Habibie: Pilih Pemimpin yang Berkarya Nyata

Catatan Satu Dasawarsa Reformasi

Jakarta, Kompas – Pilihlah pemimpin yang benar-benar mampu, jangan yang hanya banyak omong, populer, banyak muncul di koran dan televisi, tetapi pilihlah yang benar-benar mempunyai karya nyata.

Mantan Presiden BJ Habibie menyampaikan hal itu dalam pidatonya di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam rangka memperingati Sepuluh Tahun Reformasi dan Seratus Tahun Kebangkitan Nasional, Kamis (29/5). Pernyataan Habibie itu langsung disambut dengan riuh tepuk tangan.

Ketua DPD Ginandjar Kartasasmita yang memimpin acara tersebut menyebut Habibie sebagai bapak reformasi. Habibie juga adalah pemimpin serba bisa, menguasai teknologi, ekonomi, dan juga politik.

Dalam pidato yang berdurasi sekitar dua jam itu, Habibie menunjukkan secara rinci berbagai persoalan dan tantangan yang dihadapi Indonesia. Meski demikian, dia juga menawarkan sejumlah solusi konkret, bukan solusi normatif.

”Angka kemiskinan masih tinggi, angka pengangguran masih tinggi, investasi juga masih tersendat, dan perkembangan sektor riil stagnan,” paparnya.

Menurut Habibie, proses demokratisasi sudah terjadi, tetapi belum terkonsolidasi baik sehingga masih terjadi berbagai penyimpangan. Orientasi elite lebih kepada kepentingan politik dan jangka pendek daripada orientasi pembangunan bangsa dan jangka jauh ke depan.

Kelembagaan politik pun masih belum melaksanakan fungsi sebagaimana mestinya, baik di birokrasi, parpol, maupun lembaga perwakilan rakyat. Hal ini terjadi karena disorientasi elite tersebut. ”Fenomena politik uang masih menggejala,” ujar Habibie.

Ia mengingatkan, makna kelahiran Boedi Oetomo 20 Mei 1908 sesungguhnya adalah kesadaran cendekiawan tentang pentingnya sumber daya manusia dalam menentukan masa depan bangsa.

Kesadaran ini pula yang melahirkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, Kebangkitan Teknologi Nasional 10 Agustus 1995, dan Reformasi 21 Mei 1998.

Kekurangan reformasi

Reformasi memberi kesadaran perlunya kebebasan untuk melengkapi kemerdekaan, yaitu kehidupan yang demokratis, menghormati hak asasi manusia, serta kehidupan bangsa yang mandiri, bermartabat, dan berdaya saing.

Namun, reformasi juga masih banyak menyisakan kekurangan, antara lain tiadanya kesinambungan pembangunan bangsa karena Garis-garis Besar Haluan Negara sudah tidak ada lagi.

”Kepentingan rakyat dan umum juga terabaikan, sementara kepentingan pribadi, kelompok, dan partai lebih diutamakan,” katanya.

Hal lain yang memprihatinkan dirinya adalah proses pengembangan, pemanfaatan, dan pengendalian ilmu pengetahuan dan teknologi ditinggalkan, bahkan sebagian dihentikan.

Untuk mengatasi kondisi saat ini, Habibie menyerukan untuk kembali ke dasar (back to basic). Dia mencontohkan seperti saat kita sedang menghadapi persoalan rumit ketika menggunakan komputer. ”Cara termudah restart saja,” ucapnya, langsung disambut dengan tepuk tangan.

Habibie mengusulkan agar pos pelayanan terpadu dihidupkan kembali. Namun pos itu tidak terfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi menjadi pelayanan informasi, pembinaan keluarga, pendidikan, dan pendidikan lapangan kerja.

Dia juga mengusulkan pembangunan jalur kereta api cepat dua jalur 350 kilometer per jam antara Jakarta, Semarang, dan Surabaya yang memanfaatkan tenaga listrik terbarukan; pengembangan sistem perairan; membuat mekanisme Bulog yang transparan; pengembangan plasma golongan ekonomi lemah; memasyarakatkan produk dalam negeri; serta meminimalkan pengaruh fluktuasi ekonomi global terhadap dinamika kebijakan ekonomi nasional.

”Masalah yang kita hadapi memang kompleks dan tidak mudah. Jalan di hadapan kita memang masih panjang, terjal, dan berliku. Namun, tekad yang kuat, kebersamaan yang kokoh, dan semangat yang tetap menggelora merupakan modal kita untuk menuntaskan reformasi menuju Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” ucap Habibie. (sut)

Tulisan ini dikutip dari Kompas Cetak Online, 30 mei 2008

Leave a Reply