siwah.com

Tag: pemilukada

  • Ujian Final Partai Aceh

    Akankah Partai Aceh keluar sebagai pemenang di Pemilukada 2012 Aceh? Bisa iya. Bisa juga, tidak. Jawabannya akan sangat ditentukan pada kemampuan Partai Aceh meyakinkan rakyat bahwa calon yang diajukan adalah pemimpin sejati, bukan pemimpin yang bisa buat makan hati. 

    Jika menang, ini artinya kemenangan penutup setelah sebelumnya “memenangkan” proses politik di musim Pemilukada Aceh. Partai Aceh, layak disebut sang juara di medan tarung politik.

    Jika pun tidak menang, modal kemenangan proses politik di musim Pemilukada akan tetap menempatkan Partai Aceh sebagai nakhoda politik Aceh hingga 2014.

    Itu artinya, posisi politik Partai Aceh tidak lagi menempatkan soal kemenangan di Pemilukada 2012 menjadi suatu momentum penting secara politik. Sebab, siapapun yang akan mengalahkan kandidat Partai Aceh pada 9 April 2012, “dipaksa” untuk memilih salah satu peran yang serba salah khususnya jika tidak mampu tampil sebagai sosok pemimpin sejati.

    Disebut serba salah karena jika tampil akomodatif terhadap Partai Aceh bisa saja memunculkan amarah pendukung. Pendukung, bisa saja beranggapan bahwa dukungan yang diberikan pada Pemilukada 2012 hanya sebagai batu lonjatan untuk meraih kemenangan. Setelah menang justru “bermesraan” dengan Partai Aceh. Beruntung jika pendukung berjiwa besar. Jika tidak?!

    Sebaliknya, juga akan salah manakala tampil ala “cowboy” dengan Partai Aceh. Relasi-koordinasi pembangunan pasti akan terganggu. Kalau sudah begini pasti akan banyak hambatan dalam proses-proses yang mengharuskan adanya kemitraan dengan parlemen yang dikuasai oleh Partai Aceh.

    Akibatnya, kepala daerah terpilih akan menghabiskan banyak biaya sosial, politik, dan ekonomi untuk mendorong berbagai kelompok di masyarakat guna memberi tekanan kepada anggota parlemen yang berasal dari Partai Aceh. Biaya sosial, politik dan ekonomi bisa juga terkuras untuk melobi anggota dan pengurus partai lainnya yang memiliki kursi di parlemen untuk sebuah dukungan politik.

    Katakanlah, anggota parlemen yang berasal dari Partai Aceh bisa ditaklukkan. Tapi, Partai Aceh sebagai rumah politik mereka bisa saja mengambil langkah pergantian.

    Katakan juga rakyat banyak bisa dimobilisasi untuk melakukan tekanan penuh pada parlemen. Namun, bayangkan betapa mahalnya biaya yang harus dikeluarkan untuk itu? Belum lagi jika terjadi sesuatu bagi rakyat maka kekacauan sosial-politik akan sangat mudah terjadi. Akibat lanjutnya? Bisa saja kepala daerah akan meminta lunas biaya pengeluaran dengan imbalan-imbalan yang bisa menceriderai pembangunan.

    Pemimpin Sejati
    Satu-satunya pilihan terbuka adalah menjadi pemimpin sejati. Siapapun yang akan menjadi pemenang, termasuk kandidat dari Partai Aceh, hanya akan sukses manakala bersedia tampil sebagai pemimpin sejati. Jika tidak, semua pemenang, termasuk dari Partai Aceh, akan berhadapan dengan politik penghadangan.

    Apa itu pemimpin sejati? Menurut kabar, filosof besar Cina, Lao Tsu, pernah menerangkan kepada muridnya bahwa pemimpin sejati adalah sosok yang kerap tidak diketahui “keberadaannya” oleh mereka yang dipimpinnya. Bahkan, ketika misi atau tugas terselesaikan, maka seluruh anggota tim akan mengatakan bahwa merekalah yang melakukannya sendiri.

    Jika saja nanti kepala daerah di Aceh adalah sosok yang tampil “ini karya saya” sudah pasti bukan sosok pemimpin sejati. Masih menurut Lao Tsu, pemimpin sejati itu adalah seorang pemberi semangat, motivator, inspirator, dan maximizer. Jadi bukan sosok yang penuh amarah nan sombong yang mengharapkan pujian dan pengakuan dari mereka yang dipimpinnya.

    Sekali lagi, pemimpin sejati itu adalah sosok yang rendah hati. Mungkin, Nelson Mandela dari negeri yang juga pernah tercabik oleh konflik bisa menjadi contoh dari sosok pemimpin yang rendah hati.

    Penderitaan selama 27 tahun yang dialaminya justru melahirkan perubahan pada dirinya. Ia bukan menjadi sosok pendendam. Sebaliknya, ia justru menjadi sosok yang rendah hati sehingga mau memaafkan musuh-musuhnya dan bersahabat untuk satu kepentingan, memajukan Afrika. Tidak akan keluar dari mulut orang berjiwa besar “Ka di pakai bajee gob.”

    Itulah sebabnya sangat bisa dimengerti jika ada yang mengatakan bahwa kepemimpinan itu dimulai dari hati sendiri untuk kemudian keluar guna melayani orang banyak yang dipimpinnya.

    Pertanyaannya, siapakah diantara calon kepala daerah di Aceh yang sangat menderita selama 30 tahun lebih konflik Aceh? Jika ada, apakah ia sudah tampil menjadi pribadi rendah hati? Bersediakan dia bermitra dengan musuhnya? Adakah penampilan, komunikasi, dan hubungannya dengan semua pihak menunjukkan karakter diri yang rendah hati? Jika ada maka dialah pribadi yang berani memilih takdir sebagai pemimpin dan bersiap diri menjadi pemimpin sejati.

    Sebagai entitas politik lokal, Partai Aceh sudah menunjukkan kemampuan politiknya. Tidak hanya di Aceh, Partai Aceh juga mampu mewarnai keputusan-keputusan politik di nasional untuk Aceh. Menariknya, proses-proses politik yang dilakukan oleh Partai Aceh tidak mencerminkan watak politik arogan.

    Menariknya, meskipun tidak arogan, pesan politik Partai Aceh masih menunjukkan watak politik keacehan yang membuat pusat harus melakukan sesuatu, agar tidak terjadi sesuatu. Ini jelas wujud kemenangan komunikasi politik Partai Aceh yang walaupun sudah meninggalkan politik perang masih tetap diperhitungkan. Hebatnya, itu tidak dilakukan dengan bahasa arogan.

    Berbeda dengan Partai Aceh, calon yang tampil dengan bahasa perlawanan justru diabaikan oleh pusat. Tekanan politik yang dimainkan di sepanjang musim Pilkada justru tidak menarik perhatian pusat. Pusat, melalui representasi politik Partai Demokrat justru memberi dukungan politik kepada sosok yang tampil dengan citra politik santun dan bermartabat. Partai nasional lain yang juga mewarnai parlemen tidak pula memberi dukungan resmi secara kelembagaan. Ini bukti kegagalan dari sisi komunikasi politik.

    Sekali lagi, apakah Partai Aceh akan memenangkan kontes Pemilukada 2012? Jelas kemenangan politik atas Jakarta belum mencerminkan kemenangan politik atas rakyat pemilih di Pemilukada 2012. Meski Partai Aceh berhasil keluar dari qisas politik yang dimainkan pihak lawan di musim Pemilukada Aceh tapi jebakan politik masih akan terus menerpa Partai Aceh, termasuk dalam jebakan politik wacana Pemilukada damai.

    Partai Aceh jelas tidak mungkin menolak wacana politik Pemilukada damai. Namun, pada saat yang sama wacana Pemilukada damai jelas mengandung pesan tersembunyi yang secara kampanye jelas kemana arahnya. Disinilah Partai Aceh sekali lagi ditantang. Apakah akan berhasil keluar dari jebakan wacana Pemilukada damai yang semakin menjadi hypnopolitic bagi pemilih dengan “pesan” tersembunyinya?

    Jawabannya akan bisa dilihat dari hasil akhir Pemilukada. Jika saya orang Partai Aceh, saya tidak akan bermabuk ria dengan kemenangan politik di ranah politik pusat. Sepenuh hari akan saya bangkitkan semua kekuatan kebajikan yang dimiliki Partai Aceh untuk merebut simpati rakyat di hari-hari yang sudah sangat dekat dengan hari “H” Pemilukada.

    Saya akan yakinkan rakyat bahwa proses-proses politik yang dilakukan Partai Aceh tinggal selangkah lagi menuju kemenangan bersama dengan pemimpin sejati dari Partai Aceh. Bersama rakyat membangun Aceh tercinta. Sungguh, ini ujian final bagi Partai Aceh untuk melengkapi rapor menjadi sang juara.

    Dan, siapapun pemenangannya, jika di hari kemenangan ia langsung tampil sebagai sosok pemimpin sejati maka kemenangan itu akan menjadi hypnopolitic bagi celebration (perayaan) di hari inagurasi, dan itulah pertanda sebagai hari kemenangan rakyat Aceh. Bisa?!

    Kolom Risman

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Jusuf Kalla: Aceh Butuh Pemimpin Kuat

    MEDAN – Perdamaian Aceh perlu dijaga oleh pemimpin Aceh yang kuat, yakni pemimpin yang mampu melewati masa-masa awal paska konflik untuk membawa keadilan bagi rakyatnya. “Minimal, perdamaian Aceh harus dijaga dalam jangka 10 tahun,” kata Jusuf Kalla dalam seminar Aceh Sepakat di Medan, Sabtu 17 Maret 2012.

    “Untuk itu sangat penting menjaga perdamaian Aceh dan pemerintah Aceh perlu mewujudkan keadilan. Itu kuncinya, kepemimpinan yang kuat di Aceh,” kata Jusuf Kalla.

    Jusuf Kalla menyampaikan contoh perdamaian di Philipina yang gagal karena pimpinan pemerintahannya tidak berkerja keras untuk rakyatnya. “Akibatnya muncul lagi gerakan pemberontakan,” kata Jusuf Kalla menyebut contoh agar Aceh penting memiliki pemimpin yang kuat.

    “Itulah sebabnya Pemilukada Aceh penting karena melalui Pemilukada akan dihasilkan pemimpin yang kuat yang dapat membawa Aceh ke tujuannya yakni keadilan,” kata Jusuf Kalla diujung sambutannya.

    Masalah kekinian Aceh, menurut Jusuf Kalla, harus bisa di atasi agar masalah junior tidak menghargai senior teratasi. “Namun yang senior juga mestinya mengayomi junior,” kata Jusuf Kalla.

    Menurut Jusuf Kalla, demokrasi penting untuk diterapkan di Aceh. Jika tidak maka Aceh sudah tidak menghormati pandangan tokoh Aceh, Hasan Tiro, yang mempromosikan demokrasi untuk Indonesia.

    “Hasan Tiro punya buku Demokrasi untuk Indonesia dan bacalah. Jika tidak diterapkan di Aceh maka itu namanya melawan petunjuk Hasan Tiro,” kata Jusuf Kalla yang bertindak sebagai key note speaker di acara seminar Aceh Sepakat. []

    Source : Atjehpost.com

  • Rakyat Dan Pesta Demokrasi

    Demokrasi merupakan pembicaraan tentang kekuasaan, atau lebih tepatnya pengelolaan kekuasaan secara beradab. Ia adalah sistem managemen  kekuasaan yang dilandasi oleh nilai-nilai dan etika serta peradaban yang menghargai martabat manusia. Demikian apa yang dikatakan oleh J. Kristiadi. (2008)

    Maka, demokrasi itu haruslah dipandang sebagai seni membangun komunikasi, cara marangkul, dan seni membangun kebersamaan untuk menuju satu pemerintahan yang adil dan meratah. Kalau demokrasi dipandang sebagai dominasi orang yang berkuasa maka, demokrasi seperti ini cenderung berujung pada kudeta. Lihat saja apa yang terjadi di Libya atau di negara kita indonesia pada masa pemerintahan orde baru.

    Runtuhnya rezim otoriter orde baru telah membawa harapan baru bagi tumbuhnya demokrasi di indonesia. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi indonesia.

    Singkatnya, untuk terus membangun demokrasi di indoesia maka, lahirnya Undang- Undang No. 23 Tahun 2003 yang mengatur tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden telah membuka ruang kontestasi dalam memperebutkan kekuasaan dan legitimasi kekuasaan politik. Indonesia telah dua kali melaksanakan pemilihan umum presiden dan wakil presiden yaitu 2004 dan 2009 dengan asas “JURDIL” yang merupakan singkatan dari jujur dan adil. Asas ini lahir di era reformasi menggantikan asar “LUBER” yang merupakan singkatan dari Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia.

    Demokrasi yang dibangun adalah demokrasi pancasila yang tidak berbeda dengan  demokrasi pada umumnya, karena demokrasi pancasila memandang kedaulatan rakyat sebagai inti dari sistem demokrasi. Karenanya rakyat mepunyai hak yang sama untuk menentukan dirinya sendiri. Begitu pula partisipasi politik yang sama bagi semua rakyat. 

    Ranah Aceh

    Di aceh, dengan lahirnya Undang-Undang  No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, untuk pertama kalinya para kandidat dari partai politik dan perseorangan yang sekarang disebut dengan independen bertarung dalam pemilihan kepala daerah secara langsung yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2006 lalu.

    Dalam perjalanannya, waktu lima tahun tidak terasa, pilkada telah didepan mata, pertanda bahwa lima tahun yang lalu telah habis masa jabatannya dengan segala dinamika yang ada, rakyat kembali berperan sangat penting untuk menentukan nasib Aceh lima tahun kedepan.

    Untuk membentuk satu tatanan demokrasi, kepolisian harus menjamin tidak adanya intimidasi dan pemaksaan kehendak dari pihak manapun kepada rakyat yang ingin menentukan pilihannya dalam pesta demokrasi ini. Ini penting untuk diingat, sehingga bangunan demokrasi tidak memudar dan bahkan tidak berarti bagi rakyat.

    Kalau ini terjadi maka, pesta demokrasi yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung selanjutnya akan ditentukan oleh rakyat Aceh yang telah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditentukan KIP aceh.

    Dalam pesta demokrasi ini kekuasaan berada ditangan rakyat. Karena demokrasi merupakan satu sistem yang memberi peluang kepada rakyat untuk melibatkan diri dalam pembentukan keputusan atau pembentukan dasar. Demokrasi ialah sistem politik dimana ia boleh dikatakan seluruh rakyat membuat dan diberikan hak untuk memutuskan keputusan dasar dalam perkara-perkara penting seperti pesta demokrasi pemilihan kepala daerah provinsi/kabupaten/kota.

    Untuk melahirkan pemerintahan yang demokrasi didasarkan pada pendekatan yang menyatakan bahwa semua manusia bebas dan mempunya hak yang sama. Oleh karena itu suara rakyat hendaklah didengar sekalipun dia dari golongan minoriti (minoritas) dalam sebuah daerah. Sehingga diharapkan dari proses ini akan lahir satu pemerintahan demokrasi.

    Kekuatan rakyat terutama yang terdaftar di DPT sangat dipertaruhkan. Mengambil sikap untuk tidak memilih (golput). Kekecewaan tidak akan dapat terobati dengan kita memandang bahwa golongan putih (golput) adalah satu jalan terbaik. Karena, hari ini kekuatan ada ditangan rakyat untuk memilih pemimpin Aceh kedepan.

    Membiarkan pilkada begitu saja berlalu tanpa memilih, sama dengan membiarkan Aceh terutama raknyatnya masuk ke lubang yang sama tanpa ada usaha untuk memperbaiki. Memilih diantara lima kandidat gubernur yang telah lolos verifikasi dan telah ditetapkan nomor urutnya adalah sebagai usaha untuk memperbaiki Aceh yang lebih baik dalam membangun masa depan rakyat Aceh.

    Oleh karenanya sesuai dengan arti demokrasi itu sendiri yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. maka, sudah seyogyanya masyarakat aceh menentukan pemimpinnya dengan prinsip-prinsip demokrasi. 

    Dalam hal ini perlu kiranya kita cerna ungkapan bahwa “satu menit salah memilih lima tahun akan menanggung akibatnya”. Maka, memahami esensi dari demokrasi itu terutama rakyat yang telah terdaftar di DPT sangat penting. Rasa apatis dan pesimis yang menyelimuti rakyat karena pengalaman kelam masa lalu yang berujung pada acuh tak acuh haruslah dibuang jauh-jauh.

    Akhirnya untuk memberikan spirit kepada kita perlu kiranya kita ingat kembali apa yang dikatan Tuhan dalam al-Qur`an 13:11 kepada manusia  “Tidak akan berubah nasib seseorang, sekelompok orang, sebuah desa, kecamatan, provinsi dan negara kalau kita tidak mau merubahnya”. pilkada adalah salah satu Instrumen untuk merobah dan berbenah dalam menyongsong hari esok yang lebih baik. Akhirnya, pilihlah pemimpin yang sesuai dengan hati nurani. Karena hati nurani tidak pernah berbohong atas pilihan itu. Semoga!

    *Oleh Nirwanuddin, Penulis Ketua Umum PEMA FKIP USM Priode 2007-2008 dan Sekretaris Umum BADKO HMI Aceh Periode 2010-2012.

    Source : The Globe Journal

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Deklarasi Damai Jangan Hanya Simbolis

    Banda Aceh, Kompas – Komitmen untuk berpartisipasi dalam pemilu kepala daerah yang damai di Aceh agar dijaga bersama. Deklarasi damai yang diikrarkan para calon gubernur dan wakil gubernur diharapkan tidak hanya menjadi simbol.

    Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto sebelum Deklarasi Damai Pilkada Aceh di halaman Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, Rabu (14/3).

    ”Jangan acara ini hanya simbolis tanpa makna. Perbedaan antarkelompok dan antar-pendukung calon adalah wajar dalam kehidupan demokrasi, tetapi perbedaan jangan mengorbankan nilai kehidupan yang lebih substantif,” tuturnya.

    Kemarin, semua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Aceh menyatakan tekad untuk menyukseskan Pilkada Aceh yang damai dan bersih.

    Kelima pasangan itu berturut-turut sesuai nomor urut adalah Tengku Ahmad Tajuddin-Teuku Suriansyah, Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan, Darni M Daud-Tgk Ahmad Fauzi, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, dan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

    Mereka pun menandatangani prasasti Pilkada Damai Aceh. Prasasti juga ditandatangani saksi seperti Menko Polhukam, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Ketua DPR Aceh Hasbi Abdullah, Ketua KPU Hafiz Anshary, Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo, Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh Abdul Salam Poroh, dan Ketua Panwaslu Aceh Nyak Arief Fadhillah Syah.

    Hadir pula Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, dan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, dan Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim.

    Pilkada Aceh akan diselenggarakan serentak pada 9 April. Pilkada ini meliputi Pilkada Provinsi Aceh bersama pilkada 17 kabupaten/kota lainnya.(ina/han)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kampanye Terbuka Tetap Dilaksanakan

    Banda Aceh, Kompas – Kampanye terbuka akan tetap dilaksanakan dalam masa kampanye pemilihan umum kepala daerah di Aceh yang akan dimulai 22 Maret 2012. Pasalnya, semua pasangan calon meminta bentuk kampanye tersebut dan keberatan dengan masukan kepolisian setempat untuk meniadakan kampanye terbuka dengan pengerahan massa.

    Ketua Kelompok Kerja Kampanye Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Zainal Abidin, Selasa (13/3), mengatakan, kampanye terbuka diputuskan dalam rapat bersama perwakilan Kepolisian Daerah Aceh, Panitia Pengawas Pemilu Aceh, satuan polisi pamong praja, dan utusan kandidat kepala daerah masing-masing.

    Sebelumnya, Kepala Kepolisian Daerah Aceh mengirim surat kepada KIP Aceh agar dalam masa kampanye lebih diutamakan kampanye tertutup. Kampanye dalam bentuk rapat terbuka harus dihindari mengingat kondisi di Aceh saat ini rawan terjadi gesekan menurut laporan intelijen.

    ”Kampanye terbuka tak bisa ditiadakan. Mereka ingin semua kampanye umum,” kata Zainal.

    Untuk menghindari benturan saat kampanye terbuka, KIP Aceh telah menetapkan jadwal kampanye terbuka bagi setiap kepala daerah, khususnya pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Setiap pasangan calon berhak mendapat jatah kampanye terbuka sebanyak 55 kali dalam kurun waktu dua minggu, mulai 22 Maret 2012.

    Mengenai kondisi keamanan Aceh yang rawan, Zainal mengatakan, polisi mempunyai kewenangan membatalkan kampanye apabila situasi keamanan tak mendukung.

    Penjabat Gubernur Aceh Tarmizi A Karim mengatakan, untuk terciptanya pemilu kepala daerah (pilkada) damai diperlukan perjuangan dan kerelaan semua pihak guna mendorong hal tersebut dengan cara-cara politik yang santun.

    Tahapan kampanye pilkada di Aceh dimulai Rabu ini. Masa awal kampanye dimulai dengan deklarasi pilkada damai di Aceh. Kendati demikian, masalah keuangan dan keamanan masih membayangi pelaksanaan pilkada.

    Hal ini terungkap dalam kunjungan kerja Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi ke beberapa posko pilkada damai, pertemuan jajaran musyawarah pimpinan daerah (muspida) dan penegak hukum, serta pertemuan di kantor KIP Aceh, kemarin.

    Dalam pertemuan muspida dan jajaran penegak hukum di Kantor Gubernur Aceh, Bupati Pidie Jaya Gade Salam menyampaikan kekhawatiran terjadi konflik di wilayahnya. Dia meminta ada penambahan personel penegak hukum. Saat ini, kata Gade, polisi yang bertugas di kabupatennya 200 orang dan tentara 125 orang. (INA/HAN)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Ini Alasan Doto Zaini Bersedia Jadi Calon Gubernur

    BANDA ACEH- Kandidat Gubernur Aceh dari Partai Aceh Zaini Abdullah mengaku dirinya tidak punya keinginan kuat untuk mencalonkan diri sebagai gubernur Aceh.

    “Orang seumur saya seharusnya setelah perdamaian Aceh sudah bisa beristirahat bersama anak dan cucu saya, baik itu di luar negeri maupun di Aceh,” kata Zaini Abdullah saat bertemu Rektor IAIN Ar-Raniry Banda Aceh dan jajarannya di kampus itu, Selasa, 6 Maret 2012.

    Zaini lantas “buka kartu”. Katanya, ia bersedia mencalonkan diri dan kembali menjadi warga negara Indonesia karena tuntutan perjuangan yaitu perintah dari Malik Mahmud selaku Pemangku Wali Nanggroe.

    “Selain itu juga karena tuntutan dari Partai Aceh, dan saya pun mencalonkan diri sebagai gubernur dalam rangka berjuang untuk Aceh bersama Muzakir Manaf,” kata pria asal Pidie yang lama menetap di Swedia itu.

    Di hadapan para akademisi IAIN, Zaini juga menceritakan kembali tentang sejarah perjuangan orang Aceh dan sejarah dirinya bergabung bersama GAM. Menurutnya, orang Aceh harus terus mengingat sejarahnya.

    “Manusia yang hidup tanpa sejarah adalah manusia-manusia yang telah mati sebelum mati. Dia tidak tahu masa lalu, hingga tidak bisa berjalan ke masa depan,” kata Zaini.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Baliho Kandidat

    Banyak baliho kandidat kepala/wakil kepala daerah yang dipasang diberbagai tempat, tak kecuali sepanjang pinggiran jalan. Bak aksesoris musiman yang menawarkan pemandangan unik pada setiap musim pilkada.

    Banyak yang kreatif memang. Tidak kurang juga yang asal jadi. Kombinasi warna plus tulisan pasti membuat banyak orang mau melirik. Untuk itu, pengendara harus hati-hati. Saking asyik melirik dan membaca bisa rawan kecelakaan, kan hehe.

    Umumnya, baliho-baliho yang menampilkan wajah calon tersebut selalu dirangkai dengan menggunakan rangka kayu. Penggunaan rangka kayu umumnya ada di daerah-daerah. Berbeda jika di kota, baliho umumnya dipasang di tempat yang memang disewakan untuk pemasangan baliho.

    Tidak ada yang salah dengan baliho, atau media kampanye lainnya seperi spanduk dan poster. Ini musim Pilkada, dimana-mana juga begitu adanya. Jadi, sangat  dibenarkan cara-cara seperti ini dalam sebuah kampanye suksesi kepemimpinan.

    Saya kira, bukan hanya aksi pasang baliho, para kandidar juga melakukan ragam aksi lainnya. Kunjungan ke daerah khususnya ke daerah bencana pasti menjadi pilihan. Idealnya sih kunjungan sudah menjadi sesuatu yang dilakukan sejak awal, bahkan sejak sebelum musim Pilkada tiba. Bukankah menjadi pemimpin saat sekarang membutuhkan perencanaan jangka panjang sehingga hasilnya menjadi sesuatu yang lahir dari proses, bukan sesuatu yang instan.

    Kembali masalah baliho. Hitung saja berapa jumlah baliho dari masing-masing kandidat. Ada 4 kandidat gubernur plus satu pasangan kandidat dari Partai Aceh. Ada 111 pasangan kandidat Bupati dan Walikota plus 14 kandidat dari Partai Aceh.

    Katakanlah tidak semua kandidat  memasang baliho, karena biaya agak tinggi atau tim kandidat ingin berhemat. Namun yang pasti hampir semua baliho tersebut selalu saja dirangkai dengan kayu. Tentu ratusan kubic (m³) kayu dihabiskan hanya untuk merangkai baliho calon kepala/wakil kepala daerah, baik gubernur/wakil gubernur dan 17 bupati/wakil, walikota/wakil di seluruh Aceh. Dasyat….

    Saya kembali membuka dokumen Instruksi Gubernur Aceh Nomor 5/INSTR/2007, tanggal 6 Juni 2007 tentang moratorium logging (jeda menebang). Ternyata salah satu implikasinya adalah sulitnya masyarakat untuk memperoleh kayu, terutama kayu legal. Tidak jarang terdengar suara masyarakat “jino ka tat susah ta mita papeun keranda”.

    Ironisnya para kandidat begitu mudahnya mendapatkan kayu, untuk rangka baliho dan poster. Apakah kandidat yang banyak balihonya sudah pasti menang? Tentu belum!

    Semakin dekat waktu pelaksanaan Pilkada 2012 Aceh semakin banyak pula alat peraga dipasang dan tersebar diseluruh tempat, jalan-jalan dan tempat strategis lainnya. Namun coba perhatikan. Ternyata, hasilnya malah jadi semraut dan kotor, menggangu keindahan, menggangu pandangan penguna jalan. Bahkan ada ditempel didinding, pohon-pohon dan digantung disembarang tempat, sehingga secara umum telah menggangu keindahan dan keasrian sebuah kawasan.

    Pengaturan dan penertiban pemasangan alat-alat kampanye merupakan upaya yang harusnya segera dilakukan sehingga trotoar dan jalan hanya cukup dihiasi dengan rimbunan pepohonan dan petunjuk lalu-lintas jalan, tanpa ditambah baliho, poster-poster spanduk dan alat kampanye lainnya, demikian juga halnya dengan taman-taman kota, Ruang Terbuka Hijau. Tidak perlu lagi dihiasi dengan wajah-wajah calon pemimpin, biarkan saja suasananya alamiah..

    Dengan bertambah dekatnya waktu pemilihan, sebaiknya calon bukan menambah baliho, poster, spanduk serta alat peraga lainnya, Karena masyarakat sebagai pemilih akan menitipkan suara dan aspirasinya kepada yang telah mereka kenal. Dan lebih lagi kedekatan dengan masyarakat bukan hanya karena akan naik menjadi kepala/wakil kepala daerah tetapi jauh sebelumnya sudah terjalin hubungan komunikasi dan sudah dikenal baik oleh masyarakat. 

    Dengan tidak menambah penggunaan bahan baku kayu sebagai bahan pendukung sosialisasi dan kampanye kandidat, hal ini dapat bermakna memiliki visi yang jelas dan tegas terhadap kelangsungan sumberdaya alam dan penyelamatan lingkungan, setidaknya si calon telah ikut serta dalam menghambat laju kerusakan lingkungan, yang kian hari ancaman bencana akibat kerusakannya semakin bertambah.

    Dan tentu saja pemilih akan memilih calon pemimpinya yang tidak memiliki sifat destruktif terhadap sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Semoga,                                          
     

    * TEUKU MASRIZAR, Peminat masalah sosial dan lingkungan, tinggal di Aceh Selatan

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Polisi: Kurangi Kampanye Terbuka

    Banda Aceh, Kompas – Kepolisian Daerah Aceh meminta Komisi Independen Pemilihan Aceh mengurangi pelaksanaan kampanye terbuka berupa pengerahan massa. Dengan kondisi Aceh saat ini, kampanye terbuka rawan sekali menimbulkan gesekan atau kerusuhan.

    ”Kepala Polda Aceh sudah mengirimkan surat permintaan kepada KIP mengenai masalah ini. Ini semacam imbauan saja kepada KIP berdasarkan prediksi-prediksi yang banyak berkembang sekarang,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh Komisaris Besar Gustav Leo di Banda Aceh, Selasa (6/3).

    Pilkada di Aceh untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, 17 bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota akan digelar pada 9 April 2012. Masa kampanye dimulai 22 Maret.

    Polda Aceh menilai model kampanye tertutup di ruangan dapat menjadi alternatif pilihan untuk masa kampanye pilkada di Aceh. Pasalnya, kampanye tertutup atau dialogis tak terlalu berisiko menimbulkan gangguan keamanan antar-massa.

    ”Bagaimana kalau kampanye dilaksanakan di Banda Aceh, tetapi massa pengikut berdatangan dari daerah-daerah. Di tengah jalan bagaimana kalau terjadi bentrokan dengan massa kandidat lainnya. Ini harus diantisipasi bersama,” katanya.

    Terlebih, lanjut dia, selama ini ada beberapa kali kegiatan politik di Banda Aceh yang mendatangkan massa berjumlah ribuan dari wilayah lain. Apabila hal itu terjadi saat kampanye, akan sangat berisiko terjadi bentrokan.

    Menurut dia, saat ini ada kelompok tertentu yang sengaja ingin membuat Aceh tak aman. Mereka mengintimidasi, meneror, dan melakukan tindak kekerasan menjelang Pilkada Aceh.

    Menanggapi hal itu, komisioner KIP Aceh, Zainal Abidin, mengatakan, KIP belum dapat memutuskan terkait permintaan Polda Aceh tersebut. Berdasarkan Keputusan KIP Aceh Nomor 18 Tahun 2011, kampanye terbuka salah satu bentuk kampanye yang dapat dilaksanakan.

    ”Di satu sisi, kami tak mungkin melanggar peraturan perundangan yang ada terkait masalah ini. Namun, di sisi lain, kami dapat memahami bahwa kepolisian juga mempunyai kewenangan terkait keamanan Pilkada Aceh,” kata dia.

    Untuk memutuskan hal tersebut, KIP Aceh akan menggelar rapat bersama muspida di Aceh lainnya, termasuk Polda Aceh, Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, dan Gubernur Aceh.

    Secara terpisah, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh Destika Gilang Lestari mengatakan, situasi Aceh menjelang pilkada menunjukkan sesuatu yang kurang baik. Ada serangkaian kasus intimidasi, teror, bahkan kekerasan.

    Kontras Aceh mencatat selama Januari-Februari 2012 terjadi 10 kasus teror dan kekerasan di Aceh. Ironisnya, dari 12 kasus tersebut belum satu pun yang dapat diungkap oleh kepolisian.

    ”Pola kekerasan dan teror ini hampir mirip dengan kasus yang terjadi menjelang Pemilu 2009. Jika tak segera diungkap, maka ketakutan akan terus terjadi di masyarakat menjelang pilkada,” katanya. (han)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • 10 Kasus Intimidasi Belum Terungkap

    BANDA ACEH, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Aceh, Destika Gilang Lestari, mengatakan, situasi Aceh menjelang pilkada saat ini menunjukkan sesuatu yang kurang baik. Ada serangkaian kasus intimidasi, teror, bahkan kekerasan.

    Kontras Aceh mencatat, sepanjang Januari-Februari 2012 terjadi 10 kasus teror dan kekerasan di Aceh. Ironisnya, dari 12 kasus tersebut belum satu pun yang dapat diungkap oleh aparat kepolisian.

    ”Pola kekerasan dan teror ini hampir mirip dengan kasus yang terjadi menjelang Pemilu 2009 lalu. Jika tak segera diungkap, ketakutan akan terus terjadi di masyarakat menjelang pilkada. Selain itu, kasus-kasus kekerasan ini dapat terus berlanjut,” ujar Gilang, Selasa (6/3/2012) di Banda Aceh.

    Kontras Aceh percaya aparat kepolisian dapat mengungkap kasus-kasus kekerasan tersebut. Kepala Polda Aceh sudah menyatakan tak akan menoleransi siapa pun yang melakukan tindak kekerasan ataupun intimidasi menjelang pilkada ini. ”Kami berharap aparat kepolisian membuktikan ini,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh Komisaris Besar Gustav Leo, di Banda Aceh, Selasa (6/3/2012), mengatakan, sebenarnya beberapa orang sudah ditangkap terkait kasus-kasus kekerasan menjelang Pilkada Aceh. Dari pola tindakan yang mereka lakukan, ada kecenderungan kemiripan antara satu kasus dan kasus lainnya.

    ”Tapi kami belum bisa mengungkapkan ini ke publik. Kami masih terus mendalami dan melengkapi alat bukti yang ada,” katanya.

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • KIP Tetapkan Jumlah Pemilih Aceh 3,24 Juta

    Banda Aceh, Kompas – Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan jumlah pemilih di Aceh yang berhak memilih dalam pemilihan umum kepala daerah 9 April 2012 sebanyak 3.244.680 orang. Mereka dapat menggunakan hak pilih di 9.786 tempat pemungutan suara yang tersebar di 23 kabupaten dan kota di Aceh.

    Kepastian jumlah pemilih tersebut merupakan hasil rapat pleno di kantor Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang memfinalkan mengenai daftar pemilih tetap (DPT) Pilkada Aceh 2012, Senin (5/3). Rapat tersebut dihadiri 23 komisioner dari KIP kabupaten dan kota di Aceh, empat anggota Panitia Pengawas Pemilihan Aceh, dan tiga perwakilan tim sukses dari pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, Muhammad Nazar-Nova Iriansyah, dan Darni Daud-Ahmad Fauzi.

    Ketua Kelompok Kerja Pendaftaran KIP Aceh Akmal Abzal mengatakan, dengan jumlah pemilih 3.244.680 orang, berarti ada penambahan 17.094 pemilih dibandingkan dengan jumlah pemilih tetap yang ditetapkan KIP Aceh pada 7 Januari 2012.

    Dari 3.244.680 orang itu terdiri atas 1.600.854 pemilih pria dan 1.643.826 pemilih perempuan. ”Di dalamnya terdapat pemilih pemula 88.494 orang, minus Aceh Tamiang, Banda Aceh, dan Singkil, yang datanya belum masuk,” kata Akmal.

    Jumlah pemilih terbanyak ada di Kabupaten Aceh Utara, yakni sebanyak 377.780 orang. Jumlah pemilih tersedikit ada di Kota Sabang, yakni 23.831 orang. ”Pemilih adalah mereka yang terdaftar dalam DPT. Kami tak menggunakan KTP. Pemilih akan mendapatkan kartu pemilih serta undangan selambatnya pada H-3 pemilihan,” kata Akmal. (HAN)

    Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.