Politik Luar Ruangan

TEMPO Interaktif, Jakarta: Setelah menyelesaikan rangkaian panjang pemilu legislatif dan presiden tahun lalu, tahun ini kita kembali disibukkan rangkaian pemilihan langsung kepala daerah di lebih dari separuh wilayah Indonesia. Pemilihan langsung kepala daerah 2005 bukan sekadar membikin politik kita makin hiruk-pikuk, melainkan menegaskan tengah terjadinya perubahan politik penting.

Sepanjang sejarah Indonesia modern, inilah pertama kali kepala daerah dipilih secara langsung. Sebelumnya, pemilihan dilakukan oleh parlemen daerah. Maka yang sedang terjadi sebetulnya perpindahan arena utama politik lokal. Politik dalam ruangan (PDR) makin tergeser oleh politik luar ruangan (PLR).

PDR ditandai peranan menonjol kalangan elite, terutama anggota parlemen lokal. Negosiasi dan kesepakatan antarelite menjadi bagian terpenting dalam PDR. Ini sejatinya melibatkan sedikit pelaku dan banyak penonton.

Wajar saja, ketika pemilihan kepala daerah melalui mekanisme PDR sedang berlangsung, umumnya suasana masyarakat biasa-biasa saja. Kesibukan hanya terasa di berbagai jenis ruangan (kantor partai, kediaman pemimpin partai, hotel, ruangan pertemuan, dan tentu saja gedung parlemen daerah).

PLR ditandai peranan elite yang jauh lebih terbatas. Sebagai gantinya, orang banyak, yakni para pemilih, menjadi para penentu baru. Politik sedikit orang tergeser oleh politik orang banyak. Setiap orang dituntut menjadi pelaku sekalipun demokrasi membiarkan siapa pun untuk memilih menjadi sekadar penonton.

Dalam prakteknya, negosiasi di antara para elite tentu saja tak hilang sama sekali dalam PLR. Dalam konteks pemilihan langsung kepala daerah, pemilihan bakal calon, penetapan calon dari partai, penetapan calon oleh KPUD serta pembentukan dan kerja tim sukses, adalah beberapa contoh proses yang akan tetap bertumpu pada peranan elite, dalam jumlah terbatas. Masyarakat memiliki akses ke dalam proses-proses tersebut, tapi serba terbatas.

Sekalipun begitu, pada akhirnya, proses terpenting PLR adalah penentuan pemenang dan pecundang melalui mekanisme pemilihan umum. Di sinilah para pemilih memutuskan pilihannya di antara sejumlah kandidat yang tersedia. Di sini, peranan kalangan elite menjadi sekunder.

Dalam konteks itu, logika permainan pun mengalami pergeseran. Negosiasi dan kesepakatan elite sekalipun tetap penting tak lagi jadi logika utama. Penggantinya adalah logika pemasaran politik.

Partai dan para kandidat mau tak mau mesti menyiapkan dan mengemas diri dengan layak, sigap memasarkan diri dengan menggarisbawahi segenap kelebihan yang mereka miliki, mempersuasi pemilih sebaik mungkin, dan akhirnya merebut dukungan para pemilih.

Maka jika PDR menggunakan ruangan-berbatas-nyata sebagai arena permainan, PLR memerlukan dan menggunakan “pasar”-berbatas-maya sebagai arenanya. Arena pertama jauh lebih mudah dan murah dikuasai ketimbang yang kedua. Politik uang, sebagai perlengkapan penguasaan itu, sekadar misal, lebih mudah dilakukan di arena pertama ketimbang kedua.

Ditinjau dari sisi prosedural, pergeseran dari PDR ke PLR potensial menandai kemajuan demokratisasi karena berpotensi menggeser posisi dan peranan masyarakat, publik, pemilih dari pinggiran ke pusat arena permainan politik. Masyarakat dibuat mendekat ke pusat aktivitas utama kekuasaan (locus of Power). Setidaknya, masyarakat diberi peluang menjadi aktor utama dalam proses “pembentukan kekuasaan”.

Begitupun, beberapa catatan mesti kita ajukan. Peranan masyarakat sebagai aktor utama pembentukan kekuasaan itu tak dengan serta-merta akan berlanjut dalam proses “penggunaan” dan “pengawasan” kekuasaan. Seusai pemilihan langsung kepala daerah, masih ada perjuangan tersisa: memosisikan masyarakat sebagai salah satu aktor penting dalam penggunaan dan pengawasan kekuasaan. (Celakanya, UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum mengurusi soal ini secara layak).

Selain itu, pemilihan langsung kepala daerah membutuhkan pasar, dan tak ada pasar yang jatuh dari langit. Pasar mesti dibentuk, disiapkan, dan kemudian dikelola. Pasar juga membutuhkan kualitas masyarakat (pemilih) sebagai konsumen, dan konsumen pun tak jatuh dari langit. Tak ada konsumen, tak ada pasar. Tak ada pasar, pemasaran politik (yang demokratis) akan mati.

Akhirnya, tak ada hubungan serta-merta antara berjalannya PLR dan terkerek naiknya kualitas demokrasi secara substansial. Bisa saja, pergeseran dari PDR ke PLR hanya menandai kemajuan demokratisasi di tingkat prosedural.

PLR berperan meningkatkan kualitas demokrasi secara substansial manakala sanggup memfasilitasi tegaknya prinsip mandat dan perwakilan. Jika tidak, PDR atau PLR hanya menjadi penyokong “demokrasi delegatif”, meminjam Guillermo O’Donnell (1994). Demokrasi macam ini punya prosedur canggih tapi gagal menegakkan mandat dan perwakilan.

Kita, para calon pemilih, sejatinya adalah (salah satu) penentu arah dan bentuk masa depan politik kita. Pemilihan langsung kepala daerah akan menguji seberapa jauh kita mampu memainkan peranan ini.

Eep Saefulloh Fatah
Wakil Direktur Eksekutif
The Indonesian Institute

Source : Tempo Interaktif

Leave a Reply