siwah.com

Blog

  • Independensi KPU dalam Ancaman

    Pemilihan Umum 2014 memang masih empat tahun lagi. Namun, partai politik telah melakukan sejumlah manuver agar mampu keluar sebagai pemenang pada pemilu ini.

    Salah satunya, dengan menyusupkan kepentingan politik mereka pada revisi UU paket politik, terutama UU tentang penyelenggaraan pemilu. Beberapa parpol bersikeras meloloskan peraturan yang membolehkan orang parpol duduk di jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU).

    Gagasan mendudukkan orang parpol di KPU bermula saat pada Pasal 11 draf revisi UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum versi DPR dikatakan, salah satu syarat calon anggota KPU, KPUD provinsi, dan KPUD kabupaten/kota adalah bersedia mengundurkan diri dari parpol jika terpilih menjadi anggota KPU, KPUD provinsi, dan KPUD kabupaten/kota.

    Pasal ini berbeda dari terdahulu yang menyatakan orang parpol yang ingin menjadi anggota KPU adalah mereka yang telah keluar dari parpol tersebut selama lima tahun. Gagasan itu didasari keinginan parpol memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu pada masa datang. Mereka beralasan, tak ada jaminan anggota KPU nonpartisan akan bersikap independen. Kasus Andi Nurpati yang membelot dari tugas sebagai salah satu komisioner KPU demi dapat duduk dalam kepengurusan Partai Demokrat pun dijadikan sebagai contoh.

    Sekilas gagasan ini terlihat sangat mulia. Namun, jika ditelaah lebih jauh, sesungguhnya gagasan melibatkan orang parpol dalam kepengurusan KPU jelas gagasan yang membahayakan demokrasi. Gagasan itu ibarat membolehkan pemain sepak bola dapat merangkap peran sebagai wasit dan hakim garis sekaligus. Gagasan sesat ini berpotensi membuat pertandingan tak memenuhi prinsip fair play. Gagasan pelibatan orang parpol dalam kepengurusan KPU merupakan ancaman terhadap independensi KPU selaku penyelenggara pemilu dan dapat menurunkan derajat legitimasi hasil pemilu. Pelibatan anggota parpol di KPU akan memperkeruh penyelenggaraan pemilu yang semestinya berlangsung jujur dan adil.

    Di samping itu, netralitas dan independensi KPU juga berpotensi mengalami distorsi. Pengalaman masa lalu saat KPU diisi orang-orang parpol membuktikan itu. Masih segar dalam ingatan publik tatkala KPU Pemilu 1999 diisi kader-kader parpol. Ketika itu intrik dan konflik internal sering kali mewarnai masa kerja dan perjalanan KPU. Bahkan, sebagian anggota KPU menolak menandatangani hasil pemilu sehingga Presiden BJ Habibie harus mengeluarkan keppres pengesahan hasil pemilu.

    Perkuat Bawaslu

    Jika alasan parpol mendudukkan orang mereka di KPU dilatarbelakangi kekhawatiran akan dicurangi KPU, semestinya gagasan yang diajukan adalah memperkuat kewenangan Badan Pengawas Pemilu dan membentuk peradilan khusus pemilu.

    Di samping itu, jika parpol tak ingin kasus perekrutan Andi Nurpati oleh Partai Demokrat terulang kembali, semestinya mereka memiliki inisiatif guna memasukkan klausul bahwa harus ada jeda bagi anggota KPU untuk bisa bergabung di parpol.

    Hal ini penting untuk menjaga kerahasiaan data di lembaga penyelenggara pemilu. Kasus Andi Nurpati tak dapat dijadikan justifikasi bagi parpol untuk mengajukan gagasan pelibatan kader-kader mereka dalam kepengurusan KPU. Dalam konteks itu, kita dapat melihat motif mereka sesungguhnya mengajukan gagasan pelibatan orang parpol dalam kepengurusan KPU tak lebih sekadar hitung-hitungan peluang perolehan suara di Pemilu 2014.

    Karena itu, KPU harus tetap terbebas dari unsur parpol. Syarat mengenai independensi KPU tak perlu direvisi atau dibiarkan tetap sebagaimana saat ini bahwa calon anggota KPU minimal telah lima tahun tak lagi jadi anggota parpol. Tarik-menarik kepentingan mengenai isu ini membuat penyelesaian revisi UU No 22/2007 melebihi batas waktu. Parpol telah menjadikan DPR the site of power struggle bagi segala kepentingan mereka. Karena itu, tak mengherankan berbagai kritik publik terhadap kinerja DPR tak kunjung mendapat tanggapan memuaskan.

    Hal itu terlihat dari perkembangan terakhir proses revisi. Tujuh fraksi mendukung gagasan pelibatan orang parpol di kepengurusan KPU, yakni dari Partai Golkar, PDI-P, PKS, PPP, PKB, Gerindra, dan Hanura. Adapun dua fraksi, PAN dan Partai Demokrat, tak sepakat anggota KPU dari unsur parpol.

    Namun, perkembangan terakhir Demokrat mulai melunak dan akan merapat dengan tujuh fraksi pendukung. Apresiasi patut diberikan ke PAN yang hingga detik ini masih konsisten menentang pelibatan orang parpol di kepengurusan KPU. Sebagai parpol yang lahir dari rahim gerakan reformasi, PAN harus tampil di garda terdepan dari segala upaya perbaikan citra DPR di mata publik. Perbaikan citra ini penting bagi keberlangsungan kehidupan demokrasi kita. Jika citra DPR kian mengalami kemerosotan tajam, bukan mustahil demokrasi di Indonesia segera mengalami kebangkrutan.

    BAWONO KUMORO Peneliti Politik The Habibie Center dan Fellow Paramadina Graduate School of Political Communication

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jelang 2014, Fraksi Demokrat Gelar Raker

    SBY & Demokrat

    AKARTA, KOMPAS.com – Fraksi Demokrat DPR RI menggelar rapat kerja fraksi di Hotel Crowne, 26-27 mendatang. Raker yang mengusung tema ‘Bakti untuk Rakyat’ ini dibuka langsung oleh Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum.

    Rapat kerja yang dihadiri oleh segenap anggota dewan dari Fraksi Demokrat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja fraksi selama setahun serta merumuskan agenda-agenda strategis partai menjelang Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden pada tahun 2014 mendatang.

    Agenda tersebut antara lain, penguatan kelembagaan fraksi, peningkatan kompetensi anggota fraksi beserta jajarannya, membangun komunikasi politik lintas fraksi dan parpol secara efektif dan berkualitas, membangun koordinasi dan sinergisitas dengan pemerintah, mengoptimalkan penyerapan dan perjuangan aspirasi rakyat serta membangun hubungan baik dengan wartawan dan sosialiasi yang efektif melalui media massa.

    Dalam sambutannya, Anas mengatakan masa depan partai juga berada di tangan anggota dewan. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja untuk membangun citra yang baik dengan berbasis kinerja dan akhlak politik yang bertanggung jawab. “Masa depan partai kita di tangan kita sendiri. Tidak boleh ditentukan oleh orang lain,” ungkapnya.

    Sebagai fraksi terbesar di DPR RI, Anas mengatakan Demokrat memiliki tantangan besar. Kinerja yang berbasis pada citra dan akhlak yang baik bisa menjadi investasi di tahun 2014 mendatang. “Saya ingin garis bawahi agar Fraksi Demokrat bukan saja tampil sebagai fraksi yang terbesar, tapi harus dilanjutkan dengan fraksi yang kinerjanya paling baik dan produktivitasnya tinggi,” tambahnya.

    Selain anggota fraksi Demokrat, hadir pula pimpinan fraksi partai sahabat lainnya. Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan akan memberikan pengarahan umum dan pembekalan besok siang.

    ?Penulis: KOMPAS.com Caroline Damanik ? ?Editor: A. Wisnubrata

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Dominasi Indonesia di Twitter Diragukan?

    twitter logo

    JAKARTA – Indonesia kini dinobatkan sebagai negara dengan pengguna Twitter terbanyak di dunia. Sayangnya media asing malah meragukan dominasi Indonesia di Twitter.

    Media online asal Inggris misalnya, Guardian, membuat sebuah artikel berjudul ‘Why Indonesians are all Twitter?’. Bahkan dalam sub judul, Guardian membubuhkan kalimat yang mengesankan Indonesia sama sekali tidak pernah tersentuh oleh teknologi.

    “Bagaimana mungkin, negara dengan jutaan penduduknya yang miskin, bahkan mereka pun belum pernah menggunakan komputer, menjadi negara pengguna Twitter terbesar di dunia?” tulis Ben Doherty, penulis Guardian, seperti dikutip okezone, Selasa (23/11/2010).

    Pernyataan yang sama juga pernah dilayangkan oleh komedian Stephen Colbert dalam acara yang dipandunya bertajuk ‘The Colbert Report’ yang tayang di stasiun televisi lokal di AS.

    Dalam salah satu kalimatnya, saat mengomentari video insiden ‘salaman’ Tifatul Sembiring dengan Ibu Negara AS, Michelle Obama, Stephen menyatakan dengan rasa tidak percaya jika warga Indonesia ramai membicarakan insiden ini melalui jejaring sosial Facebook dan Twitter.

    “Masa’ sih? Facebook dan Twitter? Saya pikir orang Indonesia masih berkomunikasi dengan memukul-mukul batok kelapa,” ujar Colbert yang disambut dengan tawa para penonton di studio.

    Doherty memberikan beberapa pemikirannya mengenai alasan mengapa Indonesia mendominasi Twitter. Di antaranya adalah ketersediaan ponsel murah di Indonesia dan banyaknya selebriti Indonesia yang menggunakan layanan mikroblogging ini.

    Namun begitu, Doherty menekankan jika pengguna internet aktif kebanyakan berasal dari kota besar di pulau Jawa. Sedangkan jutaan penduduk lainnya yang berasal dari luar pulau Jawa dianggap belum pernah sama sekali menggunakan komputer.

    Perusahaan riset ComScore menobatkan Indonesia sebagai negara pengguna internet terbanyak dengan jumlah penetrasi sekira 20,8 persen pengunjung per bulan. Sedangkan Brazil berada di posisi kedua dengan penetrasi 20,5 persen. AS berada di peringkat ketiga dengan penetrasi sekira 11,9 persen.

    Total penduduk Indonesia dengan 17.000 pulau ini berjumlah sekira 235 juta jiwa. Diperkirakan 93 juta pengguna internet di dunia telah mengunjungi Twitter. Angka ini meningkat sekira 109 persen dibanding tahun lalu,
    (srn)

    Source: okezone.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Peretas Sudah Mengincar Akun Twitter Andi Arief

    andi arief twitter

    JAKARTA – Akun Twitter Staf Khusus Presiden bidang Sosial dan Bencana, Andi Arief, diduga telah diincar oleh peretas sejak lama. Ini terlihat dari pola postingan sang hacker.

    “Jika dilihat dari postingan Akun Twitter Andi Arief yang dibajak, berisi dengan ejekan dan makian, maka si pelaku sudah jelas menargetkan untuk membajak Akun tersebut. Siapapun pelakunya sudah diluar konteks ethical hacker alias Black Hacker,” ujar web security auditor, Nathan Gusti Ryan, kepada okezone, Kamis (25/11/2010).

    Menurut Nathan, setidaknya ada beberapa cara yang dilakukan oleh hacker untuk membajak akun orang lain (hacking account). Langkah pertama adalah dengan teknik Soceng (social enggineering). Teknik ini kebanyakan digunakan oleh para spammer. Caranya dengan mengirimkan email berisi link yang akan mengarahkan calon korbannya untuk mengunjungi situs palsu, mirip Twitter, Facebook atau situs besar lainnya. Saat sang korban login maka secara otomatis informasi akun akan berpindah tangan ke pembajak akun yang akan digunakan untuk kepentingan mereka.

    Cara kedua, lanjut Nathan, berkaitan dengan kelalaian pemilik akun. Kemungkinan pemilik akun menggunakan paralel password, atau satu password untuk banyak akun. Akibatnya jika password ini jatuh ke orang yang salah maka seluruh akun yang dimiliki akan menjadi target potensial untuk di-hack. Bahkan efeknya pun akan berantai, bisa membuat situs tersebut terkena hack juga. Satu lagi kelalaian pengguna adalah tidak sengaja membuat akun jatuh ke tangan orang lain.

    “Biasanya orang malas mengingat password dan username yang banyak. Lalu mereka tulis di tempat lain, di ponsel, BB, atau kertas. Nah, ketika perangkat itu hilang akun ini bisa digunakan oleh orang lain,” papar Nathan.

    Selain itu, lanjut Nathan, cara lain adalah dengan mengambil data saat reset password. Setiap registrasi pada suatu websites, termasuk Twitter juga memiliki fasilitas Reset Password. Jika reset password ini bisa dilakukan oleh seseorang, biasanya membutuhkan beberapa data pribadi dan pertanyaan khusus.

    “Data pribadi dapat di cari dari sejumlah account, sedangkan pertanyaan khusus ini bila mudah ditebak maka reset cccount akan mudah dilakukan. Selanjutnya account yang lain akan jatuh ke tangan si pembajak tersebut,” ujarnya.

    Oleh karena itu Nathan sendiri menganjurkan agar masyarakat tidak melakukan coba-coba suatu software yang berfungsi untuk reset account. Apalagi mengunjungi link mencurigakan, yang didapat dari email tidak dikenal. (srn)

    Source: okezone.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • James T Riyadi: Pewaris Kerajaan Bisnis yang Fasih Bicara Sosial

    james riyady

    INILAH.COM, Jakarta –  Penerus kerajaan Grup Lippo ini baru ditunjuk menjadi Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Tenaga Kerja, Pendidikan, dan Kesehatan. Namun, ia sudah fasih berbicara tentang rencana hingga 5 tahun ke depan.

    “Kadin akan mendukung transformasi sosial khususnya di bidang pendidikan. Saat ini jumlah rakyat yang duduk di bangku kuliah baru 2 persen dari total warga , target 5 tahun ke depan akan meningkatkan

    tingkat standar yg terjangkau, target jumlahnya akan meningkat menjadi 10 persen,” ujar James T. Riady ketika ditemui usai mengikuti pengukuhan kepengurusan Kadin masa bakti 2010-2015 di jakarta, Kamis (25/11).

    Menurutnya, sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Selain itu, keberadaan Kadin sebagai salah satu pilarnya, dapat membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

    “Membangun bangsa adalah membangun sumber daya manusia. Kami harap dalam 5 tahun ini, Indonesia dapat merasakan kualitas pendidikan dan kesehatan yang tinggi, terjangkau masyarakat karena akan ada terobosan-terobosan dalam pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan,” papar  James yang juga Chief Executive Officer Grup Lippo.

    Lebih lanjut disebutkan, bahwa Kadin akan membantu meningkatkan akses warga terhadap dunia pendidikan, khususnya akses masyarakat yang selama ini kurang mampu untuk turut merasakan jenjang perkuliahan di Indonesia.

    Impian semua siswa untuk memasuki universitas ataupun perguruan tinggi yang mereka idam-idamkan, kadang harus kandas banyak faktor. Hal yang paling klasik adalah mahalnya biaya kulliah. “Mereka kalah sebelum bertanding, karena mereka merasa tidak memiliki apapun untuk masuk,” ujar pria berkulit putih ini.

    James Tjahaya Riady, adalah salah satu anak Mochtar Riady, pendiri grup Lippo, kelompok bisnis yang memiliki lebih dari 50 anak perusahaan. Jumlah seluruh karyawannya diperkirakan lebih dari 50 ribu orang. Aktivitas perusahaannya tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hadir di kawasan Asia Pasifik, terutama di Hong Kong, Guang Zhou, Fujian, dan Shanghai.

    Grup Lippo pun paling tidak memiliki 5 area bisnis utama. Seperti jasa-jasa keuangan yang meliputi perbankan, investasi, asuransi, sekuritas, manajemen aset, dan reksadana. Kemudian sektor properti dan urban development, yang meliputi pembangunan kota satelit terpadu, perumahan, kondominium, pusat hiburan dan perbelanjaan, perkantoran dan kawasan industri.

    Lalu, area pembangunan infrastruktur, seperti pembangkit tenaga listrik, produksi gas, distribusi, pembangunan jalan raya, pembangunan sarana air bersih, dan prasarana komunikasi. Hampir semua bisnis ini dikonsentrasikan di luar negeri dan dikontrol oleh kantor pusat Grup Lippo yang berbasis di Hong Kong.

    Sektor lainnya adalah bidang industri yang meliputi industri komponen elektronik, komponen otomotif, industri semen, porselen, batu bara dan gas bumi. Terakhir, bidang jasa-jasa yang meliputi teknologi informasi, bisnis ritel, rekreasi, hiburan, hotel, rumah sakit, dan pendidikan. Sepak terjangnya dengan sektor sosial inilah yang tampaknya membuat James fasih berbicara tentang rencana jangka panjang untuk jabatan baru yang diembannya. 

    James memang harus membawahi beraneka ragam bidang dengan cakupan sangat besar. Namun, ia mengungkapkan hidup bukan hanya sekedar bekerja. Menurutnya,  hidup harus seimbang dengan bekerja, rekreasi dan keluarga. “Saat ini, saya fokus hanya mempengaruhi minimal 10 keputusan paling penting dan membuat perbedaan,” katanya.

    Cara ini dipelajari dari sang ayah, sehingga etika kerja keras agar memiliki sprit berjuang yang tinggi, menjadi salah satu pelajaran yang James pegang dalam hidupnya.

    Ia membagi sedikit pengalamannya, yakni ketika sebelum 1990 dirinya memegang jabatan sebagai presiden direktur di semua perusahaan milik grup Lippo. Hal ini membuat James bangkrut secara relasi dengan istri, anak dan saudara. “Namun, sejak 1990 saya bertobat. Hidup bukan sekedar bekerja tapi hidup yang utuh harus belajar membagi waktu dan pendewasaan,” tutupnya. [ast]

    Source: inilah.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Parpol tidak Boleh Terapkan Standar Ganda

    ketua pp golkar

    JAKARTA–MICOM: Ketua PP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan sebuah partai atau fraksi tidak boleh menerapkan standar ganda terkait keanggotaan Komisi Pemilihan Umum dan jabatan direksi BUMN.

    “Kurang tepat kalau ada standar ganda yang dilakukan oleh sebuah partai. Mestinya kalau ‘lempeng’ (lurus.red), sekalian saja, anggota KPU dan direksi BUMN tidak boleh dari orang partai. Kalau boleh, boleh sekalian. Kalau tidak, ini ada apa,” kata Priyo di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/11).

    Ia menambahkan, Partai Golkar maupun fraksinya tidak akan menerapkan standar ganda terkait hal tersebut. “Silakan saja partai lain menerapkan hal itu, tapi Partai Golkar tidak harus sama dengan partai yang menerapkan standar itu,” kata Wakil Ketua DPR RI itu.

    Ketika ditanya lebih jauh apakah ada ‘hidden agenda’ dari partai yang menerapkan standar ganda, Priyo mengatakan, apapun yang diinginkan oleh partai atau fraksi tersebut, tak harus sama dengan Partai Golkar.

    “Boleh saja, dia punya keinginan (hidden agenda) ke sana. Kita menilai ada standar ganda, itu tak baik. Sangat disayangkan kalau BUMN dijadikan sapi perahan. Gak boleh standar ganda,” kata Priyo.

    Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat Ferrari Romawi mengatakan, bila ada kader Partai Demokrat yang bukan pengurus partai, dipersilakan menjadi direksi di sebuah BUMN. “PD tak mau rebutan soal posisi direksi di BUMN, tapi kalau ada kader yang bukan pengurus, lalu menjadi direksi salah satu BUMN, tak masalah. Kalau pengurus partai jadi direksi BUMN akan bertentangan dengan UU No.19/2003 tentang BUMN,” kata Ferrari.

    Sementara itu, Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, penyataan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu menunjukkan ada kepentingan yang lebih besar dan untuk jangka panjang. “Statemen itu ada hidden agenda, di mana FPD mengincar BUMN dan mengesampingkan KPU dan itu akan terjadi kecurangan. Ada keinginan mendapatkan modal untuk Pemilu 2014,” kata Bambang. (Ant/OL-04)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Amanat Kongres tidak Memungkinkan PDIP Masuk ke Pemerintahan

    JAKARTA–MICOM: Mengacu pada amanat Kongres, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mustahil bergabung dengan pemerintahan. Namun, PDIP siap menjajaki wacana lainnya.

    “Sampai saat ini tidak dimungkinkan masuk ke dalam kabinet. Kalau kemudian ada wacana lain yang mungkin demi bangsa ini ke depan terus bisa dijajaki dengan cara lain, ya kita jajaki,” ungkap Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Hubungan Antar-Lembaga Puan Maharani kepada wartawan seusai menghadiri acara Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (24/11).

    Menurut putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri itu, pintu silaturahmi dan komunikasi harus tetap dibuka karena berpolitik itu adalah berkomunikasi. “Bagaimana kelanjutannya, kita lihat lagi ke depannya,” ujarnya.

    Ia membenarkan pernyataan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufiq Kiemas yang mengatakan belum ada tawaran dari Partai Demokrat agar PDIP bergabung dengan pemerintah.

    “Benar lah. Bahwa kita menjajaki, memang kita menjajaki tapi bahwa secara terbuka kami menolak menerima atau mereka mengajak atau meminta, sampai saat ini saya belum tahu, belum dengar. Secara resmi belum ada tawaran,” ungkap Puan.

    Puan mengatakan siapa yang mengajukan tawaran, harus jelas. “Siapa yang menawarkan kan harus jelas. Tidak mungkin si A mengatasnamakan memberikan tawaran, ternyata pimpinan di atasnya tidak setuju. Jadi siapa yang harus menerima atau menawarkan, kita harus jelas dulu,” terangnya.

    Puan mengatakan segala keputusan partai harus melalui rapat pleno. Segala sesuatu harus diputuskan dalam rapat pleno yang ada ketua umum. Apakah ketua umum atau ketua dewan pembina yang akan memutuskan. “Kita kan tidak tahu. Kita lihat saja ke depannya bagaimana,” pungkasnya. (OL-9)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Parpol Ingin Kuasai KPU Seutuhnya

    JAKARTA–MICOM: Komisi II DPR akhirnya menghasilkan keputusan atas polemik RUU Penyelenggara Pemilu. Anggota parpol diperbolehkan bergabung sebagai komisioner KPU dengan syarat harus mundur saat mendaftar. Namun, kesepakatan itu menuai kecaman dari berbagai pihak.

    “Capaian substansi tersebut memang mengkhawatirkan dan menunjukan akselerasi kepentingan politik mayoritas fraksi di Komisi II. Ini juga menjadi sebuah gejala penguasaan parpol terhadap institusi penyelenggara pemilu,” kata Direktur Advokasi PSHK Ronald Refiandri di Jakarta, Rabu (24/11).

    Ia menyampaikan apresiasi atas kemajuan yang dicapai oleh Komisi II DPR. Namun, ia mengharap kemajuan itu diarahkan untuk menjawab target legislasi. Oleh karena itu, Badan Legislasi harus tetap memasukkan dasar pertimbangan dan keberatan F-PD dan F-PAN sebagai catatan yang tak terpisahkan.

    Koordinator Tepi Jeirry Sumampouw menilai masuknya anggota parpol dalam KPU hanya akan melicinkan proses pengambilan keputusan yang menguntungkan partai bersangkutan. Kasus suap memang bisa ditekan tetapi itu karena yang bersangkutan merupakan bagian dari partai meski secara formal tidak.

    “Alasannya lebih kepada parpol ingin mengatur penyelenggaraan pemilu dan memiliki kemudahan akses terhadap proses pelaksanaan pemilu, dan kalau mereka punya keinginan tertentu, tak perlu lagi berupaya untuk melakukan sogok atau suap terhadap penyelenggara pemilu, sebab sudah bagian dari mereka. Mereka ingin kuasai KPU seutuhnya,” tandasnya. (Din/OL-8)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Redam Keretakan Hubungan dengan Demokrat

    golkar vs demokrat

    JAKARTA–MICOM: Partai Golkar temui Partai Demokrat untuk meredam isu yang memisahkan kedua partai yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber). Partai Golkar sepakat untuk tetap bertahan dalam koalisi.

    Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Hotel Mulia Jakarta, Kamis (25/11). Ical, sapaan akrab Ketua Umum Partai Golkar, mengungkapkan pertemuan ini untuk meredam isu di kedua partai terebut.

    “Pertemuan ini biasa sebagai silaturahmi, kami melihat bagaimana pemerintahan bisa stabil sampai 2014 dan meredam isu yang ingin memisahkan Partai Golkar dan Partai Demokrat,” ujarnya ketika hendak memasuki ruang pertemuan.

    Namun Ical enggan menjelaskan isu yang ia maksudkan. Ia hanya menyatakan bahwa pertemuan semacam ini biasa dilakukan oleh partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Bersama (Sekber).

    Menurutnya seluruh masing-masing partai politik dalam Sekber biasa melakukan silaturahmi politik. Kini giliran partainya melakukan silaturahmi dengan Partai Demokrat.

    Pertemuan ini diikuti oleh Sekretaris Sekber Syarief Hasan, Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto, Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, dan Ketua Fraksi Demokrat Jafar Hafsah. Pertemuan ini dilakukan secara tertutup selama satu jam.

    Usai pertemuan, Ical menyatakan bahwa Partai Golkar terus berkomitmen untuk terus mendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menyatakan pertemuan ini untuk mengintensifkan komunikasi politik dalam Sekber. Ia menegaskan bahwa kekompakan koalisi harus tetap terjaga. “Kali ini gilirannya partai Golkar yang bertemu kami. Kami diundang Pak Ical,” tuturnya.

    Ia memastikan bahwa pertemuan ini tidak berkaitan dengan rencana reshuffle kabinet. Menurutnya reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

    “Reshuffle itu kamar khusus punya Presiden. Tidak etis masuk kamar khusus atau otoritas politik Presiden,” jelasnya. (OL-9)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ada Risiko Politik jikalau Partai Golkar Dikeluarkan

    Jakarta, Kompas – Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, perombakan kabinet merupakan wewenang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun, dia mengingatkan ada risiko politik jika Partai Golkar dikeluarkan dari kabinet.

    ”Golkar tidak ambil pusing jika (kadernya di kabinet) mau diganti (kader) dari Demokrat, PDI-P, atau siapa saja. Silakan saja, Golkar tidak akan menangisi hal itu. Hanya, risiko politik ditanggung masing-masing,” tutur Priyo, Rabu (24/11) di Jakarta.

    Namun, saat ditanya maksud risiko politik itu, Priyo menjawab, ”Ya, enggak tahu.” Dia juga menyatakan keberatan jika perombakan kabinet ini dikaitkan dengan sikap kritis Golkar terhadap pemerintahan selama ini.

    Secara terpisah, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan, kader PDI-P tidak mungkin masuk dalam kabinet pemerintahan Presiden Yudhoyono. Sikap politik itu merupakan amanat Kongres III PDI-P yang menetapkan PDI-P beroposisi terhadap pemerintah.

    ”Tidak mungkin (masuk kabinet). Bukan karena keputusan saya, tetapi selalu saya katakan, hal itu ada di hasil keputusan kongres yang namanya sikap politik partai,” kata Megawati.

    Sesepuh PDI-P, Taufiq Kiemas, menyatakan, hingga saat ini belum ada tawaran dari Partai Demokrat untuk berkoalisi dan masuk dalam kabinet. ”Dalam berpolitik tidak bisa saling bermusuhan. Dalam keadaan apa pun itu, kita harus berteman. Dengan siapa pun harus baik,” katanya.

    Baik-baik saja

    Menurut Priyo, hubungan personal Presiden Yudhoyono dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie saat ini baik-baik saja. Dia juga belum tahu apakah PDI-P akan masuk kabinet.

    ”Setahu saya, keputusan akhir PDI-P ada di tangan (Ketua Umum PDI-P) Ibu Megawati. Namun, jika PDI-P memutuskan masuk koalisi, kami akan ucapkan selamat datang,” ujar Priyo.

    Saat ini ada tiga kader Partai Golkar yang duduk di kabinet. Mereka adalah Menko Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Perindustrian MS Hidayat, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad.

    Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa mengingatkan tidak perlu saling mengancam atau menekan dalam wacana perombakan kabinet. Sebaiknya hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden.

    Saan menegaskan, Partai Demokrat terus mengusahakan koalisi tetap utuh dan solid. Jika ada pihak lain yang masuk ke koalisi, hal itu tidak akan mengganggu anggota koalisi lama. Sebab, tujuan menarik anggota baru semata untuk lebih mengefektifkan pemerintahan dan memperlancar program-program nasional.

    ”Kami saling memahami dan menghargai posisi masing-masing. Sikap kritis tidak dilarang di koalisi, bahkan tetap dibutuhkan asal obyektif dan konstruktif,” ujar Saan. (NWO/WHY)

    Source: kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.