Kisruh kepentingan politik di Aceh, mau tidak mau telah membawa sebagian rakyat terlibat dalam “permusuhan” akibat berbeda pandangan dan ideologi. Tentu saja, dilihat dari berbagai sisi, persengketaan politik tersebut tidak baik bagi masa depan Aceh itu sendiri. sebab, dengan hadirnya kemelut politik, tentu saja kerja-kerja untuk menyejahterakan rakyat akan ditinggalkan untuk sementara. Sebab, kelompok-kelompok yang bertikai yang kebetulan pula ikut punya wewenang dalam kekuasaan, asyik saling bermanuver dan “asah igo”.
Aceh hari ini, kembali memutar waktu menuju ke masa di mana demokrasi gagal untuk dipraktekkan. Sebab hegemoni kekuasaan yang absolut telah merongrong makna dan tujuan demokrasi yang sesungguhnya. Hampir setiap lini hajat hidup rakyat, dikuasai oleh kelompok tertentu. Bahkan ada temuan di lapangan, kenduri (pesta) perkawinan saja, sudah bisa diboikot, seandainya sang empunya hajatan “melawan” ataupun tidak sefaham dengan kelompok besar. Tentu ini ironis sekali.
Praktik politik “Singa vs Tikus” di Aceh telah memasuki fase terbaru yakni saling boikot. Kedewasaan berpolitik telah jauh ditinggalkan. Orang-orang yang mengaku dirinya “tokoh” bahkan nampak semakin tak pantas untuk ditokohkan. Sebab selain terbukti sangat fanatik terhadap kelompok masing-masing, juga sifat haus kekuasaan semakin jelas terlihat di mata mereka.
Sehingga bagi rakyat jelata seperti penulis, semakin bingung untuk menilai siapa sebenarnya yang layak disebut “Panglima Tibang” dalam konteks Aceh hari ini. Sebab hampir semua kelompok yang bertikai mengaku dirinya sebagai sultan Iskandar Muda, dan mengklaim yang lain sebagai “pengkhianat” dan bukan bik Aceh.
Tentu saja, dengan kondisi yang sedemikian rupa, upaya-upaya untuk melindungi rakyat dari kejahatan, mencegah meluasnya penebangan hutan secara ilegal, menindak pelaku eksploitasi sumber daya alam secara membabi buta, pemberantasan korupsi, upaya persamaan hak di mata hukum dan lainnya akan semakin tidak menentu. Bahkan kalau kita mau jujur dalam memberikan pendapat, Aceh bahkan semakin rusak semenjak dipegang oleh orang-orang yang mengaku dirinya “pahlawan”.
Ayo kita lihat, siapa yang membekengi pembalakan hutan, perluasan lahan sawit dengan merampas hutan lindung, eksploitasi DAS, korupsi berjamaah di berbagai lini, pemotongan bantuan untuk korban konflik dan sebagainya? Tentu pembaca bisa menjawabnya dengan jujur di hati masing-masing.
Dalam konteks kekinian, Aceh butuh figur pemersatu yang layak disandangkan gelar sebagai “negarawan” sejati. Sebab, inilah yang krisis di Aceh. Rakyat kehilangan panutan. Rakyat kehilangan tokoh. Mengapa demikian? Tentu saja disebabkan sekarang yang banyak di Aceh adalah “ayah” dari kelompok-kelompok. Sedangkan “ayah” bagi semua anak-anak Aceh belum muncul ke permukaan.
Ini catatan penting yang harus menjadi perhatian semua pihak. Khususnya kepada segenap rakyat jelata yang masih jernih berpikir. Kita tidak membutuhkan banyak faksi politik yang tidak jelas juntrungnya. Kita tidak membutuhkan lambang dan logo kelompok yang terbukti telah memecah belah bangsa dan menjadikan masyarakat terkotak-kotak. Sebab, walau tanpa logo dan lambang organisasi, toh kita bisa hidup.
Kita pantas untuk kecewa ketika “negarawan” sekelas Safwan Idris harus merenggang nyawa di ujung senjata. Hamid Azwar harus melarikan diri keluar Aceh. Syamaun Gaharu dan Teuku Nyak Arif harus disingkirkan dengan cara-cara yang tidak “beradab”. Namun kekecewaan itu jangan terlalu lama. Sebab negarawan sejati harus cepat kembali lahir di tanoh indatu ini. Tak peduli dari mana dia datang. Apakah dari dataran tinggi Gayo, pesisir Pidie, Ujung Sumatera Banda Aceh, Samalanga, Pase, Tamiang ataupun Aceh wilayah Barat-Selatan.
Akhir kata, jangan terjebak pada kepentingan sesaat. Bila memang benar, orang-orang yang bertikai sekarang ini di konflik Pemilukada adalah orang-orang yang peduli terhadap rakyat, di mana mereka selama ini?
Bukankah hutan kita terus ditebang, padahal mereka sedang di tampuk kekuasaan. Lahan sawit semakin menjarah hutan lindung, padahal mereka ada di tampuk singgasana. Sungai kita di eksploitasi secara besar-besaran dan ilegal, padahal mereka sedang punya jabatan. Korupsi di mana-mana, padahal mereka punya kekuatan untuk membasmi. Jatah korban konflik dipotong, ekonomi dikendalikan dari luar Aceh, proyek-proyek pembangunan tak berkualitas, rakyat semakin sulit mencari penghidupan yang layak, sogok di berbagai lini, ganja, sabu, perjudian menemukan surganya di Aceh. Bahkan banyak “pembesar” yang memasukkan telor keluar Aceh di setiap akhir minggu dengan mobil dinas. Di mana mereka? Di mana orang-orang yang katanya melakukan sesuatu “demi Aceh”.
Hal-hal seperti yang penulis utarakan di atas harus kita cermati benar. Kita sudah bosan hidup berkonflik. Kita butuh kedamaian. Namun kita juga bosan harus hidup dengan penuh kepalsuan. Penulis yakin, banyak sekali orang-orang yang tinggal di Aceh hari ini merana batin. Sebab setiap yang dikatakan oleh orang besar selalu bertolak belakang dengan yang terjadi di lapangan.
Moratorium logging, misalnya. Jeda tebang hanya berlaku di atas kertas. Sedangkan di lapangan, penjarahan hutan tetap tidak berhenti. Banjir bandang di Tangse merupakan bukti kongkrit bahwa tak ada jeda tebang di Aceh.
Perampokan juga sering sekali menghiasi headline media massa. Bahkan dengan menggunakan senjata api yang diduga eks konflik dulu. Dalam konteks ini nampak sekali bahwa dalam hal “perdamaian” masih ada masalah yang belum selesai. Masih banyak senjata api yang beredar membuktikan pihak yang berwenang termasuk yang melakukan perdamaian tidak berhasil membangun trust di kalangannya, sehingga senjata api tidak semua berkesempatan “turun gunung”.
Dalam hal proses reintegrasi juga menuai masalah yang tidak sedikit. Banyak bantuan yang dipotong dengan alasan ongkos urus dan uang minum. Akhirnya waktu menjawab bahwa sampai saat ini dana yang diperuntukkan bagi proses reintegrasi banyak yang diselewengkan. Bahkan banyak sekali yang masuk ke kantong yang tidak tepat.
BRA sendiri sampai hari ini belum pernah diaudit. Padahal dengan dana yang sangat banyak mereka kelola, seharusnya setiap setahun sekali mereka harus diaudit oleh auditor independen. Namun apakah itu ada? Yang lebih aneh lagi, yang duduk di lembaga reintegrasi seperti BRA adalah orang-orang yang harus diintegrasikan. Ada apa ini?
Posisi rakyat sendiri berada di mana? Penulis melihat, pasca ditandatanganinya perdamaian di Helsinki tempo dulu, tak ada perubahan yang berarti di Aceh. Hanya yang beda tidak lagi ada kontak senjata. Namun persoalan di ranah ekonomi dan pendidikan belum menunjukkan peningkatan yang menggembirakan.
Bahkan, dewasa ini masyarakat kelas bawah sudah menjadi warga kelas dua di tempat kelahirannya. Munculnya “awak kamoe” dan “ureung droneuh” semakin mempertegas bahwa telah terjadinya kelas-kelas di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan dengan penuh kesengajaan.
Keberpihakan pemerintah terhadap rakyat semakin jelas tidak menentu. Penggusuran tanah rakyat untuk kepentingan perusahaan semakin mempertegas bahwa pemerintah tidak mau melindungi kepentingan ekonomi rakyat. Kita bisa membacanya di surat kabar, banyak sekali masyarakat di berbagai kabupaten di Aceh yang berkonflik lahan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun, dalam setiap konflik itu, rakyat jelata tidak pernah diuntungkan. Pemerintah melalui kebijakan dan surat saktinya, selalu memenangkan pemilik modal kapitalis dan menganggap rakyat telah merampas tanah perusahaan.
Ini tentu sangat ironis sekali. Penduduk asli yang telah tinggal turun temurun disebut telah merebut lahan perusahaan yang pemiliknya entah tinggal di belahan dunia yang mana. Dengan tanpa hati nurani pemerintah dengan konsep Aceh hijaunya telah memberikan peluang kepada pemilik modal untuk menebar kelapa sawit di berbagai pelosok Aceh. Bahkan lahan untuk penanaman pohon haus air itu bisa di mana saja. Tidak ada lokalisasi yang khusus. Dilihat dari segi ekonomi kapitalis, tentu ini menguntungkan daerah. Sebab ada produk andalan yang setiap hari laku di pasaran dunia. Namun apakah penguasa di Aceh membuat kajian mendalam, berapa luas lahan rakyat yang akan tidak berfungsi bila di sekelilingnya sudah ditanami sawit?
Tentu kajian tersebut tidak ada. Penulis yakin itu. Bila ada penelitian Amdal, itu hanya sekedar menghitung hasil positifnya saja. Mau tidak mau, akhirnya masyarakat kecil juga harus menanam sawit yang sebenarnya secara ekonomi mereka tidak akan mampu merawatnya.
Potensi yang sudah ada gagal dipertahankan oleh rakyat karena penguasa yang tidak “becus” menangani masalah. Akhirnya, ada atau tidaknya damai lahir di Aceh, secara ekonomi rakyat kelas bawah tetap terjajah. Tetap miskin. Tetap bodoh. Bahkan cenderung memiliki ketakutan yang tidak wajar terhadap kelompok penguasa.
Kondisi Aceh hari ini berada pada titik absurd. Di sini tidak ada negarawan sejati yang berada di tampuk maupun atau di lingkar kekuasaan. Tidak ada pemerintah yang peduli terhadap rakyat secara tulus. Orientasi pembangunan lebih difokuskan pada pencitraan politik. Ujung-ujungnya rakyat tetap sakit, bodoh dan miskin. Akhirnya, mari berpikir. Jangan mau terjebak dalam kepentingan sesaat. Bila ada yang mengatakan “kami lebih berjasa” itu tidak benar sama sekali. Di Aceh ini semua pernah berperan sebagai pahlawan juga sebagai “pengkhianat”. Intinya penilaian yang muncul masih absurd, seabsurd masa depan rakyatnya. Wassalam.[]
*Penulis Muhajir juli, adalah Kepala Advokasi dan kampanye GaSAK Bireuen, juga aktif sebagai wartawan.
Source : Harian Aceh
