siwah.com

Tag: parpol

  • Golkar Sulit jadi Oposisi

    Metrotvnews.com, Jakarta: Pengamat politik Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan sulit bagi Partai Golkar untuk menjadi oposisi.

    “Golkar bukanlah partai yang terbiasa bermain di luar sistem pemerintahan. Golkar adalah partai yang terbiasa berpolitik melalui kebijakan. Entah sebagai penguasa atau menempatkan menterinya di kabinet,” katanya di Jakarta, Jumat (18/2).

    Hal ini diungkapkan Yunarto menanggapi adanya wacana yang berkembang terkait sinyal Partai Golkar untuk beroposisi.

    Ia menambahkan, secara empiris keberadaan Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Partai Golkar yang banyak berkorelasi dengan isu-isu kontroversial membuat Golkar sulit bergerak dari ruang lingkup payung kekuasaan.

    “Posisi sebagai oposisi akan membuat Golkar dan Ical tidak lagi terlindungi secara politis,” katanya.

    Selain itu, menurut dia, tiadanya kesejarahan sebagai oposisi dan ideologi partai Golkar yang ingin menyasar semua pemilih tidak mencerminkan partai oposisi.

    “Sementara Golkar lebih tercitrakan sebagai ‘catch all party’ (menyasar semua pemilih) yang tidak memiliki ideologi jelas dan bukan partai yang memiliki sejarah sebagai oposisi. Dari sisi politik, partai yang lebih mungkin memposisikan dirinya sebagai oposisi adalah partai yang memiliki sejarah kuat seperti PDIP masa Orde Baru,” katanya.

    Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina DPP Golkar Akbar Tanjung memberikan sinyal agar Partai Golkar berani untuk beroposisi.

    Ia mengatakan, Partai Golkar harus berani menyatakan tidak lagi bersama dalam koalisi bila persekutuan partai politik pendukung pemerintah tersebut tidak sesuai dengan kepentingan rakyat dan negara.

    “Sikap Golkar mendukung setiap kebijakan yang berdampak bagi kepentingan rakyat dan negara. Golkar harus punya keberanian untuk menyatakan tidak bisa bersama lagi. Tentu hal ini berdasarkan ukuran yang efektif,” katanya. (Ant/RIZ)

    Source: metrotvnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PKS Isyaratkan Dukung Sultan

    JAKARTA–MICOM: Upaya untuk menjadi partai terbuka yang tidak lagi eksklusif mulai ditunjukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Setelah sebelumnya menggelar musyawarah nasional (munas) di Bali, kali ini PKS menggelar mukernas di YogYakarta, 24-27 Februari 2011.

    Seperti diketahui, kedua wilayah itu dikenal memiliki tradisi lokal yang masih kuat. Komunikasi politik yang dilakukan PKS kepada Sri Sultan Hamengku Bowono (HB) X menjelang pelaksanaan mukernas di Yogya, tak hanya menunjukkan pesan inklusifitas partai tersebut kepada publik. Tetapi lebih dari itu bisa dimaknai sebagai isyarat adanya pesan khusus dukungan PKS kepada Sri Sultan.

    Demikian pandangan pengamat politik M Alfan Alfian dan Yudi Latif kepada pers di Jakarta, Kamis (17/2), menanggapi pertemuan Sekjen PKS Anis Matta dengan HB X dan keputusan PKS untuk memilih tempat mukernas di Kota Gudeg.

    “Jika dilihat dari dimensi politik, pertemuan Anis dan HB X yang sekaligus meminta raja Jawa itu untuk membuka mukernas menyiratkan pesan khusus yang ingin disampaikan PKS. Artinya, PKS mendukung HB X dalam beberapa hal. Salah satunya sikap politik HB X. Dan ini bukti bahwa PKS bisa berbeda dengan SBY atau koalisi partai,” ungkap Alfan.

    Pola yang dilakukan PKS dengan mendekat ke HB X ini, lanjut Alfan, bisa juga sebagai sebuah isyarat bahwa PKS sedang melakukan komunikasi politik yang tak biasa dengan HB X. Meskipun untuk bicara 2014 masih terlalu dini. ”Tapi bagaimanapun, saat ini HB X merupakan salah satu tokoh nasional yang signifikan, di luar tokoh-tokoh lain di dalam lingkaran kekuasaan. Jadi wajar kalau PKS mendekat ke HB X,” ulas Alfan.

    Menurut Alfan, pemilihan tempat acara tersebut bukan tanpa alasan. Tapi memiliki pesan khusus yang ingin disampaikan PKS ke publik. Pemilihan kedua tempat itu juga bisa dimaknai bahwa PKS membuka diri dan masih memiliki nilai-nilai kultural Indonesia. “Ada upaya kuat PKS untuk menunjukkan bahwa mereka entitas politik yang tidak eksklusif,” ujarnya. (AO/OL-8)

    Source: Media Indonesia

  • Fadli Zon: Gerindra-PDIP Sudah Berkomitmen

    VIVAnews – Surat perjanjian antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto yang menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo sebagai calon presiden 2014, menjadi tanda tanya bagi banyak pihak. Benarkah surat perjanjian tersebut betul-betul ada? Baik PDIP maupun Gerindra belum mau terbuka.

    Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menekankan, komitmen kedua partai yang telah dibangun sejak Pemilu 2009 lebih penting dari sekadar surat perjanjian. “Gerindra dan PDIP, Prabowo dan Ibu Mega, sudah membangun aliansi komitmen sejak 2009. Komitmen di hati dan ucapan itulah yang paling penting untuk dipegang,” kata Fadli Zon saat berbincang dengan VIVAnews, Rabu, 12 Januari 2011.

    Fadli Zon menolak untuk menyebutkan kebenaran ada-tidaknya surat itu. Ia hanya mengatakan, “Di 2009 kami kan sudah mendukung PDIP. Jadi bisa saja PDIP juga mendukung Prabowo di 2014. Kita lihat saja dinamikanya.”

    Ia menambahkan, koalisi antara Megawati dan Prabowo terbukti cukup solid dan mampu mendulang dukungan dari masyarakat pada Pemilu 2009. Oleh karena itu, menurutnya alangkah baik apabila komitmen kedua belah pihak tetap dijaga demi kebaikan bangsa.

    Terlebih, lanjut Fadli, berdasarkan hasil survei yang dirilis oleh berbagai lembaga survei, popularitas dan elektabilitas Prabowo saat ini terhitung tinggi. “Survei Kompas bahkan menempatkan Prabowo pada urutan pertama sebagai calon presiden dengan elektabilitas sekitar 44 persen,” kata Fadli.

    Ia pun yakin, elektabilitas Gerindra sebagai partai pengusung Prabowo akan terus menanjak mendekati 2014. “Dulu Demokrat yang kurang diperhitungkan juga tiba-tiba mendulang lonjakan suara,” kata Fadli Zon. Sebagai partai yang relatif baru, menurutnya Gerindra pun akan terus berupaya mendongkrak perolehan suara.

    Sementara itu, Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, soal siapa nanti yang akan didukung PDIP pada 2014 akan diserahkan kepada mekanisme partai. “Tunggulah waktu yang tepat. Kita lihat dulu gelagat dan dinamika politik,” imbuh Tjahjo.

    Soal surat perjanjian? “Sepanjang pemahaman saya, tidak ada. Coba tanya Mas Pramono Anung, Sekjen waktu itu,” ujarnya. Tapi Pramono enggan berkomentar. “Pemilu masih jauh,” katanya singkat.

    Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Gerindra Permadi mengatakan, Prabowo dan Megawati menyusun surat perjanjian menjelang Pemilihan Presiden 2009 yang isinya menyebutkan dukungan Megawati kepada Prabowo untuk maju sebagai capres 2014. “Prabowo mengandalkan surat itu (untuk maju di 2014),” ujar Permadi. (sj)

    Source: Vivanews.com

  • Siang Ini, PBR Resmi Masuk Gerindra

    VIVAnews – Partai Bintang Reformasi  siang ini mendeklarasikan diri bergabung dengan Partai Gerindra. Dengan masuknya PBR, kekuatan politik Gerindra bertambah. Terutama di daerah.

    “Ini satu perkuatan. Di daerah-daerah, di mana Gerindra masih kurang kuat akan menjadi lebih kuat,” kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, dalam perbincangan dengan VIVAnews.com,Jumat 18 Februari 2011.

    Menurut Fadli, partai dengan Ketua Umum Bursah Zarnubi memiliki kesamaaan, visi dan misi yang akan diperjuangkan oleh Gerindra. Fadli menegaskan, dengan masuknya PBR maka akan menambah ruang politik bagi Gerindra.

    “Anggota DPRD dari PBR di seluruh Indonesia sekitar 300 orang. Dari Gerindra sekitar 600 anggota Dewan. Ini menunjukkan Gerindra adalah partai yang terbuka,” kata Fadli.

    Proses ‘pendekatan’ PBR dengan Gerinda, kata Fadli, tidak memakan waktu lama. Komunikasi intensif dan kesamaan cara pandang membuat proses itu berjalan tanpa aral.

    “Akhirnya, mereka (PBR) melakukan Rapimnas pekan lalu. Hasilnya, semua daerah kelihatannya menyatakan setuju untuk bergabung,” ujar dia.

    Nanti bagaimana posisi PBR di Gerindra? Menurut Fadli, pada akhirnya akan diintegrasikan. “Tapi untuk saat ini kami konfederasi. Nanti mengarah kepada fusi,” ujar dia.

    Setelah resmi bergabung, fraksi-fraksi PBR di berbagai daerah akan bergabung dengan Gerindra. Untuk nama fraksi, kata Fadli, itu merupakan persoalan teknis yang bisa diselesaikan nanti.

    Rencananya, deklarasi bergabungnya partai yang didirikan Da’i Sejuta Umat KH Zainuddin MZ itu ke partai besutan Prabowo Subianto akan berlangsung sekitar pukul 14.00 WIB. (umi)

    Source: Vivanews.com

  • Pemilu Tak Memberikan Pendidikan Politik

    Jakarta, Kompas – Pemilihan umum seharusnya merupakan sebuah proses pendidikan politik bagi rakyat. Namun, yang terjadi di Indonesia hanyalah penggalangan massa dan tidak lepas dari jual-beli suara. Kenyataan ini memprihatinkan, terlebih lagi banyak calon wakil rakyat atau kepala daerah yang kompetensinya diragukan.

    ”Belum lagi hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 80 persen pasti berkonflik. Urusannya apalagi kalau bukan soal besaran kontribusi, siapa yang menyumbang lebih besar, siapa yang lebih populer,” kata pengamat politik J Kristiadi dalam diskusi ”Pemilu yang Lebih Baik: Pengelolaan, Pengadaan dan Keterwakilan” di Jakarta, Kamis (17/2).

    Diskusi yang diselenggarakan oleh The Asia Foundation dan Kemitraan Australia Indonesia tersebut menghadirkan pembicara Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Daniel Zuchron, Sekretaris Jenderal Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) Yuna Farhan, dan Direktur Pusat Kajian Politik (Puskapol) Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardhani.

    Daniel Zuchron melaporkan hasil Pemantauan 10 Pemilu Kepala Daerah 2010 yang dilakukan oleh JPPR. JPPR menemukan beberapa hal yang harus dibenahi, antara lain soal daftar pemilih tetap (DPT), pencalonan kepala daerah yang belum demokratis, sosialisasi pemilihan kepala daerah belum substansial, aspek logistik, dan juga penegakan hukum yang masih lemah.

    DPT merupakan persoalan teknis yang bernilai politis. Dinilai teknis karena permasalahan DPT bermuara pada kemampuan penyelenggara memastikan data pemilih secara akurat. Dinilai politis karena DPT sering menjadi alat sandera kelompok politik untuk mempersoalkan keabsahan hasil pemilu dan pilkada.

    ”Tidak ada satu pun daerah yang tidak mempunyai masalah DPT,” kata Daniel.

    Yuna Farhan menyampaikan rekomendasi dari Seknas FITRA bahwa anggaran pemilu bisa dihemat dengan mengurangi jumlah petugas KPPS, standardisasi unit cost, juga mengoptimalkan jumlah pemilih per TPS. Makin besar jumlah pemilih per TPS, makin hemat belanja penyelenggara.

    Terkait dengan keterwakilan perempuan, Puskapol UI merekomendasikan untuk mengidentifikasi perempuan kelas menengah untuk mau terjun ke dunia politik dan memperkuat kapasitas mereka yang menyangkut hal-hal yang terkait dengan politik elektoral.

    Langkah lain, menggalang perempuan yang saat ini duduk di legislatif serta mendorong mereka untuk selalu membangun komunikasi dan memberikan perhatian terhadap kepentingan konstituennya untuk membuktikan kepada masyarakat bahwa pilihan terhadap perempuan bermanfaat bagi kehidupan mereka. Dengan begitu, mereka pun tidak perlu ragu memilih perempuan dalam pemilu berikutnya.(LOK)

    Source : Kompas.com

  • Sejumlah Parpol Minta Verifikasi Ditunda

    sosialisasi UU parpol

    jakarta, kompas – Sejumlah pengurus partai politik kecil meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menunda pelaksanaan verifikasi parpol hingga ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Mereka menilai, UU itu merugikan partai kecil, terutama berkaitan dengan beratnya syarat yang harus dipenuhi, seperti memiliki kantor dan kepengurusan setidaknya 3.047 kecamatan di seluruh Indonesia.

    Menanggapi permintaan tersebut, Patrialis mengungkapkan, pihaknya hanyalah pelaksana UU. UU Parpol terbaru sudah sah dan berlaku secara umum. Terkait putusan MK, pihaknya berkomitmen untuk mematuhi apa pun putusan tersebut.

    Hal tersebut mengemuka dalam acara sosialisasi pendaftaran verifikasi parpol yang diselenggarakan Kementerian Hukum dan HAM, Rabu (16/2). Seperti diketahui, 17 parpol telah mendaftarkan uji materi UU Parpol ke MK. Rencananya, pekan depan MK menggelar sidang perdana permohonan uji materi tersebut.

    Patrialis mengungkapkan, salah satu syarat parpol didaftar menjadi badan hukum adalah memiliki kantor dan kepengurusan di 33 provinsi, 349 kabupaten/kota (75 persen dari total kabupaten/kota), dan 3.047 kecamatan (50 persen dari total kecamatan). Parpol juga harus memiliki minimal 30 pengurus di tiap provinsi atau 990 pengurus di semua provinsi.

    Menurut Patrialis, pihaknya sudah membuka pendaftaran verifikasi parpol pada 17 Januari lalu. Hingga kini, belum satu partai pun yang mendaftar. Pendaftaran ditutup pada 22 Agustus mendatang. Selama 45 hari kemudian, Kementerian Hukum dan HAM bekerja sama dengan Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan verifikasi administrasi, verifikasi aktual hanya dilakukan secara acak. Hasil verifikasi akan diumumkan 7 Oktober. (ana)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Ingin Kembali Jadi Rumah Besar

    Jakarta, Kompas – Partai Persatuan Pembangunan terobsesi kembali menjadi rumah besar untuk menampung kepentingan politik Islam di Indonesia. Selain itu, PPP pun menargetkan kenaikan perolehan suara minimal 10 persen pada Pemilihan Umum 2014.

    Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal PPP M Arwani Thomafi di Jakarta, Selasa (15/2). ”Kami ingin mengembalikan PPP sebagai rumah besar politik Islam di Indonesia,” katanya. PPP merupakan fusi empat partai Islam pada 1973, yakni Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Partai Syarikat Islam Indonesia, dan Partai Islam Perti. Seluruh kepentingan politik umat Islam disalurkan melalui PPP.

    Pascareformasi, beberapa kelompok Islam penyokong PPP membentuk partai baru. Kalangan Nahdlatul Ulama, di antaranya, membentuk Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Kebangkitan Nasional Ulama.

    Hal itu membuat perolehan suara PPP terus menurun. Saat ini PPP mulai melakukan berbagai cara untuk kembali meningkatkan perolehan suara pada Pemilu 2014. ”Kami mulai melakukan konsolidasi dengan menggunakan tiga strategi,” ujar Arwani.

    Strategi pertama adalah memantapkan modal suara yang diperoleh pada Pemilu 2008. Kedua, mengajak kader yang bergabung dengan partai lain untuk kembali ke PPP. Terakhir, merekrut yang belum pernah memilih PPP.

    Wakil Ketua Umum PPP A Chozin Chumaidy mengatakan, PPP juga merangkul partai politik lain untuk bergabung. PPP juga terus menggelar konsolidasi dengan ulama. ”Kami harus menggandeng ulama sebagai salah satu pemilik suara umat,” kata Wakil Sekjen PPP Romahurmuziy. (NTA/NWO)

    Source: Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PA Pertegas “Zaim” Cagub/Cawagub Aceh

    Konferensi Pers Partai Aceh

    BANDA ACEH – Meski sehari sebelumnya pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) dari 18 wilayah di Aceh telah sepakat mengusung dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Aceh periode 2012-2017, Senin kemarin duet yang bisa disingkat “Zaim” itu kembali dipertegas sebagai pasangan resmi cagub dan cawagub Aceh besutan KPA.

    Penegasan itu disampaikan Ketua Umum Partai Aceh (PA) Pusat, Muzakir Manaf dalam konferensi pers tambahan di Kantor PA Pusat, Banda Aceh, Senin (7/2).  Pernyataan Muzakir itu khusus membantah Juru Bicara (Jubir) PA Pusat, Ligadinsyah yang menyatakan kepada media massa bahwa pasangan Zaini-Muzakkir itu belum final. Menurut Liga, rapat pimpinan KPA di Mes Meuntroe, Minggu (6/7), berakhir tanpa putusan karena 20 dari 23 pimpinan KPA/PA di wilayah Aceh tidak menyetujui usulan pimpinan.

    “Tadi sudah kita dengar bersama bahwa Dewan Pimpinan Partai Aceh kembali mempertegas Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai cagub dan cawagub Aceh sesuai rapat pimpinan PA dari 23 kabupaten/kota, 7 Februari 2011. Sedangkan Ligadinsyah adalah jubir PA yang ‘haram’. Sudah tiga bulan lalu dia diberhentikan dan resmi diberhentikan hari ini (kemarin -red). Pernyataannya selain tidak sah, juga bohong belaka. Dia juga tidak ikut dalam rapat pimpinan KPA itu,” tegas Muzakir Manaf kemarin sore.

    Didampingi sejumlah petinggi PA, seperti Darwis Jeunieb dan Muzakir Abdul Hamid, Muzakir Manaf menyatakan, Ligadinsyah menyampaikan hal itu karena yang bersangkutan disebut-sebut juga berniat mencalonkan diri sebagai cawagub Aceh. Namun, Muzakir menyayangkan sikap Liga yang sudah menebar kebohongan sebelum bertarung.

    “Tgk Darwis Jeunieb yang sudah jelas mengikuti keputusan forum bahwa cagub dan cawagub Aceh adalah Zaini dan Muzakir. Namun, Ligadinsyah berani menyatakan Tgk Darwis tidak menerima keputusan forum itu. Ini jelas-jelas pembohongan publik, semoga masyarakat bisa menilai sendiri,” tegas Muzakir. “Saya tetap ikuti keputusan komando,” timpal Tgk Darwis menjawab wartawan.

    Ditanya apakah keputusan rapat itu tidak akan memecah belah PA, mengingat sebagian anggota PA dikabarkan mendukung Irwandi Yusuf untuk mencalonkan diri (lagi) sebagai cagub Aceh, Muzakir mengatakan jajaran PA tetap taat pada komando. “Ya, kalaupun beliau maju, paling persaingan antarpribadi,” jawab Muzakir.

    Dirinya juga mengaku pernah meminta Irwandi tidak maju lagi sebagai gubernur, namun menurut Muzakir, permintaannya itu boleh ditanggapi serius, juga boleh disikapi sebagai canda. “Kita sudah berikan waktu kepada beliau selama lima tahun, kita bisa menilai sendiri hasilnya belum signifikan untuk kemajuan Aceh,” timpal Muzakir Abdul Hamid yang kemarin resmi menggantikan posisi Ligadinsyah. Baik Liga maupun Muzakir Hamid selama ini aktif di Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang SK-nya justru diteken Gubernur Irwandi Yusuf.

    Sebelumnya, pada kesempatan itu, Muzakir Manaf membacakan keputusan rapat pimpinan PA dari 23 kabupaten/kota di Mes Meuntroe, Banda Aceh, Senin (7/2). Menurut Muzakir, rapat yang dipimpinnya itu turut dihadiri Ketua Dewan Pembina Penasihat PA, Malik Mahmud Al Haytar, tujuh orang Pengurus Dewan Pimpinan Aceh PA Pusat dan antara lain 19 ketua dewan pimpinan wilayah PA se-Aceh, termasuk Darwis Jeunieb, selaku Ketua PA Bireuen.

    “Seluruh pimpinan DPA PA Pusat, Ketua dan Sekretaris DPW PA sepakat memilih dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur (2012-2017),” baca Muzakir dalam siaran pers yang ditandatanganinya, selaku Ketua Umum DPA PA dan Sekjen DPA PA, Muhammad Yahya.

    Bantah dipecat
    Dihubungi terpisah malam tadi, Liga mengakui bahwa hingga kemarin dia belum menerima pemberitahuan secara lisan tentang pemberhentian dirinya sebagai Jubir PA, apalagi menerima SK pemecatan. Sedangkan pengangkatan diakuinya sudah sekitar setahun lalu menggantikan Tgk Adnan Beuransyah yang terpilih menjadi anggota DPRA.

    “SK pengangkatan saya sebagai Jubir KPA Pusat diteken Ketua PA Pusat, Tgk Muzakir Manaf dan Sekjen PA Pusat, Muhammad Yahya. Jadi, sampai kini, PA di 23 kabupaten/kota di Aceh masih mendengar saya sebagai jubir. Adapun Tgk Darwis saya katakan tidak menerima keputusan pimpinan itu berdasarkan pengakuan Panglima Wilayah Batee Iliek, Saiful alias Cage yang mengaku telah dikonfirmasi kepadanya,” jawab Linga.

    Tadi malam, Saiful alias Cage menelepon khusus Serambi untuk menyatakan kekesalannya atas putusan pimpinan KPA dan PA yang dinilainya tidak demokratis itu. “Keputusan diambil secara otoriter, tanpa mengindahkan pendapat yang berbeda. Persis cara-cara militer. Padahal GAM sudah bertransformasi menjadi kekuatan politik yang harusnya menjunjung tinggi demokrasi,” ujarnya.

    Cage mengaku sulit menerima sikap pimpinan politik GAM yang datang-datang dari luar negeri, kerjanya main pecat saja pihak yang berseberang pendapat dengannya. “Tgk Ligadinsyah itu adalah korban kesewenang-wenangan pimpinan politik GAM maupun elite KPA,” kata Cage yang mengaku siap menerima risiko apa pun dari korpsnya atas sikapnya yang mbalelo itu. (sal/dik)

    Source : Serambi Indonesia

  • Irwandi: Muzakir Manaf Itu Cuma Bercanda

    BANDA ACEH – Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf tidak sepenuhnya yakin bahwa Ketua Umum Partai Aceh (PA) Pusat, Muzakir Manaf benar-benar serius memintanya tidak lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh dalam pilkada mendatang. Irwandi malah menilai Muzakir hanya sekadar bercanda saat mengeluarkan pernyataan itu.

    Ditanya Serambi kemarin apa sikapnya terhadap permintaan Muzakir Manaf agar tidak lagi mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh dalam pilkada mendatang, Irwandi menyatakan, “Pastilah beliau bercanda.”
    (more…)

  • Soal Calon Gubernur, Suara PA Terbelah

    Minggu (6/2) sore saya dapat kabar, Partai Aceh (PA) mengusung pasangan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf sebagai kandidat Gubernur-Wakil Gubernur dalam Pilkada pada Oktober 2011. Informasi tersebut berasal dari Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Muzakkir Manaf yang disampaikan dalam konferensi pers di kediaman Meuntroe Malek Mahmud, di kawasan Geucue Kaye Jatoe, Banda Aceh, seusai rapat pimpinan KPA/PA.

    Dalam rapat yang dipimpin Meuntroe Malek tersebut, pimpinan mengajukan nama Dr Zaini Abdullah (abang kandung Hasbi Abdullah, Ketua DPRA) sebagai calon gubernur dan Muzakkir Manaf sebagai calon wakil gubernur. Meski terlanjur tersebar di sejumlah media online dan jejaring sosial, namun ternyata keputusan tersebut mendapat penolakan dari dalam internal KPA/PA.

    “Usul ini TIDAK mendapat dukungan dari mayoritas Ketua KPA/PA Wilayah. Sebanyak 20 dari 23 wilayah menolak untuk menyetujui usulan pimpinan karena yang dicalonkan kami nilai TIDAK LAYAK dan bernuansa nepotisme,” ujar Tgk Ir. Linggadinsyah, Juru Bicara Partai Aceh (PA) dalam pernyataan yang disampaikan ke sejumlah pekerja media, Minggu (6/2) malam.

    Tgk Linggadinsyah menjelaskan, rapat dengan agenda tunggal menentukan Cagub dan Cawagub Aceh berakhir deadlock atau tanpa keputusan apapun.

    “Namun anehnya, pimpinan jam 18.00 tadi (Minggu, 6/2) telah mengumumkan nama Cagub dan Cawagub, yaitu Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf secara fait a compli. Ini adalah tindakan yang anti demokrasi, tidak terpuji dan pembohongan publik yang dilakukan oleh unsur pimpinan yang tidak peduli dengan suara mayoritas para Ketua KPA/PA Wilayah,” tandas Linggadinsyah yang disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Wakil Gubernur berpasangan dengan Irwandi Yusuf.

    Dalam rilisnya, Lingga juga memaparkan bahwa 20 orang dari 23 total Ketua KPA/PA dari dulu telah berjuang di tanah Aceh pada masa konflik dan sekarang menjunjung tinggi perdamaian menyatakan menolak keputusan pimpinan.

    “Menolak dengan tegas sikap anti demokrasi dan tidak mendidik tersebut. Kami menyatakan TETAP mendukung Sdr. Irwandi Yusuf sebagai Cagub Aceh periode 2012-2017,” tegas Lingga sembari menyebutkan bahwa keputusan tersebut didukung oleh Tgk. Muharram (Ketua KPA Aceh Rayeuk), Tgk. Mukhlis (Ketua PA Aceh Rayeuk), Tgk. Izir Azhar (Katua KPA/PA Sabang), Tgk. Saiful (Ketua KPA Bireuen), Tgk. Darwis Jeunieb (Ketua PA Bireuen), Tgk. Cek Mat (Ketua PA Lhokseumawe), Tgk. Abu Sanusi (Ketua KPA/PA Aceh Timur dan Langsa), Tgk. Helmy Ahmad (Ketua KPA/PA Aceh Tamiang), Tgk. Bakhtiar Syarbini (Ketua KPA/PA Aceh Jaya), Tgk. Yusaini MS (Ketua KPA/PA Aceh Barat), Tgk. Anas (Ketua KPA Nagan Raya), Tgk. Raja Mulia (Ketua PA Nagan Raya), Tgk. Abdurrahman Ubit (Ketua KPA/PA Abdya), Tgk. Abrar Muda (Ketua KPA/PA Aceh Selatan), Tgk. Nurdin Ramli (Ketua KPA Singkil dan Subulussalam), Tgk. Makdan Sagala (Ketua PA Singkil), Tgk. H. Alimuddin Sijabat, Tgk. Jamani Patra (Win KK) (Ketua KPA/PA Aceh Tenggara), Tgk. Panji (Ketua KPA Gayo Lues), Tgk. Tawarnate (Ketua PA Gayo Lues), Tgk. Jakaruddin (Ketua KPA Aceh Tengah), Tgk. Ibnu Sa’dan (Sapu Arang) (Ketua PA Aceh Tengah), Tgk. Ramdana (Gesing) (Ketua KPA/PA Bener Meriah).

    Jika berpijak pada data di atas, berarti hanya KPA/PA Pidie dan KPA/PA Aceh Utara yang mendukung Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf, seperti nama yang diajukan pimpinan. Ini mengingatkan kita pada kejadian Rapat Ban Sigo Donya sebelum Pilkada 2006 lalu. Pimpinan mengusung Hasbi-Humam (kemudian berubah menjadi Humam-Hasbi atau H2O), tetapi panglima wilayah sepakat mendukung Tgk Nashiruddin bin Ahmed-Muhammad Nazar (kemudian Tgk Nash mundur, sehingga muncul nama Irwandi Yusuf).

    Untuk kedua kalinya, mantan GAM tak satu suara dalam mengusung kandidat yang akan bertarung memperebutkan Aceh-1 dan Aceh-2. Setidaknya, kejadian Pilkada 2006 kembali terulang pada Pilkada 2011.[]

    Source : taufiq Blog