siwah.com

Tag: election

  • Partai Mulai Bentuk Tim Sukses

    Jakarta, Kompas – Sejumlah tokoh dan partai politik langsung mengisi tahun 2012 dengan membentuk tim untuk mengkaji dan menghadapi Pemilihan Presiden 2014. Langkah ini, antara lain, dilakukan Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional.

    Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, Rabu (4/1), di Jakarta, menuturkan, partainya sudah membentuk tim yang beranggotakan 20 orang untuk mengkaji berbagai kemungkinan tentang pemilihan calon presiden/wakil presiden. Namun, tim yang beranggotakan dari Dewan Pengurus Pusat PKS ini belum memutuskan calon yang akan diusung di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.

    ”Prinsip kami mendorong agar semua calon potensial dapat maju mengikuti Pilpres 2014 sehingga rakyat dapat memiliki pilihan yang lebih banyak. Untuk itu, syarat mengikuti pilpres perlu dipermudah, misalnya semua partai yang mendapat kursi di DPR otomatis berhak mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden,” kata Anis.

    Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Ahmad Muzani menambahkan, partainya mencanangkan tahun 2012 sebagai tahun pemantapan untuk pencalonan dan pemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Untuk itu, sepanjang tahun 2012 akan dilakukan konsolidasi partai, konsolidasi calon anggota legislatif (caleg), dan memantapkan posisi Prabowo yang adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ke komunitas di luar partainya.

    ”Secara informal, kami sudah membentuk tim untuk menyukseskan berbagai target itu. Tim terdiri dari orang-orang internal Gerindra maupun orang di luar partai,” tutur Muzani. Namun, dia mengelak menyebutkan nama anggota tim yang umumnya langsung berkomunikasi dengan Prabowo.

    Untuk mendukung pencalonannya dalam Pilpres 2014, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie juga membentuk tim yang dipimpin Luhut Panjaitan. Namun, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menegaskan, tim dari partainya tidak hanya yang dipimpin Luhut. Ada pihak lain, seperti sejumlah kampus yang juga berniat menjadi tim sukses.

    Ketua Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya menuturkan, secara informal juga sudah ada tim yang intensif bertemu untuk membahas sikap PAN pada Pemilu 2014, terutama terkait pencalonan Ketua Umum PAN Hatta Rajasa pada Pilpres 2014. Tim itu terdiri dari pengurus pusat PAN dan sejumlah konsultan. ”Namun, secara formal kami masih memakai struktur partai,” ujarnya lagi.

    Tim informal itu mulai bekerja menyusul salah satu hasil Rapat Kerja Nasional PAN pada 10-11 Desember 2011 di Arena Pekan Raya Jakarta, yang menetapkan Hatta Rajasa sebagai satu-satunya calon dari partai itu di Pilpres 2014. (NWO)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sekretariat Gabungan Parpol akan kian Kehilangan Fungsi

    SEKRETARIAT gabungan (setgab) partai politik pendukung pemerintah diprediksi akan semakin kehilangan fungsinya pada tahun ini. Konflik politik antarpartai yang tergabung dalam setgab akan kian meruncing dan merusak internal mereka.

    “Setgab tidak akan banyak pengaruhnya tahun ini. Partai akan semakin pragmatis dan tidak memedulikan keberadaannya demi memastikan perolehan modal politik menuju (Pemilu) 2014,” kata pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Indria Samego di Jakarta, kemarin.

    Menurut Indria, hal itu merupakan konsekuensi logis dari koalisi parpol yang tidak permanen. “Fungsi kabinet juga akan terganggu. Menteri-menteri dari partai akan lebih mementingkan agenda partai masing-masing,” katanya.

    Dia menambahkan, konstelasi politik juga akan terus memanas dan memungkinkan parpol-parpol menggelar front terbuka di luar setgab. “Tahun ini hanya baru awal kegaduhan politik dan ini akan terus memburuk hingga 2014.”

    Saat dihubungi secara terpisah, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Burhanuddin Muhtadi mengatakan setgab seperti macan ompong. Bahkan ia memprediksi PKS atau Golkar bisa keluar atau ditendang dari setgab demi mempertahankan kinerja pemerintahan.

    Memanasnya internal setgab memang sudah dimulai. Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Ahmad Mubarok menyatakan bahwa PKS dan Golkar memiliki syahwat politik menggebu pada tahun ini.

    Pernyataan itu langsung ditanggapi Ketua Dewan Pengurus Pusat PKS Refrizal. “Mubarok harus konkret, PKS yang mana? Siapa itu? Sebutkan nama langsung. Mubarok seperti lempar batu sembunyi tangan,” katanya.

    Anggota DPR dari Partai Golkar Bambang Soesatyo pun menilai pernyataan Mubarok itu cermin ketakutan terkait dengan mulai terkuaknya kasus megakorupsi Bank Century, Wisma Atlet, dan Hambalang. (*/HZ/X-5)

    Source : Media Indonesia

  • Akbar: Ical-Dahlan Iskan, Nanti Dulu

    VIVAnews – Ketua Dewan Penasehat Partai Golkar, Akbar Tandjung, menilai masih terlalu dini untuk menyebut nama Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan sebagai calon wakil presiden untuk Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Masih butuh waktu untuk menilai Dahlan Iskan.

    “Saya kira terlalu cepat menilai seorang menteri itu dikatakan berhasil,” kata Akbar Tanjung usai menghadiri acara ‘Mengenang Humor Gus Dur’ di kediaman Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Selasa dini hari 3 Januari 2012.

    Menurut Akbar, sekalipun Dahlan Iskan sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya sebagai menteri, penilaian keberhasilannya belum bisa dinilai sekarang. “Untuk dikatakan sudah berhasil tentu butuh waktu,” ujar mantan Ketua DPR ini.

    Akbar menegaskan, Golkar sendiri belum ada pembicaraan internal untuk mencari pasangan Aburizal Bakrie. Tetapi analisa nama-nama yang akan digandeng dengan Aburizal sudah dilakukan.

    “Itu sudah ada dan itu bisa saja. Tapi belum ada pembicaraan resmi dari Golkar,” ujar mantan Ketua Umum Partai Golkar ini. Golkar saat ini masih fokus pada konsolidasi daerah berdasarkan amanat Musyawaran Nasional dan Rapat Pimpinan Nasional.

    “Golkar fokus mempersiapkan menghadapi pemilu legislatif 2014, agar bisa meraih suara sebagaimana diamanatkan Rapimnas, yakni 30 persen suara,” kata Akbar.

    Nama Dahlan Iskan semakin populer setelah menjadi Dirut PLN. Bahkan setelah menjadi Menteri Negara BUMN, Dahlan kerap melakukan kegiatan yang nyaris tak pernah dilakukan anggota kabinet lainnya, seperti mendadak naik kereta listrik. (ren)

    Source : Vivanews.com

  • Belum ada Capres yang Menonjol

    JAKARTA–MICOM: Pemilihan presiden 2014 belum lagi tiba. Namun, sejumlah partai politik telah mengajukan kandidat untuk diusung sebagai calon orang nomor 1 di Indonesia.

    Di antaranya, Partai Gerindra dengan Prabowo Subianto, Partai Golkar, Aburizal Bakrie, dan Partai Amanat Nasional yang telah menetapkan Hatta Rajasa.

    Kendati begitu, pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Burhanuddin Muhtadi menilai belum ada satu pun figur yang memikat hati rakyat.

    “Semua masih mengambang. Rakyat juga belum menentukan karakter capres seperti apa yang menarik buat mereka. Sejauh ini belum ada yang menonjol,” ungkapnya Jumat (30/12).

    Menurut Burhanuddin, terlalu prematur untuk menentukan peluang para calon presiden ini pada Pemilu 2014 mendatang.

    “Pemilu kurang lebih masih dua tahun lagi, tentunya sulit untuk meramalkan peluang capres atau karakteristik pemimpin yang dibutuhkan atau berpeluang besar menarik hati rakya,” lanjutnya.

    Saat ini, menurut Burhanuddin, para politikus masih mengetes arena politik menuju 2014.

    Belum ada calon-calon yang bisa dibilang unggul sehingga masih terbuka lebar peluang untuk capres-capres muda untuk ikut meramaikan persaingan.

    “Peluang untuk itu ada, tapi yang menjadi masalah dari politikus muda ini adalah popularitas mereka yang rendah,” tandasnya. (*/OL-8)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP: Untuk 2014, Dahlan Iskan Butuh Waktu

    VIVAnews – Partai Persatuan Pembangunan melihat Pemilihan Presiden 2014 ini akan berlangsung menarik karena ada tokoh-tokoh baru yang muncul. Beberapa nama baru yang sudah beredar itu seperti Mahfud MD, Dahlan Iskan dan Anies Baswedan.

    Di luar itu, ada nama-nama lama seperti Megawati Soekarnoputri, Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. “Banyak didominasi orang-orang partai,” kata Sekretaris Fraksi PPP, Arwani Thomafi, Jakarta, Kamis 29 Desember 2011. “Belum ada peluang untuk menggeser pimpinan atau elite partai mereka.”

    Nama-nama dari luar seperti Mahfud, Dahlan dan Anies, malah dinilai PPP cocok untuk posisi calon Wakil Presiden. Namun peluang mereka lebih sedikit daripada yang dari partai.

    Seperti Dahlan Iskan, PPP melihat Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara itu sukses di swasta. “Tapi mungkin di bidang pemerintahan butuh waktu bagi masyarakat untuk melihat kemampuan dia,” kata Arwani.

    Nama-nama itu, kata Arwani, akan dibahas PPP dalam Musyawarah Kerja Nasional di Jawa Timur pada Februari 2012 nanti. “Kami betul-betul ingin mempertimbangkan suara di daerah bagaimana popularitasnya,” kata Arwani.

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PKS Akan Usung Capres dari Luar Partai

    VIVAnews – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan akan merekrut tokoh lain dari luar partai yang akan diusung menjadi kandidat calon presiden. Apakah dengan ini artinya PKS mengalami krisis kaderisasi internal?

    “Kami tidak mengalami kesulitan. Kami lebih realistis. Jadi, kita melakukan langkah-langkah yang akan mampu menjawab tantangan perkembangan zaman,” kata Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal dalam Refleksi Akhir Tahun Fraksi PKS di Senayan, Jakarta, Rabu 28 Desember 2011.

    Mustafa membantah bahwa PKS mengalami krisis kaderisasi. PKS, kata dia, memiliki banyak stok kader potensial. Tetapi, perkembangan zaman dan kondisi di masyarakat harus tetap menjadi perhatian.

    Maka itu, PKS kemungkinan akan mengusung tokoh-tokoh kredibel dari daerah-daerah untuk diangkat menjadi tokoh nasional. Bagi PKS, partai lain mungkin tergantung pada tokoh sentral, tapi PKS sangat memungkinkan mencari tokoh luar untuk diusung.

    Meski begitu, keputusan mengenai pengusungan tokoh-tokoh itu tergantung arahan dari Majelis Syura. “Majelis Syura akan memberikan pertimbangan, tentang arah dan perkembangan partai sampai 2014,” ujar anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I.

    Nantinya, Majelis Syura akan melakukan penjaringan dan penyaringan di seluruh Indonesia. PKS akan memikirkan kader-kader di daerah yang punya kapasitas untuk ditampilkan ke kancah nasional.

    Seperti diketahui, kader-kader internal PKS yang namanya kerap digadang dalam bursa calon presiden dan wakil presiden 2014 antara lain, Hidayat Nur Wahid dan Lutfi Hasan Ishaaq. (umi)

    Source : Vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Keriuhan Elit Bakal Warnai 2012

    INILAH.COM, Jakarta – Eskalasi pertarungan politik diprediksi akan semakin memanas di 2012. Pertarungan terjadi di dalam tubuh koalisi, bukan lagi semata dari kelompok oposisi.

    Prediksi Ikrar Nusa Bhakti, pengamat politiik LIPI, menyebutkan bahwa di 2012 akan menjadi sangat menarik karena ada pertarungan di dalam tubuh koalisi, bukan dari oposisi. Termasuk antara politisi di dalam partai sendiri.

    Di luar medan politik elite, kasus Mesuji, Papua dan Bima menambah rumitnya masalah. Kasus Century yang sudah lama tak kunjung usai, juga makin meruwetkan masalah pula.

    Pada 2012, kekuasaan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal digerogoti partai politik yang saat ini menjadi koalisi pendukung pemerintahannya. Yudhoyono akan menghadapi leadership challenge alias tantangan terhadap kepemimpinannya. Bila gagal menghadapi leadership challenge ini, Presiden Yudhoyono bisa berhenti di tengah jalan, sebelum periode jabatannya habis tahun 2014.

    Profesor riset dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) ini mengungkapkan, tahun depan bisa menjadi saat yang tepat bagi semua partai politik untuk menanamkan investasinya, menggaet calon pemilih dalam pemilu 2014. Langkah partai politik, tak terkecuali anggota partai koalisi pendukung pemerintah, menurut Ikrar bisa sangat berlawanan dengan penguasa. Terlebih ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah sangat tinggi.

    “Pada 2012 akan ada leadership challenge, karena semua partai politik bakal berebut simpati rakyat guna mempersiapkan diri menghadapi pemilu 2014. Kepemimpinan Yudhoyono akan menghadapi tantangan, termasuk dari partai politik anggota koalisi,” ungkap Ikrar.

    Di sini partai politik anggota koalisi bisa sangat menentang kebijakan pemerintah jika pada akhirnya publik menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan mereka. Ikrar menyebutkan, dua partai politik anggota koalisi yang selama ini sangat kritis terhadap pemerintah, yakni Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), akan tetap mempertahankan sikap kritis mereka di 2012.

    Bahkan ada kemungkinan leadership challenge yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional bakal dimotori Partai Golkar. “PKS tentu akan ikut, tetapi leadership challenge ini sangat tergantung dari Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Jika tak ada leadership challenge dari dia, maka dipastikan tak akan terganggu kepemimpinan Presiden Yudhoyono. PKS kan tak mungkin bermain sendirian,” kata Ikrar.

    Ketegangan antarelite kian menyulitkan SBY Boediono dalam bergerak menjalankan roda pemerintahan, dan tentu saja, nasib rakyat yang menjadi taruhan. Demokrasi liberal yang sengkarut dan penuh korup makin dirasakan rakyat hanya jadi beban kehidupan. [mdr]

    Source : Inilah.com

  • Kampanye Tiga Bulan

    Jakarta, Kompas – Badan Pengawas Pemilihan Umum mengusulkan masa kampanye calon kepala daerah selama tiga bulan untuk semua bentuk kampanye. Untuk menekan risiko, kampanye dalam bentuk rapat umum hanya dilaksanakan selama 14 hari terakhir masa kampanye itu.

    Perpanjangan masa kampanye calon kepala daerah itu dimaksudkan agar ada kesempatan lebih optimal bagi calon untuk menyosialisasikan diri, visi, misi, dan programnya. Masyarakat pemilih juga akan berkesempatan lebih panjang untuk mengenali calon yang bakal dipilih.

    ”Masa mau terpilih untuk lima tahun ke depan, tetapi kampanye hanya boleh 14 hari? Tantangan bagi pengawasan adalah bagaimana masa yang panjang itu tidak membuka kesempatan untuk pelanggaran,” kata anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Wahidah Suaib, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/12).

    Hadir dalam acara itu semua anggota Bawaslu, yakni Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo dan para anggota, yaitu Nur Hidayat Sardini, Wahidah Suaib, Wirdyaningsih, dan SF Agustiani Tio Fridelina Sitorus.

    Penambahan masa kampanye itu sekaligus akan memberikan waktu yang cukup bagi Komisi Pemilihan Umum untuk mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan dan penghitungan suara. Dengan begitu, pengadaan logistik dapat sinkron dengan jadwal kampanye dan jadwal pemungutan-penghitungan suara.

    Kendala pengawas

    Bawaslu mencatat kendala kerja aparat pengawas pemilu, di antaranya regulasi yang belum memadai, adanya kekosongan pengaturan dalam undang-undang, kecenderungan umum jajaran KPU yang kurang kooperatif, dan ketidaksiapan anggaran. Pada 2011, terlaksana pilkada di 62 daerah, yaitu 5 provinsi dan 57 kabupaten/kota.

    Dengan masa kampanye yang relatif pendek, pasangan calon kerap terjerat larangan kampanye di luar jadwal. Data yang disampaikan Wirdyaningsih, dari 1.718 temuan atau laporan pelanggaran, 52 temuan di antaranya merupakan pelanggaran pada tahap kampanye. Pelanggaran pada masa kampanye yang merupakan pidana pemilu, misalnya praktik politik uang untuk memengaruhi pemilih, penggunaan fasilitas negara, kampanye terselubung, black campaign, dan ketidaknetralan pegawai negeri.

    Masalah klasik lain yang dihadapi Panitia Pengawas Pemilu adalah anggaran. Persentase rata-rata anggaran yang disetujui hanya 64,93 persen dari total anggaran yang diajukan Panwaslu. Tio Sitorus menyebutkan bahkan ada satu daerah yang melakukan pemungutan suara pada 2011, dengan persentase anggaran yang disetujui kurang dari 20 persen. ”Umumnya jauh lebih kecil dibanding kebutuhan biaya pengawasan,” kata Tio. (DIK)

    Source : Kompas.com

  • Partai Nasdem Tak Pengaruhi Suara Golkar

    VIVAnews – Partai Golkar menyatakan bahwa lolosnya Partai Nasdem sebagai salah satu peserta pemilu di 2014 tidak perlu dikhawatirkan akan menurunkan suara dari partainya.

    Partai berlambang pohon beringin itu justru mempertanyakan slogan dari Partai Nasdem sebagai partai perubahan. Sebab, dikhawatirkan masyarakat nantilah yang akan menjadi kelinci percobaan.

    “Sepuluh tahun reformasi digulirkan namun apa hasilnya. Dengan slogan perubahan, justru rakyat akan terantuk untuk kesekian kalinya. Rakyat lagi yang menjadi korban,” ujar Gandung Pardiman, Ketua DPD Partai Golkar DIY di Yogyakarta, Minggu 18 Desember 2011.

    Gandung juga menegaskan, keberadaan Partai Nasdem tidak akan memengaruhi pemilih Partai Golkar meski di partai baru tersebut ada orang-orang yang dahulu sejalan dengan partai. “Partai Golkar sifatnya tidak personal, sehingga tidak akan memengaruhi suara Golkar,” tuturnya.

    Apalagi, tambah dia, para petinggi Golkar yang dahulu ikut ormas Nasional Demokrat atau Nasdem telah kembali lagi ke Golkar dan menyatakan tetap loyal terhadap Golkar.

    “Saya berkali-kali mendapatkan sms (pesan singkat) dari pengurus Golkar yang masuk ormas Nasdem yang menyatakan telah keluar dari ormas itu dan siap membesarkan Golkar,” kata Gandung.
    Laporan: Juna Sanbawa | Yogya

    Source : Vivanews

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jelang Pemilu, APBN dan APBD Dicurigai untuk Agenda Politis

    JAKARTA–MICOM: Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkirakan trend menggunakan sumberdaya pemerintahan sebagai dana politik untuk pemilu 2014 masih ada.

    Bahkan eskalasi penggunaan ini akan meningkat sejak dua tahun sebelum pemilu.

    “Menjelang Pemilu, kebijakan APBN dan APBD akan banyak tertuang dalam kegiatan-kegiatan berbau politik,” tutur Peneliti Senior ICW Abdullah Dahlan di Jakarta, Minggu (18/12).

    Karena itulah, ia memandang perlu pengaturan yang lebih ketat, untuk menutup peluang pemanfaatan anggaran-anggaran tersebut.

    “Ada baiknya dana hibah dan bantuan sosial tidak dimuat dalam mata anggaran sendiri. Agar tidak dibuat sebagai program-program populis.

    Dalam RUU Pemilu pun harus ada larangan tegas menggunakan instrumen pemerintah sebagai modal politik.
    Selain itu, menjadi tugas baru para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga untuk menyoroti penggunaan-penggunaan anggaran.tersebut. (Wta/OL-8)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.