siwah.com

Tag: parpol

  • Partai Aceh Usung Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf

    Partai Aceh (PA) mulai memainkan jurus-jurus mautnya. Sebelumnya PA cukup berhati-hati mengeluarkan pernyataan resmi terkait siapa yang diusungnya dalam Pilkada pada Oktober 2011 nanti. Namun, kali ini PA seperti cukup percaya diri dan mengumumkan kandidat yang diusungnya nanti.

    Bertempat di kediaman Perdana Menteri GAM, Malek Mahmud, di kawasan Geucue Kaye Jatoe, Banda Aceh, Minggu (6/2) sore, Partai bentukan mantan GAM ini melansir sebuah pernyataan penting: mengusung Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dari PA.

    Tak ada lagi teka-teki siapa kandidat yang didukung pemenang Pemilu 2009 di Aceh ini. Padahal, sebelumnya, pernah muncul wacana, PA mengusung Zaini Abdullah berpasangan dengan Aminullah Usman (mantan Dirut BPD-sekarang Bank Aceh). Informasi ini muncul dari kawasan Lamteumen. Saat itu, pihak PA tak membantahnya. Bisa saja, pasangan ini bubar karena tak ada kesepakatan antara kedua belah pihak.

    Sementara dalam salah satu pernyataan, politisi Adnan Beuransah, pernah mengeluarkan statemen bahwa PA tidak akan mendukung Irwandi Yusuf (Gubernur sekarang) sebagai kandidat dari PA. Irwandi sendiri dalam sebuah kesempatan kepada wartawan pernah menyatakan dirinya berharap didukung oleh PA. “Tahap pertama tentu melalui Partai yang saya besarkan dan saya biayai, yaitu Partai Aceh. Kalau Partai Aceh tidak berkenan mencalonkan saya ‘kan ada jalur independen dan ada partai lain,” kata Irwandi saat itu. Dengan keputusan PA tersebut yang mengusung Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, harapan Irwandi pun pupus.

    Irwandi pun pantas kecewa. Sebab, dalam konferensi pers itu, Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Pusat Muzakkir Manaf juga meminta dirinya mengurungkan niat mencalonkan diri sebagai Gubernur dan memilih ikut keputusan PA.

    “Sebaiknya kita satu suara saja, dan mendukung pasangan yang sudah ditetapkan ini,” kata Muzakir Manaf. Namun, Muzakkir tak mempersoalkan jika Irwandi tetap memilih maju. “Itu terserah Bang Irwandi, tapi saya harap dia mundur dan satukan suara dengan Partai Aceh,” lanjut mantan Panglima GAM ini.

    Muzakkir Manaf sudah memprediksi Irwandi tak akan bisa mendulang suara dari Partai Aceh. Memang, diakuinya, ada beberapa anggota GAM dan PA yang mendukung Irwandi, tapi persentasenya kecil sekali (tak signifikan).

    Selain nama-nama tersebut, juga sudah muncul sejumlah kandidat yang dipastikan maju sebagai calon Gubernur, baik melalui jalur partai maupun independen, seperti Muhammad Nazar (Wakil Gubernur sekarang), Prof Darni Daud, Tarmizi A Karim, dan Otto Syamsuddin Ishak. Tapi Pilkada masih lama, Oktober 2011. Nama-nama ini bisa saja bertambah atau berkurang. Kita tunggu saja.

    “Saya membaca, masuknya nama Muzakkir Manaf (Ketua KPA) sebagai calon Wakil Gubernur menunjukkan petinggi GAM tidak yakin bisa mendulang suara jika hanya mengandalkan nama Zaini Abdullah yang tidak cukup populer di Aceh (di bawah bayang-bayang Meuntro Malek Mahmud). Partai Aceh banyak belajar dari kegagalan pasangan Humam-Hamid (H20) dalam Pilkada 2006 lalu setelah dikalahkan oleh Irwandi-Nazar (Irna)”—-komentar pribadi.

    Ini versi lengkap surat keputusan Partai Aceh:

    Siaran Pers
    Komite Peralihan Aceh (KPA)
    Tentang
    Rapat Pimpinan KPA Seluruh Aceh

    Rapat bersama pimpinan KPA yang berlangsung di Banda Aceh, Minggu 6 Februari 2011 menghasilkan beberapa keputusan :

    1. Rapat pimpinan ini adalah sebuah forum yang sengaja dibuat untuk mengevaluasi keadaan terakhir Aceh menyangkut dengan situasi perdamaian, keamanan, pembangunan dan kondisi politik nasional dan daerah menjelang Pilkada 2011.
    2. Forum menilai/bersepakat bahwa keadaan perdamaian dan keamanan di Aceh –Alhamdulillah- cukup kondusif walaupun ada catatan kecil disana sini.
    3. Dalam hal pelaksanaan pembangunan di Aceh, forum menilai tidak ada kemajuan yang signifikan bila dilihat dari kewenangan dan sumberdaya keuangan yang tersedia.
    4. Dalam hal kesiapan Pilkada 2011, KPA saat ini telah dan sedang melakukan evaluasi terhadap calon-calon kepala daerah baik di propinsi mahupun di kabupaten/kota terutama yang berasosiasi dengan Partai Aceh. Kami juga sepakat untuk melakukan evaluasi tentang kemungkinan kerjasama dengan partai-partai yang lain.
    5. Dalam hal koalisi dengan partai lain kami telah bersepakat bahwa untuk posisi Gubernur dan Wakil Gubernur Partai Aceh tidak akan berkoalisi dengan partai yang lain. Sedangkan di sejumlah kabupaten kota -yang akan kami sampaikan kemudian- kemungkinan koalisi sangat mungkin terbuka.
    6. Forum dengan penuh pertimbangan telah bersepakat mencalonkan pasangan Dr. Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Aceh untuk periode 2012-2017 dari Partai Aceh. Keputusan ini kami ambil karena kami yakin bahwa pasangan ini memiliki pengetahuan, pengalaman dan dedikasi untuk memenuhi cita-cita perjuangan seperti yang telah termaktub dalam MoU Helsinki. Perlu juga kami tegaskan kami menerima berbagai dukungan untuk pasangan calon ini baik dari pendukung Partai Aceh mahupun dari masyarakat luas sampai dengan hari ini yang terus mengalir.

    Demikianlah kesimpulan pertemuan pada hari ini, bersamaan ini pula kami memohon dukungan dan doa restu dari seluruh komponen masyarakat Aceh.

    Banda Aceh, 6 Februari 2011
    Komite Peralihan Aceh

    Muzakir Manaf
    Ketua

    Source : Taufiq Al Mubarak Blog

  • Peserta Muswil PPP Aceh Protes Ketua Terpilih

    TAKENGON – Musyawarah Wilayah (Muswil) VII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Aceh yang berlangsung di Takengon, berakhir secara tidak mengenakkan karena sejumlah peserta menganggap terpilihnya Mohd Faisal Amin sebagai ketua cacat hukum.

    Protes terhadap terpilihnya Mohd Faisal Amin sebagai Ketua DPW-PPP Aceh periode 2011-2016 dikarenakan proses pemilihan dianggap melanggar tata tertib (tatib) pemilihan, bahkan tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai. Faisal Amin dinyatakan terpilih secara aklamasi sebelum masuk ke fase pemilihan dan langsung dikukuhkan pada saat proses laporan pertanggungjawaban (LPJ) pengurus lama yang juga di bawah kepemimpinannya.
    (more…)

  • Pilkada Aceh: Paket Itu belum Layak

    MESKI Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf menyatakan 18 pimpinan KPA bersepakat mendukung Dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai cagub/cawagub Aceh untuk periode 2012-2017, ternyata Juru Bicara (Jubir) Partai Aceh (PA), Ligadinsyah membantah adanya kesepakatan tersebut.

    Bantahan terhadap pernyataan Muzakir Manaf disampaikan Jubir PA, Ligadinsyah dalam siaran pers-nya yang diterima Serambi, Minggu (6/2) malam. Ligadinsyah menyatakan dirinya ikut dalam rapat di Mes Meuntroe, Banda Aceh, Minggu kemarin.
    (more…)

  • KPA Usung Zaini-Muzakir

    BANDA ACEH – Pimpinan Komite Peralihan Aceh (KPA) dari 18 wilayah di Aceh dilaporkan sepakat mengusung Dr Zaini Abdullah-Muzakir Manaf sebagai calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (cawagub) Aceh periode 2012-2017. Namun keputusan itu memunculkan kontroversi internal ditandai penolakan oleh Partai Aceh (PA).

    Kesepakatan para Ketua KPA se-Aceh mengusung Zaini-Muzakir sebagai cagub/cawagub yang akan bertarung di Pilkada Aceh 2011 diputuskan melalui rapat pimpinan KPA se-Aceh di Mes Meuntroe, Banda Aceh, Minggu (6/2).

    Seusai rapat tersebut, Ketua KPA Pusat, Muzakir Manaf yang akrab disapa Muallim menggelar konferensi pers. Menurut Muallim, salah satu keputusan penting yang disepakati dalam rapat adalah Partai Aceh (PA) selaku pendukung tidak akan berkoalisi dengan partai lain dalam mengusung cagub/cawagub Aceh.

    “Forum rapat dengan penuh pertimbangan telah bersepakat mencalonkan pasangan Dr Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai cagub/cawagub Aceh untuk periode 2012-2017 dari PA. Keputusan itu diambil karena kami yakin pasangan ini memiliki pengetahuan, pengalaman, dan dedikasi untuk memenuhi cita-cita perjuangan yang telah termaktub dalam MoU Helsinki,” demikian inti keputusan rapat yang tercantum dalam poin 6, sebagaimana dibacakan Muzakir Manaf.

    Sedangkan di poin 5 keputusan rapat KPA se-Aceh ditegaskan, dalam hal koalisi dengan partai lain, KPA bersepakat bahwa untuk posisi gubernur/wakil gubernur, “PA tidak akan berkoalisi dengan partai lain, sedangkan di sejumlah kabupaten/kota yang akan disampaikan kemudian kemungkinan koalisi sangat mungkin terbuka”.

    Sebelumnya, pada poin 3 keputusan tersebut, KPA menilai tidak ada kemajuan Aceh yang signifikan dibanding kewenangan dan sumber daya keuangan yang tersedia selama ini. Hal itu, menurut Muzakir bisa dilihat dari pembangunan infrastruktur, seperti jalan di daerah dan peningkatan ekonomi rakyat Aceh.

    “Forum menilai dengan keuangan yang begitu besar, Aceh harus lebih maju. Misalnya, rakyat Aceh yang 70 persen petani harus bisa mencapai kemakmuran hidup dengan bertani. Selain itu, kenyataan selama ini, realisasi APBA dari setiap SKPA selalu tidak mencapai terget,” tegas Muzakir didampingi Wakil Jubir KPA, Muzakkir Abdul Hamid.(sal)

    Source: Serambi Indonesia

  • Rakyat Harus Berkontribusi

    Suhardi Ketum Gerindra

    Partai Gerakan Indonesia Raya membuat gebrakan dengan kampanye merangkul petani dan nelayan pada Pemilihan Umum 2009. Partai Gerindra mengembalikan dan menyadarkan kembali akar keindonesiaan yang berawal dari masyarakat pedesaan sebagai petani dan nelayan.

    Ketua Umum Partai Gerinda Suhardi mengatakan, Pemilihan Umum Presiden Tahun 2014 merupakan waktu singkat, terutama untuk persiapan pemilu dan pendidikan politik. ”Kami mendirikan partai tiga tahun lalu rasanya seperti baru kemarin. Waktu habis untuk verifikasi partai, kampanye, dan melakukan program. Sebagian besar waktu yang ada justru habis untuk proses administrasi,” kata Suhardi dalam wawancara khusus, beberapa waktu lalu.

    Seharusnya yang paling penting adalah pendidikan politik, penyadaran, dan proses berpikir. Orang Indonesia harus sadar untuk memilih pemimpin tidak secara instan. Jangan karena diberi sesuatu lantas memilih seseorang yang sebetulnya tidak mampu bekerja. Pemimpin harus dicari dan membutuhkan waktu memberikan pendidikan politik bagi masyarakat.

    Pendidikan politik yang benar adalah bagaimana mengajarkan rakyat untuk memberi dan berkorban. Di Partai Gerindra, misalnya, 13 juta pemegang kartu tanda anggota diminta menyumbang ke partai dan bukan justru mengharapkan sesuatu dari partai. Seandainya semua anggota memenuhi komitmen memberikan Rp 10.000 per bulan tentu terkumpul Rp 130 miliar yang bisa digunakan untuk pelbagai hal yang menyentuh kepentingan rakyat. Dalam setahun terkumpul Rp 1,5 triliun lebih. Dalam empat tahun terkumpul Rp 6 triliun lebih yang bisa menyaingi dana talangan Bank Century. Iuran Rp 10.000 itu lebih murah daripada membeli dua bungkus rokok per hari.

    Ia menyoroti sikap meminta dan mengharapkan sesuatu itu sudah merupakan perilaku korup yang kecil-kecilan. Sebagai contoh dalam pemilu anggota DPRD banyak yang keluar modal untuk memenangi kursi legislatif, lalu dia berusaha mengembalikan modal.

    Dalam konteks seperti itu perlunya pendidikan politik. Berikut petikan wawancaranya:

    Apakah sempat mengadakan pendidikan politik dalam tiga tahun ini?

    Semoga sempat. Walaupun saya belum bisa menjamin 100 persen, tetapi kami akan melakukan pendidikan bertingkat. Sekarang kami sudah sosialisasi. Seluruh kader pusat dididik dulu menjadi dosen-dosennya. Di DPP kami punya 130 pengurus, dididik dulu mereka dengan tokoh-tokoh nasional, kalangan universitas. Para pengurus DPP mengajar DPD, demikian seterusnya hingga ke bawah. Nanti akan ada kader terapan, kader mandala, kader penggerak, dan saksi di TPS dalam pemilu mendatang.

    Idealnya memang seperti itu. Tetapi, sekarang banyak partai pragmatis?

    Ya, banyak orang menggunakan cara pragmatis. Kalau menjelang pemilu saja ”bagi-bagi” biar uang ini hemat. Padahal, yang benar kan mendidik masyarakat terus-menerus.

    Tetapi, kan, butuh waktu?

    Memang iya. Tetapi, kan, waktu yang kita punya lebih panjang sekarang dibanding yang kemarin (Pemilu 2009). Apalagi Gerindra sudah tidak mengenal lagi musyawarah cabang dan sebagainya. Semua langsung bergerak. Kalau kemarin (Pemilu 2009) menjadi partai paling belakang menentukan caleg, sekarang kami yang terdahulu menentukan caleg.

    Untuk pencitraan, apa yang ditawarkan Gerindra di 2014?

    Terutama tentu delapan aksi program yang tayang sejak pemilihan legislatif kemarin. Itu kami tayangkan hampir ke semua televisi. Seluruh delapan aksi program yang jelas-jelas ada parameternya, ada ukurannya, ada targetnya. Salah satu target yang berhasil, kan, menolak Badan Hukum Pendidikan (BHP) yang ternyata kami berhasil di tingkat Mahkamah Konstitusi.

    Budaya politik Indonesia, kan, masyarakat masih mengandalkan sosok tokoh terkenal. Gerindra memiliki sosok Prabowo Subianto. Apa strategi Gerindra?

    Kami tahu Pak Prabowo sudah dikenal dan dikagumi masyarakat. Wajah saya tidak dikenal di masyarakat sehingga leluasa untuk bertanya di masyarakat bawah. Saya, kan, sering naik ojek, sering ke pasar, atau bertemu tukang bangunan, dan kalau ditanya mereka memberikan tanggapan positif tentang sosok Prabowo. Kami tidak salah menjagokan Pak Prabowo.

    Sudah jelas calon presiden? Atau, kalau koalisi bisa jadi wakil presiden?

    Oh, kalau Prabowo tidak. Kami tidak mungkin ditawar soal itu. Apa pun yang terjadi, kami harus mencalonkan Pak Prabowo sebagai presiden. Kami akan berjuang bahwa setiap partai boleh mengajukan calon presiden.

    Kalau tidak bisa bagaimana?

    Kita, kan, belum tahu ini berapa persen (ambang batas parlemen). Perolehan suara kami sendiri sesungguhnya tidak terlalu buruklah. Beberapa waktu lalu sudah ada beberapa partai yang bergabung ke Gerindra. Sekarang sudah ada 3-4 partai yang ingin bergabung lagi dengan kami. Secara logika awam, perolehan suara bisa tiga kali lipat.

    Ada kabar kedekatan pemikiran antara Prabowo dengan SBY, apa mungkin ada peluang berkoalisi?

    Kami mengajukan kritik terhadap pemerintah dan Demokrat. Tetapi, komunikasi tetap dijaga.

    Kerja sama dibina terus, ya?

    Kami berusaha jangan sampai negeri ini tambah merosot. Jangan sampai kacau terus. Supaya perpindahan pemerintahan itu terjadi dengan sangat konstitusional sehingga negara ini selalu berangkat dari sesuatu yang lebih baik. Jangan malah rusak lagi, wah, bagaimana kita. Makanya, kami bersikap kalau ini yang menang ya dibantu dong, bantu habis sehingga negeri ini menjadi lebih baik daripada kemarin. Makanya, kami selalu memberi masukan, begini loh sebaiknya. Mereka (Demokrat) sudah punya kewenangan untuk berbuat baik, dengan dukungan dari pemilihan sehingga masyarakat akan ikut sendiri. Contoh kecil adalah masalah harga cabai yang naik. Daripada menanam (bunga) gelombang cinta, kan cabai lebih bermanfaat. Kita akan senang kalau semua orang kecukupan pangan. Ada 235 juta kilogram beras yang dihasilkan setiap hari.

    Kalau Gerindra berkoalisi dengan Demokrat, jadi bagaimana ya?

    Kami yang dipanggil loh. Kami tidak ingin disebut koalisi karena sudah oposisi.

    Kalau tahun 2014 bagaimana?

    Oh, untuk 2014, ya, selama teman-teman yang bergabung dengan kami mengikuti visi misi kami dalam membangun negara. Tetapi, kalau kontradiktif ya sulit. Tapi, rasanya kan semangat kebangsaan sudah sama.

    Atau mungkin pula koalisi dengan Golkar?

    Ya enggak tahu karena, misalnya, kan pernah terlontar Golkar ini mengajukan Pak Ical (Aburizal Bakrie) sendiri ya.

    Sebetulnya berapa sih anggota Gerindra?

    Dulu kami punya 13 juta pemegang KTA (kartu tanda anggota). Tetapi, nyatanya kami hanya 4,2 persen di DPR. Entah kenapa? Kalau di provinsi tidak, kami mendapat 10 persen kursi. Berarti kan mirip juga dengan jumlah pemegang KTA. Di Jawa Tengah itu 10 persen, di Jawa Barat 9 persen, Jawa Timur 9 persen, DKI 7 persen.

    Didapat dalam waktu berapa lama?

    Dalam satu tahun kurang. Belum punya kader, belum punya saksi. Besok (tahun 2014) kami punya enam juta saksi. Saat ini kami juga tidak mau dianggap angkuh. Kami juga ingin program kami dipakai oleh pemerintah karena targetnya kan rakyat mampu.

    Tetapi, banyak resistensi dari kepentingan-kepentingan liberal?

    Bicara soal kaum liberal, coba lihat Amerika Serikat. Amerika Serikat sebentar lagi kekurangan pangan. Coba lihat datanya. Produksi gandum turun 30 persen, beras juga turun 30 persen. Mau makan dari mana? Lihatlah di Indonesia, kami punya potensi gandum dan beragam produk pangan.

    Source: Kompas.com

  • PROYEKSI POLITIK: Meraih Kepercayaan Rakyat

    deklarasi damai

    Saat berdiri tahun 2006, Partai Hati Nurani Rakyat identik dengan sosok ketua umumnya, Wiranto. Namun, disadari, hal itu tidak akan lestari. Hanura kini ingin menciptakan figur-figur muda yang diwacana- kan publik. Langkah selanjutnya adalah konsolidasi partai agar bisa membangun jaringan akar rumput.

    Berikut cerita Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tentang target Hanura untuk eksis dan melewati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) tahun 2014.

    Persiapan apa yang dilakukan Hanura untuk tahun 2014?

    Partai Hanura belum wacanakan capres karena sedang fokus pada tahap konsolidasi organisasi tahap kedua. Hanura sedang revitalisasi organisasi. Kami sedang fokus bagaimana Hanura tetap eksis pada 2014. Sejak awal, Hanura membangun dirinya dengan model partai organik. Jadi, kebijakan tidak selalu top down yang disertai dengan fulus. Setiap tingkatan mampu bekerja dengan membiayai diri sendiri.

    Kami sudah selesaikan tahap konsolidasi organisasi seperti munas tahun lalu. Musda di 33 provinsi juga selesai. Muscab juga sudah 70-80 persen selesai. Sekarang sudah ada komposisi baru dalam kepengurusan partai. Ada AD/ART baru. Pemimpin yang sekarang sudah bukan yang diangkat lagi. Sekarang dipilih secara demokratis.

    Jadi tidak lagi mengandalkan figur Wiranto?

    Awalnya, yang dijual memang nama saya. Orang belum tahu apa itu Hanura. Dalam waktu tiga tahun, Hanura belum kuat untuk jual namanya. Jadi, saya bilang, jual nama saya. Akan tetapi, ke depan, sebagai parpol tidak bisa seperti itu. Kami mulai ambil tokoh-tokoh muda yang masuk Hanura. Berangsur-angsur mereka diberi peran sehingga terjadi akselerasi pengenalan figur Partai Hanura. Kinerjanya kami sampaikan lewat teman-teman di DPR. Oh, Hanura itu gigih. Itu strategi marketing. Wiranto lama-lama harus ada di belakang. Untuk 2014, walau masih tergantung akselerasi, lebih bagus kalau tokoh-tokoh muda ini jadi alternatif.

    Jadi sudah membuat strategi untuk menyesuaikan diri dengan UU Parpol yang baru?

    Kami adjustment, penyesuaian kinerja dengan UU Parpol yang baru. Misalnya, ada aturan harus ada mahkamah partai. Kami sudah punya badan kehormatan partai. Minimal, sudah mengantisipasi hal yang akan muncul dan ternyata cocok.

    Langkah apa lagi untuk konsolidasi?

    Kami juga membangun budaya organisasi. Kan, ada adagium kalau partai politik kotor, tidak ada sahabat yang abadi, yang ada hanya kepentingan. Kami tidak ingin seperti itu. Ada sikap-sikap yang mulia dan elegan. Kami sedang bangun budaya organisasi Hanura.

    Bagaimana konkretnya membangun budaya organisasi itu?

    Langkah konkret, saat kerja politik di DPR dan DPRD. Kelihatan, kan, kalau Hanura tidak akan berkoalisi dan beroposisi dengan lembaga pemerintah. Akan tetapi, kami akan melihat kebijakannya. Kalau kebijakan itu membela kepentingan rakyat, kami langsung mendukung, langsung berkoalisi. Akan tetapi, kalau ternyata kebijakan itu bertentangan dengan rakyat, tidak menguntungkan rakyat, kami langsung masuk ke kelompok oposisi. Jadi, kami lebih enak. Tidak oposisi dan koalisi permanen. Buta dan tuli pakai kacamata kuda, salah-benar itu kebijakan koalisi. Kalau kebijakannya menaikkan harga BBM saat rakyat sengsara, kami bisa langsung tolak. Akan tetapi, kalau sudah koalisi permanen, harus ikut. Nah, kami tidak ingin seperti itu.

    Contoh, kasus Bank Century. Betapa gigihnya Partai Hanura untuk selalu menyatakan ”usut, usut, usut”. Kami gigih bergeming dengan lobi dan kompromi. Saudara Akbar Faisal, kami katakan, perjuangan Saudara adalah perjuangan partai. Membela rakyat, membongkar kebobrokan. Laksanakan!

    Bagaimana sekarang kondisi organisasi Partai Hanura?

    Sekarang kami sudah 100 persen di provinsi dan kabupaten/kota, di kecamatan sudah 80 persen, targetnya 90 persen. Kemudian tiap kecamatan kami buatkan tingkat ranting di kelurahan. Tema munas dan musda selalu membangun organisasi yang solid dan merakyat di semua tingkatan. Partai tanpa organisasi yang solid bagaimana memenangi persaingan yang begitu ketat.

    Bagaimana dengan pragmatisme rakyat yang kemudian membuat ada pola money politics?

    Kami tidak ingin menyerah pada pragmatisme. Kalau menyerah, kita akan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk membayar pada saat nanti pemilu. Uangnya dari mana? Pasti korupsi atau memanfaatkan teman-teman di DPR untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Kami sadar, ada pertempuran antara idealisme dan pragmatisme. Terkadang memang menyakitkan, idealisme kalah dengan pragmatisme karena kondisi masyarakat yang sulit. Kami ingin dipercaya masyarakat.

    Pendidikan politik sampai ke bawah, bagaimana caranya?

    Sudah ada rencana, tim pemenangan pemilu sudah kerja keras 10 bulan ini. Yang memimpin Yuddy Chrisnandi. Program utama kami bisa punya kelompok pemasar sampai ke level ranting. Itu sebabnya partai harus sampai ke ranting karena merekalah ujung tombak untuk bisa komunikasi dengan masyarakat. Tanpa itu, nonsense. Kita harus bicara dengan kampanye yang sifatnya hura-hura dan ekspose fisik. Kalau kita bicara level yang paling bawah, kita bicara komunikasi politik.

    Anda masih percaya dengan kesadaran politik masyarakat?

    Saya percaya itu tidak mudah. Demokrasi bisa berjalan saat kami punya pendapatan yang cukup. Akan tetapi, kami tidak tahu kapan. Kami akan mencoba menembus sampai dicintai dan dimiliki publik.

    Berapa pemegang kartu anggota Hanura?

    Target kami 29 juta, harus sudah tercapai sebelum tahun 2014. Sekarang terdaftar 10 juta.

    Hasil Pemilu 2009 mengejutkan, di DPRD bisa unggul, sementara di DPR hanya 17 kursi?

    Tidak, karena ada permainan. Harusnya, kan, ada equal antara DPRD dan pusat. Akan tetapi, kan, ada faktor-faktor X yang tidak terjamah. Dari 32 kursi, turun terus jadi 17. Pas saat itu jadi syarat pencapresan.

    Ke depan bagaimana?

    Dari awal saya gigih kasih pesan ke teman-teman di DPR. KPU dan KPUD harus dimasuki unsur parpol. Biar ada cross check. Jangan kemudian independen, dikooptasi oleh satu kekuasaan. Independen itu kinerja, bukan asal-usul. Kalau tidak dijaga, pasti akan berulang.

    Bagaimana dengan wacana ambang batas parlemen 5 persen, atau penyederhanaan daerah pemilihan?

    Penyederhanaan partai jangan sampai hanya demi 1-2 parpol. Jangan sampai kita bertabrakan dengan UUD, memasung hak politik rakyat. Hanura, kan, tadinya 2,5 persen. Kami bisa terima angka moderat, kan, 3 terutama untuk pusat.

    Apakah yakin dengan 3 persen itu? Bagaimana dengan koalisi atau konfederasi?

    Kalau 3 persen, ya, kami yakin. Kami sudah adakan pembicaraan dengan delapan partai kecil. Hanura jadi payungnya. Akan tetapi, yang kami ajak bicara, eh, masuk ke partai lain. Artinya memang ada pragmatisme.

    Soal kepemimpinan nasional 2014, Anda termasuk sering disebut-sebut juga?

    Bahwa nama saya termasuk unggul, Alhamdulillah. Kami belum mewacanakan. Masih terlalu dini untuk partai yang ingin berkembang. Jangan sampai buka fron untuk mengganggu konsolidasi organisasi. Kami harus fokus, jangan sampai banyak tugas.

    Akan tetapi, kita, kan, masih sarat dengan politik figur?

    Iya, karena lebih banyak lihat popularitas daripada kualitas. Kader-kader muda jadi sulit tembus. Track record mereka belum dilihat publik yang lebih lihat tokoh-tokoh lama.

    Masalahnya, tidak ada figur lama yang kuat pada 2014 setelah Ibu Mega menyatakan mungkin tidak akan maju dan Pak SBY tidak bisa lagi?

    Nanti juga akan muncul. Kan, sudah terlihat di survei-survei, kan. Tidak usah sekarang, kan. Kan, masih lama juga.

    Kepemimpinan nasional tahun 2014 seperti apa? Apakah akan mencari pemimpin yang tegas, mengingat banyak masalah yang harus dituntaskan?

    Itu hukum alam. Saat jenuh dengan gaya kepemimpinan tertentu, masyarakat akan mencari alternatif yang lain. Akan tetapi, masih tergantung banyak hal, sifat masyarakat yang belum politis dan pragmatis.

    Target Hanura pada 2014?

    Eksis. Di atas PT (parliamentary threshold). Membesarkan partai sebesar-besarnya, baru dari situ bicara kekuasaan.

    Jadi, tidak akan muncul calon dari Hanura?

    Belum tentu. Bisa iya atau tidak. Itu nasib.

    Source: Kompas.com

  • Suhu Politik Jelang 2014 Memanas Sejak 2011

    VIVAnews – Suhu politik jelang Pemilu 2014 diprediksi mulai memanas pada 2011 ini. Tarik ulur kepentingan akan kian runcing,  terutama diantara partai koalisi pendukung pemerintahan SBY.

    “Sulit mengharapkan koalisi solid,” kata CEO Polmark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah dalam jumpa pers di Hotel Atlet Century, Kamis 20 Januari 2011.

    Menurut Eep, enam tahun lebih memimpin, Yudhoyono tidak disiplin dalam mengelola koalisi. Dia menilai ketidakdisiplinan itu disebabkan presiden merasa dipilih 61 persen rakyat dan hanya dalam  satu putaran. Dua modal itu cenderung memanjakan dirinya.

    Pertarungan politik 2014 yang mempengaruhi ketidaksolidan koalisi. “Demokrat dan Golkar saat ini istilahnya eye ball to eye ball confrontation,” katanya.

    Eep menangkap indikasi saling kunci antara Partai Golkar yang dipimpin Aburizal Bakrie dan partai yang ditukangi SBY, Demokrat. “Aburizal merasa memiliki modal ekonomi yang cukup. SBY sendiri tidak bisa mempertimbangkan sesuatu tanpa Golkar,” katanya. Sehingga, kata dia, di mata mitra koalisi lainnya Demokrat lebih memperhatikan Golkar.

    Gejala itu memang tampak pada refleksi akhir tahun Fraksi PKS dan PPP yang menganggap pola komunikasi Sekretariat Gabungan (Setgab) tidak sehat. Bahkan ada sejumlah anggota kedua fraksi itu mewacanakan poros tengah jilid dua.

    “SBY tidak punya kemampuan untuk bisa memuaskan atau mengakomodasi kepentingan partai menengah dan kecil. Keadaan ini tidak bisa membuat solid,” tambah Eep.

    Faktor yang juga membuat koalisi tidak solid, urai Eep, adalah dinamika politik internal partai politik yang bergabung di koalisi tidak bisa dikendalikan sepenuhnya oleh ketua partai.. “Anggota dewan saat ini melakukan transaksi otonom. Kalaupun pegang Ketua fraksi, tetap bisa dilecehkan begitu saja,” ujarnya.

    Source: Vivanews.com

  • Tak Ada Parpol Yang Dominan Menang di Pemilukada 2010

    TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Manajer PolMark Indonesia Research Center (PRC), Eko Bambang Subiantoro menegaskan, sesuai studi hasil pemilukada 2010, tidak ada satu partai. Politik yang dominan memenangkan pemilukada tanpa melakukan koalisi.

    “Kemenangan Demokrat yang hampir merata di pemilu legislatif 2009, ternyata tidak menjamin kemenangan kandidatnya dalam pemilukada 2010,” terang Eko Bambang di Hotel Atlet Century, Jakarta, Kamis (20/1/2011).

    Dikatakan oleh Eko Bambang, sepanjang 2010 Demokrat hanya memenangkan di 7 pemilukada tanpa koalisi.

    Sementara Golkar menjadi partai yang paling banyak memenagkan pemilukada tanpa koalisi dengan 25 kemenangan atau 11,6%. Sedangkan PDIP mampu memenangkan 14 pemilukada sepanjang 2010.

    “Hanya partai Islam yang dapat memenangkan pemilukada di 2010 di Kabupaten Sidoarjo yang dimenangkan oleh PKB,” ujarnya.

  • Dinamika Politik Kian Tak Tenang

    Jakarta, Kompas – Dinamika politik nasional belakangan ini cenderung semakin tidak tenang karena langsung mengarah kepada kontestasi. Keadaan ini, antara lain, dipicu oleh sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang cenderung tidak tegas atau menunda-nunda menyelesaikan sejumlah persoalan penting.

    ”Idealnya, dinamika politik itu memakai rumus 212. Dua tahun bulan madu, satu tahun konsolidasi, dan dua tahun kontestasi. Sekarang seharusnya masih masa bulan madu. Namun, kondisi yang berkembang menunjukkan langsung ke arah kontestasi,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy, Kamis (20/1) di Jakarta.
    (more…)

  • Golkar Bahas Calon Presiden Tahun 2012

    Jakarta, Kompas – Partai Golkar akan membahas calon yang diusung dalam Pemilu Presiden 2014 pada akhir tahun 2012 atau awal 2013. Dalam pembahasan itu Partai Golkar bisa memutuskan mengusung calon presiden atau calon wakil presiden.

    Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, Senin (17/1) di Jakarta, menuturkan, sejumlah kader Partai Golkar di daerah-daerah meminta Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk mengikuti Pilpres 2014. Di internal Partai Golkar, Aburizal juga menduduki peringkat pertama pada sejumlah survei.

    ”Kami tetap akan memakai survei untuk menentukan calon yang akan diusung di pilpres. Namun, sampai saat ini Golkar masih fokus pada konsolidasi internal sehingga wacana seperti pilpres sama sekali belum dibahas,” papar Priyo.

    Tommy Legowo dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menilai, partai demokratis seharusnya tidak hanya menggunakan survei ketika memilih calon yang akan diusung di pilpres. Ini karena survei memiliki kemungkinan bias yang besar.

    ”Seharusnya ada mekanisme internal lain yang memungkinkan para anggota partai memilih calon yang akan diusung di pilpres. Mekanismenya dapat melalui pemilihan yang terbuka dan demokratis di internal partai. Namun, cara tersebut masih dianggap bertele-tele oleh sebagian besar partai di Indonesia,” papar Tommy.

    Tommy juga menuturkan, maju-tidaknya Aburizal dalam Pilpres 2014 tetap akan menunggu hasil pemilu legislatif 2014. Jika memenangi pemilu legislatif, Golkar diyakini akan berusaha sekuat tenaga mengusung capres.

    ”Namun, Golkar merupakan partai yang penuh perhitungan. Jika tanggapan publik terhadap Aburizal dinilai kurang meyakinkan hingga saat-saat terakhir menjelang Pilpres 2014, tidak menutup kemungkinan ada yang menentang pencalonan Aburizal sebagai capres dari internal partai itu,” papar Tommy.

    Kegiatan Aburizal yang belakangan ini aktif berkeliling daerah, lanjut Tommy, menjadi bagian dari usahanya untuk menguji popularitas. (NWO)

    Source: Kompas.com