Demokrasi Dibajak Uang

Kupang, Kompas – Praktik berdemokrasi di Indonesia sedang dibajak kekuatan uang dan kekuasaan. Uang dan kekuasaan yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan rakyat justru dipakai untuk merusak nilai moral, etika berdemokrasi, dan menginjak-injak hak warga.

Setiap pesta demokrasi, dana di posisi sentral. Namun, uang yang digunakan untuk merusak moral bangsa itu bersumber dari uang rakyat. Kekuasaan dan jabatan tak dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, tetapi semua hanya berorietansi pada uang.

Demikian dikatakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto saat melantik Eston Foenay sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Nusa Tenggara Timur (NTT) di Kupang, Sabtu (7/1). Soal uang yang berkuasa itu, lanjutnya, tampak dari setiap hari media massa memberitakan kasus korupsi oleh pejabat.

”Mereka masih aktif atau mantan, seperti gubernur, dirjen, bupati, anggota DPR dan DPRD, serta seterusnya sampai ketua RT yang mengurus beras untuk rakyat miskin (Raskin). Bangsa ini mengalami dekadensi moral luar biasa, tetapi pengambil kebijakan tidak pernah sadar akan kondisi ini. Mereka bahkan berjuang untuk meneruskan situasi ini ke depan,” kata Prabowo.

Eston adalah Wakil Gubernur NTT. Dia mendampingi Gubernur NTT Frans Lebu Raya yang adalah Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Frans menambahkan, meski berbeda partai, dia dan Eston bersepakat untuk terus membangun provinsi itu.

Prabowo memisalkan, di Jawa Tengah biaya kampanye pasangan calon bupati menghabiskan dana Rp 15 miliar. Gaji bupati hanya Rp 5 juta. Dari mana bupati yang memenangi pemilu kepala daerah melunasi ongkos kampanyenya? Di sinilah proses pencurian uang rakyat terjadi. Dana APBN/APBD setiap tahun ratusan triliun rupiah, tetapi tidak pernah sampai kepada rakyat bawah. (kor)

Source : Kompas.com

Leave a Reply