siwah.com

Blog

  • Pilkada 2 Putaran KPUD Kaltim: Surat MA Tak Mengikat

    Samarinda – KPUD Kaltim tidak mengacuhkan surat Mahkamah Agung (MA) yang menilainya tidak konsisten karena menggelar pilkada 2 putaran. KPUD Kaltim menilai surat MA itu tidak mengikat.

    “Surat itu tidak mengikat KPUD Kaltim. Meski fatwa MA sekalipun,” kata Kuasa Hukum KPUD Kaltim, Abdul Rais, kepada detikcom, Senin (29/7/2008).
    (more…)

  • Agung Usul Presiden dan Wapres Tidak Boleh Kampanye

    Jakarta – Menjelang pemilu 2009 pimpinan parpol yang merangkap sebagai pejabat negara akan dihadapkan pada persoalan kampanye. Ketua DPR Agung Laksono menyarankan Presiden SBY dan Wakil Presiden Jusuf Kalla tidak usah melakukan kampanye selama pemilu.

    “Harus dipertimbangkan masak-masak soal itu. Kepala negara itu, satu menit pun tidak boleh kosong. Masalah ini harus dipikirkan betul-betul,” kata Agung pada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (28/7/2008).
    (more…)

  • Harus Mayoritas Mutlak: Diusulkan Pemilu Legislatif dan Presiden Berbarengan

    Jakarta, Kompas – Mayoritas mutlak harus dapat dihasilkan dalam Pemilihan Umum 2009. Kekuatan mayoritas tersebut bisa terdiri atas satu partai politik saja ataupun berupa koalisi parpol.

    Menurut Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Chozin Chumaidy, Sabtu (26/7), mayoritas mutlak sangat dibutuhkan untuk pembentukan pemerintahan yang kuat dan efektif.
    (more…)

  • Di Bawah Tekanan Panasnya Suhu Politik

    Pascakenaikan harga bahan bakar minyak 24 Mei 2008, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghadapi gelombang protes dan unjuk rasa. Kebijakan pemerintah yang tidak populis dan menyangkut urusan perut rakyat ini kontan memengaruhi popularitas presiden dan pemerintahannya. Bukan hanya itu, perhatian publik pun mulai beralih ke ingar-bingar pentas politik.

    Tekanan berat terhadap kinerja ekonomi pemerintah justru dialami sebelum kenaikan harga BBM diputuskan. Berbagai kalangan menolak keras opsi kebijakan yang memiliki rentetan dampak yang begitu panjang dan berat.
    (more…)

  • Masa Pendaftaraan Caleg tidak Akan Diperpanjang

    JAKARTA–MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan memperpanjang masa pendaftaraan calon anggota legislatif. Sesuai Peraturan KPU No.20/2008 tentang tahapan pemilu, pendaftaran caleg oleh partai politik dilakukan 14-19 Agustus 2008.

    “Pendafataran tidak akan diundur. Pada hari libur, pendaftaraan tetap buka. Hari terakhir, 19 Agustus 2008, akan dibuka hingga pukul 00.00 WIB,” jelas Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, Senin (28/7).
    (more…)

  • KPU ‘Akui’ PKB Muhaimin

    JAKARTA–MI: Komisi Pemilihan Umum (KPU) ‘akhirnya’ mengakui kepengurusan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Ketua Umum Muhaimin Iskandar dan Lukman Edy sebagai Sekjen. Hal ini terjadi setelah KPU mengkonfirmasi keputusan yang diambil Departemen Hukum dan HAM soal kepengurusan PKB.
    “Pak Menteri tadi sudah tunjukkan Keputusan tentang Kepengurusan PKB (Muhaimin sebagai Ketua Umum dan Lukman Edy Sekjennya). Kami sudah baca,” kata Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary seusai menemui Menkum dan HAM Andi Mattalata di Kantor Depkum dan HAM, Jakarta, Senin (28/7).
    (more…)

  • 45 Calon DPD Asal Sumbar Lolos Verifikasi Faktual

    PADANG–MI: 45 dari 46 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Sumatra Barat (Sumbar) lolos verifikasi adiministrasi. Selanjutnya para calon senator tersebut akan mengikuti verifikasi faktual di tingkat KPU kabupaten dan kota di Sumbar.

    Satu calon anggota DPD yang tidak lolos adalah Asbon Budiman Haza. “Hasil verifikasi menunjukkan jumlah dukungan terhadap Asbon kurang dari 2.000 orang,” kata Ketua KPU Sumbar Marzul Veri, Senin (28/7). Selain itu, Asbon juga tidak menyerahkan hasil pemeriksaan pada surat keterangan kesehatan.
    (more…)

  • KPU Dinilai Anggap Enteng Laman Informasi Publik

    JAKARTA–MI: Direktur Centre for Electoral Reform (Cetro) menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganggap enteng website (laman) informasi publik. Ini menunjukkan KPU tak memiliki cukup visi melakukan transparansi dan akuntanbilitas terhadap publik.

    “KPU tak memiliki antusiasme mengkomunikasikan dokumen publik dan kinerja mereka ke publik. Website itu, media yang cepat, tepat dan murah untuk menyampaikan informasi dan menampilkan file ke publik, tapi KPU tidak memanfaatkannya,” kata Hadar kepada Media Indonesia di Jakarta, Senin (28/7).
    (more…)

  • Alokasi DIPA Provinsi Aceh Rp10,89 T

    JAKARTA – Upaya pemerintah Aceh untuk mengoptimalkan penerimaan yang akan jauh lebih besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, merupakan tantangan yang cukup berat, terutama dengan memperhatikan kinerja pengelolaan keuangan di Provinsi NAD yang selama ini masih menunjukkan kinerja yang belum maksimal.

    Hal tersebut antara lain ditunjukkan dengan status pengelolaan keuangan secara keseluruhan di Provinsi NAD pada 2008, yang sampai dengan triwulan I tahun 2008 APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), pengeluaran pemerintah lebih banyak dilakukan oleh BRR NAD-Nias.
    (more…)

  • Terkait 12 Cabup/Wabup Pidie Jaya: KIP Minta Penilaian Masyarakat

    SIGLI – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie Jaya meminta masyarakat setempat untuk menilai 12 cabup/cawabup tentang latar belakang mereka. Pasalnya, publik lebih mengetahui secara detail seluk beluk pasangan kandidat yang akan bertarung pada Pilkada Oktober 2008 mendatang, kata Ketua KIP Pidie, Basri M Sabi kepada Serambi Ahad (27/7) kemarin.

    Dilaporkan, sebanyak 12 dari 13 pasangan cabup/cawabup telah mengembalikan formulir pendaftaran, Sabtu (26/7), di kantor KIP Pidie Jaya. Sementara satu pasangan yang maju lewat jalur independen Nurdin Sabon/Saiful Bahri tidak mengembalikan formulir. KIP menetapkan pasangan tersebut telah gugur.
    (more…)