Perubahan UU Parpol, Regulasi Formalin
Agenda mendesak dalam menata kehidupan politik ke depan adalah reformasi partai politik. Ini mengingat perilaku parpol sebagai institusi sudah membahayakan perkembangan demokrasi serta eksistensi dan peradaban bangsa. Pemburu kekuasaan, sekadar melalui prosedur politik, dapat mengatasnamakan rakyat dan tanpa segan-segan menggunakan kekuasaan untuk membangun oligarki dan dinasti politik. Namun, yang lebih berdaya rusak dahsyat, legitimasi politik... Read More
Dana Kampanye Harus Diatur Tegas
Jakarta, Kompas – Besaran sumbangan dana kepada partai politik tidaklah masalah. Akan tetapi, yang harus diperhatikan adalah aturan tegas untuk dana kampanye. ”Undang-undang pemilu legislatif dan pemilu presiden harus secara tegas mengatur dana kampanye. Dana kampanye sangat rentan untuk disalahgunakan. Penyalahgunaan keuangan dalam konteks laporan dana kampanye berakibat pada bersih-tidaknya penyelenggaraan pemilu,” kata Ketua Badan... Read More
SENSUS DIGITAL: Ini 33 Merek Berpengaruh di Media Sosial
JAKARTA, KOMPAS.com — Sebanyak 33 merek terkenal dan 8 tokoh berpengaruh menjadi jawara di media sosial yang diperoleh dari hasil sensus digital yang dihasilkan melalui mesin yang diberi nama Sistem Iklan Teknologi Teks Indonesia (SITTI). “SITTI bekerja sama dengan Majalah SWA dan OMG Consulting memberikan penghargaan bagi ‘Indonesia Most Popular Brand in Social Media dan Indonesia... Read More
Pelaksanaan Pemilu Perlu Disederhanakan
Jakarta, Kompas – Perubahan undang-undang pemilihan umum dan pemilihan presiden perlu mengakomodasi gagasan yang menyederhanakan pelaksanaan pemilu di masa depan. Beberapa di antaranya adalah membagi pemilu menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal, serta memperketat syarat partai politik yang boleh mengikuti pemilu. Demikian gagasan yang mengemuka dalam lokakarya Fraksi Partai Demokrat yang bertajuk ”Menata Kembali Undang-Undang... Read More
Parpol Diverifikasi
Jakarta, Kompas – Kementerian Hukum dan HAM akan memulai verifikasi partai politik pada 17 Januari 2011. Proses verifikasi semua parpol itu ditargetkan selesai pada Juli 2011 atau dua setengah tahun sebelum Pemilihan Umum 2014, sesuai ketentuan Undang-Undang Parpol yang baru disahkan. Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menjelaskan hal itu sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna... Read More
Indonesia Sudah Bosan Revisi UU Terus
JAKARTA, KOMPAS.com – Pengamat politik LIPI Siti Zuhro menegaskan Indonesia merindukan paket UU Politik yang jadi acuan penyelenggaraan Pemilu nasional maupun daerah untuk jangka panjang. Zuhro mengatakan UU Politik Indonesia selama ini selalu direvisi setiap kali menjelang Pemilu tiba. Hal ini disampaikannya di sela lokakarya Fraksi Partai Demokrat di Hotel Twin Plaza, Sabtu (18/12/2010), karena... Read More
Inilah yang Menyulap Timnas Jadi Beda
KOMPAS.com — Luar biasa! Tim nasional berhasil mengoleksi empat kemenangan berturut-turut di ajang Piala AFF. Terakhir adalah saat melawan Filipina, yang katanya memiliki sembilan pemain naturalisasi. Semua lawan yang telah merasakan keperkasaan Firman Utina dan kawan-kawan saat ini mungkin cukup terperangah melihat tim sebuah negara besar yang sudah lama absen dari prestasi tiba-tiba tampil berbeda.... Read More
“Social Media” Memudahkan Riset Produk
JAKARTA, KOMPAS.com — Social media rupanya tidak hanya bisa dimanfaatkan untuk mempromosikan produk yang pada akhirnya akan meningkatkan penjualan. Namun, bagi produsen sendiri, social media bisa dimanfaatkan untuk melakukan riset produknya untuk menciptakan sebuah produk yang lebih baik. “Kami tidak perlu lakukan research lagi sekarang. Melalui social media, kami tahu respons konsumen beberapa saat saja... Read More
KYAI 2.0: Dari Mimbar ke Twitter
KOMPAS.com – Siapa bilang media sosial hanya untuk anak muda kota. Facebook dan Twitter tidak hanya diminati oleh masyarakat urban. Masyarakat rural pun yang sudah terkoneksi internet juga berlomba menggunakan Facebook dan Twitter. Melalui Facebook, sekarang saya bisa berkomunikasi dan berteman dengan teman-teman SD di sebuah desa di Gresik, Jawa Timur yang terputus komunikasi lebih... Read More
Media Sosial Sebagai Pilar Kelima Demokrasi
KOMPAS.com – Berbicara mengenai demokrasi, para ilmuwan dan pakar politik selalu mengatakan ada empat pilar demokrasi, yaitu lembaga yudikatif, eksekutif, legislatif, dan media. Lembaga yudikatif lebih berfungsi sebagai lembaga kehakiman, eksekutif lebih ke pemerintahan, sementara legislatif sebagai lembaga yang membuat undang-undang sekaligus mengawasi kinerja pemerintah. Selanjutnya, pilar keempat yang juga sangat penting adalah media. Kenapa... Read More