Category: Political Marketing

Sejak bergulirnya era kampanye terbuka tanggal 16 Maret 2009 sampai tulisan ini dibuat, perhelatan kampanye terbuka di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kurang menarik, lesu dan tidak bersemangat, hal ini sangat kontras dengan pertumbuhan demokrasi yang sangat cepat pasca penandatanganan MoU Helsinki. Bahkan, ikrar Pemilu damai yang digembar-gemborkan di depan Masjid Raya Baiturrahman serta dicanangkan di berbagai Kabupaten/Kota tidak diindahkan sama sekali, terbukti Brigade 8 PKS Aceh berani mengancam Partai Aceh yang diduga melakukan tindakan kriminal dengan memukul kader PKS di Lhokseumawe ataupun melakukan tindakan tidak terpuji kepada kader wanita PKS di Bireuen tanggal 16 Maret 2009 ketika konvoi bersama parpol mengawali rangkaian kampanye terbuka.
(more…)

Zaman sudah membunuh ideologi. Partai politik bukan lagi adonan dari aspal keyakinan, pasir prinsip, batu moral dan kerikil falsafah yang akan mengantar pada tujuan kesejahteraan. Parpol kini tak lebih dari sekadar papan reklame yang menjadi penghias sepanjang jalan. Sementara jalanannya sendiri ganti dibangun dari pondasi kepentingan.

Tak percaya? Coba apa masih laku menggelar rapat akbar partai di tengah lapangan minus musik dangdut? Apa masih jitu mengetuk rumah orang menawarkan program? Masih untung lho kalau tidak dijawab bantingan pintu. Atau coba saja tanya caleg PDIP apa ideologi partainya? Mayoritas paling hanya mampu menunjuk gambar besar Soekarno.
(more…)

ISLAM dengan totalitas ajarannya, mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia. Tidak hanya sebatas mengatur ‘ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (mu’amalah), termasuk pengaturan sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Tujuannya mewujudkan kemaslahatan umat, tegaknya nilai-nilai keadilan di bumi. Jika nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan itu diabaikan, maka sungguh akan terjadi berbagai bentuk diskriminasi, penindasan dan kezaliman.

Islam mengatur dan menetapkan bahwa harus ada pemimpin yang akan menyelenggarakan dan mengawasi jalannya pemerintahan negara. Harus ada lembaga yang membuat peraturan, juga harus ada lembaga yang secara khusus menegakkan supremasi hukum. Ketiga otoritas itu–dalam teori kenegaraan modern disebut saparation of power, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Begitu pun pentingnya satu pemerintahan (negara) dalam mengatur dan memberikan perlindungan kepada rakyatnya, tetapi Islam tidak pernah memberikan suatu model atau bentuk dari suatu negara tersebut. Maka munculnya perbedaan di kalangan para ahli hukum dan pakar politik, adalah sesuatu yang wajar.
(more…)