siwah.com

Category: Political Marketing

  • Partai Aceh Mendaftar

    Banda Aceh, Kompas – Setelah menolak pelaksanaan tahapan pemilu kepala daerah di Aceh, Partai Aceh, Jumat (20/1), akhirnya memutuskan mengikuti Pilkada Aceh. Mereka kemarin mendaftarkan delapan pasang calon kepala daerah untuk pemilihan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota.

    Di Banda Aceh, Partai Aceh mendaftarkan secara resmi Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur periode 2012-2017 ke Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Pendaftaran Zaini- Muzakir itu diikuti iring-iringan massa yang diperkirakan lebih dari 1.000 orang.

    Seusai pendaftaran, Muzakir mengatakan, selain gubernur dan wakil gubernur, Partai Aceh secara serentak juga mendaftarkan tujuh pasang calon kepala daerah di kabupaten dan kota.

    Sebelumnya, Partai Aceh menolak mendaftarkan diri pada Pilkada Aceh dengan alasan Pilkada Aceh saat ini bertentangan dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh dan Nota Kesepahaman Helsinki.

    Terkait hal itu, Zaini mengatakan, keikutsertaan mereka dalam pilkada ini sebagai bentuk menjaga kelangsungan perdamaian Aceh. Dalam politik, ungkapnya, tidak ada harga mati, semua bisa berubah.

    Muzakir adalah mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Zaini adalah tokoh senior GAM yang terlibat dalam perundingan Helsinki 2005.

    Kini, tanpa qanun, Partai Aceh mengikuti pemilihan. Bahkan, hingga Jumat sore sudah tujuh pasang yang diusung partai ini di tujuh kabupaten/kota. Zaini menyebutkan, dasar hukum pilkada sudah tepat meski nanti masih dibutuhkan qanun.

    Keikutsertaan Partai Aceh dalam pilkada juga diakui Zaini sebagai titik kompromi agar suhu politik di Aceh tidak bertambah panas. Menurut dia, titik kompromi dalam politik biasa dilakukan. Hal ini seperti terjadi dalam perundingan damai dengan Pemerintah Indonesia di Helsinki tahun 2005.

    Zaini-Muzakir juga didukung sejumlah partai politik lain. Anggota KIP Aceh, Robby Syahputra, mengatakan, selain didukung Partai Aceh, pasangan ini juga didukung Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, dan satu partai lokal.

    Muzakir mengatakan, semua partai politik telah menyatakan berkoalisi dengan Partai Aceh untuk mengusungnya, kecuali Partai Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan. ”Mereka sudah punya calon sendiri,” kata Muzakir.

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan, penyesuaian jadwal pemungutan suara Pilkada Aceh diharapkan juga menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, pengunduran jadwal tetap memiliki dasar hukum yang kuat. (INA/HAN)

    Source : Kompas.com

  • Mualem: Hanya Demokrat Dan PPP Tidak Bersama Kami

    BANDA ACEH– Ketua Umum Partai Aceh Muzakir Manaf mengatakan, sejumlah partai politik di Aceh memberikan dukungan untuk pasangan calon gubernur Zaini Abdullah-Muzakir Manaf  dari Partai Aceh.

    “Kecuali Demokrat dan PPP, semuanya di belakang kami,” kata Muzakir Manaf saat menggelar konferensi pers usai mendaftar ke KIP, Jumat (20/1/2012).

    Selain itu, pria yang akrab disapa Mualem ini menambahkan, pihaknya sudah siap menerima kekalahan. “Tapi kami yakin akan menang dan memperoleh suara tertinggi,” ujarnya.

    Di akhir konferensi pers, Mualem menghimbau kepada segenap masyarakat Aceh untuk memberikan sokongan yang padu kepadanya. “Karena Partai Aceh adalah salah satu harapan untuk Aceh,” ujarnya.

    Sebelumnya di sela-sela pendaftaran, Muzakir Manaf meminta kepada KIP Aceh untuk dapat menjalankan Pilkada yang sempurna, jujur, dan Adil.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Menteri Gamawan Minta Konsensus Damai pada Kandidat

    JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menyatakan mendorong adanya konsensus damai dalam Pilkada Aceh untuk menghindari terjadinya konflik pascapilkada. “Rasa aman dan damai tanggung jawab semua pihak, termasuk tokoh masyarakat,” kata Gamawan di kantornya, Jumat, 20 Januari 2012.

    Gamawan meminta kepada kandidat yang bersaing di Pilkada Aceh nanti bersedia untuk menandatangani konsensus itu. Tak hanya calon gubernur, Gamawan juga akan melibatkan calon bupati dan wali kota dalam konsensus perdamaian itu. Meski masih calon, para kandidat itu sudah termasuk tokoh karena dikenal masyarakat. “Bahkan ada yang sudah memiliki reputasi nasional,” ujar Gamawan melanjutkan.

    Gamawan yakin masyarakat Aceh akan mendukung adanya konsensus perdamaian apabila para tokoh itu, baik partai lokal maupun nasional, mau berkomitmen. “Jadi mari bersama-sama kita menjaga Aceh untuk masyarakat Aceh juga,” kata Gamawan.

    Usulan Menteri Dalam Negeri tersebut muncul terkait adanya kekhawatiran munculnya aksi anarkis yang tidak diinginkan setelah pelaksanaan Pilkada Aceh. Aksi anarkis tersebut biasanya terjadi di daerah ketika pasangan calon peserta pilkada tersebut dinyatakan kalah oleh KPU setempat.

    Menurut Gamawan, rencana konsensus itu merupakan salah satu langkah antisipasi agar kisruh pasca-pelaksanaan pilkada tidak terjadi.

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jangan Korbankan Perdamaian

    Jakarta, Kompas – Menyusul meningkatnya eskalasi politik dan gangguan keamanan menjelang pemilihan umum kepala daerah di Aceh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta politikus yang berhadapan untuk menahan diri. Presiden meminta semua pihak menyukseskan pilkada di Aceh.

    ”Jaga stabilitas politik dan keamanan daerah yang telah kita capai. (Setelah) 32 tahun gejolak dan konflik bersenjata di Aceh bisa kita akhiri tahun 2005. Saya serukan, politikus yang saling berhadapan (di sana) harus bisa menahan diri. Jangan korbankan demokrasi, proses perdamaian, dan ketenteraman masyarakat,” kata Presiden, Kamis (19/1), saat memberikan instruksi dan arahan khusus di hadapan peserta Rapat Kerja Nasional Pemerintah Tahun 2012 di Jakarta.

    Presiden mengajak semua pihak ikut bertanggung jawab menyukseskan Pilkada Aceh. ”Mari jalankan pemilu kepala daerah di Aceh dengan tertib, aman, fair, dan demokratis,” katanya.

    Di Banda Aceh, Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memutuskan menggeser jadwal pemungutan suara pilkada di Aceh dari 16 Februari 2012 menjadi 9 April 2012. Pengunduran jadwal itu didasarkan pertimbangan waktu untuk pendaftaran, verifikasi data, pencetakan surat suara, dan lainnya.

    ”Keputusan itu atas masukan dari KIP kabupaten dan kota. Pertimbangannya, KIP kabupaten/kota tak mungkin membuka pendaftaran dan verifikasi dalam waktu tujuh hari. Karena itu, kami sepakat untuk menggeser jadwal pemungutan suara 9 April,” ujar Komisioner KIP Aceh Robby Syahputra.

    Pada 17 Januari lalu, putusan sela Mahkamah Konstitusi memerintahkan termohon (KIP Aceh dan KPU) membuka kembali pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota untuk memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon baru yang belum mendaftar. Pelaksanaan verifikasi sampai tujuh hari sejak putusan sela dikeluarkan.

    KIP Aceh akan membawa putusan rapat pleno terkait pergeseran jadwal pilkada itu ke MK untuk mendapatkan persetujuan. ”Kami memohon kepada MK untuk menetapkan jadwal yang baru ini. Kami yakin MK dapat memahami ini,” katanya. Komisioner KIP Aceh lainnya, Yarwin Adi Dharma, mengatakan, draf hasil rapat pleno KIP itu dikirimkan ke MK, Jumat ini.

    Partai Aceh memutuskan akan mendaftarkan serentak calon kepala daerah. Juru Bicara Partai Aceh Fachrul Razi mengatakan, pihaknya mengusung pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

    Wakil Ketua MPR Ahmad Farhan Hamid dan Wakil Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh dan Papua DPR Nasir Djamil dalam diskusi di DPD, Rabu, mengatakan, perlu diantisipasi dampak pengunduran jadwal. (WHY/HAN/DIK/INA)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Aceh Jadi Model Penyelesaian Sengketa Internasional

    Dalam diskusi panel bertema “Settling International Disputes: Lessons from the Past, Challenges for the Future” pada hari Rabu (18/1/2012), Duta Besar Indonesia untuk Perwakilan Tetap New York, I Gusti Wesaka Puja, menjelaskan bahwa penyelesaian konflik internal di Aceh adalah model yang dapat digunakan untuk penyelesaian berbagai sengketa internasional dewasa ini.

    Diskusi panel hasil kerjasama PTRI New York, Perutusan Tetap Finlandia, serta International Peace Institute itu difokuskan pada mediasi sebagai penyelesaian konflik secara damai ala pendekatan otonomi khusus yang diterapkan di Pulau Aland, Finlandia, serta Propinsi Aceh, Indonesia; maupun tantangan yang masih dihadapi dalam penyelesaian konflik yang masih berlangsung di Abyei (antara Sudan Utara dan Sudan Selatan) dan wilayah Kurdistan, Irak.

    Mengawali pemaparannya dengan konteks sejarah dan proses penyelesaian konflik di Aceh, mulai dari pemberlakuan Humanitarian Pause (Jeda Kemanusiaan), Cessation of Hostilities (CoHa) hingga disepakatinya perjanjian damai Helsinki (MoU Helsinki), yang telah diberlakukan di Aceh melalui UU Pemerintahan Aceh (UU PA) No. 11 tahun 2006, Dubes I Gusti Wesaka Puja menggarisbawahi sejumlah pelajaran yang dapat ditarik dari kasus Aceh.

    Pertama, komitmen yang kuat dari kepemimpinan nasional. Kedua, kesepakatan antara pihak yang berkonflik seyogianya bersifat sekomprehensif mungkin, guna menghindari munculnya kembali konflik. Ketiga, penyelesaian politis yang menyeluruh akan lebih berhasil dibandingkan pendekatan bertahap. Keempat, lingkungan politik yang demokratis merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelesaian konflik. Kelima, pentingnya kondisi psikologis yang memadai dalam negosiasi. Keenam, perlunya peran seorang negosiator yang tangguh dan berpengalaman, adil, serta memiliki jaringan kerja internasional yang luas. Dan ketujuh, pihak-pihak yang melakukan negosiasi harus melakukan konsolidasi internal, untuk mencegah perpecahan di tubuh masing-masing pihak yang berpotensi mengganggu kesepakatan antara kedua pihak.

    Pada kesempatan sama, saat menutup diskusi panel, Deputi Wakil Tetap RI, Duta Besar Yusra Khan, menyampaikan pendekatan otonomi khusus sebagaimana yang diterapkan di Aceh telah terbukti memiliki keuntungan, sehingga patut dipertimbangkan oleh PBB maupun badan-badan internasional lain sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik internal secara damai.

    “Penting untuk meningkatkan saling percaya di kedua pihak yang berkonflik,” ungkap Yusra Khan. Lebih jauh ia mengatakan pula bahwa Indonesia akan terus melakukan upaya diplomatik, untuk menjelaskan situasi di Aceh itu. “Hal tersebut dapat tercapai upaya-upaya diplomatik dan politik secara terus menerus.”

    Diskusi panel ini dibuka oleh Duta Besar Jarmo Viinanen dari Finlandia, dan menghadirkan pula pembicara Camilla Gunnell, Kepala Pemerintahan Pulau Aland, Finlandia; Elisabeth Nauclér, anggota Parlemen Finlandia; Dr. Suliman Baldo, Direktur Africa Program, International Center for Transitional Justice; Dr. Liam Anderson, Associate Professor of Political Science, Wright State University; serta Robert Dann, Chief a.i., Mediation Support, Policy and Mediation Division, Department of Political Affairs PBB.

    Sejauh ini, dukungan internasional untuk Aceh dan Papua –yang masih terbelit konflik terbuka dan konflik politik memang cukup besar. Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa berulangkali mengatakan, posisi Indonesia sangatlah kuat sehingga kemungkinan campur tangan negatif dari luar negeri dapat dihindari melalui diplomasi.

    Meskipun demikian, para aktivis HAM sangat mengkuatirkan kondisi terakhir di kedua wilayah ujung Barat dan ujung Timur Indonesia ini.

    Koordinator KONTRAS, Haris Azhar, kepada The Atjeh Post mengatakan, secara institusional eks GAM memiliki Partai Aceh (PA) yang mayoritas. Politisi PA masih bisa memboikot pilkada dan bahkan melakukan manuver (taktik politik) lain.

    “Di satu sisi, Irwandi juga tokoh populis dan dia bisa berwacana dalam merespon pemilukada. Saya punya analisa, ada yang memang ingin memanfaatkan sengketa pemilukada untuk menjadikan situasinya lebih buruk lagi. Di Aceh mereka bisa eksekusi kumpulan orang Aceh yang tinggal dalam gang, dan ini dugaan saya hanya orang lokal yang tahu dimana orang Jawa kumpul. Ini satu kekuatan khusus yang hanya bisa dikuasai kelompok khusus yang mampu melakukan eksekusi secara berulang dalam waktu dekat,“ kata Haris Azhar.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Wawancara Khusus Muzakir Manaf: Kami Sudi Bergandeng Tangan, Bertukar Pendapat

    Jalan panjang Partai Aceh menuju Pilkada Aceh 2012 akhirnya menemukan ujungnya setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan membuka kembali kran pendaftaran calon kepala daerah untuk ketiga kalinya. Awalnya, sempat muncul kekhawatiran Partai Aceh menolak mendaftar seperti dalam dua kesempatan sebelumnya. Namun, sebelumnya isu bergulir jauh, Ketua Partai Aceh Muzakir memastikan partainya akan mendaftar kali ini.

    Ditemui The Atjeh Post di sebuah rumah di kawasan Ulee Kareng, Banda Aceh, Kamis sore, 19 Januari 2012, Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem ini sedang berbicara santai dengan sejumlah anggotanya. Sesekali ia tertawa kecil ketika ada yang membuat lelucon.

    Mengenakan baju biru garis-garis dan celana jeans yang terlipat bagian bawahnya, Mualem jauh dari kesan sangar, sesuatu yang pernah melekat pada dirinya ketika masih menjadi Panglima Tertinggi GAM. Sore itu, ia dikelilingi sejumlah politisi muda, anggotanya di partai bentukan mantan kombatan GAM itu. Hadir di sana antara lain Juru Bicara KPA Mukhlis Abee, Teungku Jamaica, Kautsar, dan sejumlah lelaki yang rata-rata masih berusia muda.

    Sore itu, rupanya mereka sedang menyusun persiapan untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Sesekali telepon Mualem berdering. “Putusan rapat beuklam tanyoe ka pasti ta daftar lheueh Jumat,” kata Mualem saat berbicara di telepon.

    Di tengah kesibukan itu, Mualem menerima wartawan The Atjeh Post untuk sebuah wawancara khusus. Berikut petikannya.

    Mahkamah Konstitusi telah membuka kembali pendaftaran calon kepala daerah. Kapan Partai Aceh akan mendaftarkan calonnya?
    Semalam kami sudah membuat keputusan, Partai Aceh mendaftar besok selepas sembahyang Jumat (20/1/2012). Kami akan datang beramai-ramai dengan teman-teman. Pasangan yang telah kita tetapkan dulu antara Doto Zaini Abdullah dan saya sendiri (untuk posisi calon gubernur dan wakil gubernur).

    Bagaimana dengan calon kepala daerah di kabupaten/kota?
    Di kabupaten/kota, mereka semua sudah siap untuk mendaftar bupati dan walikota. Saya rasa di Aceh Jaya juga sudah mendaftar hari ini. Paling lambat dalam dua hari ini kami akan mendaftar semua. Kami tetap menjalankan komitmen untuk mendaftar.

    Kalau soal hubungan lobi-lobi politik dengan Jakarta apakah ada komitmen tertentu?
    Ya, saya rasa begitu. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tokoh-tokoh Aceh yang ada di Jakarta karena telah membantu melobi. Bahkan beberapa orang yang komitmen untuk membantu atau melobi di pusat cukup bagus dan cukup bermakna.

    Kami juga sangat terimakasih kepada Menteri Dalam Negeri, Menko Polhukam, Mahkamah Konsitusi serta Bapak Presiden SBY sendiri. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang tak terhingga dengan segala upaya teman-teman di Jakarta untuk masa depan Aceh.

    Kalau soal keamanan bagaimana?
    Untuk keamanan ini tergantung di tangan kepolisian. Pun begitu, di pihak kami PA dan KPA tetap mendukung kepolisian dalam menjaga keamanan di Provinsi Aceh khususnya, dan Indonesia umumnya. Kami juga mengutuk keras tindakan-tindakan yang telah lalu, penembakan semena-mena yang terjadi kepada rakyat biasa, walaupun mereka orang luar Aceh, tetapi bagi kami cukup berduka cita terhadap musibah tersebut.

    Dengan mendaftar ke Pilkada, tentu punya cita-cita ke depan untuk Aceh dan masyarakat Aceh. Bisa dijelaskan seperti apa keinginan Anda?
    Bagi pihak kami, untuk membangun Aceh ke depan, saya harap dan saya imbau jika nanti terkabul, atau kita dapat kemenangan untuk memerintah Aceh masa depan, kita sama-sama akan membangun Aceh. Di mana ada kekurangan, kita sudi bergandeng tangn, bertukar pendapat, di mana yang kurang, apa yang patut kita buat  di segala lini lah. Terutama sekali kepada pakar-pakar di bidang tertentu yang masih kurang. Contohnya dari segi pendidikan, kesehatan dan pertanian ataupun perkebunan, khususnya untuk menyentuh ke bawah terutama sekali bagi orang-orang yang kurang mampu. Itu komitmen kami.

    Yang kedua, butir-butir MoU (Helsinki) harus disempurnakan secepatnya sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-undang PA (Pemerintahan Aceh). Ini pun harus segera diwujudkan supaya rakyat Aceh dapat menikmati apa yang telah terjadi dengan ada perjanjian MoU Helsinki.

    Kami juga punya keinginan, ke depan kita akan undang pakar-pakar baik itu di bidang pendikan maupun kesehatan. Sebagai contoh di bidang kesehatan. Kita akan undang dokter-dokter ahli dari luar negeri untuk memperbaiki fasilitas dan mutu kesehatan. Selama ini kalau kita lihat, banyak orang Aceh yang berobat ke luar negeri. Nanti kita akan bawa dokternya ke sini, supaya orang Aceh tidak perlu lagi berobat ke luar negeri. Di samping juga program Askes pengobatan gratis kepada masyarakat.

    Bagaimana konsep Mualem untuk Partai Aceh ke depan. Apa yang mau dikembangkan untuk Partai Aceh ini?
    Kami juga ingin membuka sayap ke semua orang Aceh dan semua suku-suku yang ada di Aceh mari kita berpayung di bawah Partai Aceh untuk membangun Aceh di masa depan. Kami membuka peluang kepada semua elemen masyakarat Aceh untuk membangun Partai Aceh.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Komisioner Yakin MK Kabulkan Permohonan KIP Aceh

    BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh mengatakan pihaknya yakin Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan permohonan KIP Aceh yang telah menyusun draf tahapan Pilkada baru, yang telah disusun KIP Aceh bersama KIP Kabupaten/Kota dalam rapat koordinasi, Kamis (19/1) di KIP Aceh.

    “Kami yakin MK akam mengabulkannya,” kata Anggota Komisioner KIP Aceh Roby Saputra didampingi Yarwin Adi Dharma menganggapi pertanyaan wartawan jika MK tidak mengabulkan permohonan KIP Aceh tentang tahapan baru tersebut.

    Dalam tahapan baru itu, KIP Aceh menetapkan hari pemilihan yang sebelumnya telah ditetapkan pada 16 Februari bergeser menjadi 9 April 2012, dikarenakan KIP Aceh kembali membuka kembali pendaftaran bagi calon kepala daerah baru yang belum melakuka pendaftaran.

    “Inilah yang dapat kami sampailkan dan inillah hasil berpikir kami untuk teknis pelaksanaan penyelenggaraan pemilhan,” kata Yarwin. “Dikarenakan juga pelaksaan pemilihan juga merupakan wewenang KIP. Jadi kami yakin MK Akan mengabulkannya,” ujar Yarwin.

    Sementara itu ketika ditanyai tentang pernyataan anggota KPU Pusat Endang sulasti soal hari pemilihan bergeser akan melahirkan gugatan, Roby menjelaskan, “Gugatan baru jika KIP Aceh tidak menjalankan amar putusan sela MK, tapi saat ini KIP Aceh menjalankan putusan sela MK itu,” katanya.

    “Maka untuk menjamin permasalahan ini, KIP akan jelaskan ke MK dengan harapan agar MK mengabulkannya pada putusan akhir nanti,” ujarnya.

    Sementara itu, pergeseran hari pemilihan dilakukan KIP Aceh dikarenakan mempertimbangkan KIP Pidie. “saat ini KIP Pidie telah mengusulkan penundaan pemilihan ke Mendagri dikarenakan kepala daerah setempat tidak mencairkan anggaran,” kata Roby.

    “Kita berharap dengan putusan ini akan melunakkan hati kepala daerah tersebut untuk memberikan anggaran dengan harapan KIP Pidie bisa mengikuti pemilihan serentak bersama KIP daerah lainnya, seperti yang sebelumnya telah ditetapkam,” ujarnya.

    Roby menambahkan, KIP Aceh akan membangun komunikasi dengan semua pihak agar Pilkada berjalan dengan baik.

    Ketika ditanyai apakah akan membangun komunikasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Roby mengatakan, “Semoga itu bisa terwujud,” ujarnya.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • KIP Cabut SK Tahapan Baru, Pendaftaran Jadi 7 Hari

    BANDA ACEH– Komisi Independen Pamilihan (KIP) Aceh akhirnya mencabut Surat Keputusan (SK) KIP Aceh Nomor 29 Tentang Tahapan Pendaftaran Calon  Kepala Daerah baru, dan menetapkan pendaftaran calon kepala Daerah kembali selama 7 hari.

    “Dari pertemuan rakor tadi, kita sepakat SK Nomor 29 kita cabut, dan pendaftaran calom menjadi selama 7 hari,” kata Roby Saputra anggota Komisioner KIP Aceh kepada wartawan saat menggelar konferensi pers, Kamis (19/1) di Media Center KIP Aceh.

    Dalam pertemuan itu, KIP Kabupaten/Kota menyatakan tidak sanggup melaksanakan seluruh tahapan pencalonan dalam waktu 7 hari. “Kami akui mengalami kendala, tapi apapun itu kami tetap akan menjalankan amar putusan Mahkamah konstitusi,” katanya.

    Sementara itu, Yarwin Adi Dharma mengatakan, KIP Aceh hingga saat ini belum mendapat kesimpulan akhir tentang teknis tahapan dari rapat koordinasi bersama dengan KIP Kabupaten/Kota. “Jam 2 rakor akan kita lanjutkan, insyaallah habis ashar kita sudah memiliki draf tahapan pilkada yang baru,” katanya.

    Yarwin menjelaskan, dalam rakor itu KIP membicarakan teknis pelaksanaan putusan MK di lapangan, serta bagaimana pelaksanaan putusan itu untuk menjalankan tahapan di KIP Kabupaten/Kota. “Kita akan terus membicarakan ini hingga tuntas,” ujarnya.

    Dari diskusi tadi, kata Yarwin,KIP Kabupaten/Kota merasa tidak nyaman dengan tahapan yang telah ditetapkan dalam SK KIP Nomor 29. “karena tidak mungkin dilakukan selama 7 hari,”katanya.

    Sementara itu Ketua KIP Aceh Abdul Salam Poroh ketika ditanyai mengapa mengeluarkan keputusan itu mengatakan, “Prinsip saya, daripada tidak ada keputusan dan mengambang, lebih baik mengeluarkan keputusan walaupun salah,”katanya.

    “Karena di setiap keputusan di baris paling bawah selalu bertuliskan, apabila di kemudian mendapat kekeliruan maka akan direvisi sebagaimama perlunya,” ujar ketua KIP.

    Pertanyataan Ketua KIP Aceh itu disambut tawa oleh sejumlah komisioner KIP lainnya dan wartawan yang menghadiri konferesi pers tersebut.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • JK: Konflik Aceh Hanya Pertikaian Para Elite

    KUALA LUMPUR, KOMPAS.com — Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, memanasnya situasi keamanan di Aceh terjadi karena adanya konflik antarelite politik di daerah itu. Tidak ada lagi konflik antara pusat dan daerah, ataupun unsur dari luar Aceh yang bermain.

    “Saya yakin tidak ada. Hanya di antara elite di Aceh. Tidak ada faktor luar,” kata JK, panggilan akrab Jusuf Kalla, seperti dilaporkan wartawan Kompas, Prasetyo Eko P, dari Kuala Lumpur, Selasa (17/1/2012).

    JK di Kuala Lumpur menghadiri undangan dari PM Malaysia Dato Sri Najib Razak menjadi pembicara dalam konferensi internasional “Global Movement of Moderates”.

    JK menyatakan agar semua pihak di Aceh menahan diri dan saling menghormati. “Yang saya minta adalah meminta semua faksi di Aceh saling menghormati, menyelesaikan dengan demokrasi, dengan dialog politik, jangan (dengan kekerasan),” katanya.

    Source : Kompas.com

  • Rakyat Aceh Ingin Damai

    Banda Aceh, Kompas – Kemelut pemilihan kepala daerah di Aceh yang berkepanjangan serta serangkaian kekerasan telah menyandera kepentingan rakyat Aceh. Padahal, rakyat hanya menginginkan perdamaian dan keberpihakan pembangunan kepada mereka.

    Hal tersebut disampaikan sejumlah warga yang ditemui Kompas, Senin (16/1), di Aceh.

    ”Kami sebenarnya tidak peduli siapa pun yang menjadi pemimpin di Aceh ini. Asalkan bisa damai, aman, tidak ada konflik lagi, dan cari uang mudah, kami sudah bersyukur,” kata Zainuddin (40), nelayan di Lampulo, Kuta Alam, Banda Aceh.

    Zainuddin tidak mengerti mengapa pilkada di Aceh tidak kunjung dilaksanakan. ”Orang ramai membicarakan Pilkada Aceh. Ada yang menembak di sana-sini. Ada korban, tetapi pilkadanya saja tidak ada. Kami jadi bingung dan takut. Mau dibawa ke mana Aceh ini? Apa para pemimpin itu mau konflik lagi?” ujarnya.

    Ichsaluddin, karyawan asal Pidie, dan Desi, pedagang suvenir asal Sabang, yang ditemui terpisah, bahkan belum mengetahui siapa saja calon kepala daerah mereka. Desi lebih prihatin terhadap omzet tokonya yang menurun drastis sejak penembakan dan teror terjadi 1-2 bulan ini. Jika sehari-hari omzet penjualan suvenir Rp 800.000 hingga Rp 1 juta, kini hanya Rp 100.000 hingga Rp 200.000.

    Ichsaluddin berharap kedamaian dan keamanan yang sudah ada di Aceh tidak lagi terganggu. Dia ingat betul harus berlari-lari menghindari kontak senjata ketika masih remaja di Pidie.

    Wahyu (27), warga Gebage, Aceh Besar, juga ingat kewajiban warga untuk berkumpul dan diperiksa aparat setiap sore, apalagi jika terjadi kontak senjata. Tamparan, pukulan dengan popor senjata, atau tendangan menjadi hal biasa.

    Panglima Laot Bulohseuma, Aceh Selatan, Nasrudin, juga tak peduli terhadap kisruh pilkada saat ini. Selama 66 tahun merdeka, tak satu pun bupati, gubernur, dan presiden terpilih memperhatikan nasib warga Bulohseuma yang masih terisolasi. ”Apa jaminan kalau nanti calon-calon itu terpilih akan memperhatikan nasib kami,” katanya.

    Pengajar Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saleh Sjafei, mengatakan, konflik berkepanjangan dalam Pilkada Aceh sangat rawan berkembang menjadi arena konflik baru di Aceh. Jika itu terjadi, Aceh tak hanya gagal membangun peradaban baru, tetapi juga akan kembali mengalami kehilangan generasi. ”Hanya akan hadir generasi-generasi konflik,” ujarnya.

    Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Alfian mengatakan, konflik Pilkada Aceh telah menyandera banyak kepentingan masyarakat. Keterlambatan pembahasan APBD Aceh adalah contoh nyata dari penyanderaan.

    Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Jakarta mengatakan, Polri berusaha mengamankan proses pilkada di Aceh.

    Source : Kompas.com