Manado, Kompas – Partai politik harus turun ke bawah dan bergerak bersama rakyat. Dengan cara itu, kepercayaan rakyat kepada parpol yang disebut berbagai pihak kini menurun dapat diperbaiki.
Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan hal tersebut ketika bertemu dengan sekitar 4.000 kadernya di Minahasa, Sulawesi Utara, Selasa (2/10). (more…)
Kinerja dan karya pemimpin demokratik memang tak otomatis dan mutlak jadi tanggung jawabnya sendiri. Namun, sah saja bagi publik bila mengaitkan kinerjanya dengan berbagai kenyataan yang ada.
Sebutlah seperti distorsi integrasi dan irelevansi serta absensi kebijaksanaan publik, di samping rentannya koordinasi pemerintahan secara horizontal dan vertikal dengan krisis politik dan pemerintahan Indonesia. Tidak terbantahkan bahwa hal itu merupakan konsekuensi dari krisis pemimpin dan kepemimpinan politik, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. (more…)
Jakarta, Kompas – Penyelenggaraan pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden secara serentak diperkirakan sulit dilaksanakan tahun 2014. Selain terganjal masalah periodisasi jabatan presiden, sejumlah partai politik belum siap. Pemilu serentak idealnya diselenggarakan pada tahun 2019.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Golkar, Taufiq Hidayat, Kamis (20/9), mengemukakan, ide pemilu serentak memang baik. ”Tetapi, problem kalau dilaksanakan tahun 2014,” katanya. (more…)
Dalam sistem demokrasi, keberadaan partai politik pada dasarnya sangat bergantung pada citra positif di mata masyarakat. Parpol yang ”baik” akan mampu mendulang simpati publik. Sebaliknya, parpol yang kurang memperjuangkan nasib rakyat cenderung akan ditinggalkan. Pengalaman dalam Pemilu 1999, Pemilu 2004, dan Pemilu 2009 menunjukkan muncul dan hilangnya parpol di percaturan politik.
(more…)
Fungsi penting partai politik sebagai institusi utama demokrasi adalah memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, partai cenderung mengabaikan fungsinya itu. Popularitas pemimpin, kekuatan ideologi, dan soliditas partai, menurut publik, menjadi kunci untuk membangun kembali keberadaan parpol.
Sejumlah jajak pendapat tentang parpol yang dilakukan Litbang Kompas menyimpulkan, parpol kini dinilai hanya memperjuangkan kepentingan elite politiknya dan mengabaikan kepentingan konstituen. Citra dan rapor kinerja parpol nyaris senantiasa terpuruk dari waktu ke waktu.
(more…)
Jakarta, Kompas – Individualisme dan pragmatisme telah menjadi ideologi sejumlah partai politik. Ideologi ini memunculkan partai elektoral, yaitu partai yang sekadar menjadi mesin pemenang pemilihan umum dengan berbasis kekuatan individu. Tugas dan fungsi partai kerap terabaikan.
”Liberalisasi politik yang didukung oleh komunikasi politik melalui media massa menjadikan politik pencitraan sebagai strategi utama pemenangan pemilu,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristiyanto di Jakarta, Selasa (31/7).
(more…)
Jakarta, Kompas – Ketidakjelasan ideologi partai politik ditengarai menjadi penyebab banyaknya politisi yang pindah partai sebagai sarana wewujudkan kepentingannya. Fenomena itu biasanya terjadi di negara-negara demokrasi baru.
< !-more->
Demikian diungkapkan pakar psikologi politik, Hamdi Muluk, dalam diskusi di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/7). Fenomena politisi berpindah atau lompat partai jarang terjadi di negara yang demokrasinya stabil.
Dalam negara demokrasi baru, sistem kepartaian masih lemah, tetapi jumlah parpol relatif banyak. ”Kalau partai jelas ideologinya, pasti ada partisipan. Politisi tidak akan pindah partai,” ujar Hamdi Muluk.
Fenomena politisi pindah parpol sudah terjadi sejak pemilu pertama di era Reformasi. Menurut Ketua Divisi Komunikasi dan Informasi DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul, tawaran pindah parpol biasanya terjadi di parlemen. Di parlemen, politisi bisa bergaul dengan kader dari parpol lain.
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, alasan politisi berpindah parpol bukan karena kepentingan pragmatis seperti iming-iming dana bantuan kampanye. Ada dua alasan politisi memilih pindah partai, yakni persoalan ideologi dan harapan.
”Pasti yang dilihat pertama kali adalah ideologi. Jika sudah merasa sama, pasti akan bergabung secara sukarela. Saya tak yakin politisi pindah, seperti ke Partai Nasdem, karena duit,” ujarnya.
Kemungkinan lain adalah merasa sudah tidak ada lagi yang diharapkan dalam parpol yang menaunginya. Tantowi mengibaratkan dengan pemain sepak bola yang merasa hebat, tetapi ditempatkan sebagai pemain cadangan dan memilih berganti klub.
Bahan koreksi parpol
Perpindahan politisi dari satu partai politik ke partai politik lainnya semestinya menjadi kritik bagi partai bersangkutan untuk mengoreksi diri. Peneliti The Indonesian Institute, Hanta Yuda AR, menilai, fenomena migrasi politisi memperlihatkan rapuhnya sistem kaderisasi dan ideologisasi. Partai kerap memilih cara pintas dengan kaderisasi instan. ”Pola seperti ini sangat cair, kader akan datang dan pergi sesuka hati,” ujar Hanta.
Pengajar komunikasi politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad, berpandangan, parpol hanya menjadi alat politik untuk kepentingan pragmatis meraih kekuasaan. Tidak ada komitmen membesarkan parpol.
”Undang-undang politik memberi ruang bagi kader mudah berpindah partai. Selain itu, parpol telah mengalami deideologisasi. Ideologi parpol cenderung mirip satu dengan yang lain,” ujarnya. (NTA/DIK)
Source : Kompas.com
Posted with WordPress for BlackBerry.
Jakarta, Kompas – Politik pencitraan di kalangan politisi demi memenangi pilkada dan pemilu dapat terjebak dalam kemasan semu. Ini bisa mendangkalkan kualitas demokrasi karena menjual tampilan instan, bahkan manipulatif.
< !-more->
Lembaga survei pun bisa terjebak dalam strategi pencitraan politisi yang bertarung dalam pilkada atau pemilu. Sangat terbuka kemungkinan konflik kepentingan dalam survei didanai pemodal yang sedang bertarung.
Peneliti dari Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina, Herdi Sahrasad, mengatakan, strategi pencitraan di kalangan kandidat saat ini lebih mirip dengan ”politik bedak”. Kandidat dipoles sedemikian rupa sehingga borok-boroknya tertutupi dan digantikan tampilan memikat. Hanya jejak rekam baik yang ditonjolkan, sementara hal-hal negatif disembunyikan.
”Demi menciptakan citra bagus terkadang kandidat mau memanipulasi data, termasuk memainkan statistik yang sudah diolah demi kepentingannya,” kata Herdi, Senin (16/7).
Bagi Direktur The Political Literacy Institute Gun Gun Heryanto, pencitraan lewat publikasi survei dipandang efektif karena ada kecenderungan pembaca media memilih orang atau partai yang diunggulkan dalam survei.
Lembaga survei bisa saja menaikkan suatu isu tertentu dari hasil riset dengan agak mengabaikan isu lain. ”Inilah yang disebut sebagai era komodifikasi survei karena ternyata hasil riset menjadi komoditas yang seksi dalam pertarungan isu media,” kata Gun Gun.
Kenyataannya, menurut Wakil Ketua Umum DPP PAN Dradjad Wibowo, Senin, banyak lembaga survei yang tidak bebas konflik kepentingan. Bahkan, sering kali kepentingan komersial lembaga survei lebih mendominasi hasil survei yang dipublikasikan.
Maraknya penggunaan survei oleh partai politik menunjukkan parpol semakin elektoralis, yaitu ingin memperoleh suara rakyat yang banyak untuk mendapatkan posisi politik. Akibatnya, parpol cenderung menggunakan kandidat populer tanpa memperhatikan ideologi atau sistem kaderisasi. ”Orientasi yang elektoralis menyebabkan pengakaran partai di masyarakat diganti dengan politik pencitraan, mesin, atau organisasi partai diganti dengan tim pemenangan, dan kader diganti oleh konsultan politik,” kata AAGN Ari Dwipayana, pengajar Fisipol Universitas Gadjah Mada, Senin.
Dalam praktik politik Indonesia, lanjut Ari, survei semakin dibutuhkan karena perilaku memilih ditentukan oleh persepsi terhadap kandidat dan agenda atau isu yang muncul saat momen elektoral. Masalahnya, dalam politik Indonesia popularitas dan elektabilitas tokoh lebih tinggi dari parpol. Padahal, popularitas dan elektabilitas parpol seharusnya setara atau lebih besar dibanding tokoh.
Partai Golkar menilai hasil survei sebagai pertimbangan penting dalam pemilu dan pilkada. Dalam petunjuk pelaksanaan disebutkan, calon kepala daerah diputuskan berdasarkan hasil survei. ”Survei penting untuk mendapatkan gambaran kekuatan figur-figur yang muncul,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Nurul Arifin.
Meski demikian, kata Nurul, tidak selalu calon kepala daerah ditetapkan berdasarkan hasil survei. Ada kalanya calon kepala daerah ditetapkan berdasarkan subyektivitas petinggi partai.
Rupanya tak semua parpol menjadikan hasil survei sebagai pertimbangan utama. Selain hasil survei sering meleset, tidak sedikit lembaga survei yang kurang obyektif dan lebih mendahulukan pertimbangan komersial. ”Survei sangat penting, tapi bukan satu-satunya pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam pilkada dan pemilu,” kata Dradjad Wibowo.
Apalagi, lanjut Dradjad, politisi punya insting politik tersendiri dalam membaca tren di masyarakat.(IAM/NWO/NTA)
Source : Kompas.com
Jakarta, Kompas – Lembaga survei membantu partai politik merumuskan dengan baik tantangan yang dihadapi calon mereka menjelang pilkada. Karena itu, lembaga survei sangat diperlukan parpol guna mendulang suara terbanyak.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Sutan Bathoegana, Jumat (13/7), menjelaskan, lembaga survei biasanya bekerja dengan mencari tahu terlebih dahulu tingkat popularitas calon yang hendak didukung sebuah partai.
”Setelah mengetahui tingkat popularitasnya, lembaga survei akan memberi saran tentang bagaimana cara mendongkrak popularitas si calon itu,” tuturnya.
Dalam Pilkada DKI Jakarta, menurut Sutan, lembaga survei sudah menjalankan tugas mereka dengan baik. Survei mereka bahwa pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli bakal unggul di putaran pertama tidak keliru.
”Masalahnya, ketika hari pencoblosan, sebagian pendukung Fauzi-Nachrowi malah pergi berlibur. Masing-masing dari mereka berpikiran, tidak perlu mencoblos karena Fauzi-Nachrowi pasti unggul jauh,” kata Sutan.
Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Imam Nachrowi dan Ketua Dewan Pengurus Pusat Partai Persatuan Pembangunan Zaenut Tauhid Saadi, secara terpisah di Jakarta, juga menegaskan parpol membutuhkan lembaga survei untuk mengetahui perilaku pemilih.
Ketua Departemen Politik Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Agoes Poernomo menuturkan, partainya biasa menggunakan survei internal untuk melihat berbagai kemungkinan dalam pilkada atau pemilu.
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Patrice Rio Capella, Jumat di Jakarta, menjelaskan, Pilkada DKI membalikkan hasil survei yang margin error-nya 2 persen atau lebih.
”Mereka tidak memperhitungkan swing voter yang kompak memberikan suara kepada Jokowi. Oleh karena itu, hasil survei soal presiden pun bisa jadi berbeda dengan hasil akhir dalam pemilu,” kata Rio.
Dia meningatkan, hasil Pilkada DKI Jakarta menjadi bahan introspeksi lembaga survei yang ada. Pasalnya, tidak ada satu pun lembaga survei yang menjagokan Jokowi.
(ATO/Ong/IAM/NWO)
Source : Kompas.com
Jakarta Pesta demokrasi 2014 kian mendekat, konstelasi politik Nasional pun semakin hangat. Partai-partai besar seperti Demokrat, Golkar, dan PDIP tampaknya masih cukup kuat. Setidaknya hal itulah gambaran dari hasil Survei LSI Juni 2012 kemarin.
Hasil survei LSI yang dirilis (17/6), Partai Golkar berada di posisi pertama sebagai partai pilihan responden dengan 20.9 persen. Menyusul PDIP dengan dukungan 14 persen dan Demokrat dengan 11,3 persen. (detik.com, 18/06).
Sementara figur calon presiden pilihan koresponden menempatkan Megawati Soekarno putri di posisi pertama, kemudian di susul Prabowo Subianto, lalu Abdurrizal Bakrie.
Surve LSI ini bisa jadi dijadikan framwork bagi partai-partai politik untuk menghadapi ajang adu kekuatan di 2014. Bagaimanapun. situasi politik saat inilah yang mempengaruhi elektabilitas dari parta-partai politik tersebut.
Kini partai Golkar sudah lebih dulu mengambil start. Partai berlambang pohon beringin tersebut menobatkan Ketua Umumnya, Abdurizal Bakrie untuk dijagokan. Pula dengan kontestan lain yang kemungkinan besar segera memunculkan calonnya.
Tersirat bahwasanya wajah-wajah lama aktor perpolitikan Indonesia masih tetap akan eksis. Mau dibawa kemana kehidupan politik Indonesia tampaknya sudah bisa sedikit diraba.
Maksudnya, sulit untuk menyimpulkan negri ini bisa segera terwujud sebuah perubahan jika aktor politik dalam pemerintahan hanya itu-itu saja dan ideologi yang dibawa tetap sama. Mengapa? karena Ideologi merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi berjalannya sebuah bangsa.
Menarik disimak penuturan Lane, kalau Ideologi itu dicirikan oleh tiga hal: Pertama, siapa yang akan menjadi pemimpin. Bagaimana mereka dipilih. Dengan prinsip-prinsip apa mereka memimpin.
Kedua, ideologi mengandung banyak persuasi untuk melawan ide-ide berlawanan. Ketiga, ideologi banyak sekali mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, mulai aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan manusia. (Firmansyah, Marketing Politik, Yayasan Obor Indonesia 2008)
Dukung Parpol ideologis
Seperti diketahui, Indonesia saat ini sedang terpuruk, krisis multidimensi begitu sulit untuk diatasi. Dikatakan, salah satu asal-usul partai politik dikatakan sebagai upaya suatu sistem politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas. (Memahami Ilmu Politik, Ramlan Subekti, Gramedia 1992).
Dari situ, keberadaan sebuah partai politik memang teramat dibutuhkan ditengah-tengah masyarakat guna memimpin dan mendorong mereka menuju perubahan ke arah yang lebih baik. Partai yang berupaya menyadarkan masyarakat dan berjuang bersamanya untuk menuju perubahan hakiki.
Tidak ada perubahan yang benar kecuali perubahan kearah Islam. Perubahan ke arah sekulerisme (memisahkan agama dengan kehidupan) pun terbukti gagal. Hanya sistem (ideologi) Islamlah yang dapat mengatasi berbagai krisis di negri ini.
Maka, umat pun harus segera mendukung partai yang berideologi Islam. Partai yang benar-benar berjuang berlandaskan ideologi Islam, berjuang untuk tegaknya syariah dan khilafah untuk Indonesia yang lebih baik.
Partai politik tidaklah harus terjun dalam dunia politik praktis. Sebab, partai politik Islam tidak didirikan untuk berlomba-lomba meraih suara dalam pemilu dan berorientasi pada kepentingan sesaat. Namun partai politik tersebut harus berjuang merubah sistem sekulerisme menjadi sistem yang diatur dengan aturan Islam.
Karena itu, masyarakat perlu berpikir lebih dalam lagi jika hendak memilih, apakah pilihannya tersebut merupakan pilihan yang tepat bagi kemaslahatan bersama. Dan yang paling utama, apakah pilihannya tersebut tidak bertentangan dengan aturan dari sang Pencipta jagat raya.
Pula halnya perlu di cermati bahwasanya terbukti kalau sebuah perubahan mustahil didapat manakala alat perubahan yang dipakai menggunakan sub-sistem dari sistem yang hendak dirubah.
Hal itulah yang terjadi di dunia ini, mulai dari era Madinah pada zaman Rasulullah hiingga runtuhnya para rezim negara-negara Arab di abad 21 ini.
*Penulis adalah Analis CIIA (The Community Of Ideological Islamic Analyst)
Source : Detik.com