siwah.com

Tag: parpol

  • Elite PKS tidak Seperti yang Dulu

    JAKARTA–MICOM: Tidak ada yang istimewa di kediaman Yusuf Supendi. Rumah tiga lantai seluas 225 meter persegi yang berada di sudut gang Saorma, Jl Lapan V, Pasar Rebo Jakarta Timur berdiri berjejer dengan rumah penduduk yang sempit.

    Tidak ada halaman luas, parkiran mobil mewah atau sarana istimewah lainnya, hanya hamparan pot bunga yang menutupi pagar tembok kusam rumahnya.

    Rumah yang biasa. Tentu mengherankan, karena Yusuf Supendi dikenal sebagai pendiri Partai Keadilan (PK) yang menjadi cikal bakal Partai Kesejahteraan Keadilan (PKS) dan pernah menjabat sebagai anggota DPR dari dapil Bogor periode 2004-2009.

    “Dari dulu rumahnya begini saja. Tidak pernah berubah. Dia tidak punya rumah lain,” ujar adik Kandung Yusuf Supendi, Bahrum Rangkuti, Kamis (24/3).

    Bahkan dedengkot PKS yang pernah jadi anggota Majelis Syuro tersebut, saat ini hanya mempunyai sebuah mobil pikap dan sebuah usaha bengkel AC. Pernah Yusuf memiliki mobil Toyota Innova yang dibeli dengan kredit, namun mobil ii sudah dijual. “Bahkan mobil pikap ini rencananya akan dijual untuk membiayai kuliah anaknya,” ujar Rangkuti.

    Yusuf Supendi memang jarang mengungkapkan perasaan kalau dirinya kecewa dengan elite-elite PKS. Dirinya hanya melaporkan elite PKS yang menuduh dirinya berselingkuh sampai istri orang bercerai dengan suaminya. Juga melaporkan penggelapan dana pemilu oleh elite PKS.

    Raut kekecewaan terhadap PKS rupanya terbesit makin jelas tatkala ia menceritakan istrinya yang telah lima tahun menderita stroke. Yusuf menceritakan, istrinya sakit, karena kecewa pada PKS. Mereka telah dibohongi oleh elite-elite PKS.

    Ada yang mengatakan, Mahfud Siddiq hendak membantu biaya penyembuhan istrinya. ”Saya jawab, bahwa istri saya sakit, karena kecewa dengan PKS,” tegasnya.

    Raut kekecewaan pun belum lenyap dari wajahnya, saat ia mengisahkan bahwa beberapa elite PKS yang duduk di jajaran DPP PKS betahun-tahun menjadikan rumahnya sebagi tempat aktivitas dakwah. “Pada 1991, 1992, dan 1993 secara rutin dilakukan rapat dakwah di rumah saya. Karena pada waktu itu, di kalangan aktivis, yang punya rumah cuma saya,” terangnya.

    Pada tahun-tahun tersebut, kurang lebih 96% aktivis dakwah PKS tinggal di rumah kontrakan. “Termasuk Hilmi Aminuddin. Ia dulu ngontrak di Jl Kalimalang. Tapi sekarang Hilmi kaya drastis. Dari mana? Itulah yang saya katakan, ia gesit terima setoran,” ungkapnya.

    Yusuf mengatakan, PKS tidak lagi bergerak dalam koridor ideologinya. Untuk itulah Yusuf tergerak untuk mewartakan ke seluruh publik Indonesia bahwa PKS harus kembalih ke fitrahnya. Pada Kamis (17/3)dengan mengendarai pikap, Yusuf menuju Badan Kehormatan (BK) DPR RI.

    Yusuf mengadukan Preiden PKS, Luthfi Hasan Isaaq ke BK, karena sebagai elite PKS tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Sejumlah SMS fitnah dan ancaman dari Luthfi diperlihatkan Yusuf. Salah satu bunyi SMS yang dikirim Luthfi per tanggal 23 Juni 2010:

    “Selama ini ikhwan yang marah pada antum dan ingin merespon secara fisik dan hukum selalu kami tahan, ihtiroman li fadllikum alaina, sekarang sulit menahannya karena antum sudah melangkah terlalu jauh, kalo boleh ana kasih saran, baiknya antum mulai mengosongkan rumah, khawatir ada yang tidak dapat menahan diri.”

    Tidak hanya Lutfi yang diincar Yusuf, Sekjen PKS Anis Matta pada Senin (21/3) dilaporkan ke KPK, karena diduga menggelapkan dana pemilu kada DKI Jakarta tahun 2007. Yusuf menjelaskan, dokumen yang ia bawa ke KPK terkait dugaan penggelapan dana Rp10 miliar oleh Anis, saat Anis menjadi koordinator kampanye Adang Darodjatun di Pemilihan Gubernur DKI 2007.

    “Saya akan bawa alat bukti permulaan skandal tersebut, dan menyerahkan nama-nama saksi terkait penggelapan dana Rp10 miliar,” ujarnya.

    Aksi Yusuf tidak berhenti di situ. Pada Kamis (25/3) Yusuf didampingi sejumlah pengacara bergegas menuju Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Tujuannya, agar dirinya mendapat perlindungan setelah bertubi-tubi Luthfi mengirimkan SMS berisi ancaman.

    Rencananya, Yusuf akan terus melaporkan elite PKS hingga ke Badan intelijen Negara (BIN). Alasan Yusuf menemui BIN karena dalam SMS kiriman Luthfi tanggal 5 Juli 2010 terdapat sejumlah tuduhan bahwa Yusuf berkolaborasi dengan BIN.

    Yusuf secara gamblang menjelaskan bahwa target dari pelaporannya adalah tiga  ‘anak nakal’ PKS yaitu, Ketua Dewan Syuro PKS Hilmi Aminudin, Presiden PKS Luthfi Hasan Isaaq dan Sekjen PKS Anis Mata, diberhentikan dari keanggotaan partai. “PKS kembali menjadi partai yang bersih bila ketiga orang ini diadili dan dikeluarkan dari PKS,” tegasnya. (OL-12)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jangan Kerdilkan Partai Politik dalam Pencalonan Presiden

    Jakarta, Kompas – Dewan Perwakilan Daerah seharusnya tidak mengerdilkan partai politik dengan memberikan peluang bagi perseorangan untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden. Konstitusi seharusnya dapat menguatkan partai sebagai satu-satunya saluran perekrutan politik.

    Pendapat itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD secara pribadi menanggapi usul calon presiden perseorangan. ”Sebagai pengawal konstitusi, MK tidak punya pendapat. Namun, sebagai pribadi, saya lebih setuju parpol atau gabungan parpol (mencalonkan presiden),” katanya setelah bertemu dengan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (24/3).

    Mahfud menjelaskan, dalam ilmu konstitusi, calon presiden-wakil presiden bisa berasal dari parpol ataupun perseorangan. Namunm Mahfud lebih setuju jika parpol atau gabungan parpol menjadi satu-satunya alat perekrutan politik.

    ”Kita seharusnya berpikir jangka panjang, bagaimana cara menyehatkan parpol dan tidak boleh dikerdilkan,” ujar Mahfud.

    Untuk itu, kewenangan mengusulkan calon presiden dan wakil presiden sebaiknya tetap diberikan kepada parpol, seperti ketentuan dalam perubahan keempat UUD 1945.

    Meski demikian, Mahfud menegaskan, sebagai lembaga pengawal konstitusi, MK tidak akan memberikan penilaian apa pun terhadap usulan perombakan kelima UUD 1945. Keputusan perombakan konstitusi jadi kewenangan MPR dan MK hanya mengawal pelaksanaannya.

    Sementara itu, Ketua Tim Kerja Amandemen Konstitusi MPR Agun Gunanjar mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan penilaian terhadap usul DPD untuk mengubah UUD 1945. ”Kami belum bisa merespons apakah konstitusi akan diamandemen atau tidak. Tapi, kami sedang serius menanggapi kehendak DPD,” katanya.

    Adapun Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menegaskan bahwa partainya tetap menginginkan pencalonan presiden lewat parpol. Pencalonan lewat jalur perseorangan yang diusulkan DPD dinilai tidak efektif karena harus melalui tahap-tahap yang tidak mudah. (NTA/IAM)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Koalisi Partai Makin Solid

    Jakarta, Kompas – Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diklaim semakin solid. Partai Golkar tidak akan berseberangan lagi dengan sikap koalisi. Perbedaan pandangan yang terjadi beberapa waktu lalu dinilai jadi pelajaran berharga.

    ”Kami sepakat untuk semakin solid. Masalah dulu merupakan pelajaran bagi koalisi,” kata Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Syarif Hasan, Kamis (17/3) di Kantor Presiden, sebelum mengikuti rapat kabinet.

    Setgab terbentuk pada tahun lalu setelah DPR memutuskan, lewat voting, bahwa kasus Bank Century perlu ditindaklanjuti secara hukum. Ada enam partai yang tergabung dalam Setgab, yaitu Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

    Namun, dalam pemungutan suara pembentukan hak angket pajak DPR, beberapa waktu lalu, Partai Golkar dan PKS berseberangan dengan anggota Setgab lainnya. Situasi itu membuat Presiden SBY menyatakan bahwa dirinya akan mengevaluasi partai-partai koalisi. Ia ingin mendapatkan penegasan kembali komitmen anggota koalisi.

    Syarif mengungkapkan, sikap solid Setgab terutama diarahkan dalam mendukung kebijakan pemerintah. ”Insya Allah semua berkomitmen. Jadi, nanti, di media, tidak ada lagi perbedaan-perbedaan pendapat. Komunikasi di dalam Setgab juga akan semakin ditingkatkan,” ujarnya. Ia menegaskan, tidak ada perubahan dalam koalisi. Perubahan susunan koalisi, menurut Syarif, merupakan wewenang SBY.

    Ia menjelaskan, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sampai kini masih tetap menjadi Ketua Harian Setgab. ”Hal ini merupakan keputusan Bapak Presiden sebagai Ketua Setgab. Kita harus patuh,” ujarnya.

    Partai Golkar juga berkomitmen tidak akan lagi berseberangan pendapat dengan suara koalisi di parlemen. Setiap perbedaan pendapat antara anggota koalisi akan diselesaikan di tingkat internal. Hal itu dikatakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham usai bertemu dengan Syarif Hasan, Rabu (16/3) malam di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, hadir pula sejumlah fungsionaris Partai Demokrat dan Partai Golkar.

    ”Kami sepakat koalisi tetap utuh untuk bekerja dan mendukung program pemerintah. Kami juga menyepakati tentang road map koalisi ke depan dan bagaimana kita menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada,” ujar Syarif. Menurut Syarif, ke depan akan dibangun kebersamaan yang lebih erat antaranggota koalisi. Idrus menambahkan, Golkar menjamin tak akan lagi berseberangan dengan suara koalisi di parlemen.

    Di Klaten, kemarin, Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan, semua pihak berhenti mengusik partainya dengan ajakan bergabung di Setgab atau masuk dalam kabinet. Megawati menyatakan, PDI-P memegang teguh amanat Kongres Bali yang meminta tetap di luar pemerintahan.

    Menurut Megawati, karena terlalu sibuk mengusik PDI-P agar bergabung dengan koalisi, pemerintah malah tidak fokus dengan tanggung jawabnya. ”Pemerintah semestinya fokus kepada pekerjaannya, mengetahui apa yang harus dikerjakan,” katanya. (FAJ/BIL/ATO)

    Source : Kompas.com

  • Dasar “Recall” Mestinya Kinerja

    Jakarta, Kompas – Keputusan Partai Kebang- kitan Bangsa menarik (recall) Lily Wahid dan Effendy Choirie dari DPR lebih kental pada soal politis, bukan berdasar evaluasi atas kinerja terukur. Semestinya ukuran kinerja yang dijadikan dasar, bukan soal dukung-mendukung hak angket.

    Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia Ronald Rofiandri menilai, meskipun ketentuan recall dimungkinkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, imbas kasus Lily dan Choirie ini adalah para anggota DPR akan semakin terkungkung dalam mengaktualisasikan diri sebagai wakil rakyat. ”Fungsi representasi akan terganggu,” kata Ronald, Selasa (15/3) di Jakarta.

    Mantan Ketua Panitia Khusus UU 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Ganjar Pranowo, menyebutkan, ketentuan recall dimuat dalam UU tidak digunakan semena-mena, sekalipun diniatkan sebagai bagian kontrol partai atas anggotanya di parlemen. Keputusan partai politik menarik anggotanya dari parlemen harus jelas alasannya, misalnya soal aturan internal parpol yang dilanggar. ”Kalau sekadar tidak bisa dikendalikan, ya, tidak bisa (di-recall). Harus ada pelanggarannya,” kata Ganjar.

    Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, pemberhentian anggota DPR itu tidak boleh menjadi preseden buruk yang mengancam kehidupan demokrasi di DPR. ”Bagaimanapun ini jangan jadi preseden, sikap kritis yang katakanlah bukan untuk kepentingan pribadi tidak boleh hidup dan berkembang di lembaga yang menjunjung tinggi demokrasi,” ujar Pramono, saat menerima Effendy (Gus Choi) dan Lily, Selasa di Jakarta.

    Selain ke Pramono, Gus Choi dan Lily melaporkan tindakan recall itu ke Wakil Ketua DPR lainnya, Priyo Budi Santoso.

    ”Kalau alasannya karena beda pendapat, bisa jadi peristiwa pertama dalam sejarah kita, anggota DPR di-recall karena perbedaan pendapat. Kecuali ada pertimbangan-pertimbangan lain, taruhlah korupsi atau perbuatan tercela. Yang kami tahu, keduanya baik-baik saja, malah jadi anggota DPR berprestasi cemerlang,” kata Priyo.

    Gus Choi menuturkan, dirinya dan Lily belum menerima pemberitahuan dari PKB soal pemberhentian itu. ”Dipanggil pun tidak. Kalau partai bisa sewenang-wenang sementara kami dipilih dengan proporsional terbuka, artinya kedaulatan itu di tangan rakyat. Ini kegundahan kami,” katanya.

    Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menolak berkomentar terkait dengan usulan recall itu. ”Tema lain, dong, tema lain,” kata Muhaimin, Selasa kemarin di Jakarta, seusai pembukaan Musyawarah Kerja Nasional PKB.

    Saat terus dikejar pertanyaan seputar pemberhentian Lily dan Gus Choi, Muhaimin malah menegaskan, PKB adalah partai yang cukup besar. ”Masak temanya cuma itu? PKB adalah partai besar. Pemilihnya mencapai 7-10 juta orang. Masak ngurusin..,” ujar Muhaimin sambil tertawa. (BIL/ATO/DIK)

    Source : Kompas.com

     

  • PKB Targetkan Tiga Besar

    Jakarta, Kompas – Partai Kebangkitan Bangsa menargetkan masuk tiga besar dengan perolehan 100 kursi DPR pada Pemilu Legislatif 2014. PKB optimistis dapat mencapainya karena memiliki potensi pemilih yang besar.

    ”Sejarah dan hasil survei selalu menunjukkan dukungan terhadap PKB konsisten di 5-8 persen. Kami optimistis bisa melampauinya lebih jauh,” ujar Ketua DPP PKB M Hanif Dhakiri, Minggu (13/3), saat menjelaskan rencana Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) DPP PKB yang akan digelar 15-16 Maret 2010 dan rencana Forum Kerja Sama Program Legislatif dan Eksekutif PKB pada 3-5 April 2011.

    Dalam Pemilu Legislatif 2009, PKB hanya memperoleh 26 kursi di DPR. Dengan demikian, target perolehan kursi DPR pada Pemilu 2014 meningkat hampir empat kali dibandingkan dengan Pemilu 2009. PKB pernah menjadi partai ketiga terbesar pada Pemilu 1999.

    ”Mukernas akan membahas internal PKB yang menargetkan 100 wakilnya di DPR pada 2014 dan membicarakan juga masalah eksternal, soal politik-politik terkini di Tanah Air,” lanjut Ketua DPP PKB Helmy Faishal Zaini yang juga Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal. Menurut Helmy, mukernas akan dibuka Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Balai Kartini Jakarta.

    Mukernas PKB rencananya akan dihadiri sejumlah tokoh antara lain para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen, ketua lembaga negara, dan sejumlah kiai khos seperti KH Dimyati Ra’is, Habib Lutfi, dan KH Nawawi Abdul Jalil.

    Terkait dengan kisruh yang sempat muncul di antara partai-partai pendukung pemerintah, Hanif mengatakan bahwa PKB total dan berkomitmen mendukung pemerintah karena memang sesuai dengan visi dan ideologi partai. ”PKB tidak tergoda untuk menjadi partai oposisi,” katanya.

    Oleh karena itu, PKB secara tegas akan memberikan sanksi kepada dua politisi PKB, yakni Effendy Choirie dan Lily Wahid yang membelot saat dilakukan voting pansus hak angket mafia pajak. Namun, kata Hanif, bentuk sanksi masih dibicarakan oleh Majelis Tahkim PKB. (FAJ)

    Source : Kompas.com

     

  • Sikap PDIP Untungkan Golkar

    JAKARTA–MICOM: Pengamat politik Yudi Latif menegaskan sikap politik PDIP yang sudah sangat jelas terhadap pemerintahan Yudhoyono selalu dimanfaatkan Partai Golkar untuk mendapatkan berbagai keuntungan politik.

    Saat menjadi pembicara dalam diskusi Dialektika Demokrasi di ruang wartawan DPR Jakarta, Kamis (10/3) Yudi mengungkapkan bahwa kendati sikap tegas PDIP itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi sebagai oposisi, namun ironisnya SBY masih saja berupaya “merayu” PDIP untuk masuk dalam barisan pendukungnya.

    “Jadi sebenarnya membaca PDIP dengan Megawati-nya itu lebih mudah karena ada kepastian-kepastian disana. Dari sikap itu, sebenarnya Partai Golkar lah yang paling diuntungkan. Jadi, silakan PDIP dan Golkar bersalam-salaman,” ujarnya.

    Dalam diskusi yang mengambil tema “Parpol Rebutan Kekuasaan, SBY Bingung, Rakyat Ditinggalkan” itu, Yudi juga mengatakan bahwa berbagai ketidak pastian yang dipicu oleh sikap Presiden Yudhoyono itu sesungguhnya juga bukan untuk menata jalannya pemerintahan agar berjalan lebih efektif.

    Menurut dia, hingga saat ini Presiden Yudhoyono masih belum menemukan rumusan yang paling menguntungkan dirinya atas persoalan politik yang terjadi saat ini, sehingga keputusan-keputusan terkat reshuffle kabinetnya seolah berjalan ditempat.

    Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso yang juga turut menjadi pembicara dalam diskusi itu menyatakan bahwa pihaknya bisa memaklumi kalau presiden menyampaikan pernyataannya yang cukup keras tapi juga terukur atas perkembangan terakhir di parlemen.

    Dikemukakannya bahwa Partai Golkar tidak merasa terbebani dengan keputusan-keputusan yang telah diambilnya. Meski masih berada dalam barisan koalisi pendukung pemerintahan SBY-Boediono, ia menambahkan, sikap Golkar tidak akan berubah dan tetap kritis apabila kebijakan pemerintah tidak memihak kepentingan rakyat. (Ant/OL-04)

    Source: mediaindonesia.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Tidak Ada “Reshuffle”

    Jakarta, Kompas – Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (9/3), mengakui, pemberitaan tentang wacana perombakan kabinet yang santer telah memengaruhi kinerja Kabinet Indonesia Bersatu II. Untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif, ia menegaskan, tidak akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

    ”Pemberitaan itu sedikit banyak memengaruhi konsentrasi dan kinerja kabinet yang seharusnya fokus melaksanakan berbagai program pemerintah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat dan bangsa,” katanya. Menurut Sudi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah dan terus mengevaluasi kinerja kabinet untuk penyempurnaan kinerja. Evaluasi didasarkan pada kontrak kerja dan pakta kerja kabinet.

    Di sisi lain, menurut Sudi, Presiden saat ini tengah menata kembali etika dan efektivitas koalisi partai politik pendukung pemerintah. Namun, penataan koalisi tersebut tidak terkait langsung dengan persoalan koalisi.

    ”Presiden secara resmi belum pernah bicara tentang dilaksanakannya reshuffle (perombakan) kabinet dalam waktu dekat, termasuk menyebut nama menteri yang akan diganti dan yang mengganti. Namun, reshuffle tersebut bisa dilaksanakan apabila diperlukan,” ungkap Sudi.

    Secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel T Sparringa juga mengatakan, proses yang tengah berjalan saat ini masih pada tahap pembicaraan mengenai konfigurasi koalisi. Dalam bayangannya, penataan koalisi setidaknya membutuhkan waktu dua minggu.

    ”Tidak secepat yang saya kira dibayangkan orang. Ketika ada orang mengatakan mengapa begitu lama, pertanyaan saya justru mengapa begitu tergesa-gesa dan mengapa orang menjadi jengkel untuk sesuatu yang sebenarnya harus dilalui,” katanya.

    PKS belum bertemu Presiden

    Hingga Rabu sore, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi satu-satunya partai anggota koalisi pendukung pemerintah yang belum bertemu Presiden Yudhoyono untuk membahas koalisi. ”Belum ada undangan. Kami bisa mengerti kesibukan Presiden. Atau mungkin pertemuan dengan PKS belum dianggap mendesak,” kata Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaaq, Rabu.

    Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum mengaku sama sekali tidak tahu dengan keputusan Presiden Yudhoyono terkait dengan masa depan koalisi pendukung pemerintahan. Demokrat siap melaksanakan keputusan Presiden yang juga Ketua Dewan Pembina Demokrat itu. (bil/why/nwo/iam)

    Source: kompas.com

  • Indra J Piliang: SBY Tidak Berani Keluarkan Golkar

    aburizal bakri

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kader Partai Golkar Indra J Piliang meyakini Presiden SBY sebagai Ketua koalisi tidak akan berani mengeluarkan Golkar dari peserta koalisi. Pasalnya, masuknya Golkar dalam koalisi jauh lebih besar untuk kepentingan SBY-Boedinono.

    “Kalau mau mengelurkan Golkar saya yakin SBY tidak berani melakukan itu,” tegas Indra di Jalan Bumi Asri C-3 komplek Liga Mas Indah Perdatam Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (6/3/2011).

    Menurutnya, jika koalisi itu disebut sebagai kebutuhan Golkar, maka Golkar seharusnya mendapat jatah jabatan menteri jauh lebih banyak dari PKS. “Kalau koaliasi itu kita dudukan dalam teori seharusnya jatah Golkar lebih banyak dari PKS,” ujarnya.

    Ia juga menilai agak kurang tepat jika mengasumsikan Golkar yang jauh lebih membutuhkan koalisi dibanding SBY- Boediono yang ada didalam koalisi. “Kalau kita yang butuh, kita pasang tariflah. Kalau cuma dua menteri buat apa,” ungkapnya. (*)

    Source: tribunnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Sekretaris Kabinet Dipo Alam Bilang Puan Gantikan Tifatul Sembiring

    REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu semakin liar. Partai Demokrat dikabarkan berhasil menggaet PDIP dan Gerindra untuk masuk ke dalam koalisinya dengan iming-iming jabatan menteri.

    Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, mengabarkan lewat akun twitternya @dipoalam46 bahwa PDIP bergabung di kapal Demokrat. “Perlu saya informasikan, jika tidak ada aral melintang, PDIP akan menjadi mitra koalisi, dengan Mbak Puan sebagai Menkominfo,” demikian pernyataan Dipo yang dimuat Kamis, 23.00 WIB

    Masuknya Puan tampaknya menyusul manuver yang dilakukan kubu Demokrat-PAN dengan mengutus Ketum DPP PAN Hatta Rajasa bertemu Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas. Namun Hatta tidak bertemu Ketum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri maupun Puan Maharani.

    Dipo Alam selanjutnya mengatakan terima kasih terhadap PKS. Ia tidak menyebut terima kasih secara spesifik terhadap Menkominfo saat ini Tifatul Sembiring. “Terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan PKS atas pengabdiannya selama ini. Sayangnya kita harus berpisah, tapi silahturahmi tetap dijaga,” kata dia.

    Red: Stevy Maradona
    Sumber: Twitter

    Source: republika.co.id

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Menanti Sikap Yudhoyono

    Apa sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait dengan wacana perombakan kabinet dan evaluasi koalisi pemerintahannya? Pendapat siapa yang akan didengar oleh Yudhoyono, yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tentang hal itu?

    Pertanyaan tersebut menjadi mendesak karena sejumlah elite Partai Demokrat sudah lebih dari satu minggu terakhir bersuara keras dan jelas tentang perlunya evaluasi koalisi yang sekarang terdiri dari Partai Demokrat, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

    Bahkan, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah mengikhlaskan jika ada partai anggota koalisi yang terus berbeda sikap dengan mayoritas anggota koalisi lain. ”Jika lebih sering berbeda, apalagi dengan alasan yang dicari-cari dan bahkan menjadi strategi politik, lebih baik bersikap terus terang saja,” pinta Anas.

    Pernyataan ini dapat dengan mudah ditujukan kepada Partai Golkar dan PKS, yang selama ini sering punya sikap politik berbeda dengan Partai Demokrat di DPR. Terakhir, pada Selasa pekan lalu kedua partai itu mendukung hak angket mafia pajak, sedangkan Partai Demokrat menolaknya.

    Perbedaan sikap lainnya, antara lain, terjadi dalam kasus pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century (Golkar dan PKS berpendapat ada pelanggaran, Demokrat tak ada pelanggaran) serta pengesampingan perkara untuk Wakil Ketua KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah (Demokrat menerima, sedangkan Golkar dan PKS menolaknya).

    Akumulasi dari sejumlah perbedaan sikap itu, menurut Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, telah mendorong sejumlah petinggi Demokrat bersuara keras tentang pentingnya evaluasi koalisi dan perombakan kabinet.

    Namun, berbagai pernyataan itu terkesan dianggap ringan oleh Golkar dan PKS. Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menegaskan tidak akan keluar dari koalisi. Bendahara Umum dan Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR, Setya Novanto, bahkan menyatakan, Yudhoyono memahami sikap partainya.

    Ketua PKS Nasir Djamil menuturkan, ”Jika akan ada perombakan kabinet, Presiden Yudhoyono pasti akan membicarakannya lebih dahulu dengan Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin. Sampai sekarang pembicaraan itu belum ada.”

    Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta meyakini, perombakan kabinet dan pengeluaran PKS dari koalisi tidak akan terjadi.

    Ironisnya, meski polemik tentang evaluasi dan perombakan kabinet ini sudah lebih satu minggu terjadi, belum ada satu pun pernyataan dari Presiden tentang hal tersebut.

    Pernyataan Presiden itu juga dibutuhkan untuk menilai, kepada siapa Presiden berpihak? Anas Urbaningrum dan sejumlah elite Partai Demokrat atau Partai Golkar dan PKS?

    Namun, sebenarnya yang ditunggu bukan hanya sikap Presiden tentang evaluasi koalisi dan perombakan kabinet. Masyarakat juga menunggu sikap Presiden lainnya. (NWO)

    Source: Kompas.com