Tata Ulang Negara dan Birokrasi
Jakarta, Kompas – Indonesia memerlukan pemimpin yang asertif untuk menata ulang negara, birokrasi, dan desentralisasi otonomi. Indonesia harus membuat rencana yang solid pada tahun mendatang, termasuk membenahi perilaku elite. ”Kita menyaksikan ketidakbenaran penyelenggara negara. Saya menyangsikan para elite itu memiliki komitmen tinggi. Kita melihat bagaimana ketamakan dan kerakusan dipertontonkan dengan sangat vulgar. Kita prihatin terhadap... Read More
Golkar Usulkan Sistem Pemilu Gabungan
JAKARTA–MICOM: Partai Golkar mengusulkan adanya sistem campuran dalam pemilu 2014 mendatang yaitu gabungan sistem proporsional tertutup dan terbuka. Sistem proporsional terbuka berdasarkan suara terbanyak seperti pada Pemilu 2009. Sementara sistem terutup mengacu ke nomor urut yang ditetapkan partai seperti pada Pemilu 2004. “Golkar menganggap yang terbaik adalah gabungan sistem terbuka dan tertutup. Terbuka sebesar 70% sementara... Read More
KIP Aceh Cadangkan Rp17 Milyar Untuk Pidie
Banda Aceh – Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh anggarkan cadangan dana Rp17 miliar untuk KIP Pidie, apabila pemilihan gubernur tidak bisa digelar serentak dengan pilkada bupati di kabupaten itu. “Ini untuk jaga-jaga apabila pilkada Bupati Pidie ditunda, sehingga tidak ikut menunda pilkada gubernur dan wakil gubernur Aceh,” kata Sekretaris KIP Aceh Djasmi Has di Banda Aceh,... Read More
Hanura Tolak Kembali ke Sistem Nomor Urut
VIVAnews – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melansir gagasan untuk kembali ke pemilu dengan sistem nomor urut–di mana wakil rakyat terpilih ditentukan oleh pengurus partai, sedang warga memilih partai, bukan caleg. Namun rupanya partai-partai lain termasuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tak sepakat dengan gagasan ini. “Hanura kan partai baru,” kata Ketua Umum Hanura Wiranto, “Partai kami... Read More
Bansos bisa Jadi Kedok Politik Uang
JAKARTA–MICOM: Anggota Badan Pengawas Pemilu Wirdyaningsih mengatakan bantuan sosial sering kali digunakan sebagai kedok untuk melakukan politik uang dalam pemilihan kepala daerah. “Bantuan sosial (bansos) ini sebenarnya politik uang, bansos diberikan sehari sebelum pemilihan, apa dalihnya memberi bansos kalau itu dilakukan seharai atau dua hari sebelum pemilihan,” katanya di Jakarta, Selasa (20/12). Modus ini seringkali dilakukan... Read More
Tahun Depan Suhu Politik Dipastikan Memanas
JAKARTA–MICOM: Politisi dan pengamat memperkirakan konflik politik dan hukum masih akan masih akan terjadi dengan kondisinya akan lebih memanas pada 2012. Perkiraan tersebut merupakan salah satu hal yang mengemuka pada diskusi “Meneropong Kondisi Politik Hukum 2012” yang diselenggarakan Indonesia Political Institute (IPI) di Jakarta, Selasa (20/12). Tampil sebagai pembicara pada diskusi tersebut, pengamat politik dari Lembaga... Read More
Mereka Kini Memburu Hiburan
Kelas menengah yang sudah terpenuhi kebutuhan utamanya kemudian mencari hiburan. Industri konser mengalami ledakan beberapa tahun terakhir ini. Musisi asing—mulai yang baru terkenal hingga yang masuk kategori legenda seperti Carlos Santana, David Foster, Iron Maiden, dan John Mayall—silih berganti menggelar konser, terutama di Jakarta. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta mencatat, sepanjang Januari-November 2011, musisi... Read More
PKBN Merasa Ditipu oleh Kemhuk dan HAM
Jakarta, Kompas – Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin untuk meninjau hasil verifikasi partai politik yang tidak meloloskan partai itu. Pengurus dan kader PKBN mengklaim telah terjadi banyak kejanggalan dalam proses verifikasi. Diduga terdapat konspirasi besar yang secara terang-terangan menjegal PKBN. Ketua Umum PKBN Yenny Zannuba Wahid juga merasa... Read More
Hanura Incar 10 Persen Suara
Jakarta, Kompas – Partai Hati Nurani Rakyat mengincar perolehan 10 persen suara dalam Pemilu 2014. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto dalam pembukaan rapat kerja nasional di Jakarta, Selasa (20/12), menegaskan, pihaknya mengincar sekurangnya satu kursi DPR dari setiap daerah pemilihan yang mencapai 77 buah di seluruh Indonesia. ”Dari jumlah tersebut, minimal kami merebut 10 persen suara... Read More
Kampanye Tiga Bulan
Jakarta, Kompas – Badan Pengawas Pemilihan Umum mengusulkan masa kampanye calon kepala daerah selama tiga bulan untuk semua bentuk kampanye. Untuk menekan risiko, kampanye dalam bentuk rapat umum hanya dilaksanakan selama 14 hari terakhir masa kampanye itu. Perpanjangan masa kampanye calon kepala daerah itu dimaksudkan agar ada kesempatan lebih optimal bagi calon untuk menyosialisasikan diri, visi,... Read More