Partai Politik Vampir Demokrasi

PARTAI politik mendapat tempat terhormat dalam konstitusi. Kehormatan itu berupa hak monopoli. Hanya partai yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden serta mengisi kursi legislatif dari pusat hingga daerah.

Akan tetapi, keberadaan partai belum memantulkan kehormatan itu. Malah, tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai cenderung menurun. Bahkan, kian menipis. Menurut survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia, publik lebih percaya civil society daripada political society seperti partai dan pemerintah yang berkuasa.

Namun, jangan pernah membiarkan partai politik terpuruk. Itu karena monopoli konstitusional telah menjadikan keberadaan partai mutlak dalam kehidupan demokrasi. Tanpa partai tidak ada demokrasi. Sebaliknya, partai bisa menjelma menjadi vampir demokrasi jika dikelola asal-asalan. Partai yang dikelola asal-asalan hanya menghasilkan demokrasi seolah-olah. Bukan mustahil, partai yang asal kelola itu justru membunuh demokrasi.

Citra partai ditentukan pengurusnya. Benar bahwa partai adalah kendaraan politik menuju kekuasaan. Mestinya, kekuasaan yang diraih digunakan untuk memakmurkan rakyat karena hanya untuk itulah negara ini merdeka. Faktanya jauh panggang dari api. Pengurus partai hanya mementingkan diri sendiri. Kekuasaan lebih banyak dipakai untuk memperkaya diri dan kelompok. Rakyat hanya ditengok sekali dalam lima tahun pada musim kampanye.

Sangat terang benderang, pembentukan partai hanya berorientasi merebut kekuasaan atau mempertahankan nikmatnya fasilitas kekuasaan. Ada partai yang sengaja dibentuk menjelang pemilu, padahal pendirinya masih berkecimpung dalam lingkaran kekuasaan. Cara lainnya adalah menguasai partai pada saat sudah berada dalam lingkungan kekuasaan. Dengan menguasai partai, kursi menteri aman dari perombakan.

Berpartai tanpa menjunjung etika politik membuat sebagian elite terjerembap dalam perbuatan tercela. Ada anggota DPR yang tertangkap tangan menerima suap, ada pula menteri sontoloyo berpolitik dua kaki.

Karena tujuan berpartai untuk kenikmatan sendiri, rakyat tidak pernah diurus. Partai bukan lagi penyambung lidah rakyat dan penyalur aspirasi rakyat. Kesenjangan aspirasi rakyat dan partai kian menganga. Mestinya, kehadiran partai baru disambut dengan gegap gempita karena membawa harapan baru. Partai baru idealnya menawarkan gagasan segar dan cerdas.

Ternyata, partai-partai baru yang diverifikasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi calon peserta Pemilu 2009 hanyalah hasil daur ulang atau kumpulan partai gagal dalam pemilu sebelumnya. Mereka hanyalah barisan elite sakit hati atau kalah bersaing dengan partai asal. Karena itu pula, hampir tidak ada terobosan cerdas yang ditawarkan partai baru untuk membawa bangsa ini lebih maju lagi.

Mulai 12 Juli mendatang, tahapan pemilu memasuki masa kampanye. Inilah kampanye panjang berdurasi seusia manusia dalam kandungan, sembilan bulan. Kampanye yang sangat lama, sangat panjang, yang memberi lebih banyak lagi waktu kepada partai untuk menebar janji dan sekaligus menebar kebohongan. Bohong karena janji tinggal janji.

Tiap lima tahun dibohongi tentu menyakitkan. Demokrasi pun bisa kehabisan darah karena diisap partai yang berubah menjadi vampir. Semua kelakuan buruk itu harus dihentikan pada Pemilu 2009.

Tulisan ini dikutip dari Editorial Media Indonesia Online

Leave a Reply