Pilkada yang Mahal, Pangkal Soal?
Setelah lama menjadi wacana, akhirnya pemerintah memastikan mengusulkan klausul, pemilihan gubernur tak dilaksanakan oleh rakyat secara langsung, tetapi oleh DPRD provinsi. Ketentuan itu akan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. RUU itu berada di urutan ke-42 daftar Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2011.
Mahkamah Parpol Mulai Dikenalkan
Jakarta, Kompas – Rancangan Undang- Undang tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (16/12). Selain memperketat syarat pendirian parpol, UU baru itu juga mewajibkan partai memiliki mahkamah yang bertugas menyelesaikan konflik internal.
Suhu Politik Akan Memanas di 2011
JAKARTA–MICOM: Partai Golkar memperkirakan suhu politik di tahun 2011 akan memanas. Ketua Fraksi Partai Golkar Setya Novanto mengatakan, banyaknya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) di DPR yang akan turut memanaskan perpolitikan Tanah Air. “Tahun 2011 nanti, suhu politik diperkirakan memanas. RUU Paket Politik antara lain RUU pemilu legislatif, RUU pemilu presiden akan dibahas. Selain itu, ada... Read More
Partisipasi Rakyat dalam Pemilu Terus Menurun
JAKARTA–MICOM: Partisipasi masyarakat dalam pemilu di Indonesia mengalami penurunan, tetapi presentasenya masih lebih baik dibandingkan dengan yang terjadi di Amerika Serikat (AS). Hasil survei Lingkaran Survey Indonesia (LSI) menunjukkan hanya 65-70 persen rakyat Indonesia berpartisipasi dalam pemilu, dengan kecenderungan yang terus menurun.
Perombakan Aturan Parpol yang “Superkilat”
Mulus. Begitulah situasi pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Cukup 10 hari, Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah pun sudah mencapai kata sepakat. Naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Perombakan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik itu selesai disusun Badan Legislasi (Baleg) DPR pada 6 Oktober 2010.... Read More
Verifikasi Hambat Partai Politik Kecil
Jakarta, Kompas – Kewajiban partai politik untuk mengikuti verifikasi badan hukum dinilai memberatkan. Aturan itu dicurigai sebagai upaya untuk menghambat parpol kecil dan parpol baru untuk mengikuti pemilihan umum. Penilaian itu disampaikan Sekretaris Jenderal Forum Persatuan Nasional (FPN) Didi Supriyanto di Jakarta, Selasa (14/12). Ia menanggapi klausul kewajiban parpol mengikuti verifikasi dalam draf perubahan Undang-Undang... Read More
Wali Dapat Berhentikan Gubernur
Banda Aceh, Kompas – Pemegang hak Wali Nanggroe diusulkan bisa memberhentikan dan meminta penggantian gubernur dan wakil gubernur terpilih hasil pemilihan umum kepala daerah. Wali Nanggroe juga diusulkan berwenang membubarkan parlemen hasil pemilihan. ”Rancangan qanun atau peraturan daerah itu sudah disetujui jadi rancangan qanun inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Akan dibahas pada persidangan mendatang,” kata... Read More
Disensus Politik Demokrasi
Sarjana Australia, Ed Aspinall, mengungkap secara jitu karakter negativitas dalam gembar-gembor dan optimisme demokrasi di Indonesia. Pada artikel berjudul ”Indonesia: Irony of Success” dalam Journal of Democracy Vol 21, April 2010, Aspinall mengatakan, realitas berdemokrasi di Indonesia dideterminasi secara unik oleh hal-hal di luar normativitasnya, substansinya. Di Indonesia demokrasi disebut sebagai demokrasi justru karena ia... Read More
2010, Facebook Nyaris Menguasai Dunia
VIVAnews – Juni 2009, ada 17 media sosial bertebaran di seluruh dunia. Facebook adalah salah satu yang terbesar, namun belum mendominasi. Desember 2010, beberapa media sosial bertumbangan dikalahkan Facebook. Adalah Vincenzo Cosenza yang melakukan penelusuran popularitas media sosial sejak Juni 2009 sampai Desember 2010. Dengan memakai Alexa dan Google Trends, Cosenza menemukan Facebook telah nyaris... Read More
Pengamat: PKS Mau Curi Start Pemilu
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA–Presiden PKS, Luhfie Hasan Ishaq, mengungkapkan kalau partainya tengah menjaring calon presiden untuk Pemilihan Presiden 2014. PKS mulai menjaring dari kader internal. Peneliti senior Lembaga Survei Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menilai langkah PKS ini sebagai ingin mencuri start kampanye 2014. “PKS tidak ingin ketinggalan memunculkan tokoh untuk 2014. Mereka ingin curi start,” kata Burhan pada... Read More