KPU Belum Bisa Putuskan karena Sibuk Lakukan Verifikasi Parpol
Jakarta, Kompas – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu merekomendasikan agar Komisi Pemilihan Umum mengubah tanggal pemungutan suara, 5 April 2009. Alasannya, dikhawatirkan banyak pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada pesta demokrasi yang jatuh pada hari Minggu itu.
Persyaratan Umum:
1. Lulusan dari PTN dan PTS yang terkemuka, Fakultas Teknik atau MIPA. Khusus PTS, yang mempunyai akreditisasiA
2. Syarat IPK minimal 2,75 (PTN) dan 3,00 (PTS)
3. Menguasai bahasa inggris minimal pasif.
4. Penguasaan bahasa inggris aktif akan memiliki nilai tambah.
5. Usia maksimal 30 tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani.
Persyaratan Khusus
a. Diutamakan lulusan S1/S2 dari Fakultas Teknik atau MIPA.
b. Mempunyai pengalaman kerja di bidang business development IT pada institusi keuangan (perbankan, securities, asuransi) minimal 1 tahun.
Programmer
Persyaratan Umum:
1. Lulusan dari PTN dan PTS yang terkemuka, Fakultas Teknik atau MIPA. Khusus PTS, yang mempunyai akreditisasi A
2. Syarat IPK minimal 2,75 (PTN) dan 3,00 (PTS)
3. Menguasai bahasa inggris minimal pasif.
4. Penguasaan bahasa inggris aktif akan memiliki nilai tambah.
5. Usia maksimal 30 tahun.
6. Sehat jasmani dan rohani.
Persyaratan Khusus
a. Diutamakan lulusan S1/S2 dari Fakultas Teknik, Jurusan Elektro, Ilmu Komputer, Informatika.
b. Menguasai bahasa pemograman: Java atau C++/C atau COBOL atau microsoft dot net atau platform Unix, XML, Web Services atau PL S/QL.
c. Pengalaman kerja programming minimal 1 tahun.
d. Penguasaan S/W engineering tool atau development tool, lebih diutamakan.
Surat lamaran ditujukan melalui email ke :
hrdtek@bni.co. id
atau melalui Pos ke :
Bank BNI – Divisi Teknologi Informasi
Gedung Landmark Tower A Lt. 11
Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta
Up. Kelompok Penunjang
PT. Waskita Karya (Persero) adalah sebuah perusahaan BUMN dibidang Jasa Konstruksi yang mengerjakan proyek-proyek besar di seluruh Indonesia dan Luar Negeri, saat ini membutuhkan tenaga profesional untuk posisi:
(more…)
Jakarta, Kompas – Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur ketentuan sedikitnya 30 persen keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota legislatif. Namun, untuk memenuhi kuota itu tidak mudah, bahkan dirasakan sangat berat.Oleh sebab itu, semua partai politik harus membuka peluang sebesar-besarnya bagi perempuan. Harapan itu mengemuka dalam seminar Konsolidasi Gerakan Politik Perempuan Jelang Pemilu 2009 yang diadakan Dewan Pimpinan Pusat Taruna Merah Putih, sayap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Minggu (27/4) di Jakarta. (more…)
Jakarta, Kompas – Terkait dengan akan dikeluarkannya aturan teknis calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada oleh Komisi Pemilihan Umum Pusat pada awal minggu depan, Komisi Pemilihan Umum Daerah yang memulai tahapan pilkada awal Mei ini sebaiknya mengundurkan jadwalnya.
”Hal ini dilakukan untuk menghindari kontroversi hukum yang dapat muncul di kemudian hari,” kata Ketua Gerakan Nasional Calon Independen M Fadjroel Rachman di Jakarta, Jumat (2/5).
Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) memiliki hak untuk mengundurkan jadwal tahapan pilkada demi mengakomodasi calon perseorangan. Undang-undang yang mengatur calon perseorangan sudah ada meskipun belum ada kejelasan nomornya, tinggal menunggu peraturan KPU.
Pengunduran jadwal itu tidak akan memengaruhi masa jabatan kepala daerah selama KPUD mampu mengatur ulang jadwal tahapan pilkada dengan baik.
Bandung, Kompas – Komisi Pemilihan Umum atau KPU belum memutuskan, syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada harus disertai meterai atau tidak. Draf peraturan detail tentang teknis persyaratan calon perseorangan itu masih dibahas di Bogor, Jawa Barat.
Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary mengatakan hal itu dalam Sosialisasi Perubahan Kedua Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Bandung, Jumat (25/4).
Anshary menjelaskan, persiapan draf ini dilakukan karena revisi kedua UU No 32/2004 sudah disahkan DPR dan pemerintah pada 1 April lalu dan kini sedang menunggu diundangkan. Kalau hingga akhir April ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum juga menandatanganinya, revisi UU itu harus diundangkan per 1 Mei.
Jakarta, Kompas – Penetapan hari pemungutan suara tanggal 5 April 2009 yang jatuh pada hari Minggu oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU memang tidak menyalahi aturan. Namun, untuk itu perlu pertimbangan guna memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat agar berpartisipasi dalam pemilu.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Electoral Reform (Cetro) Hadar N Gumay, Jumat (25/4). ”Yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan pemungutan suara tidak mengurangi kekhusyukan/ketenangan beribadah umat beragama,” kata Hadar.
Menurut dia, pada hari Minggu umat Kristen dan Katolik di Indonesia melaksanakan ibadah di gereja. ”Dengan demikian, penetapan hari pemungutan suara tersebut berpotensi mengurangi peluang sebagian dari masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2009.
Jakarta, Kompas – Belanja iklan partai politik pada masa kampanye Pemilihan Umum 2009 diyakini akan melonjak dibandingkan dengan belanja iklan politik menjelang Pemilu 2004. Peningkatan belanja iklan organisasi politik bahkan sudah mulai terlihat sejak triwulan pertama 2008.
Ketua Dewan Pertimbangan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) RTS Masli di Jakarta, Kamis (24/4), mengatakan, lonjakan belanja iklan menjelang Pemilu 2009 didorong oleh pengalaman parpol pada kampanye menjelang Pemilu 2004.
”Pada Pemilu 2004, partai- partai yang paling banyak beriklan mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan anggota legislatif. Dari pengalaman itu, menjelang Pemilu 2009 bisa dipastikan belanja iklan partai politik akan lebih melonjak,” ujar Masli.
Survei Nielsen Media Research seperti dikutip pada buku Iklan dan Politik (2008) menunjukkan, selama masa kampanye Pemilu 2004, PDI-P dan Partai Golkar paling banyak beriklan. PDI-P mengeluarkan dana Rp 39,25 miliar untuk satu bulan kampanye, sedangkan Partai Golkar membelanjakan Rp 21,75 miliar.
Kedua parpol meraih suara terbanyak dalam Pemilu Legislatif 2004.
Jakarta, Kompas – Meskipun banyak calon yang didukungnya mengalami kegagalan dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada di sejumlah provinsi, seperti Sulawesi Selatan, Jawa Barat, dan Sumatera Utara, Partai Golongan Karya tetap menyatakan optimistis menghadapi Pemilihan Umum 2009.
Optimisme Partai Golongan Karya itu disampaikan Jusuf Kalla saat menjawab pers seusai shalat Jumat di masjid di kompleks Istana Wapres, Jakarta.
”Memang ada perbedaan saat memilih dalam pilkada dengan memilih di pemilu legislatif. Saat orang memilih dalam pilkada, pertimbangannya adalah figur orangnya, bukan partai. Kalau dalam pemilu legislatif, yang berperan adalah partainya. Setelah itu baru orangnya. Tetapi, jika orang atau partainya bermasalah, tentu kalah juga. Sebab itu, saya tidak khawatir dengan Pemilu 2009 akan seperti itu hasilnya,” ujar Kalla, Jumat (18/4).
Menurut dia, selama tiga tahun terakhir ini, dari 340 pilkada di Indonesia, perolehan Partai Golkar sekitar 41 persen.