Konflik Menggerus Performa Partai

Litbang Kompas

Konflik internal Partai Golkar yang sudah berlangsung 1,5 tahun terakhir memengaruhi penilaian publik pada partai berlambang beringin ini. Publik meragukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) akan mengakhiri dinamika partai akibat konflik. Keraguan ini tidak lepas dari performa partai yang tergerus akibat konflik berkepanjangan.

Jajak pendapat Kompas merekam pendapat separuh responden (50,4 persen) yang tidak yakin Munaslub Golkar yang digelar 14-17 Mei ini akan mengakhiri konflik. Sementara sepertiga responden lainnya menyatakan sebaliknya. Penilaian itu tak dapat dilepaskan dari pandangan publik yang melihat konflik partai sebagai persoalan serius yang tengah dihadapi Golkar. Apalagi kemudian muncul sejumlah isu seperti sumbangan Rp 1 miliar dalam pencalonan ketua umum serta saling klaim dukungan pemerintah. Keduanya mewarnai persiapan Munaslub.
Continue reading

Marketing Politik, “Berdagang” Ikon

Belakangan ini muncul beberapa partai politik baru, diantaranya Partai Solidaritas Indonesia, Partai Persatuan Indonesia, Partai Damai dan Aman, serta Partai Priboemi. Sepertinya, hasrat mendirikan parpol tetap menyala setelah satu setengah dekade Reformasi 1998. Bagaimana prospek sekaligus tantangan yang mereka hadapi?

Melihat hal itu, Pakar Manajemen dan ?Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia?, Rhenald Kasali mengatakan, jika kita ingin mengetahui seberapa besar tim sukses atau tim marketing dari partai politik (parpol) bisa menjual “ikonnya” dalam pilpres atau pilkada, itu bisa lihat dari seberapa besar tokoh tersebut mendapatkan simpati dari masyarakat bawah atau grass root. Pasalnya hingga kini itu menjadi tolak ukur keberhasilan dari cara marketing politik dewasa ini. “Masyarakat saat ini menginginkan pemimpin yang tegas, bersih, sederhana dan cakap dalam mengatasi berbagai macam masalah yang dihadapi bangsa ini. Pada dasarnya masyarakat sudah cerdas dalam memilih. Mereka ingin adanya perubahan,” ujar Rhenald saat dihubungi NERACA, Selasa.

Continue reading

Partai Penguasa di Panggung Reformasi

Dua sisi kekuatan yang tidak berjalan selaras menjadikan partai-partai penguasa sulit untuk menjadi besar di alam reformasi saat ini. Di satu sisi, demokratisasi telah membuat partai menjadi demikian terbuka sehingga sangat sulit menyatukan beragam kepentingan di dalam tubuh partai. Di sisi lain, partai masih sangat bergantung pada figur kepemimpinannya.

Setelah Pemilu 1999, kekuatan figur KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mampu membuat partai-partai Islam bersatu menggalang kekuatan menjadi sebuah koalisi besar ”Poros Tengah” dan menempatkan Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjadi presiden. Namun, figur pemersatu itu hanya bisa bertahan satu setengah tahun, setelah Gus Dur gagal mempertahankan citra kepemimpinannya. Setelah jatuhnya Gus Dur, koalisi partai Islam terpecah. Bahkan, PKB pecah menjadi beberapa partai.

Hal yang sama terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Meskipun akhirnya PDI-P bisa menjadi partai penguasa setelah Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi presiden menggantikan Gus Dur pada tahun 2001, ternyata itu tidak membawa PDI-P menang pada pemilu berikutnya. Faktor-faktor dominan yang memengaruhi merosotnya suara PDI-P pada Pemilu 2004, menurut penelitian Noviantika Nasution (2006), antara lain PDI-P tidak berhasil menjalankan program untuk memantapkan ideologi partai, konsolidasi dan kaderisasi partai tidak berjalan, banyaknya kasus politik uang dalam pilkada, serta konflik terbuka antarkader partai. Saat memimpin, Ketua Umum Megawati Soekarnoputri yang juga Presiden RI sering mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan orang banyak, seperti menaikkan harga bahan bakar minyak dan listrik serta kebijakan-kebijakan lain yang kontroversial.

Pada Pemilu 2004, partai pemenang pemilu, yakni Partai Golkar, pada akhirnya harus rela tidak ”berkuasa” sepenuhnya dalam pemerintahan setelah calon presiden dari Partai Golkar, yakni Wiranto, kalah pada pemilihan presiden putaran pertama. Hal ini akhirnya mengakibatkan perpecahan di kalangan elite partai. Kubu Akbar Tandjung, Ketua Umum Golkar waktu itu, masuk dalam Koalisi Kebangsaan yang mendukung Mega-Hasyim, sementara kubu Fahmi Idris, Marzuki Darusman, dan sebagian anggota Fraksi Golkar di DPR mendukung pasangan Yudhoyono-Kalla.

Terpilihnya Jusuf Kalla sebagai wakil presiden sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, sayangnya, tak bisa dipertahankan pada Pemilu 2009. Sebaliknya Partai Demokrat—pada Pemilu 2004 hanya memperoleh suara sekitar 7 persen—pada Pemilu 2009 perolehannya melonjak mendekati 21 persen, meninggalkan Partai Golkar dan PDI-P di tempat kedua dan ketiga.

Sekarang partai pemenang, yakni Partai Demokrat, menghadapi situasi yang cukup pelik setelah terdapat indikasi kadernya terlibat kasus suap. (Litbang Kompas)

Source : Kompas.com