Ini Kata Sekda Aceh Utara Soal Dana Pilkada

LHOKSEUMAWE- Sekretaris Daerah Aceh Utara Syahbuddin Usman menyatakan Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten atau TAPK menginginkan alokasi dana pilkada diakomodir dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Aceh Utara tahun 2011.

Sebab, kata Syahbuddin Usman, kewajiban pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk kebutuhan Komisi Independen Pemilihan sebagai penyelenggara pilkada.

“Pemerintah berkewajiban memfasilitasi dana, tapi soal legalitas bukan kami yang tentukan,” kata Syahbuddin Usman kepada The Atjeh Post usai rapat tertutup antara DPRK dan TAPK di gedung dewan Aceh Utara, Senin (24/10) pukul 16.15 WIB.

Ditanya bagaimana hasil pertemuan tersebut, Syahbudin Usman bilang ada beberapa hal yang belum ada kesepakatan. Mulanya, dia menolak merincikan hal yang dimaksud. “Pokoknya ada hal yang belum ada kesepakatan kedua belah pihak,” katanya.

Itu sebabnya, kata Syahbuddin Usman, dalam rapat tersebut DPRK memutuskan menunda paripurna pengesahan P-APBK 2011 yang dijadwalkan dilaksanakan, hari ini, Senin.

Belum ada kesepakatan soal dana pilkada? “Saya tidak mau sebut itu,” kata Syahbuddin Usman sembari berjalan ke luar dari ruang rapat.

Dia akhirnya lebih terbuka saat ditanya berapa alokasi dana pilkada yang diusulkan TAPK dalam P-APBK 2011. Syahbuddin bilang sebenarnya sudah ada alokasi anggaran pilkada dalam APBK murni atau anggaran sebelum perubahan.

“Jadi tidak kita usulkan lagi. Yang kita tambah dalam P-APBK hanya alokasi dana Rp3 miliar untuk pengamanan pilkada oleh Polres Aceh Utara dan Polres Lhokseumawe,” katanya.

Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah (DPKKD) Aceh Utara Iskandar Nasri yang mendampingi Syahbuddin Usman menambahkan, sesuai usulan KIP dalam APBK 2011 dialokasikan dana pilkada Rp28 miliar. Sedangkan untuk Panwaslu Rp5,2 miliar.

Sambil terus berjalan, Syahbuddin Usman menyatakan akan menyampaikan hasil pertemuan TAPK dan DPRK kepada Pejabat Bupati Aceh Utara M Ali Basyah. “Kami sampaikan pada pimpinan kami soal keputusan dewan menunda paripurna P-APBK. Tadi dewan bilang mereka akan rapat Banmus (Badan Musyawarah DRPK) dulu, jadi belum jelas kapan perubahan anggaran akan disahkan,” katanya.[]

Source : Atjeh Post

Leave a Reply