Kampanye Negatif yang Cerdas Perlu Digalakan
JAKARTA – Kampanye negatif yang cerdas perlu digalakan dalam pemilu presiden mendatang. Hal ini ditujukan untuk mengkritisi kinerja lawan politik dengan dukungan data yang kuat, namun tetap tidak masuk ke wilayah personal lawan serta menimbang kondisi psikologi massa. Demikian disampaikan Direktur Reform Institute Yudi Latif kepada wartawan di J Lounge, Hotel Grand Melia, Jalan HR... Read More
Demokrat Kampanye Lewat Serangan Udara & Darat
JAKARTA – Partai Demokrat saat ini tengan konsentrasi melakukan kampanye untuk menghadapi Pemilu 2009. Bahkan, Demokrat mengusung dua strategi yakni serangan udara dan darat. “Konsentrasi sekarang kampanye dengan dua strategi yakni serangan udara dan serangan darat,” ungkap Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Politik Anas Urbaningrum di Jakarta, Minggu (21/12/2008).
Mayoritas Iklan Parpol Tak Menyentuh Basis Massa
JAKARTA – Iklan sejumlah partai politik dinilai gagal menyampaikan isu yang menjadi platform mereka dari pusat hingga basis massa di daerah. Cara pandang elitis dan penggunaan bahasa yang sukar dimengerti membuat pemilih minim informasi tentang apa yang telah dan akan dilakukan partai tersebut. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif dalam konferensi pers... Read More
Soal Pemasangan Atribut :Pengurus Parpol Dinilai Masih Bandel
BANDA ACEH- Sejumlah pengurus partai politik ––lokal dan nasional–– peserta Pemilu 2009 di Banda Aceh, dinilai masih bandel, bahkan terkesan mengangkangi aturan dalam pemasangan atribut partai. Pasalnya, meski telah berulangkali diperingatkan, namun hingga kemarin, bendera atau atribut lainnya masih tetap berkibar di sejumlah lokasi-lokasi yang dilarang, seperti lingkungan sekolah dan area perkantoran. Padahal, kata Ketua... Read More
Awang-Farid Resmi Pimpin Kaltim
Samarinda, Kompas – Menteri Dalam Negeri Mardiyanto meminta Gubernur-Wakil Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak-Farid Wadjdy transparan dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, mereka diminta mengantisipasi dampak krisis keuangan Amerika Serikat dan ikut menyukseskan Pemilu 2009. ”Perlu juga dibangun hubungan kerja yang harmonis dengan DPRD, muspida, dan masyarakat sehingga tercipta stabilitas,” kata Mardiyanto dalam pidato... Read More
Rekayasa Sistem Pemilu Bentuk Perilaku Aktor
Jakarta, Kompas – Demokrasi dibentuk dengan aturan dan prosedur. Itu sebabnya rekayasa sistem pemilihan umum, melalui aturan dan prosedur ini, bisa membentuk perilaku pemilih dan politisi. Prosedur dalam pemilu ini harus memenuhi kepastian hukum jika tidak ingin timbul banyak masalah dalam pelaksanaan pemilu. Hal ini disampaikan mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ramlan Surbakti, dalam... Read More
Pilkada Ulang 21 Januari
Jakarta, Kompas – Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur menetapkan jadwal pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Jatim. Penghitungan suara ulang di Pamekasan diselenggarakan pada 28 Desember 2008, sedangkan pemungutan suara ulang di Bangkalan dan Sampang dijadwalkan 21 Januari 2009. ”Jadwal itu ditetapkan dalam pleno KPU Jatim yang berlangsung sejak Selasa (16/12) petang sampai Rabu... Read More
Parpol Selalu Berwajah Ganda
Jakarta, Kompas – Partai politik selalu mempunyai dua wajah, yaitu idealis dan realis. Wajah idealis berada di akar rumput, ramah dan normatif, sedangkan wajah realis berada di pemerintahan legislatif dan eksekutif. Tarik-menarik antara wajah realis yang selalu ingin mencari kesempatan dan wajah idealis yang ingin memunculkan ide partai akan menjadi paparan yang dilihat rakyat.
Kaum Difabel Masih Kesulitan Memilih
SLEMAN, KOMPAS – Kaum penderita cacat tubuh (difabel) masih mengeluhkan akses yang sulit di tempat pemungutan suara. Selain itu, hak kaum tunanetra untuk mendapatkan pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia juga ”teraniaya” dengan petugas yang sering kali mencobloskan pilihan mereka. Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi pemilu untuk kaum difabel yang dilakukan Komisi Pemilihan... Read More
UU Pemilu Dinilai Berpotensi Picu Kerusuhan
JAKARTA – Undang-undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang telah disahkan DPR beberapa bulan silam, disinyalir berpotensi memicu kerusuhan dan konflik horizontal. “Kemungkinan besar potensi konflik sebagai dampak undang-undang itu ada. Karena ada pasal-pasal yang bisa menyebabkan frustasi masyarakat,” ujar Ketua Umum Patriot Nasional (Patron) Abdul Salam di Gedung Jakarta Media Center (JMC) Jalan Kebon Sirih,... Read More