DPR, di antara Setgab dan Mahalnya Biaya Politik
Sekretariat Gabungan Partai Politik Pendukung Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Inilah salah satu ”terobosan” penting di bidang politik tahun 2010, yang kontroversinya terus berlanjut hingga saat ini. Saat dibuka ke media massa pada awal Mei 2010, Ketua Fraksi Partai Demokrat (saat itu) Anas Urbaningrum menuturkan, Setgab adalah inisiatif politik yang cerdas dari Presiden Yudhoyono. Setgab... Read More
RUU PILKADA: Pertahankan Pemilihan Langsung
Jakarta, Kompas – Pemerintah dinilai lari dari masalah jika memutuskan untuk mengembalikan pemilihan gubernur kepada DPRD. Pemilihan langsung gubernur oleh rakyat telah menjadi kesepakatan bersama sehingga sepantasnya dipertahankan. ”Kita suka lari dari masalah. Jika wewenang provinsi dinilai terlalu sedikit, pemecahan masalahnya jangan dilakukan dengan membuat pemilihan gubernur dikembalikan ke DPRD, tetapi justru menambah kewenangan provinsi,”... Read More
Demokrasi Vs Efisiensi
Kritik terhadap praktik demokrasi di Indonesia terus berlangsung. Di antara kritik itu adalah biaya demokrasi kita dianggap terlalu mahal. Padahal, produk dari demokrasi itu tidak terlalu kelihatan. Dengan kata lain, demokrasi kita mengalami defisit alias tidak efisien. Uniknya, yang mengkritik tidak lagi sebatas para pelaku ekonomi yang memang lebih menyukai penggunaan ”analisis untung rugi” dalam... Read More
UNDP: Sejak Tsunami, Pekembangan Aceh Luar Biasa
VIVAnews — United Nation Development Programme (UNDP) bekerja sama dengan Pemda Aceh dan badan Pusat Statistik membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Aceh. Menurut UNDP, perkembangan di Aceh pasca tsunami dan disusul perjanjian damai antara Pemerintah dan GAM, sangat mengagumkan. “Pencapaian di Aceh sejak tsunami diluar semua yang diperkirakan enam tahun lalu. Namun, tantangan masih ada... Read More
‘Partai Gurem’ Ramai-ramai Tolak UU Parpol
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Sejumlah partai politik menolak Undang-Undang tentang Partai Politik yang baru disetujui untuk disahkan DPR, pekan lalu. Demikian pernyataan pimpinan beberapa partai politik dalam diskusi ‘Mencari Parliamentary Treshold ( PT ) Ideal Pemilu 2014’ di Pressroom DPR/MPR Senayan Jakarta, Rabu (22/12). Hadir dalam diskusi ini, anggota Komisi Komisi II DPR Taufik Hidayat, Ketua Umum Partai... Read More
Pertanyaan Seorang Anak terhadap Tuhan
Seorang anak bertanya kepada Tuhannya. “Tuhan kenapa bundaku menangis?” Allah menjawab “Karena ibumu seorang wanita”. Aku ciptakan sebagai mahluk yang sangat istimewa. Aku kuatkan bahunya untuk menjaga dunia. Aku lembutkan hatinya untuk memberi rasa aman. Aku kuatkan rahimnya untuk melahirkan benih manusia. Dan Aku tabahkan pribadinya untuk menyayangi meski disakiti putra/i nya sekalipun. Bundamu, mahluk... Read More
Ruang Gelap Dana Partai
REFORMASI ternyata tidak membuat partai politik kian mandiri. Bahkan, boleh jadi partai politik di Indonesia yang paling enak di dunia. Mereka bisa hidup bukan oleh kekuatan sendiri, melainkan karena kucuran dana dari pemerintah dan berbagai sumbangan. Mengelola partai di wilayah yang luas seperti Indonesia memang tidak gampang. Bayangkan harus membangun kantor di 33 provinsi, 75%... Read More
Mendagri: Pembatasan Kampanye Bisa Kurangi Politik Uang
Jakarta, Kompas – Salah satu upaya untuk mengurangi politik uang yang marak dalam pemilu kepala daerah bisa dilakukan dengan membatasi ruang lingkup kampanye. Selain itu, peraturan terkait dengan sanksi untuk pelaku politik uang juga harus dipertegas. Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Jakarta, Selasa (21/12), ketika dimintai tanggapan mengenai banyaknya kasus politik... Read More
Partai Pendukung Mulai Kecewa
Jakarta, Kompas – Sejumlah partai politik yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan mulai kecewa dengan pola hubungan yang dibangun di Setgab. Hal itu karena saat ini Setgab telah berubah menjadi alat stempel kebijakan pemerintah. ”Sekarang ini Setgab hanya alat stempel, bukan dapur kebijakan pemerintah,” kata Sekretaris Jenderal PKS Anis Matta di Jakarta,... Read More
Pilkada 2010 Sarat Korupsi
Jakarta, Kompas – Pemilihan umum kepala daerah yang berlangsung sepanjang tahun 2010 dinilai sarat dengan praktik korupsi. Implikasinya, pilkada hanya menghasilkan pemimpin daerah yang korup dan ujung- ujungnya merugikan rakyat. Dari pemantauan Indonesia Corruption Watch terhadap 244 pilkada yang berlangsung tahun ini, ditemukan ada 1.517 praktik korupsi. Peneliti Divisi Korupsi Politik ICW, Apung Widadi, Senin... Read More