. Sedangkan 900 lainnya tersebar di sembilan kecamatan di Banda Aceh dengan masing-masing kecamatan menyiapkan 100 orang. “Jumlah ini belum termasuk dengan jumlah relawan dan simpatisan yang terdiri dari profesional, paguyuban, dan mahasiswa,” kata Arif.[]

Source : Atjehpost.com

Budaya Konsumtif Kelas Menengah

Rasa bangga muncul seketika di kala media massa menabur berita bahwa jumlah kelas menengah kini sekitar 43 persen dari total penduduk Indonesia.

Berarti setidaknya 100 juta orang mampu meraih penghasilan 2-20 dollar AS per kapita per hari. Pengamat memperkirakan, jika pertumbuhan ekonomi terus membaik, setiap tahun akan bertambah 7 juta kelas menengah baru. Mereka adalah orang yang beruntung lolos dari penjara kemiskinan yang memasung ratusan juta warga miskin lainnya karena berpenghasilan kurang dari 1 dollar AS per hari.

Setelah menelisik data aslinya, ternyata sebagian besar dari angka 50 persen itu hanya berpenghasilan 2-4 dollar AS per hari. Semakin mendekati penghasilan 20 dollar AS, semakin menciut persentase kelas menengah ini. Bisa disimpulkan, mereka sangat rentan terhadap krisis ekonomi yang sewaktu-waktu bisa bergejolak. Jika itu terjadi, barisan inilah yang pertama tergiring ke kumpulan warga miskin.

Namun, bukan itu yang membuat rasa bangga menjadi sirna, melainkan kegemaran kelas menengah mengonsumsi barang impor. Entah karena merasa baru merdeka dari koloni kemelaratan menahun atau ingin pamer kepemilikan materi, libido konsumtif mereka begitu menggelora. Ketika barang konsumsi teranyar dilempar ke pasar, seketika itu pula mereka menyerbunya. Banyak pengamat mengatakan, kelas menengah Indonesia adalah penggila produk asing, mulai dari makanan, fesyen, barang elektronik, sampai otomotif.

Mungkin potret kegilaan yang dipicu libido konsumtif itulah yang mencuat ketika ribuan orang antre berjam-jam dan berdesak-desakan untuk membeli telepon seluler merek Blackberry Bold 9790 di sebuah mal di Jakarta baru-baru ini. Ini bukan kasus pertama. Dua minggu sebelumnya peristiwa konyol serupa juga muncul di Manado (Kompas, 12/11/2011). Tragis, karena kegilaan untuk memiliki telepon bermerek itu berbuah celaka. Seribu biji telepon pintar mengecoh ribuan manusia yang kurang pintar sehingga puluhan jatuh pingsan dan terkapar.

Tragedi kultural

Kalau boleh disebut, inilah serial lanjutan tragedi kultural bangsa kita. Galibnya, peningkatan status ekonomi berjalan seiring eskalasi kecerdasan sosial. Andai pun tidak bersemangat kapitalis tulen dalam arti hemat dan kerja keras, minimal orang tidak hedonis-konsumtif.

Namun, yang terjadi sebaliknya. Mobilitas vertikal kelas menengah ini merangkak tanpa pijakan nilai dan etos hidup yang mencerahkan. Harga diri sebagai kelas ekonomi baru hanya disangga oleh pilar nilai yang keropos: emo ergo sum, saya belanja, maka saya ada!

Hidup menjadi arena pacuan gengsi yang hampa isi. Medianya adalah belanja dan kepemilikan materi. Nafsu belanja terus menyeruak di tengah defisit kearifan kolektif. Hidup konsumtif dan boros begitu seksi dan menggoda. Nilai kultural sekuat apa pun nyaris tak mampu menghalanginya. Belilah, mumpung barang belum habis. Ada diskon sekian persen, plus diskon tambahan buat pemilik kartu anggota. Pakai selagi belum ketinggalan mode. Tertibkan alis mata, haluskan kulit tubuh, dan wangikan raga di ruang spa. Jangan pikir besok lusa karena semua ada waktunya. Begitu bujuk rayu yang menghanyutkan kelas menengah ke ajang perburuan materi.

Lantas, budaya konsumtif pun menggiring mereka memproduksi keinginan-keinginan baru yang nyaris tak bertepi. Batas-batas kebutuhan lenyap akibat ditelikung libido liar untuk memiliki segala yang berbentuk materi.

Adalah usaha sia-sia menautkan hasrat memiliki materi dengan penggunaan akal sehat. Tak tabu berutang, yang penting bergengsi, gaya, dan gaul. Di tingkat ini, kepemilikan tak lagi berfungsi produktif. Sebaliknya ia terdegradasi jadi simbol gengsi sosial yang acap kontraproduktif.

Maka, bisa dipahami mengapa industri otomotif dan elektronik mengguyur kelas menengah yang baru bangkit ini dengan produk unggulannya secara masif. Tak lain adalah karena wabah budaya konsumtif tadi.

Majalah The Economist belum lama ini menempatkan Indonesia di peringkat teratas sebagai pengguna sepeda motor sekawasan Asia Tenggara. Tahun 2010, tak kurang 8 juta unit disapu bersih oleh pasar konsumen lokal dan hanya tersaingi oleh konsumen di China dan India. Masih di tahun yang sama, lebih dari 760.000 unit mobil berbagai kelas terjual laris manis di pasar otomotif. Perusahaan RIM, produsen Blackberry, mengklaim kelas menengah Indonesia salah satu pasar terbesarnya. Ini pun belum apa-apa dibandingkan dengan jumlah pelanggan (kartu telepon) aktif yang mencapai 240 juta.

Mengapa budaya konsumtif mereka menggelora? Jawabnya ada pada faktor kendali diri dan daya kritik yang majal. Terbentuknya kelas menengah di negeri ini ternyata tidak melahirkan kelompok masyarakat kritis.

Kalau boleh disebut, mereka adalah kelas menengah yang secara psikososial sangat labil dan permisif. Ciri-cirinya, antara lain, mudah terpengaruh, lekas berpuas diri, alergi bernalar, dan suka dipuji. Bukan kebetulan, pemeo the consumer is king cocok benar dengan karakter tersebut. Sebab, hanya dengan menjadi pembelilah mereka merasa jadi raja. Sayang, itu cuma perasaan belaka. Faktanya, konsumen yang tak kritis hanya menjadi budak nafsu konsumtifnya sendiri.

Wabah budaya konsumtif sangat mencemaskan. Bukan karena ia terkait dengan persoalan etika dan rapuhnya karakter anak bangsa. Hal yang berbahaya adalah ketergantungan pada barang-barang impor yang niscaya akan mematikan pasar produk lokal. Taruhannya adalah daya tahan perekonomian nasional. Budaya konsumtif jadi bentuk undangan terbuka bagi kapitalisme global untuk leluasa menyetir pola pikir, gaya hidup, selera, bahkan ideologi kelas menengah kita sesuai dengan nilai yang melekat pada barang yang mereka hasilkan.

Melihat ancaman besar seperti itu, tampaknya harus dicari jurus jitu untuk meredam penyebaran budaya konsumtif tadi. Jika tidak, kita harus rela menerima kenyataan jadi bangsa yang kehilangan jati diri.

Janianton Damanik Guru Besar Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Fisipol UGM

Source : Kompas.com

Mereka Kini Memburu Hiburan

Kelas menengah yang sudah terpenuhi kebutuhan utamanya kemudian mencari hiburan. Industri konser mengalami ledakan beberapa tahun terakhir ini. Musisi asing—mulai yang baru terkenal hingga yang masuk kategori legenda seperti Carlos Santana, David Foster, Iron Maiden, dan John Mayall—silih berganti menggelar konser, terutama di Jakarta.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta mencatat, sepanjang Januari-November 2011, musisi dan kru asing yang meminta izin konser di Jakarta mencapai 1.546 orang. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 1.392 orang dan 2009 berjumlah 786 orang. Matroji, Pelaksana Tugas Kepala Seksi Jasa Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta, memperkirakan, jumlah musisi asing yang menggelar konser di Jakarta tahun depan akan tetap tinggi.

Konser musisi Indonesia juga marak, terutama di pengujung tahun 2011. Konser Kahitna, September lalu di Jakarta, yang mampu menyedot ribuan penonton, disusul konser Anggun C Sasmi, Keenan Natution, dan Agnes Monica.

Pasar konser di Indonesia memang besar. Tommy Pratama, promotor dari Original Production, mengatakan, penonton konser di Indonesia, terutama Jakarta, terentang mulai umur balita, remaja, hingga manusia lanjut usia.

”Konser dengan jenis musik apa pun selalu ada penontonnya,” ujar Tommy yang kini membidik pasar konser di luar Jawa seperti Makassar.

Berani mahal

Tawaran untuk menggelar konser di daerah beberapa tahun kian kencang. Band rock Kotak termasuk yang rajin menerima tawaran konser di daerah-daerah pelosok. Para penyelenggara konser di daerah, kata Manager Kotak Aldi Novianto, sangat agresif mendekati Kotak.

Mereka juga berani bayar dua-tiga kali lipat dari tarif manggung Kotak, yakni Rp 60 juta, asalkan Kotak mau main di tempat mereka.

”Kalau mau dilayani, setiap hari selama satu bulan penuh kita konser di luar kota. Tetapi kami hanya sanggup memenuhi 10-15 permintaan manggung di daerah. Sejauh ini, rekor kami 22 kali manggung di daerah dalam sebulan. Kadang sehari bisa main di dua kota yang berbeda,” ujar Aldi. Pertengahan Februari 2012, Kotak akan main di Timor Leste.

Lokasi manggung, kata Aldi, sering kali berada di daerah pedalaman. Belum lama ini, misalnya, Kotak manggung di Poso yang fasilitas kotanya masih minim. Kamar hotel yang berpendingin udara di kota itu hanya ada empat buah. ”Tapi ketika Kotak konser di stadion, penonton yang datang 25.000 orang dengan tiket seharga Rp 25.000.”

Kotak juga pernah main di sebuah tempat di pedalaman Kalimantan. Tempatnya, kata Aldi, sangat sepi dengan penduduk sekitar 5.000 orang.

”Tetapi ketika malamnya main, yang nonton 25.000. Penontonnya datang dari mana saya tidak tahu. Mereka datang tiba-tiba dan pergi tiba-tiba,” ujar Aldi.

Industri konser di Indonesia telah muncul sejak tahun 1970-an. Tahun 1975, misalnya, grup super Deep Purple menggelar konser di Jakarta. Tahun 1988, giliran Mick Jagger, vokalis The Rolling Stones, menggebrak Stadion Utama Senayan (sekarang bernama Gelora Bung Karno). Konser yang lebih menghebohkan terjadi tahun 1993 ketika band cadas Metallica mengguncang Jakarta. Dua tahun berikutnya, Jon Bon Jovi membuat histeris ribuan remaja Jakarta.

Selain rock, konser jazz pun mulai serius dijual. Diawali dengan festival Jak Jazz tahun 1988, lalu muncul festival-festival jazz lainnya sejak pertengahan tahun 2000 mulai Java Jazz (2005). Kemudian, beberapa daerah menggelar festival Jazz sendiri, seperti Batam, Makassar, Ambon, Bandung, Yogyakarta, dan Solo.

Pardi, salah seorang yang juga mengurus artis-artis papan menengah, mengatakan, beberapa kali ia diminta untuk mengirim artis ke beberapa daerah.

”Bukan hanya di provinsi, tetapi sampai desa-desa yang jauh di pedalaman Kalimantan,” katanya. Ia pernah mengantar beberapa artis yang mendarat di bandara pukul 13.00 dan baru sampai di lokasi pada pukul 04.00 keesokan harinya.

Cerita lainnya, ia pernah membawa artis di sebuah tempat di tepi rawa-rawa yang sepi. Ia sempat menduga tak ada penontonnya, tetapi ternyata pada malam pertunjukan penontonnya membeludak.

Ledakan permintaan artis juga terjadi karena maraknya pilkada di sejumlah daerah. Artis-artis Ibu Kota didatangkan hingga kabupaten untuk mendongkrak perolehan suara.

”Pemilihan lurah pun ada calon yang meminta artis-artis Ibu Kota datang ke lokasi,” katanya.

Mengomentari fenomena ini, ekonom asal UGM, A Tony Prasetiantono, mengatakan, boleh dibilang, produk apa saja bisa dijual di Indonesia. Daya beli ada, minat beli ada.

”Konser musik semahal apa pun laris manis. Ingat konser David Foster yang lalu? Ini bisa dipakai untuk membujuk investor. Tapi, lagi-lagi, kalau kita tidak siapkan peranti pendukungnya, seperti infrastruktur jalan, pelabuhan, dan listrik, semua itu akan lewat begitu saja,” katanya.

Ia menambahkan, tanpa kesiapan dan kesigapan, kelas menengah hanya bisa mengimpor kebutuhan-kebutuhan kaum menengah tersebut. Hal ini bahaya bagi neraca pembayaran kita. (BSW/mar/PPG)

Source : Kompas.com

Kelas Menengah Pragmatis

Jakarta, kompas – Kelas menengah telah dikecewakan partai politik dan politisi sehingga mereka enggan atau kurang peduli dengan urusan politik. Mereka akan bersuara jika terkait dengan kepentingan mereka. Meski demikian, komitmen mereka terhadap bangsa masih kuat.

Kondisi ini dipotret sejumlah kalangan, mulai akademisi, pengamat, hingga pelaku usaha.

Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan, kelas menengah peduli terhadap masalah di sekitar mereka, seperti rumah dan tempat kerja. Akan tetapi, kepedulian dan kekritisan mereka makin rendah ketika ruang lingkup masalah lebih luas, seperti kota dan nasional.

Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Komaruddin Hidayat, Selasa (20/12), di Jakarta, menilai, kalangan kelas menengah enggan atau kurang peduli dengan urusan politik karena mereka kurang percaya pada politik. Kelas menengah dinilai kecewa terhadap perilaku politisi.

”Saya yakin, pada dasarnya, mereka ingin berpartisipasi dalam urusan politik untuk menjalankan usaha,” kata Komaruddin. Namun, kalangan kelas menengah kecewa terhadap layanan birokrasi yang sudah dimasuki kepentingan-kepentingan politisi.

”Partai politik, termasuk politisi, yang seharusnya mengkritik dan membela rakyat, pada akhirnya berkolusi dalam kebijakan pemerintah dan birokrasi,” tutur Komaruddin.

Oleh karena itu, menurut Komaruddin, kalangan kelas menengah saat ini lebih bersikap mencari selamat. ”Mereka benar-benar berteriak kalau kepentingan mereka dirugikan,” katanya. Sebagai contoh, kalangan kelas menengah mengeluhkan masalah transportasi karena mobil mereka terkena macet.

Jika kepentingan mereka tidak dirugikan, menurut Komaruddin, kalangan kelas menengah pun hanya diam dan kurang peduli. Misalnya, ada kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua, kalangan kelas menengah berdiam saja. Terkait masalah pemerkosaan di angkot, misalnya, kelas menengah juga akan berdiam karena masalah itu seakan-akan berada di dunia lain.

Sosiolog dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Bambang Kusumo Prihandoko, mengungkapkan, kelas menengah Indonesia yang tumbuh menjadi kelompok apolitis sangat berbahaya bagi masa depan Indonesia.

Menurut Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Didik Supriyanto, kelas menengah Indonesia mempunyai tingkat ketidakpercayaan yang tinggi terhadap elite politik yang berkuasa dan mengatur sumber daya ekonomi di negara ini. Akan tetapi, mereka juga secara politik tidak lagi punya cara untuk mengubah keadaan tersebut karena tidak lagi memercayai sistem pemilu.

Ketua Umum Masyarakat Profesional Madani Ismed Hasan Putro mengakui, kelas menengah di Indonesia saat ini memang cenderung enggan terlibat dalam partai politik atau bersikap frontal terhadap pemerintah melalui demonstrasi atau media massa.

Keengganan kelas menengah masuk partai politik, menurut Ismed, tak terlepas dari buruknya citra partai politik yang lekat dengan perilaku korup dan transaksional.

”Namun, ini bukan berarti kelas menengah tidak peduli terhadap kehidupan bangsa. Komitmen membangun bangsa tidak harus melalui partai politik dan parlemen. Justru banyak kelompok kelas menengah saat ini yang secara konkret memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan berwiraswasta secara jujur,” kata Ismed.

Ismed meyakini, saat ini peran kelas menengah sangat besar terhadap kehidupan sosial kemasyarakatan meskipun tidak tersiarkan oleh media massa yang memang cenderung hanya memberitakan sensasi politik di parlemen dan parpol.

”Membayar pajak secara benar, peduli terhadap lingkungan, dan membuka usaha yang menyerap tenaga kerja merupakan komitmen politik yang dilakukan kelas menengah,” ujar Ismed.

Wirausaha

Beberapa kalangan di kelas menengah memilih membangun usaha sebagai komitmen ikut membangun bangsa.

Hendy Setiono, pemilik waralaba Kebab Turki Baba Rafi, mengatakan, ia berusaha terus menembus pasar internasional. Hal itu bukan hal mudah. Tahun 2009, ia mencoba menembus pasar ke Malaysia. Akan tetapi, karena hambatan regulasi, usahanya pun kandas. Meskipun demikian, ia tak patah semangat. Tahun ini, ia berusaha menjajaki pasar Filipina.

Menurut Hendy, pengusaha Indonesia tidak boleh menyerah di tengah kompetisi global. ”Jangan hanya terpaku pasar di dalam negeri. Pelebaran sayap ke luar negeri juga sangat penting,” ujarnya.

Di dalam negeri, Kebab Turki Baba Rafi sudah memiliki 750 outlet. Usaha tersebut dirintis Hendy sejak tahun 2003 saat ia masih kuliah di Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya. Dengan modal awal Rp 4 juta, Hendy berusaha membuat gerobak yang menarik dan mencari bahan-bahan pendukung.

Sementara itu, Ida Bagus Sidharta Putra terus mengembangkan jaringan bisnis grup perhotelan dan pariwisata Santrian di Bali. Jaringan itu mempunyai tiga hotel, yaitu Griya Santrian, Puri Santrian, dan The Royal Santrian, dengan total karyawan 1.000 orang.

Melalui Yayasan Pembangunan Sanur, tempat Sidharta Putra duduk sebagai ketua umum, ia juga terus mengembangkan sekolah menengah pariwisata dan rutin menggelar kegiatan kepariwisataan, salah satunya Sanur Village Festival, setiap tahun. Secara mandiri, yayasan itu juga mengembangkan konsep pasar tradisional bersih dan terpadu yang berdaya guna bagi kawasan Sanur, yang dihuni tidak kurang dari 35.000 orang.

”Setiap kelas pasti punya rasa apolitis terhadap sesuatu di tengah persoalan yang semakin kompleks. Namun, rasa itu bisa hilang dan menjadi simpati jika cara penyampaian, sosialisasi, dan solusinya ditawarkan dengan tepat,” kata Sidharta Putra menanggapi anggapan bahwa kelas menengah kurang peduli terhadap kondisi sekitar.

Perbankan ambil peluang

Pertumbuhan kelas menengah menarik sejumlah kalangan. Kalangan perbankan berusaha menggarap kelas menengah ini.

PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk membuka layanan nasabah prima atau prioritas sejak Oktober lalu untuk menggarap mereka. Direktur Utama BTN Iqbal Latanro beralasan, selama ini banyak nasabah BTN yang sangat loyal. Namun, simpanan uangnya ada di bank lain karena kebutuhan nasabah itu tidak bisa dilayani BTN.

”Jadi, kami buat layanan perbankan prioritas supaya seluruh kebutuhannya kami yang mengelola,” kata Iqbal.

Bank lain seperti PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk juga terus menambah layanan nasabah prima. BRI kini memiliki 12 kantor layanan khusus prioritas, yang terbaru di Medan.

Menurut Sekretaris Perusahaan BRI Muhamad Ali, kantor khusus ini sengaja dibuat karena tidak hanya soal penghimpunan dananya, tetapi juga bisnis lain yang dilakukan nasabah kelas ini.(OSA/BEN/MAS/IDR/BIL/ENY/FAJ/FER/ANA)

Source : Kompas.com

Kalla Pertanyakan Munculnya Calon

Jakarta, Kompas- – Mantan Wakil Presiden M Jusuf Kalla tidak ingin turut larut dalam wacana pencalonan presiden yang dimunculkan sejumlah partai politik saat ini. Selain pelaksanaan pemilihan umum masih lama, ia masih melihat perkembangan politik dan dukungan rakyat. Ia mempertanyakan pula dimunculkannya calon presiden pada saat ini.

”Ini masih lama sekali. Masih 3,5 tahun lagi. Masih terlalu awal, keburu lupa nanti,” kata Kalla, seusai bertemu dengan pimpinan Dewan Perwakilan Daerah di kantor pusat Palang Merah Indonesia, Jakarta, Senin (8/8).

Saat ini, beberapa nama calon presiden mulai dimunculkan, di antaranya Hatta Rajasa yang diusung Partai Amanat Nasional, Sri Mulyani Indrawati dari Partai Serikat Rakyat Independen, Wiranto yang akan diusung Partai Hati Nurani Rakyat, dan Prabowo Subianto dari Partai Gerakan Indonesia Raya. Kalla mengingatkan, hal terpenting bagi seseorang yang turut dalam bursa pemilihan presiden adalah dukungan rakyat.

Dukungan rakyat itu dijadikan pertimbangan utama Kalla untuk kembali mengikuti bursa pemilihan presiden. ”Lihat saja dulu perkembangannya, apakah bangsa ini masih membutuhkan saya?” katanya.

Kalla sempat mempertanyakan apakah ia masih layak turut serta dalam pencalonan presiden sebab usianya tidak lagi muda. Pada tahun 2014, Kalla berusia 72 tahun.

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifudin mengatakan, partainya tengah menyelidiki rekam jejak empat tokoh yang rencananya akan diajukan sebagai calon presiden pada Pemilu 2014. ”Empat orang yang sedang kami ikuti rekam jejaknya, integritasnya, serta penguasaannya terhadap persoalan bangsa,” katanya. Empat tokoh itu bukan kader PPP dan berusia sekitar 40-60 tahun.

Tak miliki beban

Rektor Universitas Paramadina, Jakarta, Anies Baswedan, Senin, mengakui ada agenda fundamental Indonesia yang harus diselesaikan secara berani oleh pemimpin pada tahun 2014. Karena itu, orang yang mempunyai beban masa lalu tak tepat untuk memimpin.

Menurut Anies, rakyat menyadari tak ada terobosan fundamental yang dilakukan pemerintah yang berkuasa saat ini. Pasalnya, banyak orang, termasuk pemimpin, yang terkunci agenda politik lama. ”Jika kita cari orang yang berpengalaman, yang muncul itu adalah pengalaman yang buruk,” katanya.

Jika ada figur baru yang muncul saat ini dalam pembicaraan tentang calon presiden, figur itu bukannya baru sama sekali. Anies mengakui, munculnya figur calon presiden ini amat tergantung oleh mekanisme politik dan pada partai politik. Karena itu, langkah awal yang harus dilakukan adalah harus dibangun kesadaran dalam partai agar mereka bekerja keras mewujudkan demokrasi sebaik mungkin.

Di tengah semrawutnya dunia politik, Anies meletakkan harapan kepada media. Media bisa memberikan bobot kepada individu yang dianggap bisa menghasilkan perubahan. Peranan media akan meningkatkan posisi tawar sosok itu kepada publik dan partai.

Tentang namanya yang disebut-sebut kalangan sebagai calon presiden, seperti muncul dalam situs jejaring sosial, Anies menuturkan, hari ini dia lebih memilih untuk berada di bidang pendidikan. ”Saya tidak dalam partai. Kita lihat saja nanti sambil jalan. Jangan nggege mongso (mendahului waktu),” katanya.

Di Jakarta, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Hermawan Sulistyo, mengakui, mayoritas rakyat masih melihat tampilan fisik seseorang untuk dipilih sebagai calon presiden. Hal ini antara lain terlihat dari tingkat popularitas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang masih tinggi meski sebagian kalangan menilai periode kedua kepemimpinannya banyak ditandai kegagalan.

Dari tampilan fisik ini, lanjut Hermawan, beberapa tokoh kini patut dipertimbangkan menjadi calon presiden, seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto serta Kepala Badan Intelijen Negara Sutanto.

Peneliti senior pada Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris, menambahkan, di tengah apatisme terhadap parpol dan calon presiden yang diusungnya, masyarakat juga kesulitan mencari tokoh lain yang bisa diharapkan. Karena itu, seharusnya media massa bisa mendorong tokoh kredibel dan memiliki integritas untuk ditawarkan kepada publik. (edn/nta/nwo/bil/har)

Source : Kompas.com

Posted with WordPress for BlackBerry.

Khatibul Umam Wiranu dan Kabinet Kaki Lima

Dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009, muncul buku-buku tentang istana kepresidenan dan Partai Demokrat yang ditulis oleh Dino Patti Djalal, Andi Mallarangeng, serta Anas Urbaningrum.

Pada awal periode kedua pemerintahan Yudhoyono, Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menambahkan satu buku tentang berbagai kemungkinan yang bisa muncul pada masa pemerintahan Yudhoyono mendatang tersebut.

Dalam pengantar buku berjudul Sejarah Konsensus Politik Indonesia, Sebuah Kajian Filosofis, Umam yang juga anggota Komisi II DPR mengatakan, belum genap satu bulan Presiden Yudhoyono dilantik (20 Oktober 2009), muncul berbagai masalah menghebohkan dan mengganggu kehidupan bernegara yang sehat.

Menurut Umam yang pernah menjadi Ketua Pengurus Besar Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (1994-2000) dan Ketua Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Ansor (2000-2010), geger politik di antara elite negeri ini justru terjadi pada awal pemerintahan yang tingkat legitimasinya sangat kuat.

Pasangan Yudhoyono-Boediono memenangi Pemilu 2009 dengan perolehan 62 persen suara pemilih, Legitimasi pemerintah yang kuat itu, kata Umam, tak membawa kehidupan politik lebih baik dan stabil. ”Suasana yang muncul bahkan bisa mengarah pada kegelapan,” ujarnya.

Warisan SBY

Dalam diskusi tentang buku ini yang dihadiri sineas senior Garin Nugroho di Senayan, Jakarta, Minggu (12/6), Umam mengatakan, bukunya ini memperlihatkan, dalam sejarah politik Indonesia, ada dua konsensus fundamental dan penting, yakni Sumpah Pemuda (tahun 1928) serta lahirnya Pancasila sebagai dasar negara ini (tahun 1945).

”Tahun 1945, para pendiri bangsa ini sepakat Indonesia berjalan sebagai negara demokrasi. Akan tetapi, mereka belum membuat format jelas tentang demokrasi yang bernapaskan Pancasila,” ujar Umam.

Menurut Umam, saat ini adalah kesempatan bagi Yudhoyono memimpin bangsa ini mencapai konsensus ketiga. ”Jika bisa memimpin bangsa ini mencapai konsensus ketiga, dia akan memberi legacy (warisan) ke pada bangsa ini,” ujar lulusan S-2 Bidang Filsafat Universitas Indonesia itu.

Dengan buku ini, Umam juga ingin menyampaikan kepada publik tentang kabinet yang sesuai dengan keinginan para pendiri negeri ini, yaitu bisa mempersatukan kebinekaan bangsa. ”Maka, saya usulkan kabinet kaki lima,” ujarnya.

Peta politik negeri ini, menurut Umam, diwakili oleh lima kelompok besar, yakni kaum Muslim pedesaan (Nahdlatul Ulama), Muslim perkotaan (Muhammadiyah dan sebagainya), Tentara Nasional Indonesia, kaum Nasionalis (termasuk kelompok non-Muslim), dan kaum Forum Demokrasi. ”Dengan memasukkan wakil lima kelompok inilah kabinet yang saya usulkan adalah kabinet kaki lima,” ujar Umam.

Lalu kabinet sekarang ini punya berapa kaki? Menjawab pertanyaan ini, pria kelahiran Purwokerto, Jawa Tengah, 44 tahun lalu, itu mengatakan dengan nada bercanda, ”Kabinet tanpa kaki.” (J Osdar)

Source : Kompas.com

Pemilih Pemula: Parpol Pragmatis untuk Generasi Apolitis

Kepentingan pragmatis partai politik untuk meraup suara dalam waktu singkat memunculkan beragam upaya untuk merebut simpati generasi muda yang tidak peduli kepada politik.

Meilan Saidui (20), mahasiswi semester pertama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Manokwari, Papua Barat, asyik menonton sinetron Kawin Massal.

Walau jarum jam sudah menunjukkan pukul 22.00, tak henti-hentinya dia bercerita tentang idolanya, Agnes Monica, yang cantik, jago akting, dan merdu suaranya.
Continue reading