siwah.com

Tag: parpol

  • PKS dan Golkar Siap di Oposisi

    Jakarta, Kompas – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Anis Matta dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar Priyo Budi Santoso di Jakarta, Rabu (2/3), menyatakan partai mereka siap menjadi oposisi.

    ”Golkar sudah siap berada di dalam atau di luar pemerintahan. Saya pastikan Golkar akan mengerjakan tugasnya dengan cara terbaik yang kami punya. Jangan remehkan,” ujar Priyo di Jakarta Rabu (2/3).

    Menurut Priyo, berada di dalam koalisi pendukung pemerintah atau tidak itu tergantung dari keputusan akhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ”Tetapi, kami tidak mempunyai rencana mengubah sikap kritis itu. Esensi kemandirian partai kan di sana. Tidak kemudian kami harus menginduk semua keinginan,” ujarnya.

    Sejak awal, kata Priyo, Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan tidak dibangun untuk menyeragamkan semua pendapat, dan itu ada dalam esensi butir-butir kesepakatan koalisi.

    Terkait dengan pertemuan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Taufiq Kiemas, Priyo mengatakan, Partai Golkar tetap menghormati pertemuan itu, termasuk jika PDI-P diajak bergabung dengan pemerintah. ”Hanya setahu saya, kata kunci di PDI-P itu ada pada satu orang, bukan dua orang. Satu orang itu bernama Megawati Soekarnoputri. Saya tidak melihat Ibu Mega dalam hitungan hari kemudian mengubah haluan politiknya hanya karena utusan Presiden tersebut,” tutur Priyo.

    Sementara itu, di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, kemarin, Anis Matta, mengatakan, PKS berpengalaman menjadi partai oposisi pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. ”Kalau dikeluarkan, ya selamat datang. Otomatis PKS jadi oposisi,” ujar Anis.

    Anis berpandangan, rencana evaluasi yang disampaikan Yudhoyono merupakan hasil provokasi berlebihan dari Partai Demokrat. ”Demokrat sudah memprovokasi Yudhoyono secara berlebihan,” kata Anis. Padahal, Partai Demokrat-lah yang sebenarnya gagal mengelola keberagaman dalam koalisi.

    Sementara Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq di Jakarta kemarin memuji pernyataan Presiden tentang kisruh dalam tubuh koalisi ini. Ia juga menyatakan, PKS tidak melanggar 11 butir kesepakatan dalam koalisi dengan pemerintahan.

    Guru Besar Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur, Ramlan Surbakti, di Jakarta, Selasa, mengatakan, memanasnya hubungan antarpartai dalam koalisi pemerintah hanya memperlihatkan tindakan bagi-bagi kekuasaan di kalangan elite. ”Dalam hal ini, masyarakat sangat dirugikan,” katanya.(BIL/NWO/NTA/IAM/MAS/LOK/MAM)

    Source: Kompas.com

  • Rekapitulasi Suara Perlu Disederhanakan

    Jakarta, Kompas – Sistem rekapitulasi suara dalam pemilihan yang saat ini tergolong rumit perlu disederhanakan. Selain lebih efektif dan efisien, penyederhanaan mekanisme rekapitulasi diyakini dapat menutup potensi manipulasi suara.

    Wacana penyederhanaan mekanisme rekapitulasi suara itu diusulkan Komisi Pemilihan Umum dalam rapat dengar pendapat dengan Panitia Kerja Penyusunan Revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum di gedung DPR, Selasa (1/3).

    KPU menganggap mekanisme penghitungan dan rekapitulasi suara yang diatur UU No 10/2008 tergolong rumit. Mekanisme rekapitulasi di seluruh jenjang itu dianggap tidak efektif dan efisien. Menurut anggota KPU, I Gusti Putu Artha, kerumitan rekapitulasi tersebut kerap membuat petugas di lapangan kelelahan. ”Pengalaman Pemilu 2009 banyak petugas yang sakit, bahkan meninggal dunia, karena kelelahan merekap suara,” kata Putu.

    Ketua KPU Hafiz Anshary menjelaskan, penghitungan suara cukup dilakukan di tingkat TPS dan langsung direkap di kabupaten/kota. Rekapitulasi tetap dilakukan petugas PPS dan PPK. Hanya saja, tempatnya menjadi satu di kabupaten/kota.

    Hafiz berpendapat rekapitulasi langsung di kabupaten/kota akan membuat akurasi penghitungan suara lebih tinggi. Waktu yang dibutuhkan relatif lebih singkat dan hemat biaya. Penyederhanaan rekapitulasi meminimalkan peluang manipulasi suara yang biasanya berpotensi terjadi saat rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.

    Meski demikian, KPU mengusulkan agar salinan hasil penghitungan suara di TPS langsung dikirim ke KPU pusat. Salinan itu menjadi data pembanding untuk memastikan tak ada manipulasi saat rekapitulasi di kabupaten/kota. (NTA)

    Source : Kompas.com

  • Terlalu Mahal Pecat Lily Wahid dan Gus Choi

    sby konprensi pers tentang koalisi

    Jakarta, Kompas – Partai Kebangkitan Bangsa akan membayar mahal jika memberhentikan keanggotaan Lily Wahid dan Effendy Choirie dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pemberhentian itu akan membuat PKB menjadi partai pertama di era reformasi yang memberhentikan dua anggotanya di DPR dengan alasan adanya perbedaan pendapat.

    ”Recall (pemberhentian dari DPR) terhadap Gus Choi (Effendy Choirie) dan Lily Wahid akan menumbuhkan simpati dari berbagai pihak untuk mereka. Apakah tidak ada cara selain merecall mereka?” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, Selasa (1/3).

    Pernyataan ini disampaikan Priyo saat menerima Gus Choi dan Lily Wahid di ruang kerjanya di kompleks Gedung MPR/ DPR/DPD.

    Dalam pertemuan itu, Lily Wahid menyatakan, ia siap menerima apa pun keputusan partai. Namun, ia mengingatkan, ketentuan tentang recall, yang diatur dalam UU No 27/2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sedang diuji materi di Mahkamah Konstitusi.

    Gus Choi menambahkan, pergantian anggota DPR seharusnya dilakukan karena yang bersangkutan berhalangan tetap, melakukan tindak pidana, atau mengundurkan diri. Masalah seperti yang disebabkan oleh perbedaan pendapat di DPR seharusnya cukup diberi peringatan.

    Wacana recall terhadap Gus Choi dan Lily Wahid muncul setelah mereka memberikan suara berbeda dengan PKB dalam voting di rapat paripurna usulan pembentukan panitia khusus angket mafia pajak, Selasa (22/2). Saat itu, PKB memutuskan menolak usulan pembentukan pansus tersebut, tetapi Gus Choi dan Lily Wahid mendukungnya.

    ”Mungkin pimpinan PKB malu sama SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) karena sudah menjamin bahwa suara fraksi PKB telah dipegang semua. Namun, anggota DPR bukan bebek. Saya punya hak konstitusional untuk berpendapat sesuai dengan keyakinan dan hati nurani saya,” kata Gus Choi.

    Priyo menegaskan, pihaknya tidak akan ikut campur urusan PKB. Pimpinan DPR juga belum menerima surat permohonan dari PKB untuk memberhentikan Lily Wahid dan Gus Choi.

    ”Pimpinan DPR akan berpikir keras jika telah menerima surat pemberhentian Gus Choi dan Lily Wahid. Saya akan bertanya kepada (Ketua Umum PKB) Muhaimin Iskandar dan (Ketua Fraksi PKB) Marwan Ja’far, apakah tidak ada jalan selain recall? Recall dapat memunculkan bola salju yang merugikan PKB,” tutur Priyo.

    Marwan menegaskan, Gus Choi dan Lily Wahid baru mendapat peringatan keras dan belum di-recall.

    ”Masalahnya tidak sekadar karena perbedaan sikap di hak angket mafia pajak atau Bank Century. Kami menilai, sikap mereka selama 1,5 tahun terakhir telah merongrong wibawa, martabat, dan soliditas partai,” kata Marwan.  (NWO)

    Source : Kompas.com

     

  • Presiden Peringatkan Semua Partai Politik Pendukung

    sby konprensi pers tentang koalisi

    Jakarta, Kompas – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan sanksi dan bahkan mengeluarkan partai politik dari keanggotaan koalisi pendukung pemerintah jika parpol tersebut tidak lagi berkomitmen untuk mematuhi kesepakatan koalisi. Peringatan itu disampaikan karena ia melihat ada parpol yang melanggar kesepakatan koalisi.

    ”Dari evaluasi yang saya lakukan, saya menilai, dan ini juga dijustifikasi atau dikonfirmasi oleh pandangan umum dari te- man-teman di pemerintahan, ada sejumlah kesepakatan yang tidak ditaati atau dilanggar oleh 1-2 parpol,” kata Yudhoyono, Selasa (1/3) di Kantor Presiden yang berada di Kompleks Istana Kepresidenan.

    Tidak disebutkan partai yang melanggar ataupun kesepakatan mana yang dilanggar. Yudhoyono hanya menyebutkan, ada 11 butir kesepakatan koalisi yang ia tanda tangani bersama ketua umum parpol yang tergabung dalam koalisi pendukungnya. Ia menyatakan, pada saatnya akan menjelaskan kepada publik substansi kesepakatan itu.

    Menurut dia, hakikat koalisi yang disepakati dan ditandatangani saat itu adalah mendukung penuh suksesnya pemerintahan SBY-Boediono pada 2009-2014. Koalisi tidak hanya berlaku di eksekutif, tetapi juga legislatif.

    Terkait adanya butir kesepakatan yang dilanggar parpol anggota koalisi, Yudhoyono menyatakan akan berkomunikasi intensif dengan semua parpol pendukungnya. Selain mendengar pandangan, masukan, dan saran dari semua parpol koalisi, komunikasi juga dimaksudkan untuk memastikan semua parpol pendukung benar-benar berkomitmen dan mematuhi kesepakatan koalisi. Jika komitmen itu ke depan dilanggar, parpol pendukung yang melanggarnya akan diberi sanksi.

    ”Dalam penataan kembali koalisi yang akan kami laksanakan dalam waktu dekat ini, jika memang ada parpol yang tidak lagi bersedia mematuhi atau menaati kesepakatan yang sudah dibuat bersama-sama saya dulu, tentu parpol seperti itu tidak bisa bersama-sama lagi dalam koalisi. Jelas, gamblang, dan menurut saya logikanya juga begitu,” katanya.

    Yudhoyono berharap parpol anggota koalisi menghentikan dan menyudahi komentar yang berhadapan di antara anggota koalisi itu. ”Saya berharap, tolong dihentikan, disudahi. Tidak baik bagi politik kita, tidak elok di depan rakyat kalau begini terus karena justru saya sedang mencari solusi yang paling tepat. Dan, pada saatnya rakyat akan tahu solusi apa itu,” katanya.

    Secara terpisah, Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono melihat, hingga saat ini Partai Golkar tidak pernah mengingkari komitmen atau butir kesepakatan koalisi. Ia juga melihat tidak ada satu pun alasan kuat untuk mendepak Golkar dari koalisi atau kabinet.

    Sementara itu, Wakil Sekre- taris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuzy menilai, evaluasi yang dilakukan Presiden Yudhoyono menunjukkan kesabaran dan kehati-hatiannya dalam mempertahankan rajutan koalisi.

    ”Meskipun tidak dalam posisi mendorong atau menolak, PPP meyakini, pernyataan SBY adalah pemanasan sebelum reshuffle (perombakan) kabinet dilakukan,” katanya. (ATO/WHY)

    Source : Kompas.com

  • PPP Ingin Jadi Rahmat bagi Semua

    Semarang, Kompas – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali, Sabtu (26/2), menegaskan, PPP sebagai satu-satunya partai politik berasaskan Islam dan tidak akan meninggalkan asas itu. PPP mengemban asas Islam yang luas, untuk memperjuangkan banyak aspek kehidupan semua umat, bukan hanya untuk masyarakat Islam.

    ”Islam itu agama rahmatan lil alamin, pemberi rahmat untuk semua dan alam semesta ini. Dengan berpedoman itulah, PPP fokus tetap menghadirkan asas di tengah pergaulan masyarakat yang pluralis,” kata Suryadharma Ali ketika membuka Musyawarah Wilayah DPW PPP Jawa Tengah, 26-27 Februari di Semarang, Sabtu (27/2).

    Muswil DPW VI PPP itu dihadiri Gubernur Jateng Bibit Waluyo, Ketua DPW PPP Jateng Hisyam Alie, tokoh PPP Mudrick Sangidoe, ulama karismatis KH Maemun Zubeir dari Rembang, Wakil Ketua MPR Lukman Saefuddin, dan para ulama Jateng yang kembali bergabung ke PPP seperti KH A Hamid Baedhowi.

    Muswil PPP Jateng kali ini akan memilih ketua periode 2011-2016 untuk menggantikan Hisyam Alie yang tak maju kembali. Adapun kandidat kuat calon ketua di antaranya Masruhan Samsurie, Istajib, Arief Mudatsir, dan Muhajir M Ardian.

    Suryadharma mengatakan, penegasan PPP tetap berasaskan Islam adalah jawaban atas desakan sejumlah kalangan yang menghendaki agar PPP bersedia menjadi parpol terbuka. Dasar PPP tetap kukuh adalah kenyataan masyarakat Indonesia mayoritas Islam menjadi bagian dari pembentukan masyarakat yang sejahtera.

    Dengan asas Islam, PPP ingin membuktikan bahwa Islam jauh dari radikalisme, jauh dari tindak kekerasan, dan Islam tidak identik dengan terorisme. Hal itu sebenarnya sudah dibuktikan oleh organisasi massa Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Syarikat Islam (SI), juga ormas lain yang tidak setuju dengan cara-cara radikal.

    Untuk itulah, PPP menantang kader-kader PPP untuk membuktikan PPP mampu menampilkan Islam yang memberi rahmat bagi semua. PPP harus dapat hidup berdampingan, berjuang bersama, dan meningkatkan harkat hidup secara bersama-sama dengan masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan.

    Menurut Suryadharma, radikalisme itu ada di mana-mana, termasuk dalam organisasi. Radikalisme juga ada pada ideologi demokrasi yang tidak terkontrol. Suryadharma mengingatkan, kader PPP tidak boleh lagi hanya antre pada loket politik. Untuk menunjukkan PPP sebagai parpol yang mampu memberikan rahmat, kader PPP harus bekerja di semua aspek kehidupan, terutama menumbuhkan kehidupan yang lebih baik.

    ”Kader PPP tidak boleh hanya antre di loket politik saja, yang dibuka sekali dalam lima tahun. Loket politik itu hanya memberi kesempatan kader memasuki lembaga legislatif melalui pemilu,” ujar Suryadharma, yang juga Menteri Agama.

    Oleh karena itu, kader PPP harus mulai bekerja di loket-loket yang lain menyangkut aspek ekonomi, usaha pertanian, perikanan, serta usaha kecil dan menengah. (WHO)

     

  • Mubarok: Gerindra Cerdas, PKS Kelewatan

    VIVAnews – Setelah usul Pansus Hak Angket Mafia Pajak kandas di paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Achmad Mubarok memuji sikap Fraksi Gerindra. Fraksi partai yang didirikan Prabowo Subianto itu dinilai berperan besar dalam menggagalkan usulan ini.

    Sikap itu dipuji kalangan petinggi Partai Demokrat.  “Gerindra itu obyektif, cerdas, dan tidak terbawa arus. Tapi, bukan berarti mereka menjilat. Itu mereka lakukan karena punya pandangan yang baik dan tidak retoris,” kata Mubarok, Rabu, 23 Februari 2011.

    Fraksi Gerindra, Mubarok melanjutkan, mampu menganalasis dengan baik bahwa masalah perpajakan di Tanah Air ini tidak tepat bila diselesaikan melalui jalur politis atau angket, melainkan harus secara hukum. Dalam hal ini, Mubarok menekankan, Demokrat bukan berarti tidak setuju untuk menuntaskan masalah-masalah pajak di Indonesia.

    “Gerindra itu bisa mikir. Bahwa hak angket itu, sesuai pengalaman sebelumnya (kasus Bank Century) tidak ada hasilnya. Padahal, angket Century begitu mahal ongkosnya,” kata Mubarok.

    Lantas, Mubarok membandingkan Fraksi Gerindra dengan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Kata Mubarok, kedua fraksi tidak mau kompak, padahal mereka anggota koalisi pendukung pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono. “PKS ini kelewatan, partai pemerintah kok seperti itu,” kata Mubarok. “Kalau Golkar, ini memang sudah punya kepentingan tertentu.”

    Seperti diberitakan sebelumnya, dari semua anggota partai koalisi, yang sejalan dengan Demokrat yakni, PPP, PAN, dan PKB minus Lily Wahid dan Effendy Choirie.

    Sebelumnya petinggi Golkar menegaskan bahwa dukungan terhadap usulan Pansus Mafia Pajak itu diberikan semata-mata agar kasus mafia pajak ini lebih terbuka. Terutama membuka para mafia dibalik 151 perusahaan yang masuk dalam daftar klien Gayus Tambunan.

    Dengan membentuk Pansus, kata ketua fraksi Golkar, Priyo Budi Santoso, DPR bisa memanggil perusahaan-perusahaan itu dan petinggi di departemen perpajakan. Sebab mafia pajak itu selalu merupakan kerjasama antara dua belah pihak. Pansus ini, katanya, tidak diarahkan untuk memakzulkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Source: vivanews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PKNU Siap Merger dengan PKB atau PBB

    SIDOARJO–MICOM: Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU) siap merger dengan parpol lain yang memiliki visi sama.

    Penjajakan merger parpol disampaikan Ketua Umum DPP PKNU Choirul Anam saat Rapat Pimpinan Nasional PKNU di Hotel Sinar Juanda Sidoarjo, Selasa (22/2). Menurut Cak Anam, PKNU siap melakukan merger asalkan dengan parpol berbasis Islam dan memiliki visi sama.

    Uniknya, Cak Anam menegaskan bahwa PKNU idealnya merger dengan PKB, baik PKB Muhaimin Iskandar maupun PKB Gus Dur. Selain PKB, parpol lain yang dinilai cocok adalah Partai Bulan Bintang (PBB).

    Penjajakan merger parpol bisa saja terealisasi. Mengingat saat ini ada Undang-Undang Partai Politik baru yang bisa mematikan partai-partai kecil.

    Sebab UU Parpol baru itu mensyaratkan semua parpol, baik baru maupun lama, untuk melakukan verifikasi. Persyaratan verifikasi sesuai UU Parpol baru sangat berat.

    Persyaratan yang memberatkan tersebut di antaranya mewajibkan setiap parpol harus memiliki kepengurusan di 100% provinsi, 75% kabupaten/kota, dan 50% kecamatan. “Tapi idealnya parpol-parpol Islam memang harus bersatu dengan adanya UU Parpol baru ini,” kata Cak Anam. (OL-5)

    Source: media indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Gerindra Tegaskan tidak akan Gabung Koalisi

    JAKARTA–MICOM: Meskipun menolak usulan Hak Angket Pajak, Fraksi Partai Gerindra menegaskan tidak akan pindah ke barisan partai-partai koalisi.

    Dalam voting yang digelar Selasa (22/2) malam, seluruh anggota Fraksi Gerindra yang berjumlah 26 orang menolak usulan pembentukan pansus hak angket. Sikap itu sejalan dengan Partai Demokrat dan sebagian koalisinya.

    “Harus saya tegaskan keputusan kami menolak bukan karena posisi kami menentukan. Ini murni, tidak ada kaitan dengan deal-deal. Ini tindakan murni sebagai partai politik independen,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.

    Menurut dia, keputusan menolak hak angket terjadi karena Fraksi Gerindra belajar dari pengalaman di kasus Bank century yang tidak tuntas.

    “Di Century tidak ada apa-apanya, problemnya di eksekutornya, bukan di DPR. Ini tidak terkait persoalan koalisi, saya jamin tidak ada tawar menawar, tidak ada pembicaraan antara Pak Prabowo dan Pak SBY,” imbuhnya.

    Persoalan mafia pajak, sambung dia, telah menjadi isu untuk berebut panggung politik. “Dalam alasan yang disampaikan pengusung hak angket, kami kebingungan melihat potensi pelanggaran. Ini problem yang tidak dijelaskan pengusung,” pungkasnya. (Wta/OL-3)

    Source: media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • PPP Yakin Hasyim Muzadi Berubah Pikiran

    JAKARTA–MICOM: Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Romahurmuziy menghormati sikap mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi yang menolak untuk masuk ke PPP.

    Namun, seiring dukungan dari cabang dan intensitas pertemuan yang akan dilakukan oleh pimpinan PPP dengan Hasyim, yang bersangkutan pasti akan mengubah pikirannya. Itu diungkapkan Romi, begitu panggilannya, saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Senin (21/2).

    “Tentu kami menghormati sikap politik beliau. Atas dukungan cabang-cabang untuk meminta Pak Hasyim ikut masuk total ke PPP serta akan disusunnya agenda pertemuan antara pimpinan PPP dengan beliau, insya Allah akan berubah pikiran,” ujar Romi.

    Ia mengatakan, Hasyim mengatakan tidak bersedia, karena disebabkan belum banyak berinteraksi dengan PPP. Sebenarnya yang diharapkan dengan masuknya Hasyim ke PPP akan memberikan warna tersendiri di tubuh PPP.

    Bahkan, itu akan membawa kesan Islam moderat ke PPP. Ini menjadi nilai tambah bagi PPP dalam menghadapi Pemilu 2014.

    “Semua partai welcome tentu menyambut baik jika Pak Hasyim hadir dalam tubuh mereka, termasuk PPP. Pak Hasyim tentu akan memperkuat warna Islam PPP yang moderat dan mengedepankan dialog. Ini warna tersendiri. Tentu posiitif,” tegasnya. (OL-5)

    Source: media indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Rakyat Perlu Pemimpin Bangsa Alternatif

    Metrotvnews.com, Jakarta: Ketua Umum Partai Bintang Reformasi (PBR) Bursah Zarnubi menyatakan, partainya bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) karena ingin memunculkan pemimpin alternatif bagi bangsa Indonesia pada 2014.

    “Kita perlu pemimpin alternatif yang berani menantang neoliberalisme,” kata Bursah usai bersama Ketua Umum Gerindra Suhardi menandatangani kesepakatan bersama di Jakarta, Jumat (18/2).

    Hadir dalam acara itu pimpinan Partai Damai Sejahtera, Partai Barisan Nasional, dan Partai Pekerja dan Pengusaha Indonesia yang juga diharapkan bersedia bergabung dengan Gerindra.

    Dengan bergabungnya PBR ke Gerindra, Bursah yakin akan cukup kekuatan politik untuk menghadirkan pemimpin alternatif tersebut.

    Apalagi, sebelumnya enam partai yang tidak lolos “electoral threshold” pada Pemilu 2009 juga sudah bergabung yaitu Partai Merdeka, Partai Buruh, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI), PNI Massa Marhaenis, Partai Kedaulatan dan Partai Serikat Indonesia (PSI).

    Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto menyatakan, bergabungnya PBR merupakan “suntikan” kekuatan bagi partainya.

    “Dengan gabungnya PBR, Gerindra dapat suntikan kekuatan besar. PBR punya anggota DPRD, jaringan, dan kader yang besar,” kata Prabowo.

    Dikatakannya, saat ini Gerindra memiliki 600 anggota dewan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, ditambah anggota dewan dari PBR, dan enam partai yang telah bergabung terlebih dulu maka menjadi kekuatan yang cukup signifikan.

    “Sekarang ada tiga partai lagi yang berminat bergabung,” kata mantan Penglima Kostrad tersebut.

    Menurut rencana, bergabungnya sejumlah partai ke Gerindra akan dideklarasikan besar-besaran pada Mei 2011.

    Pada pidato politiknya, Prabowo menyatakan Indonesia perlu perubahan, terutama dalam sistem perekonomian karena sudah 65 tahun merdeka rakyat belum juga mendapat kemakmuran.

    “Saya percaya tidak lama lagi rakyat akan melihat alternatif masa depan Indonesia,” kata Prabowo. (Ant/RIZ)

    Source: metrotvnews.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.