siwah.com

Tag: parpol

  • PPP Tidak Diurus Serius, Suara Turun

    Partai PPP

    JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Imam Suharjo mengungkapkan, salah satu penyebab penurunan suara PPP karena partai ini tidak diurus dengan serius. Demikian siaran pers dari media center Akhmad Muqowam yang diterima Kompas di Jakarta, Minggu (15/5/2011) malam.

    “PPP tidak serius diurus, hanya menjelang muktamar, muswil, muscab, atau pemilu saja partai ini diurus. Padahal, partai ini mempunyai potensi jadi partai besar,” ujar Imam di Kupang dalam malam ta’aruf calon ketua umum PPP, Akhmad Muqowam, dengan pengurus DPW NTT dan pengurus DPC se-NTT.

    Selain itu, menurut Imam, PPP juga kurang menunjukkan sikap politik yang berpihak kepada rakyat. “Kasus Ahmadiyah kencang, tetapi pansus pajak lemas karena kita tergabung dalam koalisi. Kita merindukan ketua umum yang tidak jadi bawahan partai lain. Sekarang, di dalam setgab kita bisa diintervensi,” ujarnya.

    Itu sebabnya, dalam momentum Muktamar Ke-7 PPP yang akan dilaksanakan pada tanggal 2-6 Juli mendatang, kader PPP harus berani jujur menilai dan memilih pemimpin yang mau serius mengurus partai, ungkapnya.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP tidak akan Didirikan Negara Islam

    BANDUNG–MICOM:Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Indonesia (PPP), Suryadharma Ali, menyatakan bahwa meskipun PPP merupakan partai politik berazaskan Islam, hal tersebut bukan berarti akan mendirikan negara Islam.

    “Pada muktamar yang akan digelar di Bandung pada 3 hingga 6 Juli mendatang, kami akan tetap meneguhkan bahwa PPP tetap menjadi partai yang memegang Islam sebagai azasnya. Walaupun demikin, bukan berarti kita akan mendirikan sebuah negara Islam,” kata Suryadharma Ali saat memberikan sambutan pada Pelantikan Pengurus DPW PPP Jawa Barat di Gedung Sasana Budaya Ganesa (Sabuga) Jalan Tamansari Kota Bandung, Minggu (15/5) sore.

    Menurut Suryadharma Ali, yang juga Menteri Agama RI, PPP tidak akan mundur selangkah pun meninggalkan azasnya dan akan tetap konsisten menjadikan Islam sebagai azaz partai.

    Ia berharap, Islam jangan dipertentangkan dengan nasionalis, dengan demokrasi karena sudah jelas islam tidak bertentangan dengan kebebasan bernegara, Negara Kesatuan Republik Idonesia (NKRI), serta Pancasila.

    “Kami sudah tahu seluruh parpol islam, ormas, dan mayoritas umat muslim telah meneguhkan sebagai bangsa Indonesia. Karenanya, ini sangat jauh jika PPP akan mendirikan negara Islam. Tapi, kita tetap konsisten menjadikan Islam sebagai azaz partai,” ujarnya.

    Dikatakannya, apa pun ideologinya jika tidak bisa memberikan manfaat terhadap masyarakat, maka jangan berharap akan mendapatkan dukungan dari rakyat.

    Oleh karena itu, Suryadharma Ali mengajak seluruh kader PPP yang hadir di Gedung Sabuga Bandung tersebut agar bersama-sama berbuat manfaat untuk masyarakat.

    “Kalau kita sudah bisa memberikan manfaat untuk masyarakat, tidak berlebihan kalau PPP minta Jabar, Jateng, Jatim dan Banten menjadi lumbung suara pada pemilu 2014 mendatang,” katanya.

    Terkait dengan dilantiknya pengurus baru DPW PPP Jawa Barat di bawah kepimpinan Rahmat Yasin, Suryadharma Ali mengakui kemampuan Rachmat untuk memimpin DPW PPP Jabar.

    Namun, ia mengingatkan, agar Racmat membuat program-program yang mementingkat kepentingan masyarakat.

    “Rachmat ini mesin baru, asalkan BBM-nya tidak disubsidi. Karena kalau disubsidi akan membebani anggaran pemerintah,” ujarnya. (Ant/OL-12)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Korupsi dan Pendanaan Parpol

    Kasus dugaan suap yang melibatkan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam ditengarai turut menyeret Partai Demokrat.

    Bendahara Umum dan salah seorang Wakil Sekretaris Jenderal PD diwartakan berada di belakang transaksi success fee proyek wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. Mungkinkah korupsi diberantas jika ia berakar pada kepentingan parpol?

    Perselingkuhan politik antara dunia usaha dan politisi parpol yang menghasilkan korupsi sebenarnya bukan berita baru. Bank Dunia, seperti dikutip Presiden SBY pada pidato pembukaan Konferensi Internasional Pemberantasan Penyuapan dalam Bisnis Internasional di Bali, mensinyalir ada 1 triliun dollar AS dikeluarkan dunia usaha untuk menyuap (Kompas, 11/5). Di Indonesia, main mata antara dunia bisnis, unsur-unsur penguasa, dan politisi parpol juga berlangsung sejak lama.

    Pada era Orde Baru para pengusaha lazim dimintai sumbangan untuk yayasan-yayasan yang dibentuk dan diketuai sendiri oleh mantan Presiden Soeharto. Sebagian dana yang terhimpun kemudian disalurkan untuk membiayai Golongan Karya, ”partai pemerintah” yang didesain untuk memenangkan pemilu-pemilu manipulatif Orde Baru. Tak mengherankan jika Golkar yang kemudian menjadi Partai Golkar kelimpungan menghimpun dana politik pasca-Orde Baru.

    Meningkat jelang pemilu

    Meskipun demikian, jika berita tentang dugaan keterlibatan pengurus PD dalam kasus suap Sesmenpora itu benar, tetap saja kasus ini menarik untuk disimak karena beberapa alasan.

    Pertama, Presiden SBY yang dari PD tengah gencar-gencarnya mengampanyekan pemberantasan korupsi. Dalam berbagai kesempatan, SBY bahkan berjanji akan berdiri paling depan memberantas korupsi.

    Kedua, sudah tak terhitung anggota dan pengurus parpol serta anggota DPR yang ditahan karena terlibat tindak pidana suap dan korupsi. Kasus suap alih fungsi hutan lindung di Riau Kepulauan dan Sumatera Selatan juga kasus suap pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia (2004) dan sejumlah kasus suap lain tak hanya melibatkan satu parpol tetapi hampir semua parpol di DPR. Mereka tidak pernah jera dan juga tak pernah belajar dari pengalaman pahit politisi lain yang dipermalukan secara publik. Tanpa rasa malu, apalagi bersalah, para politisi parpol sering kali bersembunyi di balik pepesan kosong partai yang seolah-olah berpihak kepada nasib rakyat dan masa depan bangsa.

    Ketiga, dugaan keterlibatan pengurus PD terkait success fee pembangunan wisma atlet untuk SEA Games di Palembang ini berlangsung ketika segenap parpol mulai berancang-ancang menghadapi Pemilu 2014 yang semakin mahal dan kompetitif.

    Saling melindungi

    Pertanyaannya kemudian, mengapa kasus tindak pidana korupsi dan suap yang melibatkan politisi parpol dan anggota DPR tidak berkurang, bahkan cenderung meningkat?

    Di luar alasan yang bersifat personal, katakanlah ingin memperkaya diri dan hidup lebih mapan, para politisi parpol di lembaga legislatif dan eksekutif adalah sumber utama pendanaan parpol. Subsidi negara yang diterima parpol yang memperoleh kursi di DPR dan DPRD terlampau kecil untuk memenuhi kebutuhan pendanaan parpol. Karena itu, satu-satunya jalan bagi parpol adalah ”memberdayakan” dan ”mengaryakan” para politisi parpol yang memiliki jabatan-jabatan strategis, baik di legislatif maupun di pemerintah.

    Di DPR, misalnya, mereka mencakup unsur pimpinan komisi yang bermitra dengan pemerintah dan dunia usaha sesuai bidang masing-masing. Bagi politisi di pemerintah, beban pencarian dana parpol ada di pundak para menteri serta kepala dan wakil kepala daerah yang berasal dari parpol.

    Oleh karena itu, kasus dugaan suap yang melibatkan Sesmenpora dan ditengarai menyeret pula pengurus PD merupakan tantangan luar biasa besar bagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Sudah jadi rahasia umum, para politisi parpol biasanya saling melindungi jika dihadapkan pada perkara dugaan suap dan korupsi. Mekanisme saling melindungi itu tidak terbatas pada sesama politisi dalam parpol yang sama, tetapi juga antarpolitisi dari parpol yang berbeda.

    Kekuasaan tak terbatas

    Selain faktor kebutuhan pendanaan parpol, korupsi dan suap yang melibatkan politisi parpol juga berakar pada kekuasaan hampir tak terbatas DPR pasca-amandemen konstitusi. Kekuasaan ini terutama terkait otoritas DPR dalam penentuan alokasi APBN dan kewenangan konfirmasi yang dimiliki DPR untuk mengangkat pejabat publik.

    Melalui hak budget yang dimilikinya, Panitia Anggaran DPR atau tepatnya politisi parpol di Senayan dapat mengontrol alokasi proyek-proyek besar yang dianggarkan APBN melalui berbagai instansi pemerintah. Komisi-komisi DPR bahkan bisa menekan mitra mereka dari pemerintah agar pengusaha tertentu ”dimenangkan” untuk proyek besar tertentu. Dari situlah, skandal suap mengalir, sebagian masuk kantong politisi dan sebagian lainnya menjadi ”jatah” pundi-pundi parpol.

    Di sisi lain, kasus suap pemilihan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI yang melibatkan rombongan 25 politisi DPR adalah contoh terang benderang penyalahgunaan otoritas konfirmasi Dewan dalam pengangkatan pejabat publik. Kewenangan yang seharusnya dimiliki oleh Presiden dalam skema sistem presidensial itu juga merupakan sumber ”rezeki haram” bagi para politisi parpol di Senayan.

    Pertanyaannya kemudian, mampukah KPK membongkar semua ini? Jawabannya jelas tidak sebelum kekuasaan hampir tak terbatas DPR (baca: parpol) dipangkas dan ditinjau ulang. Kita semua tahu, sebelum dapat berbuat banyak, kekuasaan KPK pun hendak dipereteli DPR.

    Quo vadis parpol-parpol kita?

    Syamsuddin Haris Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI

    Source : Kompas.com

  • Partai untuk Kesejahteraan Ala Golkar

    VIVAnews – Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie menggagas program untuk meningkatkan laju perekonomian pengusaha kecil dengan melibatkan peran partai politik. Hal ini sekaligus menjadi sebuah ajakan untuk mengubah paradigma politik yang baru.

    Aburizal menyatakan bahwa pada dasarnya partai politik didirikan untuk memastikan kesejehteraan rakyat semakin membaik. Oleh karena itu, menurutnya partai tidak boleh hanya mementingkan urusan kemenangan di pemilu untuk mencapai kedudukan di DPR atau pemerintahan semata.

    “Untuk itulah sebenarnya partai didirikan. Bukan hanya untuk mencapai kedudukan di DPR atau di eksekutif, tapi bagaimana partai bisa berbuat banyak bagi rakyat,” ujar Aburizal di Gedung Sucofindo, Jakarta, Kamis 12 Mei 2011.

    Oleh karena itu Golkar mencanangkan program nyata ekonomi rakyat bertajuk ‘Bersama Bangkitkan Usaha Kecil dari Aceh Sampai Papua’, yang diresmikan oleh Aburizal hari ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Program tersebut berbentuk pelatihan pengembangan usaha kecil. Para pelaku usaha kecil tidak hanya diberikan pendidikan seperti keterampilan dan membina jaringan serta manajemen produksi, tetapi juga diberikan insentif untuk pengembangan usahanya. Jumlahnya insentif pengembangan usaha tersebut maksimum Rp1 juta.

    “Kita tidak bicara pada tataran politik, tapi kita bicara pada tataran kesejahteraan,” kata Aburizal.

    Aburizal berharap partai lain dapat melakukan kegiatan atau program serupa. Dengan demikian seluruh partai politik pada akhirnya jadi berlomba-lomba dengan kerja nyata memerangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan rakyat. “Saya bermimpi partai-partai politik bisa saling berlomba untuk memberikan kerja nyata membantu ekonomi rakyat,” kata Aburizal.

    Dengan demikian, lanjut Aburizal, akan tercipat kultur politik yang baru agar masyarakat dapat merasakan kerja nyata para politisi. “Saya harapkan ini bisa menjadi suatu cikal bakal dari orientasi partai yang berbeda ke depan,” kata Aburizal. (eh)

    Source: Vivanews.com

  • Potensi Partai Terpecah

    Jakarta, Kompas – Partai politik Islam sulit menjadi pemenang. Sejak pemilu tahun 1955 sampai 2009, partai Islam tidak bisa meraih suara terbanyak. Penyebabnya antara lain karena potensi kekuatan Islam terpecah dalam banyak partai.

    Menurut Direktur Eksekutif The Wahid Institute Rumadi, Selasa (10/5), perpecahan itu terjadi bukan hanya dalam lingkup besar, melainkan juga dari lingkup basis massa lebih kecil. Dari lingkup besar umat Islam, muncul beberapa partai, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), serta Partai Amanat Nasional (PAN).

    Dalam skala lebih kecil, dari basis massa Nahdlatul Ulama kemudian muncul PPP, PKB, Partai Kebangkitan Nasional Ulama, dan belakangan PKB Gus Dur yang lalu memproklamasikan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia (PKBI). Demikian pula basis massa pendukung Masyumi yang sebagian tergabung dalam Partai Bulan Bintang (PBB) dan sebagian lain dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

    ”Kanal satu partai dianggap terlalu kecil untuk menampung banyak hasrat politik dari satu basis massa Islam tertentu. Ini memicu perpecahan,” katanya.

    Perpecahan juga dilandasi ambisi politik elite kelompok yang ingin memperjuangkan diri dan kelompok kecilnya. Ambisi itu muncul karena partai politik dianggap sebagai satu-satunya sarana paling efektif untuk mendorong mobilitas sosial, politik, dan ekonomi. Lewat partai, seseorang bisa mencapai akses kekuasaan, jabatan, uang, dan kedudukan sosial.

    ”Semua elite kelompok itu ingin menang dan tidak mau mengalah. Jadi, di balik perpecahan itu, beroperasi persaingan untuk memenuhi kepentingan pragmatis,” kata Rumadi.

    Dia memperkirakan, perolehan suara partai tidak akan jauh melampaui pencapaian pada pemilu sebelumnya. Bahkan, ada kemungkinan semakin menurun. ”Ini tren aspirasi politik di Indonesia. Dalam situasi ini, partai-partai berbasis agama akan sulit menang, jika hanya menjual isu agama,” katanya.

    Dekan Fakultas Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Bachtiar Effendy dan pengamat politik Fachry Ali, secara terpisah, di Jakarta, Senin (9/5), mengatakan, perolehan suara partai-partai politik Islam pada tiga pemilu setelah reformasi, yaitu tahun 1999, 2004, dan 2009, cenderung menurun. Ini antara lain disebabkan tiadanya figur kuat yang bisa menjadi teladan spirit keislaman dan kebangsaan yang mengakar di masyarakat luas.

    Pada Pemilu 1999, total suara yang diperoleh partai-partai Islam 37,5 persen. Pada Pemilu 2004 naik menjadi 38,35 persen. Namun, turun menjadi 24 persen pada Pemilu 2009.

    Menurut Bachtiar Effendy, penurunan itu terjadi akibat partai Islam tidak memiliki figur kuat. Figur itu tidak hanya mencerminkan semangat Islam, kebangsaan, tetapi juga punya akar ke masyarakat luas. Berbeda dengan pemilu tahun 1955, saat suara partai Islam cukup tinggi (sekitar 42 persen) dengan tokoh-tokoh mengakar, seperti Moh Natsir (Masyumi) atau Wahid Hasyim (NU).

    Fachry Ali menilai, sebenarnya Muslim sebagai ”pasar” partai Islam tetap banyak dan potensial. Apalagi, gairah keislaman itu kian merebak, bahkan disertai simbol-simbol yang jelas. Namun, pasar ini tidak serta-merta memilih partai Islam jika para pemimpin partai itu dinilai tidak mampu menjadi teladan.

    Kaum santri terpecah karena setiap kelompok mengejar ambisi politik. Ketika ada PPP, misalnya, NU membangun PKB, Muhammadiyah mendirikan PAN, dan mantan pendukung Masyumi membuat PBB. PKB juga terpecah-pecah.

    ”Semua itu tidak memperlihatkan semangat kebersamaan yang bisa diteladani. Para pemimpin partai politik Islam justru memperlihatkan ambisi kekuasaan. Jadi, soalnya bukan Islam atau tidak, tetapi lebih soal ketidakmampuan pemimpin partai memperlihatkan etika yang baik,” katanya.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan, ada tiga kelemahan mendasar yang membuat partai Islam atau partai berbasis massa Islam kurang berkembang dan mudah terpecah-pecah. Pertama, tokoh-tokoh partai berbasis Islam cenderung beranggapan pendapat masing-masing yang paling benar.

    Kedua, simbol-simbol agama yang dijual partai Islam tidak lagi menjadi daya tarik bagi rakyat. Rakyat lebih butuh karya nyata. Ketiga, manajemen organisasi partai Islam masih lemah karena dijalankan secara tradisional. (IAM/FAJ)

    Source : Kompas.com

  • Sayap Agama Bisa Tingkatkan Suara

    Jakarta, Kompas – Seluruh partai politik besar yang berideologi nasionalis kini memiliki organisasi sayap yang bersifat keagamaan. Selain efektif untuk meningkatkan suara, keberadaan sayap itu untuk meningkatkan soliditas dan citra partai.

    Saat ini Partai Demokrat memiliki Ikhwanul Muballighin sebagai organisasi sayap yang bersifat keagamaan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada tahun 2007 mendirikan Baitul Muslimin. Partai Golkar memiliki Laskar Ulama, Majelis Dakwah Islamiyah, dan pengajian Al Hidayah.

    Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Senin (9/5) di Jakarta, meyakini, Ikhwanul Muballighin akan menambah suara bagi partainya, terutama di lingkungan pedesaan. Massa Ikhwanul Muballighin ada di desa.

    ”Untuk memperluas jaringan di pesantren, kami dibantu bapak mertua Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat,” kata Saan. KH Attabik Ali, mertua Anas, adalah pimpinan Pondok Pesantren Yayasan Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta.

    Nurul Arifin, Wakil Sekretaris Jenderal Golkar, menuturkan bahwa dari pengalaman pemilu sebelumnya, keberadaan organisasi sayap bercorak keagamaan menyumbang sekitar 30 persen suara. Ini terlihat dari banyaknya anggota DPR dari tokoh organisasi sayap keagamaan di Golkar.

    Nurul menegaskan, organisasi sayap keagamaan di Golkar tidak bertentangan dengan identitas dan ideologi partai yang bersifat nasionalis. ”Sejak awal sadar, mereka adalah orang Indonesia dan corak Golkar sebagai partai nasionalis,” katanya.

    Sekretaris Jenderal PDI-P Tjahjo Kumolo menuturkan, Baitul Muslimin menjadi ajang diskusi dan sebagai media mengomunikasikan antara spirit kebangsaan dan agama di partai itu. ”Keberadaan Baitul Muslimin juga menunjukkan tak ada ketegangan antara nasionalisme dan agama di Indonesia,” ujarnya.

    Keberadaan Baitul Muslimin, kata Tjahjo, diharapkan juga bisa menarik anggota baru, terutama dari pemilih Muslim yang selama ini masih ada di luar PDI-P.

    Potensi suara

    Secara terpisah, Senin, Ketua Umum Partai Damai Sejahtera Denny Tewu mengakui, dukungan untuk partai berbasis agama tak turun. Kalau ada penurunan suara yang diraih parpol berbasis agama, itu merupakan konsekuensi dari banyaknya parpol.

    Menurut Denny, suara untuk partai berbasis Islam sekitar 40 persen. Partai berbasis nasionalis memiliki dukungan suara 50-60 persen. Sisanya, dukungan untuk partai berbasis agama non-Islam atau yang lain, termasuk untuk PDS. ”Asalkan jumlah peserta pemilu kurang dari 20 partai, partai berbasis massa non-Islam masih memiliki peluang,” katanya.

    Sekretaris Jenderal Partai Kasih Demokrasi Indonesia Michael H Lumanauw menjelaskan, PKDI pada Pemilu 2014 terbuka peluang bergabung dengan Partai Persatuan Nasional, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, atau partai lain. Ini meluruskan pernyataan Roy Rening di Kompas kemarin. (nwo/iam/tra)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Paradoks Politik Agama

    Kecenderungan yang terus menurun dari pencapaian suara partai politik berbaju agama pada era reformasi menjadi penanda semakin meredupnya pesona dari partai agama di hadapan konstituen politik di Indonesia.

    Seperti dilaporkan Kompas (9/5), dibandingkan dengan pemilu demokratis pertama tahun 1955, suara partai politik berbasis agama ini cenderung menurun dan untuk partai Islam cenderung stagnan.

    Apakah fenomena ini memperlihatkan semakin terbuka dan bebasnya perjalanan politik kita berjalan searah dengan menurunnya minat publik terhadap politik agama?

    Tulisan ini berusaha untuk memberikan penjelasan hemat dan padat terkait dengan persoalan tersebut.

    Problem tak memikatnya partai agama bukan sekadar gejala privatisasi agama saat warga tak lagi memperbincangkan persoalan agama di ranah publik. Fenomena ini memperlihatkan hadirnya paradoks politik agama di Indonesia.

    Pada satu sisi publik semakin memiliki perhatian terhadap kesalehan sosial, di sisi lain keadaban politik dari aktor partai politik berbasis agama semakin merosot. Tulisan ini selanjutnya akan mendiskusikan bagaimana keterbukaan panggung demokrasi memperlihatkan realitas tersebut semakin jelas dan terbuka.

    Tiga paradoks

    Setidaknya ada tiga paradoks politik agama yang memperlihatkan bagaimana kemerosotan keadaban politik aktor parpol agama berbanding terbalik dengan berkembangnya perhatian warga terhadap kesalehan sosial publik.

    Semakin tingginya ketaatan publik untuk menjalankan ibadah, seperti yang pernah diteliti Saiful Mujani dan William Liddle (1999), memang di satu sisi tidak berkorelasi terhadap orientasi politik untuk memilih partai agama.

    Namun, yang menarik, menguatnya religiositas publik saat ini menumbuhkan kesadaran akan komitmen terhadap sistem nilai profetik yang semakin peduli terhadap dimensi etis politik, seperti antikorupsi, kebersihan moral politisi, serta sikap-sikap amanah dan transparansi antara elite politik dan warga.

    Meningkatnya semangat keagamaan publik tidak hanya berhenti pada tingkat kesalehan formal, tetapi juga bergerak meluas pada kerinduan akan hadirnya atmosfer politik yang lebih bersih. Fenomena ini muncul, misalnya, pada menguatnya kritik publik terhadap kemerosotan keadaban politik, seperti pada kasus Century, rencana pembangunan gedung baru DPR, dan karakter korup politisi.

    Di sisi lain, semakin lama parpol berbaju agama semakin terlihat tidak mampu memperkuat sistem nilai keagamaan mereka sebagai karakter politik.

    Dugaan permainan transaksi politik uang, isu korupsi, dan pencederaan moralitas, seperti yang terpampang saat politisi parpol bernuansa agama melihat video tak pantas di ruang sidang, memperlihatkan paradoks tersebut. Aktor parpol agama terlihat tidak mampu memenuhi tuntutan publik yang semakin peduli terhadap kesalehan sosial dan semakin tidak peduli terhadap klaim politik formalis agama.

    Paradoks kedua

    Paradoks kedua terkait dengan semakin menguatnya kesalehan sosial dalam konteks kualitas inklusif demokratis di kalangan lapisan terbesar warga di Indonesia. Proses perjalanan demokrasi di Indonesia memperlihatkan semakin terinkulturasinya jalinan persenyawaan keindonesiaan dan keislaman, pada silent majority publik Indonesia.

    Evolusi senyap kesadaran publik agama di Indonesia memperlihatkan berseminya kesadaran yang ditanamkan oleh para mendiang guru bangsa, seperti Nurcholish Madjid dan KH Abdurrahman Wahid, tentang pentingnya sinergi keindonesiaan, keislaman, dan kemodernan.

    Inklusivitas karakter warga ini memperlihatkan semakin lebarnya pilihan publik tidak hanya terbatas pada pilihan partai agama. Kesadaran baru tersebut adalah menguatnya kesalehan agama senapas dengan komitmen terhadap nilai demokrasi. Sementara partai agama di satu sisi masih tertambat pada lapak dagangan lama, seperti isu peraturan daerah berbasis syariah. Pada sisi lain, mereka seperti bungkam dan tidak bersuara terhadap isu toleransi, seperti pencederaan terhadap minoritas. Pada konteks ini semakin menguatnya kesalehan sosial publik tak terjawab dengan elok oleh perilaku politik elite parpol agama.

    Paradoks ketiga

    Paradoks ketiga adalah ekspose yang makin menguat terhadap isu keadilan sosial warga.

    Elizabeth F Collins (2007) dalam Indonesian Betrayed: How Development Fails memperlihatkan munculnya kesadaran publik bahwa kegagalan pembangunan berbasis neoliberalisme membawa mereka lebih selektif terhadap klaim politik Islam. Hanya visi dan program politik yang menawarkan tata keadilan lebih baik dan inklusif yang akan memikat mereka. Pada sisi ini partai Islam gagal menjawab tantangan tersebut.

    Perubahan demokratis tidak mampu menggerakkan mereka untuk membangun konstruksi kreatif program ekonomi politik yang berpijak pada keadilan dan memikat konstituen. Dengan demikian, saat posisi politik parpol Islam tak jelas dalam soal keadilan, sementara isu politik formalis tak lagi laku, posisi mereka semakin terpuruk.

    Dari paradoks ini muncul pertanyaan, bukanlah problem etik moral ini tidak saja melanda partai agama, tetapi juga meluas di semua parpol. Memang runtuhnya keadaban politik ini dialami oleh semua partai, tetapi parpol berbaju agama akan menghadapi sanksi pukulan yang lebih kuat, mengingat mereka menawarkan klaim agama di tengah kualitas keagamaan publik yang semakin menguat.

    Airlangga Pribadi, Pengajar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Suara Partai Berbasis Agama Turun

    Jakarta, Kompas – Partai politik berbasis agama bermunculan sejak era reformasi. Namun, fakta menunjukkan, perolehan suara parpol berbasis agama itu cenderung menurun, bahkan jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum 1955. Namun, secara kumulatif perolehan suara dari partai berbasis umat Islam cenderung stagnan.

    Pada Pemilu 1955, Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) meraih 20,9 persen suara dan menempati peringkat kedua. Partai Nahdlatul Ulama (NU) meraih 18,4 persen suara. Partai Syarikat Islam, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik pun memperoleh kursi di DPR. Namun, sejak pemerintahan Orde Baru tumbang, perolehan suara partai berbasis agama cenderung kurang dari 15 persen.

    Pada Pemilu 2009, Partai Damai Sejahtera (PDS) yang berbasis umat Kristen pun tak bisa melewati ambang batas perolehan suara untuk menempatkan wakilnya di DPR (parliamentary threshold). Padahal, pada Pemilu 2004, PDS bisa membentuk fraksi tersendiri di DPR. Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) yang memiliki fraksi di DPR hasil Pemilu 1999 tak bisa berada lagi di DPR pada Pemilu 2004.

    Pada Pemilu 2009, Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Bintang Reformasi (PBR) yang berbasis umat Islam gagal menempatkan wakil di DPR. Perolehan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) cenderung stagnan. Dua partai baru yang bisa menempatkan wakil di DPR hasil Pemilu 2009 adalah partai berbasis massa nasionalis.

    Airlangga Pribadi, pengajar Ilmu Politik di Universitas Airlangga, Surabaya, Sabtu (7/5), menilai ada beberapa hal yang membuat parpol berbasis agama semakin tidak diminati. Pertama, kesadaran publik yang tak lagi membedakan partai nasionalis dan agama secara ketat. Apalagi, parpol nasionalis juga mengakomodasi simbol dan identitas keagamaan. Ini menyempitkan ruang pasar partai-partai berbasis agama.

    Kedua, pada era demokrasi politik saat ini partai berbasis agama menghadapi tantangan moral politik yang lebih daripada partai lain. Sebab, mereka membawa simbol agama. ”Sepertinya mereka gagal membuktikan memiliki sistem nilai dan etika politik yang lebih dibandingkan dengan partai lain. Ketiga, pudarnya politik aliran diikuti menguatnya politik transaksional.

    Bukan alat politik

    Wakil Bendahara DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bambang Sutanto mengatakan, partai berbasis massa Islam kurang berkembang karena pada dasarnya Islam tak bisa dijadikan alat politik. Ketika Islam dijadikan alat politik, akan terjadi kegamangan antara cita-cita yang ingin dituju dan realitas. Apa yang ditawarkan partai berideologi Islam kenyataannya kurang bisa memenuhi kebutuhan riil masyarakat.

    Meski sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam, kenyataannya mereka lebih menerima partai berideologi nasionalis dan terbuka. Itu karena tradisi Islam yang tumbuh di Nusantara bukanlah tradisi Islam di Timur Tengah. Islam Indonesia membaur dengan budaya yang menjunjung tinggi asas pluralisme. Sebab itu, kata Bambang, meski berbasis massa Islam dengan pendukung utama warga NU, PKB tak memilih ideologi Islam, melainkan nasionalis religius.

    Roy Rening dari Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) juga menyadari, publik memang tak berminat pada partai berbasis agama. Kesadaran ini muncul setelah melihat perolehan suara PKDI pada Pemilu 1999, 2004, dan 2009 yang relatif konstan, sekitar 300.000 pemilih. Bahkan PKDI kalah di daerah basis, seperti Flores Timur, Nusa Tenggara Timur.

    Pada saat yang sama, lanjut Roy, persyaratan untuk mengikuti Pemilu 2014 dirasa makin berat. PKDI pada Pemilu 2014 bersama sembilan partai lain mendirikan Partai Persatuan Nasional.

    Bukan monopoli

    Secara terpisah, Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq mengatakan, penurunan perolehan suara bukan monopoli partai berbasis agama. Partai berbasis nasionalis, seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golkar, juga mengalami penurunan suara sejak Pemilu 1999-2009.

    Menurut Luthfi, parpol berbasis agama dan tidak harus bisa mengemas ide sesuai dengan perubahan sosial masyarakat. Jargon lama sudah tidak laku. Untuk menangkap kebutuhan masyarakat, PKS mengkaji dan mengapresiasi berbagai kebutuhan keseharian masyarakat dan membingkainya dengan rohani. PKS pun yakin tak akan ditinggalkan masyarakat.

    Ketua Lembaga Bantuan Hukum PPP Ahmad Yani di Jakarta juga optimistis perolehan suara partai Islam, terutama PPP, akan meningkat pada Pemilu 2014. Sebab, PPP bisa menunjukkan jati diri dan prinsip ajaran Islam serta memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. (NWO/FAJ/INA/LOK)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Priyo: Masih Simpang Siur Soal Partai Nasdem

    VIVAnews – Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengatakan, partainya tidak mencemaskan organisasi massa Nasional Demokrat menjadi partai baru. “”Karena Nasdem yang ormas itu kan didukung oleh berbagai elemen tokoh-tokoh partai yang tidak hanya Golkar,” ujar Priyo di Jakarta, 7 Mei 2011.

    Menurut Priyo, pendaftaran Partai Nasdem untuk ikut verifikasi partai politik pun masih simpang siur. Belum diketahui apakah Partai Nasdem itu merupakan transformasi dari ormas Nasdem yang dibentuk mantan Dewan Penasehat Partai Golkar Surya Paloh dan tokoh Partai Golkar Sri Sultan Hamengku Buwono X.

    “Kami tidak tahu apakah ini ada strategi khusus untuk mengecoh publik bahwa partai (Nasdem) ini bukan yang direstui oleh Pak Surya Paloh dan Pak Sultan. Atau apakah ini benar-benar ada faksi tersendiri dalam ormas Nasdem, sehingga mereka ngotot untuk membentuk partai. Ini kan masih simpang siur,” kata Priyo.

    Walau demikian, jika benar Partai Nasdem itu akan menjadi kendaraan politik bagi Surya Paloh dan Sri Sultan HB X, maka Golkar akan mengikhlaskan. “Kami dalam posisi menghomati. Kami tidak masalah. Sudah kami ikhlaskan sepenuhnya dan kami pastikan Golkar tetap solid,” ucap Priyo. (adi)

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Golkar Tak Khawatir Partai Baru

    VIVAnews – Munculnya partai-partai baru yang akan ikut bertarung pada Pemilu 2014 ditanggapi dingin oleh Partai Golkar. Partai berlambang Pohon Beringin itu tidak khawatir dengan munculnya partai baru.

    “Boleh saja. Karena orang kan masing-masing punya suatu pikiran. Kami harus ambil sisi positifnya, mereka ingin berbakti pada negara dengan cara mereka,” kata Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie.

    Menurut Aburizal, tidak mudah bagi partai baru untuk ikut bersaing pada Pemilu 2014. Sebab, partai baru harus dapat lolos verifikasi terlebih dahulu sebelum bisa turut bersaing dalam pemilu.

    “Ada undang-undangnya bagaimana partai itu bisa ikut di dalam pemilu,” jelas Aburizal.

    Mengenai adanya kader Golkar, seperti Tommy Soeharto, yang mendirikan partai Nasional Republik, Aburizal menyatakan bahwa hal itu juga tidak masalah bagi Golkar. “Bagi partai Golkar, semua kader itu berbuat untuk negara di manapun dia berada,” tegas Aburizal.

    Aburizal menyatakan selalu ada tokoh baru yang muncul di Golkar apabila ada tokoh yang pernah besar di Golkar kemudian menjadi tokoh partai lain.

    “Tokoh partai-partai di Indonesia kan banyak sekali yang dari Golkar. Pak Prabowo, Pak Wiranto, Pak Tjahjo Kumolo, kan dari partai Golkar. Jadi begitu sudah dari partai Golkar dia mengabdi di tempat lain, timbul lagi yang baru. Jadi tidak masalah,” kata Aburizal.

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.