TAPAKTUAN – Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten Aceh Selatan menemukan sembilan kasus pelanggaran kampanye yang dilakukan peserta Pemilu 2009.
“Hingga hari ke-11 masa kampanye rapat umum, kami telah mencatat sembilan kasus pelanggaran yang dilakukan partai politik atau para caleg peserta pemilu,” kata Ketua Panwaslih Aceh Selatan, Yusrizal di Tapaktuan, tadi malam.
(more…)
BANDA ACEH – Komite Independen Pemilihan (KIP) Aceh telah menerima pengajuan 25 lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menjadi pemantau Pemilu 2009 di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Sampai saat ini, sudah tiga LSM yang mengembalikan formulir permohonan akreditasi dan validasi ke KIP Aceh.
“Tiga sudah mengembalikan formulir pendaftaran dari 25 LSM yang mengajukan permohonan,” kata ketua kelompok kerja organisasi KIP, Nurjani, tadi malam.
(more…)
LHOKSEUMAWE – Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah dikeluarkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, ditemukan ratusan pemilih yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan nama ganda. Tak hanya itu, sejumlah anggota TNI juga tercantum dalam DPT tersebut.
Adanya KTP dan nama yang diduga ganda, serta anggota TNI yang masuk dalam DPT ini, diketahui jajaran Kodim 0103/Aceh Utara. Dandim Aceh Utara Letkol Inf Yusep Sudrajat, dalam konferensi pers, Senin (23/3) mengatakan, hal ini berawal dari penemuan pihaknya terhadap adanya sembilan anggota TNI yang masuk dalam DPT Aceh Utara, dua minggu lalu.
(more…)
BANDA ACEH – Kampanye para calon legislator menggelikan dan program yang dipaparkan terlalu mengada-ada. Misalnya, ada caleg yang berjanji akan menggratiskan biaya pendidikan, kesehatan serta BBM pada masyarakat apabila ia terplih.
Janji ini terekam dari dialog Serambi dengan beberapa warga baru-baru ini. “Ada caleg yang menyatakan, kalau ia terpilih maka dana pembagian hasil migas bisa dikelola 70 persen oleh pemerintah Aceh. Imbas dari semua ini rakyat Aceh tidak usah bekerja dan akan mendaoat gaji,” ujar Nur seorang perempuan dari Lhokseumawe.
(more…)
Jakarta, Kompas – Setelah pembatalan Pasal 214 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, cara penetapan calon anggota DPR dan DPRD terpilih dilakukan dengan sistem proporsional terbuka murni, bukan proporsional terbuka terbatas lagi. Penetapan tidak menggunakan sistem distrik murni, seperti pemilu anggota DPD, karena peserta pemilu DPR dan DPRD adalah partai politik.
Hal itu diungkapkan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), I Gusti Putu Artha, dalam pertemuan dengan perwakilan partai politik terkait penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih di Jakarta, Senin (23/3). Oleh karena itu, suara perolehan sah calon anggota DPR, DPRD, dan partai dikonversi menjadi suara partai saja.
(more…)
Partai Keadilan Sejahtera mencerminkan sebuah kekuatan baru yang mencirikan pluralitas Islam perkotaan. Ia menjadi mosaik yang menghubungkan patahan-patahan dikotomis antara Islam tradisional dan modern, antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karakteristik baru dari wajah politik aliran. BAMBANG SETIAWAN
Citra yang melekat pada diri Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai perwujudan dari kekuatan partai Islam pluralis juga tecermin dalam hasil survei nasional yang dilakukan Litbang Kompas 20 Februari-3 Maret 2009. Terbanyak (49,3 persen) dari calon pemilih PKS dalam Pemilu 2009 adalah penganut agama Islam yang tidak terikat dalam salah satu aliran besar (NU atau Muhammadiyah). Baik pemilih dengan latar belakang agama Islam beraliran NU maupun Muhammadiyah memang menyumbang cukup besar pada kekuatan PKS, tetapi terbanyak adalah pribadi-pribadi yang tidak memiliki ikatan emosional dengan kedua aliran tersebut.
(more…)
Menghadapi Pemilu 2009, partai politik di Indonesia mulai berjuang melakukan banyak hal untuk meraih suara, umumnya supaya dapat menempatkan kader di kursi DPR. Tak ketinggalan pimpinan parpol makin sering tampil di media massa untuk menunjukkan eksistensi.
Namun, tidak demikian halnya dengan Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB). Partai yang pada Pemilu 2009 ini menjadi peserta pemilu untuk kedua kalinya itu justru terkesan melawan arus. Pimpinannya tak banyak muncul di media massa. Kader partai justru ditanam dari tingkat bawah, yakni menjadi anggota DPRD kabupaten/kota dahulu, baru kemudian ke DPRD provinsi.
(more…)
TANGGAL 9 April 2009 mendatang, seluruh rakyat Indonesia akan menggunakan haknya mengikuti Pemilu Legislatif. Pemilu ke-10 dalam sejarah republik Indonesia, sejak Pemilu pertama tahun 1955. Bagi rakyat Aceh, Pemilu 2009 sangat bermakna, selain memilih 38 caleg dari partai nasional, dapat memilih calon legislatif (caleg) yang diusung oleh enam partai politik lokal (parlok) yang tidak ada di provinsi lain. Banyak yang memprediksi, untuk tingkat kabupaten/kota, caleg parlok akan mengalahkan partai nasional.
Pada dimensi lain, Pemilu tahun ini merupakan Pemilu bersejarah di Aceh, pasca konflik dengan ditandatanganinya perjanjian damai di Helsinki pada 15 Agustus 2005 antara Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Semua berharap, Pemilu kali ini tidak digelar di bawah ujung bedil. Para pemilihnya benar-benar merdeka menentukan hak pilih mereka.
(more…)
PEMILIH Cerdas menjadi penyadaran, terutama bagi pemilih pemula untuk menggunakan potensi akalnya secara sadar memutuskan suatu pilihan. Ini dapat menekan kegamangan caleg mana yang pantas dipilih dari sekian ribu yang foto mereka bertebaran di seluruh penjuru mataangin Aceh, baik tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga caleg tingkat pusat.
Gerakan yang digagas PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menjadi penting untuk memperkuat kualitas pemilu 2009, sehingga rakyat tidak seperti membeli “kucing dalam karung”. Di sinilah perlu kecerdasan, terutama pemilih pemula di tengah isu kampanye,
(more…)
SEPERTI biasa, pemilihan umum kini sudah diambang pintu. Seperti biasa pula, jamu pembangunan dan berbagai resep masa depan kini mulai ditawarkan dimana-mana.. Ada janji dan ungkapan yang jujur dan realistis, ada pandangan utopis. Tak kurang pula, ada rencana dan komitmen gombal yang juga seringkali laku dijual. Tidak ada yang salah dengan tawaran dan janji masa depan itu.K arena memang begitulah mekanisme pasar demokrasi adanya.
Di sebalik kampanye dan keragaman visi masa depan yang ditawarkan, ada satu dosa kolektif yang seringkali dilakukan, terutama dalam kaitannya dengan strategi persuasi dan kampanye untuk mendapat suara sebanyak mungkin. Kampanye, seperti biasanya, dimanapun di dunia, seringkali lebih bernuansa upaya mempengaruhi pemilih dengan segala cara, sedapatnya mematuhi ketentuan dan aturan yang berlaku. Tidak jarang ada asumsi-asusmsi yang digunakan secara sengaja atau tidak sengaja yang memperlakukan publik pada posisi “bodoh”, atau dapat “dibodohi”. Ada pula yang menganggap pemilih telah menderita penyakit “lupa kolektif” terhadap kejadian masa lalu yang telah dilakukan oleh partai politik ataupun individu.
(more…)