siwah.com

Category: Political Marketing

  • Gerindra dan Hanura Minta Jatah Kursi

    Jakarta, Kompas – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat menuntut jatah kursi di Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat. Penataan kembali anggota BK DPR diharapkan menjadi momentum untuk mengatur komposisi perwakilan fraksi di badan itu.

    ”Fraksi Gerindra belum mengakui eksistensi BK DPR karena tidak ada wakil kami di sana. Untuk itu, apa pun keputusan BK DPR, meski itu terkait dengan anggota Fraksi Partai Gerindra, kami tidak akan peduli,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani, Jumat (26/11) di Jakarta.

    Saat ini anggota BK DPR terdiri dari 11 orang yang berasal dari tujuh fraksi. Mereka adalah tiga orang dari Fraksi Partai Demokrat, masing-masing dua orang dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, serta masing-masing satu orang dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

    ”Karena hanya punya 26 kursi, saat itu Gerindra dianggap tidak mendapat jatah di BK DPR. Demikian pula dengan Hanura yang mendapat 17 kursi. Padahal, Pasal 80 Tata Tertib DPR menyatakan, keanggotaan BK DPR terdiri dari fraksi-fraksi di DPR,” papar Muzani.

    Akbar Faizal dari Fraksi Partai Hanura juga menegaskan, fraksinya tidak mengakui dan menyatakan tidak terikat dengan BK DPR selama belum punya wakil di badan itu. ”Bagaimana kami bisa terikat dengan BK DPR jika tidak tahu proses yang ada di badan itu karena tidak punya wakil?” ujar Akbar.

    Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan berjanji, keanggotaan Gerindra dan Hanura di BK DPR akan dibahas setelah kemelut di badan itu dapat diselesaikan. ”Jika Senin mendatang sudah ada solusi untuk kemelut di BK DPR, selanjutnya akan dicari solusi untuk keanggotaan dari wakil Gerindra dan Hanura,” ujar Taufik.

    Konflik di BK DPR telah membuat badan tersebut tidak dapat bekerja. Akibatnya, belum ada keputusan yang diambil badan itu terkait pengaduan yang mereka terima. (NWO)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Waspadai Sistem Demokrasi Tertutup

    Jakarta, Kompas – Masyarakat dituntut kritis untuk menyikapi wacana menaikkan ambang batas parlemen dari 2,5 persen menjadi 5 persen dalam Pemilu 2014. Ambang batas yang terlalu tinggi berpotensi menjadikan sistem demokrasi tertutup dan tidak mewakili kelompok-kelompok kecil. Sistem tertutup yang mengabaikan sifat inklusif itu sangat berbahaya.

    ”Kelemahan parliamentary threshold dinaikkan adalah suara yang akan terbuang percuma sangat besar. Pada Pemilu Legislatif 2009 ada sekitar 31,5 persen suara yang terbuang. Itu luar biasa dan jangan main-main dengan suara yang terbuang karena akan merusak proporsi keterwakilan,” ujar Hadar Navis Gumay, Direktur Eksekutif Cetro.

    Hadar mengupas bahaya sistem tertutup itu dalam diskusi bertema ”Undang-Undang Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia” di lembaga Solusi Untuk Negeri (SUN) Institute, Kamis (25/11) malam. Pembicara lainnya adalah Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Partai Amanat Nasional.

    Hadar menjelaskan, parliamentary threshold adalah pagar supaya partai politik yang masuk parlemen tidak terlalu banyak. Namun, pagar yang terlalu tinggi akan menyebabkan sistem menjadi tertutup. ”Apa benar parpol-parpol yang lolos parliamentary threshold itu bisa terus dipercaya? Kalau tidak, demokrasi kita akan rusak,” katanya.

    Hadar menegaskan, sistem yang dibangun harus tetap mempertahankan asas proporsional dengan kekuatan memiliki sifat inklusif. Dengan parliamentary threshold tinggi, sifat inklusif itu akan rusak.

    ”Saya sepakat parliamentary threshold 2,5 persen berlaku nasional,” ujar Hakam. Dikatakan, suara yang tidak terwakili sedang digodok untuk diwadahi melalui konsep konfederasi. Konsep yang belum final itu untuk menjembatani antara parliamentary threshold dan pengecilan jumlah kursi di parlemen.

    Konfederasi untuk menggaet peserta pemilu yang tak lolos parliamentary threshold. Suara hangus yang banyak itu ingin ditarik masuk sistem. (ANG)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sistem Pemilu Perlu Diperbaiki

    Jakarta, Kompas – Pemilihan Umum 2009 dinilai menjadi pemilu yang terburuk pascareformasi. Setidaknya ada tiga masalah dalam Pemilu 2009, yaitu kerangka hukum yang lemah, implementasi yang buruk, dan sistem pemilu yang rumit. Untuk itulah perlu ada penataan sistem pemilu yang lebih baik.

    Hal itu dikemukakan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay dalam Media Briefing yang bertema ”Reformasi Sistem dan Keadilan Pemilu”, Kamis (25/11). Pembicara lainnya yang hadir adalah anggota Komisi II DPR, Arif Wibowo, dan konsultan teknis Kemitraan, Didik Supriyanto.

    Hadar mengatakan, sistem proporsional dengan daftar calon terbuka merumitkan pemilih. Dia mencontohkan, jika ada 20 parpol peserta pemilu, ada sekitar seratus calon anggota legislatif di kertas suara. ”Ini akan merumitkan pemilih. Pemilu 2009 merupakan pemilu terbesar dan terumit di dunia, dari sisi penyelenggara, peserta, dan pemilih, sehingga perlu disederhanakan,” kata Hadar.

    Menurut Hadar, Cetro mengusulkan sistem proporsional campuran (mixed member proportional) yang merupakan varian sistem proporsional, tetapi dalam penetapan calon terpilih terbagi menjadi dua, yaitu sebagian dengan perolehan suara terbanyak dan sebagian lagi berdasarkan nomor urut. Dengan sistem itu, 280 kursi diperebutkan langsung di daerah pemilihan (dapil). Setiap dapil satu kursi, kata Hadar, dan 280 kursi lainnya dibagikan berdasarkan nomor urut seperti yang dikehendaki parpol.

    ”Dengan sistem proporsional campuran, suara rakyat yang hilang tidak banyak dan kelompok marjinal tetap bisa diperhatikan,” katanya.

    Hadar melanjutkan, dalam sistem proporsional terbuka, pertama kali ditentukan berapa kursi di DPR. Misalnya saja ada 560 kursi DPR yang diperebutkan, kemudian dibagi dua, 50 persen dengan kursi dapil dan 50 persen dengan kursi daftar calon.

    ”Syaratnya, mereka yang sudah dicalonkan di kursi daftar calon tak bisa dicalonkan di kursi distrik. Dengan sistem ini, pemilih memberikan suaranya untuk satu calon anggota legislatif di kursi dapil dan satu suara untuk kursi daftar calon,” ujarnya.

    Menanggapi usulan Cetro, Didik Supriyanto mengatakan, apabila sistem proporsional campuran digunakan, harus dipastikan model kelembagaan keterwakilan di Indonesia. (SIE)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jelang 2014, Fraksi Demokrat Gelar Raker

    SBY & Demokrat

    AKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Demokrat DPR RI menggelar rapat kerja fraksi di Hotel Crowne, 26-27 mendatang. Raker yang mengusung tema ‘Bakti untuk Rakyat’ ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

    Rapat kerja yang dihadiri oleh segenap anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja fraksi selama setahun serta merumuskan agenda-agenda strategis partai menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada tahun 2014 mendatang.

    Agenda tersebut antara lain, penguatan kelembagaan fraksi, peningkatan kompetensi anggota fraksi beserta jajarannya, membangun komunikasi politik lintas fraksi dan parpol secara efektif dan berkualitas, membangun koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah, mengoptimalkan penyerapan dan perjuangan aspirasi rakyat serta membangun hubungan baik dengan wartawan dan sosialiasi yang efektif melalui media massa.

    Dalam sambutannya, Anas mengatakan masa depan partai juga berada di tangan anggota dewan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja untuk membangun citra yang baik dengan berbasis kinerja dan akhlak politik yang bertanggung jawab. “Masa depan partai kita di tangan kita sendiri. Tidak boleh ditentukan oleh orang lain,” ungkapnya.

    Sebagai fraksi terbesar di DPR RI, Anas mengatakan Demokrat memiliki tantangan besar. Kinerja yang berbasis pada citra dan akhlak yang baik bisa menjadi investasi di tahun 2014 mendatang. “Saya ingin garis bawahi agar Fraksi Demokrat bukan saja tampil sebagai fraksi yang terbesar, tapi harus dilanjutkan dengan fraksi yang kinerjanya paling baik dan produktivitasnya tinggi,” tambahnya.

    Selain anggota fraksi Demokrat, hadir pula pimpinan fraksi partai sahabat lainnya. Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan pengarahan umum dan pembekalan besok siang.

    ?Penulis: KOMPAS.com Caroline Damanik ? ?Editor: A. Wisnubrata

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Parpol tidak Boleh Terapkan Standar Ganda

    ketua pp golkar

    JAKARTA–MICOM: Ketua PP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan sebuah partai atau fraksi tidak boleh menerapkan standar ganda terkait keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dan jabatan direksi BUMN.

    “Kurang tepat kalau ada standar ganda yang dilakukan oleh sebuah partai. Mestinya kalau ‘lempeng’ (lurus.red), sekalian saja, anggota KPU dan direksi BUMN tidak boleh dari orang partai. Kalau boleh, boleh sekalian. Kalau tidak, ini ada apa,” kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/11).

    Ia menambahkan, Partai Golkar maupun fraksinya tidak akan menerapkan standar ganda terkait hal tersebut. “Silakan saja partai lain menerapkan hal itu, tapi Partai Golkar tidak harus sama dengan partai yang menerapkan standar itu,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Ketika ditanya lebih jauh apakah ada ‘hidden agenda’ dari partai yang menerapkan standar ganda, Priyo mengatakan, apapun yang diinginkan oleh partai atau fraksi tersebut, tak harus sama dengan Partai Golkar.

    “Boleh saja, dia punya keinginan (hidden agenda) ke sana. Kita menilai ada standar ganda, itu tak baik. Sangat disayangkan kalau BUMN dijadikan sapi perahan. Gak boleh standar ganda,” kata Priyo.

    Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Ferrari Romawi mengatakan, bila ada kader Partai Demokrat yang bukan pengurus partai, dipersilakan menjadi direksi di sebuah BUMN. “PD tak mau rebutan soal posisi direksi di BUMN, tapi kalau ada kader yang bukan pengurus, lalu menjadi direksi salah satu BUMN, tak masalah. Kalau pengurus partai jadi direksi BUMN akan bertentangan dengan UU No.19/2003 tentang BUMN,” kata Ferrari.

    Sementara itu, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, penyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu menunjukkan ada kepentingan yang lebih besar dan untuk jangka panjang. “Statemen itu ada hidden agenda, di mana FPD mengincar BUMN dan mengesampingkan KPU dan itu akan terjadi kecurangan. Ada keinginan mendapatkan modal untuk Pemilu 2014,” kata Bambang. (Ant/OL-04)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Amanat Kongres tidak Memungkinkan PDIP Masuk ke Pemerintahan

    JAKARTA–MICOM: Mengacu pada amanat Kongres, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mustahil bergabung dengan pemerintahan. Namun, PDIP siap menjajaki wacana lainnya.

    “Sampai saat ini tidak dimungkinkan masuk ke dalam kabinet. Kalau kemudian ada wacana lain yang mungkin demi bangsa ini ke depan terus bisa dijajaki dengan cara lain, ya kita jajaki,” ungkap Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga Puan Maharani kepada wartawan seusai menghadiri acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (24/11).

    Menurut putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, pintu silaturahmi dan komunikasi harus tetap dibuka karena berpolitik itu adalah berkomunikasi. “Bagaimana kelanjutannya, kita lihat lagi ke depannya,” ujarnya.

    Ia membenarkan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas yang mengatakan belum ada tawaran dari Partai Demokrat agar PDIP bergabung dengan pemerintah.

    “Benar lah. Bahwa kita menjajaki, memang kita menjajaki tapi bahwa secara terbuka kami menolak menerima atau mereka mengajak atau meminta, sampai saat ini saya belum tahu, belum dengar. Secara resmi belum ada tawaran,” ungkap Puan.

    Puan mengatakan siapa yang mengajukan tawaran, harus jelas. “Siapa yang menawarkan kan harus jelas. Tidak mungkin si A mengatasnamakan memberikan tawaran, ternyata pimpinan di atasnya tidak setuju. Jadi siapa yang harus menerima atau menawarkan, kita harus jelas dulu,” terangnya.

    Puan mengatakan segala keputusan partai harus melalui rapat pleno. Segala sesuatu harus diputuskan dalam rapat pleno yang ada ketua umum. Apakah ketua umum atau ketua dewan pembina yang akan memutuskan. “Kita kan tidak tahu. Kita lihat saja ke depannya bagaimana,” pungkasnya. (OL-9)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Parpol Ingin Kuasai KPU Seutuhnya

    JAKARTA–MICOM: Komisi II DPR akhirnya menghasilkan keputusan atas polemik RUU Penyelenggara Pemilu. Anggota parpol diperbolehkan bergabung sebagai komisioner KPU dengan syarat harus mundur saat mendaftar. Namun, kesepakatan itu menuai kecaman dari berbagai pihak.

    “Capaian substansi tersebut memang mengkhawatirkan dan menunjukan akselerasi kepentingan politik mayoritas fraksi di Komisi II. Ini juga menjadi sebuah gejala penguasaan parpol terhadap institusi penyelenggara pemilu,” kata Direktur Advokasi PSHK Ronald Refiandri di Jakarta, Rabu (24/11).

    Ia menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai oleh Komisi II DPR. Namun, ia mengharap kemajuan itu diarahkan untuk menjawab target legislasi. Oleh karena itu, Badan Legislasi harus tetap memasukkan dasar pertimbangan dan keberatan F-PD dan F-PAN sebagai catatan yang tak terpisahkan.

    Koordinator Tepi Jeirry Sumampouw menilai masuknya anggota parpol dalam KPU hanya akan melicinkan proses pengambilan keputusan yang menguntungkan partai bersangkutan. Kasus suap memang bisa ditekan tetapi itu karena yang bersangkutan merupakan bagian dari partai meski secara formal tidak.

    “Alasannya lebih kepada parpol ingin mengatur penyelenggaraan pemilu dan memiliki kemudahan akses terhadap proses pelaksanaan pemilu, dan kalau mereka punya keinginan tertentu, tak perlu lagi berupaya untuk melakukan sogok atau suap terhadap penyelenggara pemilu, sebab sudah bagian dari mereka. Mereka ingin kuasai KPU seutuhnya,” tandasnya. (Din/OL-8)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Redam Keretakan Hubungan dengan Demokrat

    golkar vs demokrat

    JAKARTA–MICOM: Partai Golkar temui Partai Demokrat untuk meredam isu yang memisahkan kedua partai yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber). Partai Golkar sepakat untuk tetap bertahan dalam koalisi.

    Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Hotel Mulia Jakarta, Kamis (25/11). Ical, sapaan akrab Ketua Umum Partai Golkar, mengungkapkan pertemuan ini untuk meredam isu di kedua partai terebut.

    “Pertemuan ini biasa sebagai silaturahmi, kami melihat bagaimana pemerintahan bisa stabil sampai 2014 dan meredam isu yang ingin memisahkan Partai Golkar dan Partai Demokrat,” ujarnya ketika hendak memasuki ruang pertemuan.

    Namun Ical enggan menjelaskan isu yang ia maksudkan. Ia hanya menyatakan bahwa pertemuan semacam ini biasa dilakukan oleh partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber).

    Menurutnya seluruh masing-masing partai politik dalam Sekber biasa melakukan silaturahmi politik. Kini giliran partainya melakukan silaturahmi dengan Partai Demokrat.

    Pertemuan ini diikuti oleh Sekretaris Sekber Syarief Hasan, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup selama satu jam.

    Usai pertemuan, Ical menyatakan bahwa Partai Golkar terus berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan pertemuan ini untuk mengintensifkan komunikasi politik dalam Sekber. Ia menegaskan bahwa kekompakan koalisi harus tetap terjaga. “Kali ini gilirannya partai Golkar yang bertemu kami. Kami diundang Pak Ical,” tuturnya.

    Ia memastikan bahwa pertemuan ini tidak berkaitan dengan rencana reshuffle kabinet. Menurutnya reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

    “Reshuffle itu kamar khusus punya Presiden. Tidak etis masuk kamar khusus atau otoritas politik Presiden,” jelasnya. (OL-9)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ada Risiko Politik jikalau Partai Golkar Dikeluarkan

    Jakarta, Kompas – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, perombakan kabinet merupakan wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dia mengingatkan ada risiko politik jika Partai Golkar dikeluarkan dari kabinet.

    ”Golkar tidak ambil pusing jika (kadernya di kabinet) mau diganti (kader) dari Demokrat, PDI-P, atau siapa saja. Silakan saja, Golkar tidak akan menangisi hal itu. Hanya, risiko politik ditanggung masing-masing,” tutur Priyo, Rabu (24/11) di Jakarta.

    Namun, saat ditanya maksud risiko politik itu, Priyo menjawab, ”Ya, enggak tahu.” Dia juga menyatakan keberatan jika perombakan kabinet ini dikaitkan dengan sikap kritis Golkar terhadap pemerintahan selama ini.

    Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan, kader PDI-P tidak mungkin masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Yudhoyono. Sikap politik itu merupakan amanat Kongres III PDI-P yang menetapkan PDI-P beroposisi terhadap pemerintah.

    ”Tidak mungkin (masuk kabinet). Bukan karena keputusan saya, tetapi selalu saya katakan, hal itu ada di hasil keputusan kongres yang namanya sikap politik partai,” kata Megawati.

    Sesepuh PDI-P, Taufiq Kiemas, menyatakan, hingga saat ini belum ada tawaran dari Partai Demokrat untuk berkoalisi dan masuk dalam kabinet. ”Dalam berpolitik tidak bisa saling bermusuhan. Dalam keadaan apa pun itu, kita harus berteman. Dengan siapa pun harus baik,” katanya.

    Baik-baik saja

    Menurut Priyo, hubungan personal Presiden Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat ini baik-baik saja. Dia juga belum tahu apakah PDI-P akan masuk kabinet.

    ”Setahu saya, keputusan akhir PDI-P ada di tangan (Ketua Umum PDI-P) Ibu Megawati. Namun, jika PDI-P memutuskan masuk koalisi, kami akan ucapkan selamat datang,” ujar Priyo.

    Saat ini ada tiga kader Partai Golkar yang duduk di kabinet. Mereka adalah Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengingatkan tidak perlu saling mengancam atau menekan dalam wacana perombakan kabinet. Sebaiknya hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.

    Saan menegaskan, Partai Demokrat terus mengusahakan koalisi tetap utuh dan solid. Jika ada pihak lain yang masuk ke koalisi, hal itu tidak akan mengganggu anggota koalisi lama. Sebab, tujuan menarik anggota baru semata untuk lebih mengefektifkan pemerintahan dan memperlancar program-program nasional.

    ”Kami saling memahami dan menghargai posisi masing-masing. Sikap kritis tidak dilarang di koalisi, bahkan tetap dibutuhkan asal obyektif dan konstruktif,” ujar Saan. (NWO/WHY)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Isu Gayus dan Saham KS: Adu Kuat Demokrat Vs Golkar

    golkar vs demokrat

    INILAH.COM, Jakarta – Sebulan terakhir, dua isu panas nan sensitif menohok dua partai politik terbesar yakni Partai Demokrat dan Golkar. Semua serba sumir, namun efeknya nyata, citra partai dipertaruhkan. Siapa yang untung?

    Bermula dari kisruh penawaran perdana saham Krakatau Steel ( IPO KS) Oktober lalu, kasak-kusuk politisi Senayan mengarahkan ada permainan orang politik dalam penawaran saham saham yang dinilai cenderung murah yakni Rp850 per lembar.

    Disebut-sebut, Partai Demokrat mendulang untung atas penjualan saham BUMN itu. Apalagi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Anas Urbaningrum kepergok bertemu Meneg BUMN Mustafa Abubakar meski pertemuan itu dibantah membahas apalagi meminta jatah saham KS. “Untuk mengenalkan Ketua Fraksi Partai Demokrat Pak Jafar Hafsah,” aku Anas.

    Stigma yang muncul atas kasak-kusuk tersebut, Partai Demokrat diuntungkan dengan IPO KS itu. Ekstremnya lagi, hal itu demi kepentingan Pemilu 2014 sebagai modal logistik. Bola liar yang jelas tak menguntungkan pencitraan Partai Demokrat.

    Tak lama berselang, menyeruak kasus pelesiran Gayus H Tambunan ke Bali yang dikaitkan pertemuan dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie. Persis dengan isu KS-Partai Demokrat, isu pertemuan Gayus-Ical juga sumir.

    Tak jelas kebenaran informasinya. Ical dan segenap eleman Partai Golkar membantah keras pertemuan tersebut. Ditambah dengan alibi yang memang cukup kuat mematahkan informasi itu.

    Partai Golkar menilai, munculnya isu tersebut tak lebih untuk mendelegitimasi Partai Golkar dalam Pemilu 2014 mendatang. “Saya kan orang politik dan dahulu saya orang bisnis. Ini ada skenario untuk (Pemilu) 2014. Memang kita lihat Golkar menguat, jadi perlu ada cara untuk mendiskreditkan Partai Golkar dan tokohnya,” kata Ical.

    Cukup rasional pernyataan Ical. Meski masih empat tahun lagi, tidak mustahil, isu pertemuan Gayus-Ical menggerogoti kepercayaan publik terhadap Partai Golkar. Secara bersamaan, isu pertemuan Ical-Gayus dengan sendirinya menggeser isu Partai Demokrat-KS.

    Di tengah suasana yang memanas terkait isu Gayus keluar masuk tahanan, Sekretaris Departemen HAM DPP Partai Demokrat Rachland Nasidik menyebutkan pernyataan Presiden SBY yang tidak bisa mencampuri kasus Gayus merupakan manifestasi otonomi politik di hadapan partai koalisi, khususnya Golkar.

    “Presiden memberi pesan pada Partai Golkar bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Dan koalisi tidak boleh diubah menjadi meja transaksi politik untuk menghalangi proses hukum kasus Gayus, apabila kehendak demikian ada,” ujarnya.

    Pernyataan Rachland ini makin menjelaskan kepada publik, perihal perseteruan Golkar dan Demokrat yang termanifestasikan dengan dua isu panas satu bulan terakhir ini. Namun, ‘korban’ atas dua isu tersebut tak lain adalah Partai Demokrat dan Partai Golkar.

     

    Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai pernyataan Rachland Nasidik yang menyeret Partai Golkar sangat tendensius. Kesan yang muncul, Partai Golkar selalu menyalahi hukum dan memanfaatkan kekuasaan. “Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Partai Demokrat-lah yang selama ini mengangkangi hukum dan memanfaatkan kekuasaan,” katanya.

    Anggota Komisi III DPR ini menegaskan, pernyataan Rachland sesungguhnya lebih tepat diarahkan kepada Presiden SBY dan Demokrat sendiri. Ia memberi contoh soal siapa yang memberikan remisi, pengampunan terhadap para koruptor.

    “Partai Golkar tak akan mampu. Yang mampu melakukan itu adalah orang atau partai yang memiliki kekuasan. Pernyataan itu lebai. Memukul air terpecik muka sendiri,” cetusnya.

    Politisasi atas dua isu tersebut, suka tidak suka akan menguntungkan salah satu pihak yang menjadi obyek pemberitaan itu yakni Partai Demokrat dan Partai Golkar.

    Terlalu sumir, jika menilai dua isu isu tersebut sengaja dihembuskan oleh ‘pihak ketiga’ yang bertujuan untuk merusak hubungan kedua partai peserta koalisi di pemerintahan SBY-Boediono. Karena faktanya, justru kedua partai itulah yang memiliki peluang untuk memainkan dan mengolah isu politik.

    Harus diakui, munculnya isu KS yang dilekatkan terhadap Partai Demokrat jelas menguntungkan Partai Golkar. Juga sebaliknya, isu pertemuan Gayus-Ical juga menguntungkan Partai Demokrat.

    Karena secara kalkulasi politik, kedua partai ini memang saling berkejaran satu dengan lainnya. Apalagi dalam survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), posisi Partai Golkar kecenderungan menaik dari April 2010 sebesar 11% menjadi 12% pada Agustus lalu. Sedangkan di periode yang sama Partai Demokrat mengalami stagnasi di posisi 27%. Sudahkah bisa ditebak siapa pemenang pertarungan dua isu ini? (mdr)

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.