siwah.com

Blog

  • Moratorium CPNS Dicurigai untuk Kepentingan 2014

    JAKARTA — Pemerintah dinilai tidak memiliki konsep yang jelas untuk menyelesaian persoalan kepegawaian. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan memberi contoh pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2011 yang menyebutkan akan menaikkan gaji PNS sebesar 10 persen pada 2012.

    Menurut Yuna, pernyataan tersebut bertentangn dengan keluhan SBY sebelumnya mengenai besarnya dana untuk belanja pegawai. “Jadi berbanding terbaik,” ujar Yuna Farhan kepada koran ini di Jakarta, kemarin (23/8).

    Dikatakan Yuna, belanja pegawai di tahun depan bakal lebih membengkak lagi lantaran mulai 2012 penerapan remunerasi sudah merambah di sejumlah instansi. “Di 2011 saja belanja pegawai sudah mencapai Rp215 triliun, itu di pusat saja. Tahun depan, gaji PNS naik ditambah remunerasi-remunerasi, ya tambah bengkak. Belum lagi gaji ke-13,” kata Yuna.

    Bagaimana dengan menekan jumlah PNS melalui moratorium penerimaan CPNS? Yuna juga menyebutkan, pemberhentian sementara rekrutmen CPNS sebenarnya bukan solusi untuk mengurangi beban belanja pegawai. Alasannya, peningkatan jumlah PNS per tahunnya sebenarnya cuman 2 persen. “Sementara, peningkatan belanja pegawai bisa 20 persen per tahun. Jadi, pengaruh moratorium penerimaan CPNS itu tidak signifikan,” kata Yuna.

    Lantas, apa mestinya solusi yang diambil? Menurut Yuna, perlu langkah progresif untuk menciptakan birokrasi yang tidak boros dan tidak korup. Caranya, pejabat dan pegawai-pegawai yang tidak bersih harus disingkirkan. Memangnya gampang? “Gampang kalau berani. Seperti Gus Dur dulu saat menjadi presiden berani membubarkan Depertemen Penerangan, Departemen Sosial, karena tidak efektif,” jawab Yuna.

    Jika solusi itu dianggap “berat”, kata Yuna, pemerintah bisa melakukan dari yang kecil-kecil dulu, yakni menertibkan besaran tunjangan pejabat daerah, yang timpang antara satu daerah dengan daerah lain. Di DKI Jakarta, tunjangan sekda bisa mencapai Rp50 juta, di daerah lain bisa cuman Rp5 juta. Jika masalah ini ditertibkan, sudah lumayan banyak menekan belanja pegawai.

    “Jadi perlu langkah konkrit. Pusat jangan hanya meminta daerah menekan belanja pegawai dan meningkatkan belanja modal, tapi pusat sendiri tidak bisa,” cetus Yuna.

    Moratorium penerimaan CPNS, kata Yuna sekali lagi, tidak terkait dengan urusan penghematan belanja pegawai. Tapi, lebih untuk memberikan waktu bagi pemerintah untuk melakukan penataan pegawai, seperti masalah distribusi yang tidak merata.

    “Tapi bisa jadi ini juga untuk pencitraan, untuk kepentingan politik pemilu 2014,” ujar Yuna. Pasalnya, moratorium berakhir pada 2013. Jika 2013 ada seleksi lagi dan yang lolos diangkat jadi CPNS awal 2014, maka citra partai penguasa akan terdongkrak. Bisa jadi, setelah jeda penerimaan CPNS, begitu dibuka lagi jumlah CPNS yang diterima begitu banyak.

    “Moratorium bisa juga untuk pencitraan. Setelah ditutup, dibuka lagi, maka urusannya adalah pencitraan,” duga Yuna.

    Seperti diberitakan, tiga kementrian terkait sudah sepakat menghentikan sementara alias moratorium penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS), yang berlaku 1 September 2012 hingga 31 DesemberSeptember 2012. Rencananya, Mendagri Gamawan Fauzi, Menkeu Agus Martowardojo, dan Menpan-RB EE Mangindaan, menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang moratorium penerimaan CPNS itu pada 24 Agustus 2011. (sam/jpnn)

    Source : jpnn.com

  • Empat Lembaga Akan Pantau Pilkada Aceh

    Banda Aceh, (Analisa). Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) di Provinsi Aceh akan mendapat perhatian luas dari tim pemantau baik lokal, nasional, maupun internasional. Hingga Selasa (23/8), sudah ada empat lembaga yang mendaftar di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh untuk memantau pesta demokrasi yang akan memilih satu pasangan gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati/walikota di daerah itu.

    Keempat lembaga itu adalah Lembaga Pemantau Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Institut Perdamaian Indonesia (IPI), Gerakan AntiKorupsi (GeRAK), dan The Asian Network for Free and Fair Election (ANFREL) dari Thailand.

    Ketua Divisi Perencanaan dan Data KIP Provinsi Aceh, Yarwin Adi Dharma menyebutkan, tiga lembaga (IPI, GeRAK, dan ANFREL) sudah menyerahkan persyaratan untuk bisa menjadi pemantau pemilihan di Aceh.

    “Ketiga lembaga ini sedang kita verifikasi. Untuk IPI setelah kita verifikasi ada kekurangan persyaratan, tapi tidak banyak. Hanya foto anggota (pemantau),” kata Yarwin pada konferensi pers di Media Center KIP Aceh, Selasa (23/8).

    KIP Aceh telah mengeluarkan akreditasi sebagai pemantau bagi LPPNRI. Lembaga ini akan menurunkan 300 pemantau yang akan disebarkan di seluruh Aceh. Sementara pemantau dari IPI berjumlah 17 orang yang disebar di 17 daerah pemilihan.

    Dipantau Lembaga Asing

    Yarwin menyebutkan, Aceh merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang pemilihan kepala daerahnya bisa dipantau lembaga asing. Hal ini diatur dalam UU No.11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA). Ia berharap, kehadiran pemantau bisa lebih meningkatkan kualitas hasil pemilihan nantinya.

    Dia menambahkan, KIP Aceh membuka kesempatan bagi lembaga pemantau untuk mendaftar sebulan sebelum hari pemungutan suara. Kalau mengacu pada tahapan sekarang, itu berarti hingga bulan Oktober. Namun kalau tahapan diresechedule, bisa panjang lagi. “Kalau kita asumsikan pemungutan suara pada Januari, berarti ditutup pada Desember,” kata Yarwin.

    Persyaratan bagi pemantau lokal dan nasional harus mengisi formulir yang sudah disedikan KIP, melampirkan profil lembaga, akte pendirian lembaga, menyebutkan sumber dana operasional, serta menyertakan pas foto relawan pemantau. Lembaga lokal dan nasional bisa langsung mendaftar di KIP Aceh.

    Sementara untuk lembaga internasional harus mendaftar terlebih dulu ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta. (mhd)

    Source : Analisadaily.com

  • Pemprov dan DPRA Diingatkan Tak Sibuk Urus Politik

    Banda Aceh, (Analisa). Pemerintah Provinsi Aceh bersama Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diingatkan agar tidak terus menyibukkan diri hanya untuk mengurus persoalan politik menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), dan terkesan mengabaikan permasalahan ekonomi maupun yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

    Hal ini bisa dilihat dari banyaknya qanun ataupun peraturan daerah (Perda) sebagai aturan turunan untuk implementasi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) khususnya di bidang ekonomi, kurang mendapat perhatian untuk disegerakan pembahasannya.

    “Kita mempertanyakan tentang implementasi UU-PA yang hingga kini belum berjalan khususnya di bidang ekonomi. Padahal dalam tempo dua tahun sejak UU tersebut disahkan, aturan turunan seperti PP, Perpres dan qanun-qanun harus sudah selesai, tapi sekarang lima tahun belum ada yang qanun yang menguntungkan masyarakat banyak,” tegas Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Aceh, H Karimun Usman kepada wartawan di Banda Aceh, Selasa (23/8).

    Diungkapkan, sudah lima tahun sejak UU-PA diterbitkan pada 11 Agustus 2006, banyak qanun yang dibutuhkan masyarakat seperti qanun tentang investasi dan kelautan untuk kesejahteraan rakyat menjadi terlupakan, malah terkesan hampir seluruh energi dari elit-elit politik dan pemerintahan di Aceh terkuras hanya untuk memikirkan qanun tentang Pilkada dengan tujuan akhirnya meraih kekuasaan.

    Disebutkan, sejumlah “rambu-rambu” yang harus disegerakan oleh aparatur pelaksanaan di Aceh adalah qanun yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Misalnya, qanun tentang pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain sebagainya yang langsung menyentuh dengan masyarakat.

    Karimun juga mempertanyakan sikap sejumlah pihak yang terus memaksakan pembahasan ulang Qanun Pilkada disegerakan dengan memasukkan calon independen di dalamnya setelah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

    Lebih Penting

    Ada kepentingan tertentu demi meraih kekuasaan yang mendesak keputusan MK soal calon independen yang baru tujuh bulan harus segera dibuat qanun baru. Mestinya Pemerintah Provinsi Aceh bersama dengan DPRA menfokuskan dulu qanun-qanun untuk kepentingan masyarakat karena sudah lima tahun lebih. Itu jauh lebih penting, katanya.

    Mantan anggota DPR-RI ini juga menilai, konflik politik yang terjadi saat ini di Aceh akar masalahnya bersumber dari putusan Mahkamah Konstitusi menyangkut calon perseorangan dalam Pilkada Aceh. “Putusan MK yang memberlakukan kembali calon independen, karena MK tidak mengerti latar belakang pasal 256 UU-PA yang hanya membolehkan sekali,” ujarnya.

    Karimun menjelaskan, makna kenapa calon perseorangan hanya berlaku sekali saja di Aceh yaitu pada Pilkada tahun 2006. “Itu cuma sekali saja ada calon perseorangan, karena pada 2007 itu dibentuk partai lokal, di daerah lain kan takada partai lokal. Ini memang amanat MoU Helsinki, jadi keputusan MK tidak sesuai dengan falsafah UU-PA,” terangnya.

    Konflik politik di Aceh berawal dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-VIII/2010 yang mencabut pasal 256 UU-PA. Pasal ini menyebutkan, calon perseorangan (independen) hanya berlaku satu kali setelah undang-undang itu diberlakukan. Namun DPRA tak terima dengan pencabutan pasal itu. Sebab, selain mengutak-atik UU-PA, cara itu dinilai tak menghargai kesepakatan damai MoU Helsinki. (mhd)

    Source : Analisadaily.com

  • Syarat Pendirian terlalu Berat, Parpol Baru Menjerit

    JAKARTA–MICOM: Pendaftaran dan verifikasi partai politik telah resmi ditutup. Total parpol baru di Kementerian Hukum dan HAM sebanyak 14 parpol. Sedikitnya jumlah parpol baru itu ditengarai karena persyaratan pendirian yang terlalu berat.

    Hal itu diungkapkan oleh Direktur Eksekutif CETRO Hadar N Gumay. Ia menilai wajar jumlah parpol baru yang mendaftar hanya 14. “Menurut saya biasa saja dan tidak aneh,” ujar Hadar saat dihubungi, Selasa (23/8).

    “Kita harus melihatnya tidak hanya pada tahun ini, bukan pada masa sekarang. Kita harus melihatnya sejak masa demokrasi dimulai, yaitu menuju Pemilu 2009. Kita harus dari sana melihatnya,” lanjutnya.

    Hadar juga melontarkan kritikannya tentang syarat pendirian parpol yang begitu berat. Dalam UU No.2 Tahun 2011 tentang Parpol, syarat pendirian parpol disebutkan harus memiliki kepengurusan 100% di tingkat provinsi, 75% di tingkat kabupaten/kota, dan 50% di tingkat kecamatan.

    Bagi parpol baru, persyaratan itu tentu saja sangat memberatkan. Pasalnya, kebanyakan parpol baru mengalami kesulitan pendanaan. (OL-8)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tim Pencitraan Demokrat Didominasi Aktivis Muda

    JAKARTA–MICOM: Wakil Sekjen Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, tim komunikasi untuk mengembalikan citra Demokrat akan didominasi aktivis dan anak muda. Tim yang dibentuk pascalebaran nanti oleh Ketua Dewan Pembina Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut bekerja untuk mengembalikan citra Demokrat setelah dibombardir kesaksian Muhammad Nazaruddin.

    “Rencananya terdiri dari anak-anak muda. Tapi nama-nama belum ditentukan,” ujarnya di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (23/8).

    Pembentukkan tim tersebut, menurutnya, sama sekali tidak bermaksud menciptakan gerbong baru di internal Demokrat. Tim tersebut dibentuk karena situasi mengharuskan Demokrat mengembalikan citra dan nama baik partai.

    Menurutnya, faksi tidak tergantu oleh pembentukkan tim tersebut. Sebab, Demokrat telah sepakat, menghadapi minimnya kepercayaan publik, semua kader harus solid. “Pak SBY sudah tekankan semua kader harus solid. Tim dibentuk untuk pencitraan,” ujarnya.

    Ramadhan melanjutkan, dalam rakornas Sentul sebelumnya telah disepakati Demokrat harus kembalikan citra di mata publik. Memang, setelah rakornas telah dibentuk tim komunikasi yang terdiri dari lima orang. Namun, untuk mempercepat pengembalian citra, SBY menginstruksikan untuk membentuk tim yang terdiri dari 30 orang kader yang punya kemampuan komunikasi. (OL-8)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Otonomi Gagal akibat Pilkada Buruk

    Jakarta, kompas – Sepuluh tahun terakhir pelaksanaan otonomi daerah dinilai gagal akibat sistem pemilihan kepala daerah tidak mampu menempatkan calon terbaik. Padahal, dalam gagasan awalnya, otonomi daerah seharusnya mampu memajukan daerah sehingga kesejahteraan rakyat secara nasional terwujud.

    Demikian intisari orasi ilmiah Ryaas Rasyid dalam Sarwono Prawirohardjo Memorial Lecture XI di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, Senin (22/8). Mantan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah ini salah satu penggagas desentralisasi dan otonomi daerah pada masa awal reformasi.

    Menurut Ryaas, pada awal pelaksanaan otonomi daerah, pemilihan umum kepala daerah (pilkada) bebas dari intervensi pusat. DPRD bebas memilih sosok terbaik di antara calon yang diajukan partai untuk menjadi kepala daerah. Masyarakat madani bersama semua elemennya memiliki ruang yang cukup untuk memantau dan mengawasi pemilihan di DPRD.

    Namun, pada tahun pertama implementasi otonomi daerah (2001), ujar Ryaas, terlihat gejala yang tidak sehat dalam pilkada. ”Jual beli suara di DPRD terjadi di berbagai daerah,” katanya.

    Revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang melahirkan UU No 32/2004 ternyata tidak menyelesaikan masalah. Pengurangan fungsi DPRD, antara lain tidak lagi berwenang memilih kepala daerah dan oleh karena itu diterapkan pilkada secara langsung, tidak menjamin terpilihnya pemimpin yang baik.

    Pilkada secara langsung tanpa kajian dan sosialisasi yang intensif, kata Ryaas, mendorong maraknya politik uang dan tidak ada jaminan pasangan calon terbaik akan menang. Belanja kampanye yang besar mendorong perilaku korupsi kepala daerah.

    Menurut mantan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Haryono Suyono yang mendapat penghargaan Sarwono Prawirohardjo, pendekatan welfare state, seperti tampak dalam pemberian charity berbentuk uang tunai kepada rakyat, membuat kekuatan mandiri rakyat hilang. (BIL)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Perlu Cetak Biru Aturan Pemilu

    Jakarta, Kompas – Indonesia memerlukan cetak biru sistem dan peraturan menyangkut pemilihan umum atau pemilu. Dengan demikian, aturan pemilu tidak selalu dibongkar pasang setiap menjelang penyelenggaraan pemilu.

    ”Bangsa ini perlu desain pemilu yang berdimensi jangka panjang, bukan desain pemilu yang pragmatis sehingga mudah diubah sesuai keinginan,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hatta Rajasa dalam pidato peringatan Hari Ulang Tahun Ke-13 PAN di Rumah PAN, Jakarta, Selasa (23/8).

    Semenjak reformasi 1998, Indonesia sudah menyelenggarakan tiga kali pemilu. Selama itu pula, Undang-Undang Pemilu sudah tiga kali diubah. Setelah Pemilu 2009, UU Pemilu akan kembali diubah untuk keempat kalinya. Dewan Perwakilan Rakyat tengah menyusun draf perubahan UU Pemilu.

    Mengenai kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dari 2,5 persen menjadi 5 persen yang diusulkan partai-partai besar di parlemen, Hatta khawatir hal itu akan mengganggu implementasi empat pilar berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.

    Ketua DPP PAN Bima Arya Sugiharto mengatakan, PAN mengharapkan ambang batas dilakukan secara bertahap. Ambang batas sebaiknya dinaikkan menjadi 3 persen, dengan batas toleransi maksimal 3,5 persen.

    Secara terpisah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie mengatakan, penggunaan ambang batas parlemen untuk menguatkan sistem pemerintahan presidensial akan memunculkan polemik berkepanjangan. Ambang batas yang terlalu tinggi akan mengganggu kemajemukan Indonesia. Sebaliknya, ambang batas yang terlalu rendah juga akan menyulitkan pembuatan kesepakatan di parlemen.

    ”Untuk itu, biarkan saja ada banyak partai politik yang mengikuti pemilu,” ujar Jimly. (nta/nwo)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • DPRA Surati KIP Aceh

    BANDA ACEH | ACEHKITA.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Aceh akhirnya menyurati Komisi Independen Pemilihan untuk memberitahukan berakhirnya masa tugas Gubernur Irwandi Yusuf dan Wakil Gubernur Muhammad Nazar.

    Sumber acehkita.com yang tidak mau disebutkan namanya, menyebutkan, surat berlogo DPRA itu dikirim pada 18 Agustus 2011 yang ditujukan kepada Ketua KIP Aceh. Surat bernomor 161/1938 itu ditandatangani Wakil Ketua DPRA Amir Helmi.

    Masih menurut sumber tadi, surat yang berklasifikasi “segera” itu berisikan pemberitahuan dari DPRA kepada Ketua KIP Aceh bahwa masa jabatan gubernur dan wakil gubernur akan berakhir pada 8 Februari.

    Sebelumnya, Panitia Khusus IV DPRA yang dibentuk untuk menyoroti kinerja KIP, mempertanyakan alasan KIP tidak menunggu surat pemberitahuan resmi dari parlemen soal berakhirnya jabatan gubernur dan wakil gubernur, sebelum penetapan tahapan pemilihan kepala daerah. []

    Source : Acehkita.com

  • KIP: Aktivitas Kami Lebih Kuat Secara Hukum

    BANDA ACEH – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh menyambut baik datangnya surat pemberitahuan dari DPRA tentang berakhirnya masa jabatan gubernur dan wakil gubernur periode 2006-2012. Bagi KIP, surat itu memperkuat posisi mereka secara hukum.

    “Secara hukum, aktivitas kami sebagai penyelenggara pilkada menjadi lebih kuat dan mudah dengan adanya surat itu,” kata Wakil Ketua KIP Aceh Ilham Saputra kepada The Atjeh Post, Senin (22/8/2011) malam.

    Anggota Komisioner KIP Zainal Abidin juga menyambut baik datangnya surat dari DPRA. Meski begitu, kata Zainal, jika merujuk pada pasal 66 Undang-undang Pemerintahan Aceh, seharusnya surat itu disampaikan segera setelah KIP menetapkan tahapan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelantikan.

    Ditanya mengenai protes Pansus Dewan yang mempertanyakan mengapa KIP tidak menunggu surat pemberitahuan dari DPRA mengenai berakhirnya masa jabatan gubernur/wakil gubernur, Zainal mengatakan,”menurut logika UUPA, lebih duluan penyusunan tahapan baru diikuti dengan pemberitahuan berakhirnya masa jabatan kepala daerah dari DPRA.”

    Seperti diketahui, KIP telah meluncurkan tahapan Pilkada pada 17 Juni 2011.Kata Zainal, hal itu berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri yang menyebutkan tahapan pilkada berlangsung selama delapan bulan. “Karena masa berakhirnya jabatan kepala daerah pada Februari 2012, maka tahapan diluncurkan delapan bulan sebelumnya, yaitu Juni 2011,” ujarnya.

    Saat ini, tahapan pilkada telah memasuki tahapan pelaksanaan.

    Berikut tahapan pilkada menurut pasal 66 Undang-undang NOmor 11 Tahun 2006 tentang Pemeritahan Aceh (UUPA)

    Bagian Kedua
    Tahapan Pemilihan
    Pasal 66

     

    (1) Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota ditetapkan oleh KIP.

    (2) Proses pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota dilakukan melalui tahap persiapan, pencalonan, pelaksanaan pemilihan, serta pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan.

    (3) Tahap persiapan pemilihan meliputi:
    a. pembentukan dan pengesahan KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota;
    b. pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
    c. pemberitahuan DPRK kepada KIP kabupaten/kota mengenai berakhirnya masa jabatan bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
    d. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/ wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
    e. pembentukan Panitia Pengawas, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemilihan
    Gampong, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; dan
    f. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

    (4) Tahap pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
    a. pendaftaran dan penetapan daftar pemilih;
    b. pendaftaran dan penetapan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota;
    c. kampanye;
    d. pemungutan suara;
    e. penghitungan suara; dan
    f. penetapan pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota terpilih, pengesahan dan pelantikan.

    (5) Pendaftaran dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, meliputi:
    a. pemeriksaan administrasi pasangan bakal calon oleh KIP;
    b. penetapan pasangan calon oleh KIP; dan
    c. pemaparan visi dan misi pasangan calon dalam rapat paripurna istimewa DPRA/DPRK.

    (6) Tata cara pelaksanaan tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat
    (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh KIP dengan berpedoman pada qanun.

    Source : Atjeh Post

  • Enam Celah Korupsi dalam APBN

    Jakarta, Kompas – Kasus korupsi wisma atlet SEA Games di Palembang, yang diduga melibatkan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin, hanyalah puncak gunung es dari buruknya sistem perencanaan anggaran yang melanggengkan dan menyuburkan kejahatan anggaran oleh eksekutif ataupun legislatif. Bahkan, Koalisi Antimafia Anggaran menemukan, setidaknya ada enam celah korupsi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    Direktur Indonesia Budget Centre (IBC) Roy Salam, pada jumpa pers Koalisi Antimafia Anggaran, Minggu (21/8), di Jakarta, mengatakan, praktik kejahatan anggaran yang diduga melibatkan wakil rakyat itu sudah menjadi rahasia umum. ”Data penelusuran IBC menunjukkan, terdapat 63 anggota DPR periode 1999-2014 yang terlibat dalam pelbagai modus korupsi. Sebanyak 52 persen di antaranya korupsi terkait kebijakan anggaran dan pemalsuan administrasi. Sisanya, kasus korupsi penyelewengan jabatan dalam pemilihan pejabat negara,” ujar Roy.

    Adapun enam celah korupsi yang ditemukan Koalisi Antimafia Anggaran adalah bertambahnya kekuasaan DPR dalam penganggaran, tak transparan dalam penyusunan anggaran, memunculkan alokasi di luar aturan keuangan negara, tak ada rapat dengar pendapat dengan masyarakat saat penentuan anggaran, ketimpangan antara rencana alokasi dan kebutuhan daerah, serta praktik ”memancing uang dengan uang”.

    Ronald Rofiandri dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) mengingatkan, praktik mafia anggaran itu terjadi sejak hulu hingga hilir, sejak anggaran disiapkan hingga disahkan. Saat perencanaan, mafia anggaran sudah bermain. Hal ini terjadi di pemerintah dan DPR. (ong)

    Source : Kompas.com