BANDA ACEH – Isu separatisme dan rencana pemisahan diri masyarakat Aceh dengan NKRI kembali digaungkan jelang pemilu legislative ini. Hal ini terungkap dalam pemaparan penelitian World Bank tentang pemilihan Aceh dari Pilkada Aceh 2006 menuju pemilu 2009. Kepada peserta diskusi, Konsultan Tim konflik World Bank Adrian Morel mengaku, sesuai dengan penelitian yang dilakukannya, insiden kekerasan marak terjadi jelang pemilu kali ini. Masyarakat dihadapi dengan kekhawatiran mendalam yang ditimbulkan oleh kalangan peserta pemilu, maupun pihak keamanan yang terlihat tidak serius mengungkapkan sejumlah aksi kriminal yang kian mencederai makna perdamaian.
Sayangnya, karena penelitian terkait pemilu situasi jelang pemilu 2009 belum sepenuhnya diteliti, dia belum berani mengungkapkan secara langsung oknum-oknum tertentu yang selama ini membiarkan dan ikut mencederai perdamaian Aceh yang baru dikecap pada 2005. Meskipun begitu pengakuannya, dari sejumlah data dan amatan dilapangan, dia mengaku masyarakat Aceh masih dihantui akan runtuhnya perdamaian Aceh. Pasalnya, diketahui, ada oknum-oknum tertentu yang masih menyuarakan referendum, bahkan ingin berpisah dari NKRI. ” Penelitian menuju pemilu 2009 belum sepenuhnya kita selesaikan. Namun sejauh ini, kami melihat adanya kekhawatiran masyarakat akan keberlangsungan perdamaian Aceh terkait penggaungan isu referendum lagi. Ditambah lagi, ketidak pastian hukum karena lemahnya kinerja pihak keamanan,” ujar Adrian yang mahir berbahasa Indonesia .
Konsultan Tim konflik pada lembaga yang sama, Blair Palmer menambahkan, pada dasarnya, tindak kekerasan memang kerap terjadi jelang pemilu. Hanya saja, tahapan pemilu Aceh kali ini, termasuk Pilkada 2006 kerap diwarnai oleh tindak kekerasan, bahkan intimidasi yang mengancam keberlangsungan hidup masyarakat tertentu.
Sesuai hasil penelitiannya, sejak Juli 2006 hingga Februari 2008, terdapat 28 kekerasan terkait Pilkada. Disamping itu, terdapat 231 kasus intimidasi tanpa kekerasan. Dari hasil itu diketahui, persaingan politik yang tidak sehat akan mempengaruhi perdamaian Aceh. Untuk itu menurutnya, penanganan keluhan serta sengketa pemilu perlu dintensifkan melihat minimnya kinerja Panwaslu dan pihak keamanan menyikapi jadwal pemilu yang tinggal hitung hari. ” Sebenarnya apa yang terjadi pada Pilkada lalu dapat menjadi acuan pada Pemilu kali ini sehingga pelanggaran dapat diminimalisir. Sayangnya, kinerja Panwaslu dan pihak keamanan yang terkesan lemah kembali membangkitkan aura kekhwatiran masyarakat terhadap perdamaian Aceh,” tambahnya yang juga tak kalah fasih berbahasa Indonesia.
(ard/ags/tgj)
Source : Waspada Online