siwah.com

Tag: pemilukada

  • Partai Lokal Baru Lawan PA?

    Jika pembentukan Partai Lokal Baru bukan sekedar “peusak hop” dan gertak politik untuk keperluan merawat konstituen di ajang Pilkada 2012 agar tidak berlarian ke kubu lain, akankah sanggup melawan Partai Aceh (PA)?

    Dari berita berbagai media, terkabarkan bahwa pada Kamis, 16 Februari 2012, Irwandi Yusuf dan Sofyan Dawod bersama sejumlah mantan panglima GAM mengadakan pertemuan di hotel Hermes Palace Banda Aceh dan telah memutuskan untuk membentuk partai lokal baru di Aceh.

    Masih menurut media, disebutkan ada 12 nama mantan panglima GAM yang mendukung Irwandi-Muhyan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur Aceh ke depan juga ikut mendukung ide pembentukan Partai Lokal Baru.

    Meski tidak ada yang luar biasa dari barisan pendukung yang ada namun ada dua hal yang menarik perhatian, yaitu; munculnya nama Saiful Cagee dan Abu Sanusi. Cagee kita ketahui bersama telah almarhum, sedangkan Abu Sanusi telah membantahnya. Lewat Syahrul, Ketua PA Aceh Timur, Abu Sanusi bilang, “saya tak pernah dihubungi. Itu politik. Saya tak tahu menahu hal tersebut.” Apakah ini disengaja atau sebuah keteledoran karena gabuek dan tidak teliti? Wallahualam.

    Kembali ke ide pembentukan partai lokal baru. Menarik untuk mengulas beberapa hal, yakni semangat pembentukan partai untuk melawan atau bersaing dengan PA, klaim awal bahwa partai lokal baru lebih baik dari partai nasional, hasrat untuk menyelamatkan MoU Helsinki karena PA ibarat perahu bocor, dan partai lokal baru yang tidak akan menerima orang-orang PA. Sebuah pernyataan yang kelihatan bagus untuk ilustrasi namun akan segera terkesan dangkal dari sisi logika politik.

    Betapa tidak, secara logika, pernyataan yang disampaikan Sofyan Dawod itu, sebagaimana bisa dibaca di media, secara langsung berpotensi menciptakan rasa permusuhan dengan PA dan juga dengan semua partai nasional. Ketika telah bermusuhan dengan partai, artinya telah bermusuhan dengan pendukungnya dan juga telah menciptakan musuh masa depan bagi mereka sendiri.

    Jika niatnya ingin melawan PA, Sofyan Dawod seharusnya mengajak dan merangkul semua partai lain selain PA, baik partai lokal maupun partai nasional untuk bergabung dan bermitra dengan partainya yang akan dibentuk. Semakin banyak partai yang menjadi mitra, maka akan semakin kuat posisi partainya untuk melawan PA, bukan malah mencari permusuhan dengan partai lainnya. Dalam langkah politik, bukankah kita memerlukan banyak mitra untuk memperebutkan hati konstituen.

    Langkah yang dilakukan oleh Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf itu tentu sangat berbeda dengan langkah politik yang ditempuh oleh PA. PA walaupun telah terbukti sebagai partai lokal terkuat di Aceh, namun masih tetap berusaha mencari dan bermitra dengan partai lokal lainnya dan juga partai nasional.

    Hal itu terlihat pada saat Deklarasi Kandidat Gubernur/Wakil Gubernur bersama 15 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota di Banda Aceh. Partai Amanat Nasional (PAN) dan Forum Lintas Partai Politik Aceh (FLP2A) menyatakan dukungannya terhadap pasangan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf sebagai calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung Partai Aceh.

    Langkah itu, tentu akan memperkuat dukungan untuk PA dan juga mengecilkan perlawanan terhadap PA. Mestinya, penggagas partai lokal baru mau belajar dari PA jika memang berhasrat menjadi yang terbaik. Tak ada salah untuk belajar meski dari pihak yang kini kita benci.

    Kendala Partai Lokal Baru

    Sebagai pembelajaran saja, membentuk partai lokal baru akan memerlukan energi dan finansial yang sangat besar, juga akan menghadapi banyak kendala. Pertama, harus menyediakan kantor perwakilan, kelengkapan serta pengurus di setiap Kabupaten/Kota hingga kecamatan di seluruh Aceh.

    Kedua, jika hasrat membentuk “partai lokal baru” untuk melawan PA, maka akan ada penentangan dari pendukung PA di lapangan, baik pada saat pembentukan kantor, kepengurusan, perekrutan kader dan sosialisasi. Hal ini tentu akan menghabiskan energi yang banyak.

    Ketiga, KPA di lapangan dan masyarakat telah mengetahui bahwa kader “partai lokal baru” tersebut adalah mereka yang telah “dipecat” dari organisasi KPA/PA, dan mungkin di lapangan ada yang mengambil sikap berlawanan dengan mereka. Ini akan menjadi isu yang sangat sensitif dan image negatif bagi mereka. Akibatnya, akan menguras banyak energi untuk menjelaskannya di lapangan.

    Kendala besar lainnya untuk diingatkan pada penggagas partai baru ini adalah mereka belum teruji kekuatannya dalam pemilihan baik legislatif maupun eksekutif. Ini seperti membentuk sebuah club bola baru yang belum pernah melakukan pertandingan, bahkan latihan sajapun belum pernah dilakukan, lalu bagaimana kita bisa mengukur ataupun berani mengklaim bahwa club tersebut akan lebih tangguh dari club yang sudah ada?

    Sebagai orang yang pernah bersama dan sangat dekat dengan Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf, dengan menganalisa beberapa pernyataan mereka di sejumlah media, Saya berpendapat bahwa pembentukan “partai lokal baru” ini lebih terlihat sebagai wadah “peusak ‘hop” melawan pemimpin dan hanya akan menciptakan permusuhan antar anggota KPA dan juga sesama rakyat Aceh, apalagi Sofyan Dawod telah menyatakan bahwa Partai baru ini tidak akan menerima orang-orang PA. Ini jelas telah menebarkan kebencian dan menciptakan permusuhan.

    Sebaiknya seorang petinggi seperti Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf, walau bagaimanapun juga mereka telah berjasa dalam perjuangan GAM dapat berpikir dengan bijak, tidak mengeluarkan pernyataan yang dapat menciptakan instabilitas politik dan keamanan di Aceh.

    Seharusnya pembentukan “partai lokal baru” sebagai wadah mempersatukan rakyat Aceh, bukan malah menebarkan kebencian dan menciptakan permusuhan sesama rakyat Aceh, sehingga akan dapat mencerai-beraikan rakyat Aceh.

    Kita boleh berbeda misi tetapi visi semua harus sama yaitu untuk membangun Aceh yang lebih baik, memakmurkan, mensejahterakan dan meningkatkan harga diri serta martabat seluruh rakyat Aceh di muka bumi ini.

    Seharusnya jika Sofyan Dawod dan Irwandi Yusuf “gentlement” dapat kembali dengan PA. Bukankah lebih mudah memperbaiki perahu yang bocor daripada membuat perahu baru? Karena perahu itu telah pernah berlayar sekali dan sukses mengarungi ombak besar di lautan dan juga telah teruji kekuatannya serta tercatat dalam sejarah Aceh menjadi perahu yang terkuat diantara perahu-perahu lainnya. Jangan mudah dikendalikan oleh mereka yang hanya meminjam sekaligus mencoba mengecilkan politik PA.

    Untuk diingatkan kembali, bahwa Pemilu legislatif 2009 PA berhasil memperoleh sebanyak 1,007,173 suara atau 46,91 persen dari total 2.266.713 orang Aceh yang menggunakan hak pilihnya. Dari 69 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), sebanyak 33 kursi dikuasai oleh PA dan 36 kursi terdistrubusi ke 11 partai lainnya. Ini merupakan bukti nyata bahwa PA merupakan partai lokal yang terkuat di Aceh.

    Dalam Pilkada 2012 ini PA secara resmi mengusung kadernya sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur bersama 15 pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota di seluruh Aceh.

    Sudah cukup Aceh terlibat konflik selama 30 tahun, biarkan rakyat Aceh saat ini menghirup udara segar dalam perdamaian yang telah dicapai dengan sangat mahal ini, tanpa ada rasa permusuhan, tanpa ada rasa ketakutan, tanpa merasa dicurigai dan juga tanpa merasa dimusuhi.

    Sungguh, membangun Aceh tidak mesti melalui partai, semua orang Aceh mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Mari kita satukan kelebihan kita untuk membangun Aceh ini yang lebih baik dan kekurangannya mari sama-sama kita perbaiki.

    Syardani M.Syarief (Teungku Jamaica) adalah mantan jurubicara militer GAM Wilayah Samudra Pase/mahasiswa Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Syiah Kuala

    Source : Atjehpost.com

  • Abu Razak: Kami Didukung 80 Persen Masyarakat Aceh

    BANDA ACEH – Ketua Tim Pemenangan Pusat Kandidat Gubernur dari Partai Aceh, Zaini Abdullah-Muzakir Manaf, Kamaruddin Abubakar, mengatakan dukungan dari masyarakat terus mengalir. “Mulai dari  23 kabupaten dan kota, hingga kecamatan dan desa-desa untuk memenangkan pasangan Zaini-Muzakir,” katanya.

    Pernyataan ini disampaikan Kamarudin Abubakar, yang akrab disapa Abu Razak,  Ketua Tim Pemenangan Pusat Zaini-Muzakir, kepada The Atjeh Post, Rabu 22 Februari 2012. Abu Razak mengaku telah mendapat dukungan 80 persen dari masyarakat Aceh.

    “Ini bukan klaim, tapi setelah deklarasi kemari berjalan dengan aman maka dukungan terus mengalir ke Partai Aceh,” ujarnya. Dukungan itu, kata Abu Razak, datang dari berbagai organisasi masyarakat dan organisasi pendukung yang dibentuk masyarakat untuk memberikan dukungan ke Partai Aceh.

    Abu Razak mengaku, selain PAN, FLP2A, dan Persatuan Peguyuban Masyarakat Jawa di Aceh, sejumlah masyarakat Jawa Transmigrasi di Aceh juga telah komit untuk mendukung Partai Aceh.

    “Selain itu ada juga beberapa calon bupati dari partai nasional mengarahkan para pendukungnya (konstituen) untuk memilih Gubernur Zaini-Muzakir,” ujarnya.

    Ketika ditanyakan soal strategi, Abu Razak menjelaskan, strateginya adalah bagaimana mengambil hati seluruh masyarakat Aceh. “Seharusnya 100 persen tapi kami hanya mengatakannya 80 persen,” ujarnya.

    Sementara itu soal pandangannya terhadap kandidat gubernur lain, Abu Razak menyatakan tidak mempermasalahkan adanya kandidat gubernur lain. “Yang penting demokrasi berjalan baik dan tidak ada intimidasi,” ujarnya.[]

    Source : Atjehpost.com

  • Amanat Hasan Tiro Hana Peunawa Bak Musoh

    Pemecatan yang dilakukan terhadap beberapa Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) wilayah oleh pimpinan KPA adalah imbas penolakan KPA Wilayah terhadap pencalonan pimpinan GAM sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur dalam pilkada Aceh 2012.

    Dalam rapat khusus pimpinan KPA bersama pimpinan GAM dengan agenda pembahasan cagub yang akan diusung oleh PA di Mess Mentroe pada Februari 2011, pimpinan GAM Malik Mahmud langsung menunjuk calon gubernur dan wakil gubernur yaitu dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf tanpa memberi ruang kepada KPA Wilayah untuk berdiskusi terhadap agenda yang akan dibahas.

    Saat itu, KPA wilayah bersikeras memberi masukan dan mempertanyakan kenapa kedua pimpinan GAM diputuskan menjadi calon gubernur yang merupakan  wakil pemerintah Republik Indonesia di Aceh. Diantara wilayah itu adalah, Batee Iliek yang dipimpin oleh Alm. Saiful alias Cagee. Saiful kemudian ditembak.  Selain itu wilayah Aceh Reyeuk yang dihadiri Muharram, Sabang Izil Azhar, Aceh Jaya Syarbaini dan Tapak Tuan yang diwakili oleh Kartiwi Dawood.

    Tujuan mantan pimpinan KPA Wilayah itu untuk mengingatkan pimpinan GAM Malik Mahmud terhadap keputusan itu, karena kedua pimpinan yang dicalonkan yaitu Dr. Zaini Abdullah yang bertugas sebagai menteri luar negeri GAM dan Muzakkir Manaf sebagai ketua KPA pusat, yang mana mereka berdua sebagai simbol perjuangan GAM dan pimpinan tertinggi dari GAM yang sangat tidak layak dicalonkan sebagai gubernur dan wakil gubernur.

    Dalam pandangan ketua KPA dan GAM di wilayah, yang dimaksud dengan citra perjuangan  yaitu menyelamatkan pimpinan dan misi perjuangan yang belum selesai, bukan pimpinan menjadi calon gub dan wagub. Sebagai bukti, butir-butir MoU Helsinki masih banyak yang belum terakomodir dalam UUPA.

    Pimpinan GAM seharusnya tetap berada dalam posisi setara dengan pemerintah indonesia, bukan malah menjadi wakil dari pemerintah indonesia di Aceh. Hal ini penting agar para pihak tetap dapat berunding untuk memperbaiki implementasi MoU Helsinki yang termasuk dalam kategori dispute (yang belum diamandemen/revisi oleh pemerintah RI kedalam UUPA).

    Ketika masukan daripada wilayah tidak diakomodir oleh pimpinan, kami merasa sangat kecewa, karena disaat perang kami selalu berprinsip, suksesnya diplomasi politik pimpinan GAM di swedia adalah karena adanya GAM dan TNA di hutan. Bertahannya TNA dan GAM di hutan, karena adanya bantuan dari masyarakat. Jika ketiga sistem itu tidak berjalan, mungkin perdamaian tidak akan lahir seperti yang kita rasakan saat ini.
         
    Kami yang bergerilya di hutan sudah terbukti sanggup mempertahankan perjuangan.  Milad yang sudah dilakukan sampai seterusnya merupakan bukti bahwa GAM dan TNA tidak kalah dalam berperang. Kalau kalah dalam berperang, sudah pasti GAM dan TNA tidak dapat melaksanakan milad tersebut.

    Disaat perang, segala kebutuhan logistik seperti tidak adanya senjata, kami membeli sendiri, tidak adanya peluru kami membeli sendiri, tidak adanya beras kami membeli sendiri. Syahidnya militer TNA dan sipil GAM, kami pun menguburkannya sendiri.

    Segalanya menjadi tanggungan kami sendiri tanpa bantuan dari pimpinan GAM. Yang kami kecewakan, kenapa tidak sedikitpun sikap murah hatinya dari pimpinan GAM untuk menghargai segala yang telah kami lakukan. Maksud daripada keinginan kami untuk dihargai adalah mengapa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan politik praktis yaitu untuk mencalonkan gub dan wagub. Keputusan itu diambil tanpa musawarah.

    Yang kami tahu, dalam sumpah (bai’at), tidak pernah tersebut GAM akan membuat partai, mencalonkan diri untuk menjadi anggota legislatif dan eksekutif baik di provinsi maupun kab/kota. Karena tidak ada dalam bai’at tersebutlah kami merasa hal itu harus diputuskan dalam musyawarah bersama yang melibatkan semua wilayah.
         
    Semua pihak GAM dan TNA tau jelas ketika mereka dituntut untuk perduli terhadap penderitaan rakyat saat itu, hingga mereka menjadi gerilyawan, tidak ada satupun tempat pendaftaran diterimanya GAM dan TNA. Sangatlah Aneh ketika perdamaian, lahir kategori pemecatan. Tapi kami tidak merisaukan terhadap bahasa pemecatan atau pengkhianat, karena yang kami lakukan saat perang bukanlah untuk pimpinan tetapi untuk rakyat Aceh.

    Kami tetap berkeyakinan masyarakat membantu kami saat perang karena kami memperjuangkan aspirasi rakyat. Sejauh kami masih memikirkan aspirasi rakyat, kami akan dihargai oleh rakyat. Ketika kami tidak lagi memikirkan rakyat, dengan sendirinya rakyat akan melupakan kami. Dalam artian yang kami takutkan adalah ketika kami dipecat oleh rakyat.

    Kami yang dipecat selalu ingat amanat Yang Mulia Wali Negara Tgk. Sjiek Di Tiro Hasan bin Muhammad, Hana peunawa bak musoh.

    Source : The Globe Journal

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Pilkada Aceh Masih Diselimuti Berbagai Kerawanan

    JAKARTA, KOMPAS.com — Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Aceh  masih diselimuti berbagai ancaman keamanan baik menjelang, saat pencoblosan, maupun pascapilkada. Hal itu terungkap dalam rapat kerja antara Tim Pengawas Otonomi Khusus Aceh-Papua dengan berbagai pihak di Kompleks Gedung DPR, Kamis (16/2/2012).

    Pertemuan itu diikuti Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hafiz Anshary, perwakilan Badan Pengawas Pemilu, dan Pemerintah  Provinsi Aceh.

    Norman menjelaskan, kerawanan paling besar terjadi ketika masa kampanye. Jika kampanye berlangsung terbuka dengan pengerahan massa, kata Norman, maka dapat menimbulkan bentrokan ketika massa melintasi wilayah pendukung calon lain. Hal ini dikarenakan masih banyaknya senjata api yang beredar di masyarakat.

    Kekhawatiran lain, lanjut Norman, ketika saksi para calon tak mau menandatangani berita acara pemungutan suara lantaran adanya pelanggaran ketika pemungutan suara. Jika penyelesaian pelanggaran itu diulur-ulur, Norman memperkirakan akan muncul ancaman tersendiri. Masalah lain, tambah dia, bagaimana kesiapan calon dan para pendukungnya menghadapi kekalahan.

    “Jangan hanya siap untuk menang saja. Bagaimana mempersiapkan pendukungnya untuk siap kalah, itu jauh-jauh hari harus disampaikan,” kata Norman.

    Hafiz Anshary menambahkan, KPU melihat potensi kerawanan pada saat merekap hasil perolehan suara di tingkat desa atau kelurahan. Berdasarkan pengalaman pilkada di daerah lain, bisa terjadi tekanan kepada petugas KPU untuk mengubah hasil rekap. “Apalagi jumlah anggota kita hanya tiga orang,” kata Hafiz.

    Kapolri mengatakan, Polda Aceh kemarin telah mengeluarkan kebijakan untuk memperpanjang program penyerahan senjata api ilegal dari masyarakat. Masyarakat yang menyerahkan senjata api selama enam bulan ke depan tak akan dilakukan penindakan atau hanya pembinaan. Namun, jika masih ada masyarakat yang memiliki senjata api setelah program itu berakhir, pihaknya akan menindaknya sesuai Undang-Undang Darurat.

    Pilkada Aceh akan dilaksanakan pada 9 April 2012 setelah ada keputusan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya, pemungutan suara dijadwalkan 16 Februari 2012 .

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • KPU Tegaskan Pemilu Kada Aceh tetap 9 April 2012

    JAKARTA–MICOM: Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Abdul Hafidz Anshary meyakinkan jika perubahan qanun terkait pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) di Aceh, tidak akan menggeser waktu pelaksanaan pemilu kada.

    Pemungutan suara tetap akan dilakukan pada 9 April mendatang. Hal itu dikemukakan Hafidz dalam rapat dengan Tim Pemantau Otonomi Khusus Aceh-Papua, Kamis (16/2).

    “Ada beberapa hal yang kami tegaskan tidak berubah. Pertama segala tahapan yang sudah dilaksanakan, walau ada qanun baru tidak akan terjadi perubahan karena qanun tidak berlaku surut. Hari pemungutan suara tetap 9 April, tidak akan berubah karena ini merupakan batas terakhir yang diputuskan Mahkamah Konstitusi (MK),” paparnya.

    Ia menambahkan, qanun yang baru kelak tidak mungkin bertentangan dengan undang-undang di atasnya. Kalaupun qanun yang baru tidak dapat dirampungkan, tidak akan mengganggu tahapan pemilu kada.

    “Karena sudah ada rujukan aturan hukum UU nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh dan UU lain yang bersifat nasional. Selain itu juga sudah ada qanun Aceh yang khusus mengatur pemilu kadam,” jelasnya.

    Pejabat Gubernur Aceh Tarmizi Karim yang juga hadir dalam pertemuan tersebut meyakinkan pelaksanaan pemilu kada akan berjalan kondusif.

    “Sudah ada forum komunikasi dari Muspida (musyawarah pimpinan daerah), minggu depan mengundang semua calon,da keinginan bersama agar pemilu kada berjalan sebaiaiknya,” kata Tarmizi. (Wta/OL-04)

    Source : Media Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Vitamin Politik Partai Aceh

    RASA lega dan puas para kader Partai Aceh (PA) seketika muncul pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang memerintahkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) membuka kembali pendaftaran calon dan pemungutan suara pilkada diundur paling lambat hingga 9 April 2012.

    Tak seperti sebelumnya, kali ini PA mendukung penuh putusan MK tersebut. Alhasil, stabilitas politik pun terwujud, walaupun nantinya bukan tidak mungkin muncul gesekan-gesekan baru lagi. Politik selalu diselimuti passion.

    Gairah politik PA tampak dengan mendaftarnya semua kandidat yang diusung di seluruh kabupaten/kota di Aceh, termasuk untuk kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur. Walaupun sebelumnya PA mempermasalahkan adanya calon independen karena dianggap tidak sesuai dengan amanah MoU Helsinki, namun kini PA justru tidak lagi getol menentangnya. Pendaftaran dibuka kembali, pilkada ditunda, itu sudah cukup memuaskan.

    Stabilitas politik
    PA mempunyai peranan kunci atau pengaruh yang cukup besar terhadap stabilitas politik di Aceh. Sekalipun hanya partai lokal, tetapi dengan bargaining power dan basis dukungan yang cukup besar –walaupun banyak pihak menganggap sudah agak merosot– terbukti bahwa manuver-manuver politik PA dapat memengaruhi situasi secara keseluruhan.

    Jadi, sebagai salah satu kekuatan politik yang cukup diperhitungkan, maka bukan sesuatu yang mengherankan apabila dibukanya pendaftaran kedua demi mengakomodir kontestan-kontestan dari PA, yang sebelumnya enggan mendaftar dipilih oleh para regulator untuk menstabilkan situasi.

    Jika memang di kemudian hari tidak ada yang “gatal tangan” untuk mengeruhkan suasana, maka besar kemungkinan pilkada akan berlangsung –terutama pada masa kampanye– dengan persaingan ketat tapi berhawa harmonis. Artinya, Pilkada sebagai ajang perebutan kekuasaan memang kerap diiringi dengan persaingan sengit namun yang paling penting adalah persaingan tersebut dijalankan secara sehat.

    Dibukanya kembali pendaftaran akhirnya berujung pada ditundanya jadwal pemungutan suara untuk kesekian kalinya. PA pun mengapresiasi putusan ini dan menyatakan siap mendukung agar pelaksanaannya berjalan baik dan demokratis. Kendati demikian, rasa puas ini seharusnya dibuang dulu jauh-jauh oleh para kader PA.

    Sikap malu-malu tapi mau yang ditampilkan membuat publik beranggapan PA kurang berkonsistensi terhadap keputusan politiknya. Ketika awalnya keputusan untuk tidak mendaftar dalam pilkada karena dinilai cacat hukum dan demi menjaga “marwah Aceh” dipilih menjadi sikap politik, sikap “berani” tersebut memang harus diberi dua jempol.

    Tapi kini PA telah melunak. Dalam politik, sikap idealis memang harus dikirkan ulang. Jika PA memang idealis, tentu tidak ada berkas pendaftaran dari kandidat yang diusung masuk ke KIP. Padahal calon independen masih tetap disertakan, malah bertambah lagi sejak dibukanya pendaftaran kedua. Kalkulasi untung-rugi tampaknya telah mengubah sikap PA. Rasionalitas lebih dikedepankan ketimbang sentiment-sentimen politik.

    Kehilangan simpati publik
    Sebenarnya, keputusan PA untuk “menjilat ludah sendiri” tak serta-merta harus dipandang sinis. Memang imbas buruknya terhadap image PA sangat jelas atas ketidakkonsistenan mereka pada sikap yang pernah diperlihatkan sebelumnya. Ini bisa saja akan melemahnya dukungan terhadap satu-satunya partai politik lokal yang masih survive dalam arena politik ini. Kehilangan simpati publik memang hal yang sangat menyakitkan.

    Namun, mendaftarnya PA dalam Pilkada telah menurunkan suhu panas atmosfer politik Aceh. Ketika PA tak lagi mempersoalkan adanya kontestan dari jalur independen, fakta bahwa situasi berubah stabil seketika. Masing-masing pihak, baik kontestan dari parpol maupun jalur indepenpen, akan lebih fokus pada persoalan bagaimana meraup dukungan sebanyak-banyaknya menjelang kampanye dan pemungutan suara, untuk memenangkan persaingan.

    Persoalan berat yang harus segera diperbaiki adalah meningkatkan kembali rasa percaya masyarakat yang mulai tergerus akibat minimnya prestasi politik PA selama ini. Berbagai janji yang pernah diumbar pada Pemilu 2009 lalu memang lebih banyak menjadi asap atau hanya sekedar –memakai istilah Badrawi– polipstik atau lips service.

    Jargon-jargon atau janji-janji politik ketika kampanye dulu, di kemudian hari akhirnya menjadi senjata makan tuan atau boomerang karena tak mampu direalisasi. Maka tak heran, saat ini, di kampung-kampung pedalaman sekalipun, ada orang-orang yang merasa kecewa dan memberikan komentar sinis terhadap PA.

    Kemudian, sekarang ditambah lagi dengan sikap plin-plan PA terkait pilkada. Semua faktor yang membuat publik berpandangan sinis harus segera diperbaiki dengan cara-cara cerdas dan persuasif kalau memang ingin tak hanya sekadar menyukseskan jalannya pilkada, melainkan juga sukses keluar sebagai sang juara.

    Sekalipun PA tidak plin-plan dalam Pilkada alias tetap kokoh pada pendiriannya untuk tidak mendaftar, itu juga akan menimbulkan efek buruk lainnya, yang bukan tidak mungkin akan semakin merugikan PA di Pemilu 2014 nanti. Dengan tidak ikutnya PA dalam Pilkada, bisa saja para kontestan lainnya akan bermanuver untuk merebut hati atau dukungan para konstituen PA.

    Peluang dekatkan diri
    Dengan berbagai pertimbangan, keputusan untuk mendaftar, sekali pun dicap telah menjilat ludah sendiri, setidaknya telah menghindari PA dari imbas buruk yang berjangka panjang. Dalam situasi politik yang tentram seperti saat ini, peluang bagi PA untuk mulai mendekatkan diri lagi pada masyarakat dan tidak hanya sibuk mengurusi persiapan menjelang pilkada.

    Penyusunan program kerja dan visi-misi para kontestan yang diusung tidak lagi relevan dengan hanya mendengar curhat satu atau dua orang saja, melainkan turun langsung ke arena dan melihat dengan mata kepala sendiri, mendengar langsung dengan telinga sendiri, atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat luas, terutama di daerah pedalaman.

    Berbagai kritikan pedas dari semua pihak, termasuk dari tulisan ini, harus dijadikan suatu penghasil energi baru bagi PA untuk berbenah dari segala keburukan dan kegagalan. Para kader PA boleh saja membela diri kalau mereka tidak gagal, namun yang paling berhak menilai baik-buruk serta sukses-gagal kinerja PA adalah masyarakat. Karena itu, kritikan ini harus dijadikan vitamin oleh PA, bukan sesuatu yang harus dianggap meulanggeh.

    * Oleh Bisma Yadhi Putra, Penulis adalah Aktivis Solidaritas Mahasiswa untuk Rakyat/Mahasiswa Prodi Ilmu Politik Universitas Malikussaleh (Unimal) Lhokseumawe.

    Source : Serambi Indonesia

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Koordinator Regional Timses Irwandi Bilang Weuh Hate Lon

    PEUREULAK- Asnawi Abdul Rahman,37 tahun, Koordinator Regional Tim Sukses Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan wilayah Aceh Tamiang hingga Bireuen, yang rumahnya diberondong oleh sekelompok orang pada Minggu malam, 5 Februari 2012, menyatakan amat sedih dengan kejadian tersebut. “Bek sampe sasaran keu keluarga, weuh hate teuh lagee nyoe,” kata Asnawi saat dihubungi The Atjeh Post, petang tadi, Senin.

    Asnawi mengaku sudah pulang ke rumahnya di Dusun Aman, Desa Beusa Meurano, Peureulak Kota, Aceh Timur, pagi tadi. Saat terjadi penyerangan terhadap rumahnya, ia mengaku berada di Sigli. Sedangkan istri dan tiga anaknya yang masih kecil ada di rumah mertuanya, sekira 6 hingga 10 dari rumah mereka. “Kebetulan di rumah kami tidak ada orang (saat kejadian),” katanya.

    Informasi diperoleh Asnawi dari keluarga dan warga setempat, para pelaku penembakan berdiri di pintu pagar melepaskan tembakan ke arah rumah dan mengenai ruangan musalla yang ada dalam rumah itu. “Rumah saya (konstruksi bangunannya) seperti meunasah,” kata Asnawi yang juga mantan juru bicara Komite Peralihan Aceh atau KPA  Wilayah Peureulak sekaligus sekretaris KPA setempat.

    Menurut dia, rekan yang satu tim dengannya atau Tim Sukses Irwandi sudah membuat laporan pengaduan ke polisi terkait peristiwa tersebut. “Sudah dilaporkan oleh tim saya maka sama juga seperti saya yang laporkan. Tadi, polisi juga sempat turun lagi ke lokasi, tapi saya sudah duluan berangkat ke Banda Aceh untuk suatu keperluan,” katanya.

    Ditanya apakah sebelumnya ia pernah menerima teror dari pihak tertentu, Asnawi menyebutkan, “selama ini saya tidak pernah menerima teror dari siapapun, tiba-tiba kejadian seperti itu. Teunte weuh hatee teuh, peu lom nye ta ingat keu keluarga, aneuk lon yang siploh thon dan peut thon sampe meutot-tot bak dieh watee dideungo su budee”.

    “Bek sampe sasaran keu keluarga, weuh teuh lagee nyoe. Nyee na nyang hana galak keu lon peugak, bek sampe sasaran keu keluarga. Awai tanyoe saban-saban lam uteun meuthon-thon lam kesedihan, jinoe masa damee bek sampe lagee nyoe. Soe cit peulaku laen nye kon sabe-sabe Aceh teuh,” kata Asnawi lagi.

    Asnawi menilai mustahil kejadian penyerangan rumahnya itu tidak berkaitan dengan persoalan Pilkada. Sebab dirinya saat ini bagian dari proses Pilkada atau tim sukses calon Gubernur dan Wakil Gubernur Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan.

    “Mestinya, kita harus fair soal Pilkada, anda pilih siapa terserah, itu hak politik dan hak konstitusional masing-masing. Yang penting saling menghormati dan menyayangi, nyang hana pah ta peupah, taduk beujroh. Bek sampe gob nyang pok-pok jaroe, ibarat lumo grob paya kuda cot ikue,” kata Asnawi yang di masa konflik sebagai juru penerangan GAM Wilayah Peureulak.

    Asnawi berharap penyerangan rumahnya adalah kejadian kekerasan terkahir di Aceh di masa damai ini. Dia mengajak semua pihak tetap menciptakan suasana damai dan sama-sama membangun Aceh secara bermartabat. “Soal Pilkada terserah kepada rakyat siapa yang dipilih, saya tidak pernah menjelak-jelekkan di ‘A’ dan si ‘B’,” katanya.

    Diberitakan sebelumnya, rumah milik Asnawi Abdul Rahman di Dusun Aman, Desa Beusa Meurano, Peureulak, Aceh Timur diberondong orang tak dikenal, Minggu, 5 Februari 2012, sekitar pukul 20.30. Polisi menemukan sebutir peluru AK dan tiga proyektil AK di lokasi kejadian. “Suara tembakan diperkirakan sebanyak 20 kali, pelaku datang empat orang dengan dua sepeda motor jenis 125 dan jenis MX dan memakai penutup wajah. Pada saat kejadian rumah dalam keadaan kosong,” kata Kapolres Aceh Timur AKBP Ridwan Usman melalui Kapolsek Peureulak Iptu Syamsuar, malam tadi.[]

    Source : Atjehpost.com

     

  • Gencar Intimidasi Terhadap Masyarakat di Berbagai Gampong

    Banda Aceh – Gubernur Aceh Irwandi Yusuf mengimbau kepada seluruh masyarakat Aceh untuk melaporkan kepada aparat keamanan jika terjadi intimidasi. Pasalnya tingkat intimidasi di berbagai gampong sangat tinggi.

    “Di kampung-kampung sudah mulai ada intimidasi dari rumah ke rumah, mengabarkan kalau pihaknya tidak menang maka Aceh ini akan kacau dan perang, bulshit-bulshit itu tidak perlu didengar lagi,” ujar Irwandi Yusuf di Banda Aceh, Senin (6/2).

    Irwandi mengingatkan kepada masyarakat, kalau mendapatkan sms (pesan singkat) yang bernada ancaman,  diminta untuk segera melaporkan kepada polisi. Menurut Irwandi sudah saatnya masyarakat Aceh melawan kezaliman. Dulu masyarakat Aceh melawan kezaliman dari luar. Sekarang masyarakat Aceh melawan itu dari dalam katanya.

    Sementara ditanya siapa yang melakukan intimidasi tersebut, Irwandi tidak menyebutkan siapa kelompok tersebut.

    Irwandi juga menegaskan, Kepolisian Daerah (Polda) Aceh  harus bisa menjamin keamanan di Aceh menjelang  Pemilukada. Ia minta Pemilukada Aceh kedepan harus bersih dari pelbagai tekanan terhadap masyarakat, jangan ada intimidasi, provokasi, serta faktor kejahatan lainnya di Aceh. “Kapolda harus bisa menjamin ini,” tegas mantan kombatan itu.

    “Polisi juga harus segera mengungkap kasus selama ini. Ini hutang besar, hutang nyawa, jangan karena dengan beberapa hal tidak terungkap,”harap Irwandi.

  • Rumah Tim Sukses Calon Ditembaki

    Banda Aceh, Kompas – Rumah milik Asnawi Abdul Rahman (37), koordinator tim sukses calon gubernur Aceh petahana Irwandi Yusuf, di Desa Beusa Meurano, Peureulak, Aceh Timur, Minggu (5/2) sekitar pukul 20.30, ditembaki dengan senjata api oleh orang tak dikenal. Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu karena rumah dalam keadaan kosong.

    Polisi menduga penembakan itu sebagai teror politik terkait pemilihan umum kepala daerah di Aceh yang akan digelar pada 9 April 2012. Hingga Senin sore, aparat masih belum dapat mengidentifikasi pelaku penembakan karena kesulitan mendapatkan keterangan saksi.

    ”Semua tidak mau jadi saksi. Mereka khawatir akan terlibat masalah. Ini kesulitan kami,” ujar Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Aceh Ajun Komisaris Besar Gustav Leo, Senin.

    Ini merupakan kasus penembakan pertama di Aceh pada Februari 2012. Namun, ini menjadi kasus penembakan ketujuh dalam sebulan terakhir di Aceh. Belum satu pun rangkaian penembakan itu terungkap.

    Dari keterangan sejumlah warga di dekat lokasi kejadian, sekitar 20 kali tembakan terdengar ke arah rumah Asnawi. Namun, polisi baru menemukan sebutir peluru senjata jenis AK dan tiga proyektil peluru jenis AK di lokasi kejadian.

    Menurut Gustav, pelaku diduga menggunakan dua sepeda motor, yakni Honda Supra X 125 dan Yamaha Jupiter MX. Pelaku menembaki rumah Asnawi dari depan. Saat kejadian, Asnawi sedang menghadiri acara di Sigli.

    Asnawi adalah mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan mantan Juru Bicara Komite Peralihan Aceh, organisasi yang mewadahi mantan kombatan GAM Peureulak. Saat ini, dia aktif sebagai koordinator tim sukses calon kepala daerah Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan.

    Menanggapi kejadian itu, Irwandi meminta kepolisian serius mengusut pelaku. Dia berharap kasus itu merupakan penembakan terakhir di Aceh. Dia menduga, pelaku penembakan di Peureulak adalah kelompok yang sama dengan penembakan di Aceh beberapa waktu lalu. ”Janganlah menjalankan demokrasi dengan tindak kekerasan. Keduanya tidak akan ketemu,” ujarnya.

    Di Jakarta, Senin, Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution menjelaskan, selain di Aceh, penembakan terhadap warga juga terjadi di Papua. Di Papua, sekelompok orang tak dikenal menyerang warga Dusun Wandidok, Kecamatan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Dua warga, Jano Alom dan Nemek Awawe, tewas.

    Jano dilaporkan tewas tertembak di bagian dada tembus punggung. Nemek tewas dengan luka-luka di sekujur tubuh. Pelakunya masih diusut. (han/fer)

    Source : Kompas.com

  • PDI Perjuangan Dukung Calon Gubernur Partai Aceh

    Banda Aceh, (Analisa). Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aceh memutuskan untuk memberikan dukungan bagi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf yang diusung Partai Aceh (PA) dalam pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) 9 April 2012 mendatang.
    Dukungan tersebut diberikan karena pasangan perjuangan dan perdamaian ini dinilai para kader partai berlambang kepala banteng gemuk moncong putih itu, selama ini konsisten dalam memperjuangkan implementasi UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UU-PA) untuk memberikan kesejahteraan dan perdamaian bagi rakyat Aceh.

    Pernyataan dukungan secara resmi tersebut, diputuskan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) III PDI-P Aceh yang dihadiri 21 dari 23 Ketua DPC se-Aceh dan pengurus DPD, Sabtu dan Minggu (4-5/2) di Banda Aceh.

    Surat pernyataan dukungan telah diserahkan Ketua DPD PDI-P Aceh, Karimun Usman kepada Ketua Tim Kampanye Pemenangan Cagub Partai Aceh, Atqia Abubakar didampingi Sekretaris Hamdan Budiman di Kantor Sekretariat DPD di Jalan Mr Muhammad Hasan, Batoh, Banda Aceh.

    “Kami menilai Partai Aceh paling konsisten memperjuangkan UU-PA, makanya kami mendukung penuh untuk memenangkan pasangan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf dalam Pilkada mendatang,” ujar Ketua DPD PDI-P Aceh, Karimun Usman kepada wartawan di Banda Aceh, Sabtu (4/2).

    Zaini Abdullah merupakan mantan Menteri Luar Negeri Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang cukup lama mengasingkan diri di Swedia dan juga tokoh yang terlibat dalam perundingan damai hingga penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) damai RI-GAM di Helsinki, Finlandia 15 Agustus 2005.

    Sedangkan Muzakkir Manaf merupakan mantan Panglima Angkatan Bersenjata GAM yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh (DPA) Partai Aceh dan Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA).

    Cukup Signifikan

    Karimun Usman menambahkan, dirinya melihat apa yang telah diperjuangkan selama ini oleh Partai Aceh dalam upaya mempertahankan dan menjalankan UU-PA cukup signifikan. PDIP Aceh, ingin membuktikan kalau selama ini beredar isu di level daerah bahwa partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak sependapat dengan MoU Helsinki dan UU-PA, justru salah.

    Sebenarnya PDI-P lah yang menjadi pioner dalam mendukung terwujudnya UU-PA yang harus dipertahankan sampai kapan pun. “Kami tetap terdepan untuk memperjuangkan UU-PA agar berjalan diatas rel on the track untuk membangun Aceh lebih baik lagi ke depan,” tegasnya.

    Dalam kaitan ini, diminta agar para Ketua DPC se-Aceh turut aktif berupaya memenangkan pasangan Zaini-Muzakkir, dengan segera menyelesaikan konsolidasi partai di daerah, sebab pemilih terbanyak ada di desa dan kecamatan.

    Sementara Ketua Tim Kampanye Calon Gubernur/Wakil Gubernur Partai Aceh, Atqia Abubakar menyatakan rasa simpati yang mendalam terhadap dukungan yang diberikan PDI Perjuangan Aceh, sehingga optimistis pasangan Zaini-Muzakir dapat meraih suara terbanyak pada Pilkada mendatang.

    “Saat ini, selain PDI-P, cukup banyak partai-partai nasional dan lokal yang mendukung pasangan Zaini-Muzakkir, juga dari berbagai kalangan tokoh masyarakat, intelektual, pemuda dan lainnya,” jelas Atqia. (mhd)

    Source : Harian Analisa

    Posted with WordPress for BlackBerry.