siwah.com

Tag: voter

  • Dalam Zikir Akbar, Darwati Memohon Maaf

    BANDA ACEH – Dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW,  ribuan kaum hawa menggelar kegiatan bernama Zikir Akbar di Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Minggu 5 Februari 2012.

    Kegiatan yang dilaksanakan Tim Penggerak PKK Aceh ini berlansung sejak pukul 08.30 WIB. Terlihat sejumlah kaum hawa dari berbagai kalangan, baik muda maupun dewaasa menghadiri kegiatan Zikir Akbar itu yang berdatangan dari berbagai pelosok di Kota Banda Aceh.

    Selain zikir dan shalawat, dalam kegiatan itu juga ada tausiah yang disampaikan oleh Direktur Psikolog Yayasan Kita dan Buah hati Jakarta, Hj Ely Risman.

    Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dawarti A. Gani, dalam sambutannya pada pembukaan acara itu mengatakan, dari kegiatan maulid nabi dan kegiatan zikir akbar diharapkan nantinya mendapat pencerahan dari teladan nabi, dalam melewati ujian hidup dalam bentuk rahmad , maupun ujian dan tantangan.

    Selain itu, Darwati mengaharapkan, melalui kegiatan zikir dalam rangka maulid itu dapat menyejukkan susasana politik yang agak memanas dalam beberapa waktu ini. “Dengan harapan Aceh akan selalu damai, aman, dan melahirkan pemimpin untuk Aceh ke depan,” kata isteri Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, ini. 

    Selain itu juga, dalam sambutannya Darwati mengucapkan terima kasih atas seluruh dukungan masayrakat Aceh yang diberikannya kepadanya dan Irwandi yusuf. Darwati juga memohon maaf atas kesalahan maupun kekurangan selama Irwandi memimpin dan dirinya yang mendampingi Irwandi selama 5 Tahun.[]

    Source : Atjehpost.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Kampanye Dimulai Januari 2013

    Jakarta, Kompas – Partai politik peserta Pemilu 2014 kemungkinan bisa memulai kampanye pada Januari 2013 atau 16 bulan sebelum pemungutan suara. Panitia Kerja DPR yang membahas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD menyepakati masa kampanye dimulai begitu partai politik dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu.

    Unsur pimpinan Panitia Kerja (Panja) RUU Pemilu DPR, Arif Wibowo, Selasa (31/1), di Jakarta, mengatakan, Panja menyepakati pendaftaran parpol dimulai 20 bulan sebelum pemungutan suara. Jika diasumsikan pemungutan suara Pemilu 2014 digelar pada April, pendaftaran parpol peserta pemilu dibuka pada Agustus 2012.

    Politikus PDI-P itu mengatakan, proses verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) diusulkan dilakukan selama 3-4 bulan setelah pendaftaran.

    Masa awal kampanye, kata Arif, tidak diisi dengan pengerahan massa, seperti rapat akbar dengan arak-arakan. ”Kampanye diisi dalam bentuk diskusi, tatap muka yang terbatas,” ujarnya.

    Unsur pimpinan Panja RUU Pemilu lainnya, Taufik Hidayat, mengatakan, pengaturan masa kampanye sejak penetapan peserta pemilu disepakati karena Panja ingin memberikan waktu yang cukup bagi parpol untuk sosialisasi parpol ataupun sosialisasi calon anggota legislatif (caleg). ”Modelnya kampanye dialogis dan temu kader,” ujarnya.

    Dengan demikian, diharapkan masyarakat bisa lebih mengenal sosok serta visi dan misi tiap-tiap caleg sehingga rakyat bisa menetapkan pilihan dengan tepat.

    Untuk mengantisipasi pelanggaran, Panja tengah menyusun mengenai sanksi dalam RUU Pemilu. Panja juga akan mengatur peningkatan pengawasan begitu masa kampanye dimulai.

    Terkait pengaturan kampanye dalam bentuk rapat umum atau pengerahan massa lainnya, menurut Taufik, hal itu belum disepakati.

    Hingga kemarin, Panja RUU Pemilu masih membahas seluruh kluster pembahasan. Masih ada sejumlah materi yang belum disepakati, antara lain aturan mengenai kuota caleg perempuan per daerah pemilihan serta usulan agar caleg perempuan mendapatkan prioritas yang setara dengan caleg laki-laki dalam penempatan nomor urut.

    Hal lain yang juga belum disepakati adalah mekanisme perekrutan caleg di internal parpol serta penyelenggaraan pemilu serentak. Menurut Taufik, materi- materi itu akan dibahas dalam rapat Panja RUU Pemilu dengan perwakilan pemerintah, Rabu ini.

    Dari Surabaya, ada imbauan agar pemutakhiran data daftar pemilih tetap untuk Pemilu 2014 lebih baik daripada pemilu sebelumnya. Hal itu mengemuka dalam diskusi yang digelar KPU pusat serta dihadiri perwakilan KPU daerah dan pemerintah kabupaten/kota di Jawa Timur.(nta/ara)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Malik Mahmud Bicara Strategi Pemenangan Zaini-Muzakir

    BANDA ACEH- Dari pagi hingga malam hari ini, sejumlah petinggi Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh (KPA) seluruh Aceh berkumpul di Banda Aceh membahas strategi merebut hati rakyat dalam pilkada mendatang. Bagaimana strateginya?

    Pemangku Wali Nanggroe Malik Mahmud kepada The Atjeh Post mengungkapkan, Partai Aceh bersama Komite Peralihan Aceh (KPA), menyusun petinggi-petinggi panglima sagoe di Kecamatan di 23 Kabupaten/Kota dan Gampong, untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat dan mantan para kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

    “Sagoe-sagoe di kecamatan dan gampong di Aceh diturunkan ke tengah-tengah masyarakat untuk memberikan pencerahan, apa yang sudah dilakukan selama ini terhadap proses penandatanganan MoU Helsinki,” kata Malek Mahmud, Minggu, 29 Januari 2012.

    Selain itu, kata Malek, pihaknya juga menyatakan siap memperjuangkan bagi hasil bumi, darat dan laut dengan pemerintah Jakarta antara 70 persen untuk Aceh dan 30 persen untuk Pusat. “Karena itu, kehadiran Zikir (Zani-Muzakir) di Pilkada Aceh, akan membawa mamfaat besar bagi daerah Aceh, ungkapnya.

    Kedua, sebut Malik, kepala sagoe-sagoe di kecamatan dan gampong, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perjuangan KPA dalam merebut perhatian pemerintah pusat untuk provinsi Aceh. “Di samping  itu, kita juga telah melakukan koalisi sekitar 18 Partai Nasional (Parnas) dan satu Partai Lokal (Parlok), dan didukung sejumlah LSM di Aceh,” katanya.

    Informasi yang diperoleh The Atjeh Post, dalam pertemuan tertutup itu Ketua KPA/PA  Bireuen Darwis Jeunieb sempat mengadu kepada Malik Mahmud. Darwis bilang, ia sering mendapat laporan dari masyarakat tentang sikap sebagian mantan GAM yang arogan.

    Mendapat pertanyaan itu, Malek menjawab, “mantan GAM yang jahat-jahat, jangan bersama kita lagi.” Jawaban Malek itu disambut tepuk tangan yang hadir di ruang pertemuan.[]

    Source : Atjehpost.com

  • Partai Aceh Targetkan 80 Persen Suara untuk Zaini-Muzakir

    BANDA ACEH-Partai Aceh menargetkan meraih 80 persen suara untuk pasangan kandidat calon gubernur Zaini Abdullah-Muzakir Manaf.

    Target itu disepakati dalam pertemuan internal PA(Partai Aceh) yang berlangsung tertutup di kediaman wali Nanggoe di kawasan Setui Banda Aceh. Hadir dalam rapat itu ratusan mantan kombatan yang datang dari 23 kabupaten/kota se-Aceh.

    Rapat konsolidasi ini dilakukan tiga bagian. Pagi harinya diawali rapat dengan wadah mantan kombatan yang bernaung di Komite Peralihan Aceh (KPA), lalu dilanjutkan dengan rapat pengurus PA se-Aceh. Malamnya masih ada pertemuan kandidat Gubernur, bupati serta wali kota dari PA se-Aceh.

    Ketua Tim Pemenangan Zaini-Muzakir, Kamaruddin A Bakar-biasanya disapa Abu Razak- mengatakan, “Putusan MK yang memerintahkan pelaksanaan pilkada pada 9 April 2012, setidaknya telah memberikan waktu yang cukup bagi KIP untuk dapat melaksanakan Pilkada secara sempurna dan berkualitas, apalagi putusan MK tersebut mengacu kepada hasil pleno KIP Aceh dan KIP seluruh daerah Aceh yang diusul kepada MK,” kata Abu Razak saat konferensi dengan wartawan, Minggu siang, 29 Januari 2012.

    Menurut Abu Razak, KPA sangat menyayangkan ketika ada pihak tertentu yang mulai mempersoalkan putusan MK dengan memaksa pihak KIP melaksanakan hari pencoblosan sebelum tanggal 9 April 2012, kami yakin KIP sebagai pihak penyelenggara akan bertindak profesional, tidak gegabah, apalagi melakukan politisasi jadwal pilkada.

    Berdasarkan bacaan situasi dan dinamika politik seperti ini, kata Abu Razak, tindakan akal-akalan untuk mempercepat pelaksanaan pilkada sebelum tanggal 9 April 2012 hanya akan memicu konflik baru dan instabilitas politik di Aceh.

    KPA mengingatkan KIP konsisten melaksanakan tahapan pilkada secara matang dan bermutu hingga pada hari pencoblosan pada 9 April 2012.

    Sementara di luar konferensi persnya Kamaruzzaman mengatakan kepada The Atjeh Post, “peserta yang datang kemari dari 23 daerah kota di Aceh, panglima wilayah, mantan TNA, di tiap wilayah ada 4 panglima, ketua ketua PA beserta sekretarisnya”.

    “Dari dukungan partai lain, ada 18 partai yang menyatakan bergabung mendukung pasangan Zaini Abdullah dengan Muzakkir Manaf, kumpulan partai tersebut dari FLP2A juga menyatakan sikap untuk mendukung PA. Selain partai,  48 LSM juga akan mendukung PA,” ujarnya.

    Menurut Abu Razak, dalam pertemuan itu semua sepakat bekerja untuk memenangkan pasangan Zaini-Muzakir. “Mereka langsung bekerja untuk mencapai target 80% simpati masyarakat,” kata Abu Razak.

    Pertemuan ini juga membekali timses dari PA, untuk memenangkan pasangan Zaini-Muzakir. Abu Razak menambahkan, “kalau melanjutkan program gubernur saat ini, kalau memang programnya memberikan yang terbaik untuk masyarakat Aceh kenapa tidak, kami akan mendukung,” ujarnya. “Seperti JKA, mungkin karena doktor Zaini jebolan luar negeri kemungkinan program kesehatan masyarakat akan lebih baik lagi.”

    Jubir PA Fakrurrazi mengatakan,“anggota KPA yang mendukung pasangan lain hanya 2%, karena sebagian pendukung mereka juga telah kembali mendukung PA, kami tetap terima siapapun yang mau mendukung PA. Partai ini terbuka bagi mereka, termasuk suku Jawa” kata Razi.

    Menurut Razi, pihaknya akan menggalang sejuta tim sukses untuk pasagan Zaini-Muzakir. ‘Mesin politik PA adalah KPA, Muna, Elemen perempuan Putroe Aceh, eleman mahasiswa, organisasi paguyuban” kata Razi.[]

    Source : Atjehpost.com

  • Rakyat Aceh Ingin Damai

    Banda Aceh, Kompas – Kemelut pemilihan kepala daerah di Aceh yang berkepanjangan serta serangkaian kekerasan telah menyandera kepentingan rakyat Aceh. Padahal, rakyat hanya menginginkan perdamaian dan keberpihakan pembangunan kepada mereka.

    Hal tersebut disampaikan sejumlah warga yang ditemui Kompas, Senin (16/1), di Aceh.

    ”Kami sebenarnya tidak peduli siapa pun yang menjadi pemimpin di Aceh ini. Asalkan bisa damai, aman, tidak ada konflik lagi, dan cari uang mudah, kami sudah bersyukur,” kata Zainuddin (40), nelayan di Lampulo, Kuta Alam, Banda Aceh.

    Zainuddin tidak mengerti mengapa pilkada di Aceh tidak kunjung dilaksanakan. ”Orang ramai membicarakan Pilkada Aceh. Ada yang menembak di sana-sini. Ada korban, tetapi pilkadanya saja tidak ada. Kami jadi bingung dan takut. Mau dibawa ke mana Aceh ini? Apa para pemimpin itu mau konflik lagi?” ujarnya.

    Ichsaluddin, karyawan asal Pidie, dan Desi, pedagang suvenir asal Sabang, yang ditemui terpisah, bahkan belum mengetahui siapa saja calon kepala daerah mereka. Desi lebih prihatin terhadap omzet tokonya yang menurun drastis sejak penembakan dan teror terjadi 1-2 bulan ini. Jika sehari-hari omzet penjualan suvenir Rp 800.000 hingga Rp 1 juta, kini hanya Rp 100.000 hingga Rp 200.000.

    Ichsaluddin berharap kedamaian dan keamanan yang sudah ada di Aceh tidak lagi terganggu. Dia ingat betul harus berlari-lari menghindari kontak senjata ketika masih remaja di Pidie.

    Wahyu (27), warga Gebage, Aceh Besar, juga ingat kewajiban warga untuk berkumpul dan diperiksa aparat setiap sore, apalagi jika terjadi kontak senjata. Tamparan, pukulan dengan popor senjata, atau tendangan menjadi hal biasa.

    Panglima Laot Bulohseuma, Aceh Selatan, Nasrudin, juga tak peduli terhadap kisruh pilkada saat ini. Selama 66 tahun merdeka, tak satu pun bupati, gubernur, dan presiden terpilih memperhatikan nasib warga Bulohseuma yang masih terisolasi. ”Apa jaminan kalau nanti calon-calon itu terpilih akan memperhatikan nasib kami,” katanya.

    Pengajar Sosiologi Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Saleh Sjafei, mengatakan, konflik berkepanjangan dalam Pilkada Aceh sangat rawan berkembang menjadi arena konflik baru di Aceh. Jika itu terjadi, Aceh tak hanya gagal membangun peradaban baru, tetapi juga akan kembali mengalami kehilangan generasi. ”Hanya akan hadir generasi-generasi konflik,” ujarnya.

    Koordinator Masyarakat Transparansi Aceh Alfian mengatakan, konflik Pilkada Aceh telah menyandera banyak kepentingan masyarakat. Keterlambatan pembahasan APBD Aceh adalah contoh nyata dari penyanderaan.

    Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo di Jakarta mengatakan, Polri berusaha mengamankan proses pilkada di Aceh.

    Source : Kompas.com

  • Sulitnya PPP Menjadi “Rumah Bersama”

    Partai Persatuan Pembangunan baru saja memperingati hari jadinya yang ke-39 pada 5 Januari 2012. Dalam usianya yang hampir empat dekade, partai yang mengusung asas Islam ini kian menghadapi banyak tantangan, terutama bagaimana bertahan di tengah tren politik Indonesia yang kian pragmatis.

    Menengok sejarah, PPP yang didirikan pada 5 Januari 1973 adalah hasil fusi dari empat partai Islam, yakni Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Hal ini bagian dari penyederhanaan sistem kepartaian di Indonesia pada awal masa Orde Baru.

    Sejak semula, partai yang berasas Islam ini mencitrakan diri sebagai payung bagi aspirasi umat Islam. PPP menjadi alternatif dari Golongan Karya (Golkar) yang menjadi kendaraan politik Orde Baru kala itu. Posisi ini menjadikan PPP memperoleh banyak simpati, terutama dari umat Islam dengan orientasi politik yang masih dipengaruhi pemahaman keagamaan.

    Pada Pemilu 1977, misalnya, PPP mengantongi 29,29 persen suara atau 99 kursi dari 360 kursi di lembaga legislatif. Hingga akhir masa Orde Baru, perolehan ini masih lumayan stabil. Pada Pemilu 1997, partai ini mengumpulkan 22,43 persen suara atau 89 dari total 425 kursi di parlemen.

    Konstelasi politik berubah drastis setelah gerakan Reformasi 1998. Sistem multipartai membuat kompetisi politik kian bebas dan terbuka. PPP bukan lagi satu-satunya partai yang mengusung wajah Islam setelah lahir partai baru yang menggarap basis serupa. Ini misalnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan (PK) yang berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Bulan Bintang (PBB).

    Saat bersamaan, batas-batas ideologi semakin lebur bersamaan dengan sikap politik yang semakin pragmatis. Partai kini tak lagi berkutat dalam perjuangan ideologi, termasuk yang berbasis keagamaan, tetapi mengincar target memenangi pemilu. Rakyat kian terbuka, cenderung mengambang, dan loyalitas pada partai kian menurun. Dalam atmosfer politik di era reformasi yang demikian cair, perolehan suara PPP menurun.

    Tidak hanya PPP, sebenarnya partai Islam lain juga menghadapi problem serupa. Perolehan suara partai keagamaan cenderung melorot dalam tiga pemilu terakhir tahun 1999, 2004, dan 2009. Kemerosotan itu terasa drastis jika dibandingkan dengan Pemilu 1955. ”Jualan ideologi agama” agaknya tak lagi mudah memikat pemilih.

    Kehilangan pendukung

    Pengamat politik Fachry Ali menilai, PPP kian kehilangan pendukung ideologis. Pada awal Orde Baru, partai ini memperoleh banyak suara sebab ditopang persuaan antara ideologi partai yang Islamistis dan orientasi politik massa yang masih dipengaruhi pandangan keagamaan. PPP juga menjadi alternatif dari hegemoni politik Orde Baru. ”Sekarang terjadi pragmatisme pemilih di akar rumput. Saat bersamaan, PPP kehilangan simbol atau tokoh yang bisa menarik minat pemilih. Dalam kompetisi antarpartai yang tinggi, PPP tak bisa terus-terusan ’menjual’ Islam, tanpa tawaran program yang operasional,” katanya.

    Ketua Umum PPP Surya- dharma Ali, dalam pidato ulang tahun ke-39 di Jakarta, pekan lalu, berusaha menawarkan kiat. ”PPP mengukuhkan posisinya sebagai rumah besar umat Islam di Indonesia, yang masih terserak dalam banyak kelompok dan partai. Kami memayungi dan memperjuangkan nilai Islam yang universal, yang menebarkan kedamaian dan kasih sayang untuk manusia,” katanya.

    Umat Islam di Indonesia berkiprah dalam politik nasional selama lebih enam dasawarsa, tetapi sulit menyatu karena terpecah dalam banyak kelompok. Karena itu, pemimpin politik dari kalangan Islam diharapkan dapat duduk bersama, menyingkirkan berbagai perbedaan, dan memberi pesan kepada umat bahwa mereka memiliki pemimpin berjiwa besar dan berhati lapang. ”Sia-sia jika kita terus terpecah belah dalam banyak partai hanya demi menuruti ego masing-masing,” katanya.

    Jargon rumah besar umat Islam sebenarnya cukup jeli. PPP punya sejarah sebagai payung bersama kelompok politik Islam. Komitmen itu hendak ditegaskan lagi saat kini aspirasi umat kian terpencar dalam banyak partai. Namun, adakah tokoh partai ini yang mampu menjadi ikon dalam memasarkan gagasan itu?

    Menurut Fachry Ali, sebenarnya Suryadharma berjasa mengembangkan konsep rumah besar umat Islam. Namun, dia bukan ”penjual” yang memikat. Tokoh lain di partai ini juga belum mampu menjadi ikon yang kuat. PPP perlu memasarkan jargon itu dengan menggaet kaum profesional, katakanlah seperti biro iklan atau konsultan politik lewat strategi komunikasi politik tepat. (ilham khoiri)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Menempatkan Pemilih sebagai “Raja”

    Pemberian suara menjadi kunci penting dalam demokrasi. Seperti dinyatakan Sasha Abramsky (2006): The voting issue… is the only issue that addresses questions of power and power relationships…. It’s the one right you have to have to protect all your other rights –to choose who’s going to lead, [who are] going to be policy makers… who’s going to run things, and how they’re going to run things.

    Merujuk konsep demokrasi sebagai ”sebuah tatanan institusional di mana semua individu dewasa memiliki kekuasaan memilih pemimpin eksekutif dan parlemen nasional melalui pemilu kompetitif yang bebas dan adil”, konsep ”memilih” mendapat posisi penting. Menurut Seymour Martin Lipset dan Jason M Lakin (2004), salah satu prinsip kembar dari konsep itu adalah inklusivitas (inclusiveness), di mana semua dimasukkan (everyone is included)—dalam artian ”semua individu dewasa” merupakan penentu dalam pemilihan.

    Lantas apa artinya jika sebuah kontestasi menyisakan masalah berupa adanya warga negara yang berhak, tetapi tidak bisa menggunakan hak? Sebaliknya, yang tidak berhak malahan tercantum dalam kelompok bisa memberikan suaranya?

    Pemilu 2009 memperlihatkan setidaknya satu masalah besar tersebut: pendataan pemilih yang tak sempurna akan membawa persoalan yang berkepanjangan. DPR bahkan sampai membentuk Panitia Angket untuk menyelidiki persoalan itu.

    Catatan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atas pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2011, masih ada pelanggaran ”klasik” dalam pemutakhiran data pemilih. Pelanggaran itu misalnya daftar pemilih sementara tidak diumumkan. Juga masih terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat, tetapi masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Juga terdapat pemilih yang sebenarnya memenuhi syarat, tetapi tak masuk dalam DPT. Juga ada kasus penggelembungan DPT.

    Kedua kasus itu memperlihatkan bahwa harus ada perbaikan signifikan dalam program pendaftaran pemilih. Undang-Undang Penyelenggara Pemilu menugaskan KPU menerima daftar pemilu dari aparat penyelenggara pemilu di bawahnya. KPU juga bertugas memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dari pemerintah, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.

    Merujuk ketentuan RUU Perubahan UU No 10/2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, KPU menerima daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari pemerintah dan daftar pemilih pemilu terakhir pada 24 bulan sebelum pemungutan suara. Dengan asumsi Pemilu 2014 digelar April, tahapan itu sudah harus dilaksanakan April 2012.

    Berikutnya, selama 6 bulan, KPU wajib menyusun dan menyerahkan data pemilih ke KPU kabupaten/kota untuk dimutakhirkan. Ujungnya, DPS kemungkinan diumumkan pada Februari 2013 disusul serangkaian kegiatan yang berujung penetapan DPT pada April 2013.

    Merujuk pengalaman sebelumnya, KPU berupaya memperbaiki metode pendaftaran pemilih lewat program Prakarsa Pendaftaran Pemilih yang diluncurkan Agustus silam. Pengajar Universitas Diponegoro, Semarang, Hasyim Asy’ari, yang tergabung dalam program itu, menyebutkan, salah satu butir rekomendasi pertengahan program itu adalah DPT yang komprehensif, akurat, dan mutakhir tidak hanya bergantung pada KPU. Hal yang tidak kalah penting adalah partisipasi masyarakat pemilih dan peserta pemilu. Akurasi daftar pemilih di antaranya ditentukan oleh respons berupa masukan dan tanggapan masyarakat dan peserta pemilu.

    Misalnya saja, peserta pemilu, khususnya partai politik, diminta secara aktif meminta anggotanya mengecek akurasi, kekomprehensifan, dan kemutakhiran daftar pemilih. Parpol juga didorong memiliki daftar anggota yang lengkap sebagai data pembanding sehingga komplain dapat dilakukan saat pendaftaran pemilih berjalan.

    Merujuk pernyataan Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary, pemilu merupakan pelembagaan partisipasi dalam menggunakan hak pilih. Hak pilih memenuhi karakter demokrasi jika memenuhi prinsip: umum, setara, rahasia, dan langsung. Penyelenggara pemilu mendatang mesti bisa membuktikan bahwa seluruh warga negara yang berhak bisa terjamin menggunakan hak pilihnya. Bahwa pemilih menjadi ”raja” sebenarnya dalam pemilu. (Sidik Pramono)

    Source : Kompas.com

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Hanura Incar 10 Persen Suara

    Jakarta, Kompas – Partai Hati Nurani Rakyat mengincar perolehan 10 persen suara dalam Pemilu 2014. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam pembukaan rapat kerja nasional di Jakarta, Selasa (20/12), menegaskan, pihaknya mengincar sekurangnya satu kursi DPR dari setiap daerah pemilihan yang mencapai 77 buah di seluruh Indonesia.

    ”Dari jumlah tersebut, minimal kami merebut 10 persen suara dari total pemilih. Pada Pemilu 2009, Partai Hanura yang belum siap betul sudah meraih 3,7 persen suara. Kemungkinan perolehan suara paling pesimistis dalam Pemilu 2014 adalah 7,4 persen suara. Partai Hanura selama tiga tahun ini membuktikan kesetiaan kepada amanat masyarakat dan memerangi korupsi yang merajalela,” kata Wiranto.

    Untuk mencapai hasil tersebut, Partai Hanura mengejar keanggotaan 29 juta orang yang memiliki kartu tanda anggota. Besar angka itu tidak sekadar mengejar kebutuhan administratif, tetapi juga harus dibuktikan dalam dukungan politik secara nyata terhadap Partai Hanura.

    Upaya mengurangi daerah pemilihan dan pemaksaan menerapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) di atas lima persen, ujar Wiranto, merupakan upaya penggembosan partai politik yang ada saat ini.

    Wiranto menambahkan, Partai Hanura mendesak para pejabat di pusat, gubernur, wali kota dan bupati untuk menanggalkan rangkap jabatan sebagai pemimpin eksekutif dan keanggotaan partai. Itu penting untuk mewujudkan keadilan dan pemerintahan yang bebas korupsi.

    Juru Bicara Partai Hanura Suhandoyo secara terpisah menjelaskan, untuk menjaga pemilu yang bersih pada tahun 2014, pihaknya mendesak agar unsur partai politik ada di dalam Komisi Pemilihan Umum, seperti dalam Pemilu 2009 yang bersih dan dapat dipertanggungjawabkan.

    Ketua Partai Hanura Yuddy Chrisnandi di Jakarta, kemarin, mengatakan, tokoh muda, sehebat apa pun dia, sulit meraih mimpi menjadi calon presiden apabila ia bukan ketua umum partai politik. Selama ketua umum berkehendak menjadi calon presiden, pintu untuk muncul dan diperhitungkan bagi kader lain praktis menyempit atau bahkan tertutup.

    Pernyataan tersebut disampaikan Yuddy menanggapi pernyataan mantan Ketua MPR Amien Rais bahwa tokoh-tokoh tua yang berusia di atas 60 tahun akan sulit dimunculkan menjadi calon presiden pada Pemilu 2014.(ong/dik)

    Source : Kompas.com

  • Partai Nasdem Tak Pengaruhi Suara Golkar

    VIVAnews – Partai Golkar menyatakan bahwa lolosnya Partai Nasdem sebagai salah satu peserta pemilu di 2014 tidak perlu dikhawatirkan akan menurunkan suara dari partainya.

    Partai berlambang pohon beringin itu justru mempertanyakan slogan dari Partai Nasdem sebagai partai perubahan. Sebab, dikhawatirkan masyarakat nantilah yang akan menjadi kelinci percobaan.

    “Sepuluh tahun reformasi digulirkan namun apa hasilnya. Dengan slogan perubahan, justru rakyat akan terantuk untuk kesekian kalinya. Rakyat lagi yang menjadi korban,” ujar Gandung Pardiman, Ketua DPD Partai Golkar DIY di Yogyakarta, Minggu 18 Desember 2011.

    Gandung juga menegaskan, keberadaan Partai Nasdem tidak akan memengaruhi pemilih Partai Golkar meski di partai baru tersebut ada orang-orang yang dahulu sejalan dengan partai. “Partai Golkar sifatnya tidak personal, sehingga tidak akan memengaruhi suara Golkar,” tuturnya.

    Apalagi, tambah dia, para petinggi Golkar yang dahulu ikut ormas Nasional Demokrat atau Nasdem telah kembali lagi ke Golkar dan menyatakan tetap loyal terhadap Golkar.

    “Saya berkali-kali mendapatkan sms (pesan singkat) dari pengurus Golkar yang masuk ormas Nasdem yang menyatakan telah keluar dari ormas itu dan siap membesarkan Golkar,” kata Gandung.
    Laporan: Juna Sanbawa | Yogya

    Source : Vivanews

    Posted with WordPress for BlackBerry.

  • Data Kependudukan Bukan Acuan Tunggal

    Jakarta, Kompas – Data kependudukan pemerintah tidak cukup menjadi rujukan satu-satunya untuk pendaftaran pemilih pada Pemilihan Umum 2014. Siapa pun penduduk Indonesia yang berhak memilih, sekalipun belum memiliki identitas kependudukan, wajib dicatat dan dimasukkan dalam daftar pemilih.

    Hal tersebut mengemuka dalam diskusi ”Prakarsa Pendaftaran Pemilih Komisi Pemilihan Umum” di Jakarta, Kamis (15/12). Pembicara dalam acara yang dipandu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Sri Nuryanti, tersebut adalah mantan Wakil Ketua KPU Ramlan Surbakti, Kepala Biro Perencanaan dan Data Sekretariat Jenderal KPU Moyong Haryanto, dan dosen Universitas Diponegoro, Semarang, Hasyim Asy’ari yang tergabung dalam program Prakarsa. Pembicara lain adalah Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Arif Wibowo. Arif berbicara dalam diskusi sesi kedua yang dipandu Ketua KPU Jawa Tengah Ida Budhiati.

    Arif mengatakan, mayoritas fraksi, sebagaimana tecermin dalam naskah RUU, tak hendak menjadikan data kependudukan dari pemerintah sebagai patokan satu-satunya. Arif khawatir, usulan pemerintah agar data kependudukan yang dijadikan satu-satunya sumber data pemilih berisiko menimbulkan masalah jika proyek data kependudukan lewat kartu tanda penduduk elektronik ternyata tak sesuai harapan.

    Menurut Hasyim, secara umum berdasarkan hasil penelitian di lapangan, saat ini terdapat tiga kriteria pemilih, yakni pemilih terdaftar yang berhak, pemilih terdaftar tetapi tidak berhak, dan pemilih yang berhak tetapi potensial tidak terdaftar.

    Ramlan berharap seluruh pemangku kepentingan pemilu secara khusus memperhatikan soal pendaftaran pemilih. Parpol harus aktif memastikan seluruh penduduk yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih. (DIK)

    Source : Kompas.com