Ini Kata Sekda Aceh Utara Soal Dana Pilkada
LHOKSEUMAWE- Sekretaris Daerah Aceh Utara Syahbuddin Usman menyatakan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten atau TAPK menginginkan alokasi dana pilkada diakomodir dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Aceh Utara tahun 2011. Sebab, kata Syahbuddin Usman, kewajiban pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk kebutuhan Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara pilkada. “Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dana, tapi soal legalitas... Read More
Ulama Tidak Terjebak Politik Praktis
Banda Aceh – Perseteruan politik semakin tajam dan menjadi berita utama sejumlah media lokal. Kisruh politik juga menjadi “topik” utama dibicarakan masyarakat di warung-warung kopi di Aceh, persoalan ini terus menyeret kesemua kalangan baik itu masyarakat sipil, petani, nelayan, birokrat, pengusaha dan tidak tertutup kemungkinan Ulama didalamnya. “Kita menghimbau kepada para ulama yang ada di... Read More
SMUR: Kami Bukan PRA dan Tak Mendukung Irwandi
BANDA ACEH – Ketua Umum Komite Pimpinan Pusat Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (KPP SMUR) menyayangkan ada klaim dari beberapa kelompok yang menyatakan SMUR underbow Partai Rakyat Aceh (PRA). “Setelah Pilkada 2009, keterikatan SMUR dengan PRA sudah habis. Tidak ada hubungan lagi. Artinya sejak saat itu hingga sekarang SMUR bukan lagi PRA,” ujar Ketua Umum KPP... Read More
Etos Politik
Memberi uang dan kekuasaan kepada pemerintah, sama halnya dengan memberi wiski dan kunci mobil pada seorang remaja. Apa yang dikatakan oleh PJ O Rourke tersebut dalam Parliament of Whores, sedang terjadi di Aceh. Konflik seputar Pemilukada telah menyeret eksekutif dan legislatif Aceh berada pada sengketa politik yang “memuakkan”. Dibutuhkan etos politik keacehan untuk menyelesaikannya. Berbagai... Read More
KIP Nyan Peu Binatang?
Perhelatan Pemilukada Aceh 2011 sampai sekarang masih saja terus menjadi headline berbagai media di tanoh indatu. Banyak kalangan menolak Pemilukada sebagaimana yang ditetapkan Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh. Ramai pula yang mendukung. Namun,hiruk pikuk pro dan kontra perhelatan Pemilukada tepat waktu, tidak banyak membantu sosialisasi kepada masyarakat pedalaman tentang keberadaan KIP dan fungsinya. Miris rasanya... Read More
FPMP BAS: DPRA Jangan Jadi Pengkhianat
BANDA ACEH – Forum Pemuda Mahasiswa Pantai Barat Selatan atau FPMP-BAS meminta Dewan Perwakilan Rakyat Aceh tidak memihak satu kelompok tertentu dan segera menyelesaikan tanggung jawabnya kepada rakyat. Permintaan itu tertuang dalam pernyataan sikap FPMP-BAS yang dibacakan pada konferensi pers di Cafe Helsinki, Banda Aceh, Selasa (25/10). Menurut Razikin, Koordinator FPMP-BAS, kini DPRA terlihat lamban... Read More
KIP: Pertanggungjawaban Anggaran Tiga Bulan Setelah Pilkada
BANDA ACEH– Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh berjanji akan menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran tiga bulan setelah semua tahapan pilkada selesai. Pernyataan ini terkait surat dari DPRA yang ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Polda Aceh untuk memeriksa dugaan penyalahgunaan anggaran oleh lembaga penyelenggaran pemilu itu. “Kami siap mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran tiga bulan setelah seluruh tahapan... Read More
KIP: Bukan Wewenang DPRA Mengganti Anggota KIP
BANDA ACEH– Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh selama dua pekan ini telah menerima 3 pucuk surat tembusan, yang berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), termasuk surat yang dialamatkan ke KPU untuk mengganti sejumlah anggota komisioner KIP Aceh. Inilah jawaban KIP soal surat DPRA itu. Ketiga surat itu adalah yang ditujukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan... Read More
Abdullah Saleh: Pemanggilan Paksa Sesuai UU
BANDA ACEH – Anggota DPRA Abdullah Saleh SH kepada Serambi, kemarin, mengklarifir pernyataan Prof Dr M Ryaas Rasyid MA, anggota Wantinpres RI Bidang Otonomi Daerah, seputar pemanggilan paksa Gubernur, dengan menggunakan aparat polisi. “Ini perlu saya luruskan, sehingga tidak menimbulkan kebingungan publik,” katanya. Menurut Ryaas Rasyid, yang memiliki kewenangan untuk pemanggilan paksa dengan melibatkan jajaran... Read More
Panwaslu Bireuen belum Terbentuk
BIREUEN – Hingga kemarin, mitra kerja Komisi Independen Pemilihan (KIP) Bireuen yaitu Panwaslu belum terbentuk. Pun demikian, semua tahapan Pilkada di kabupaten tersebut yang kini telah memasuki pengumuman daftar pemilih sementara berjalan lancar. “Seharusnya Panwaslu Bireuen sudah ada sejak Juli lalu, namun sampai sekarang belum ada. KIP tidak memiliki kapasitas membentuk Panwaslu, walaupun itu mitra... Read More